Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Muncul 2 Bibit Siklon Tropis di Wilayah RI, BMKG Minta Warga Siaga

    Muncul 2 Bibit Siklon Tropis di Wilayah RI, BMKG Minta Warga Siaga

    Daftar Isi

    Prakiraan Cuaca Sepekan, Jawa Barat Hati-Hati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan dampak munculnya dua bibit siklon tropis terhadap pola cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan, 11-17 Februari 2025.

    Dalam keterangan di situs resmi, BMKG mengungkapkan kemunculan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Yaitu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Australia dan Bibit Siklon Tropis 93W di Laut China Selatan sebelah utara Kalimantan.

    “Dampak dari Bibit Siklon Tropis 96S berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara, Bibit Siklon Tropis 93W diperkirakan dapat memicu hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Utara,” tulis BMKG, Selasa (11/2/2025).

    “Selain kedua bibit siklon tersebut, wilayah Indonesia juga masih terkena dampak dari Siklon Tropis Taliah yang menyebabkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter di Samudra Hindia bagian barat. Namun saat ini Siklon Tropis Taliah semakin menjauh dari wilayah Indonesia,” tambah BMKG.

    BMKG memperkirakan, dalam sepekan ke depan, kedua bibit siklon tropis itu akan memengaruhi dinamika atmosfer.

    Selain efek Bibit Siklon Tropis 96S dan Bibit Siklon Tropis 93W, juga ada pengaruh akibat fenomena La Nina lemah, Monsun Asia, gelombang atmosfer yang berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

    Juga ada fenomena Gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Serta Gelombang Equatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga utara, dan Maluku Utara. Analisis OLR juga menunjukkan nilai negatif pada periode 15-17 Februari 2025, yang mengindikasikan peningkatan signifikansi potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia.

    Tidak hanya itu, analisis kondisi lokal/mikro juga menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat di Sumatra Utara, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua.

    “Kondisi ini menjadi beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia,” tulis BMKG.

    Karena itu, BMKG meminta warga waspada dan siap siaga. Serta, selalu informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    “Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir. Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan,” demikian peringatan BMKG.

    “Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru,” tambah BMKG.

    Prakiraan Cuaca Sepekan, Jawa Barat Hati-Hati

    BMKG pun mengeluarkan prospek cuaca di Indonesia, berlaku mulai hari ini, Selasa (11/2/2025) hingga Senin (17/2/2025).

    Periode Tanggal 11-13 Februari 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan.

    Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah berikut:

    Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua barat daya, Papua Barat, papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Aceh, Kepulauan Bangka belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

    Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara.

    Periode Tanggal 14-17 Februari 2025

    BMKG memprediksi pada umumnya cuaca wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan.

    Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berada di wilayah berikut:

    Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan  Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.

    Hujan Sangat Lebat – Ekstrem: Jawa Barat.

    “Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG https://www.bmkg.go.id/, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial @/infoBMKG,” tulis BMKG.

    Foto: Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin (10/2). Foto: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin (10/2). Foto: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    (dce/dce)

  • Korban Tewas dalam Kecelakaan Kapal Cepat di Bulungan Bertambah Jadi 4 Orang

    Korban Tewas dalam Kecelakaan Kapal Cepat di Bulungan Bertambah Jadi 4 Orang

    Bulungan, Beritasatu.com – Jumlah korban tewas dalam kecelakaan kapal cepat yang mengangkut rombongan keluarga pengantin di perairan Tamangga, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, terus bertambah. Hingga Selasa (11/2/2025), empat orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara tiga lainnya masih dalam pencarian.

    Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban, seorang wanita yang diduga bernama Andi Herawati, tak jauh dari lokasi kejadian. Jenazahnya langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Puluhan korban selamat saat ini ditampung di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Banyak di antara mereka masih mengalami shock dan trauma akibat insiden tragis tersebut.

    Salah satu korban selamat dari kecelakaan kapal cepat di Bulungan itu, Andi Rusmini (53), menjelaskan rombongan keluarga pengantin berangkat dari Kampung Tias setelah menghadiri acara pernikahan. Mereka menumpang dua kapal cepat, yakni Iqbal Express dan Iksa Express, dengan total sekitar 60 penumpang.

    Dalam perjalanan pulang menuju Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kapal Iksa Express tiba-tiba terbalik setelah tersangkut batang kayu, menyebabkan seluruh penumpang terjatuh ke perairan.

    Rusmini mengungkapkan mayoritas penumpang tidak menggunakan jaket pelampung meskipun tersedia di kapal. Saat kapal terbalik, mereka langsung terseret arus deras.

    “Biasanya kami memang tidak memakai pelampung. Ada pelampung di dekatku, tapi tidak sempat memakainya. Ini musibah yang tidak kami duga,” ujarnya dengan nada pilu.

    Mayoritas korban selamat berasal dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mereka masih merasa waswas karena beberapa anggota keluarga mereka belum ditemukan.

    “Ipar saya meninggal, keponakan saya belum ditemukan. Kami hanya berharap semua korban segera ditemukan agar bisa dibawa pulang dan dimakamkan di kampung halaman,” ucap Rusmini dengan suara bergetar.

    Tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap korban kecelakaan kapal cepat di Bulungan yang hilang, sementara pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan perlengkapan keselamatan saat bepergian dengan kapal cepat.

  • Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Kalimantan Timur yang Dilantik 20 Februari, Ada 8 Pasangan

    Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Kalimantan Timur yang Dilantik 20 Februari, Ada 8 Pasangan

    PIKIRAN RAKYAT – Provinsi Kalimantan Timur memiliki delapan kepala daerah yang akan dilantik sekitar tanggal 20 Februari 2025 ini.

    Mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota dari Provinsi Kalimantan Timur siap dilantik dalam waktu dekat jika sesuai rencana.

    Berikut daftar kepala daerah di Provinso Kalimantan Timr yang akan dilantik 20 Februari ini.

    Provinsi Kalimantan Timur

    Gubernur Rudy Mas’ud

    Wakil Gubernur Seno Aji

    Kota Balikpapan

    Wali Kota Rahmad Masud

    Wakil Wali Kota Bagus Susetyo

      Kota Bontang

    Wali Kota Neni Moerniaeni

    Wakil Wali Kota Agus Haris

    Kota Samarinda

    Wali Kota Andi Harun

    Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri

    Kutai Timur

    Bupati Ardiansyah Sulaiman

    Wakil Bupati Mahyunadi

    Paser

    Bupati Fahmi Fadli

    Wakil Bupati Ikhwan Antasari

    Penajam Paser Utara (PPU)

    Bupati Mudiyat Noor

    Wakil Bupati Abdul Waris Muin

    Kutai Barat

    Bupati Frederick Edwin

    Wakil Bupati Nanang Adriani

    Itulah daftar kepala daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilantik pada bulan Februari 2025 ini. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Adapun pemangkasan anggaran ini langkah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

    “Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

    “Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.

    “Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo maka ada yang bilang menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

    “Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya.

    Tak Ada Anggaran IKN

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.

    Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

    Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada,” kata Dody belum lama ini.

    “Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya,” canda Dody.

    Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.

    Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

    Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

    Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II. 

  • Besaran Biaya Sertifikat Tanah Gratis di 5 Kategori Wilayah, Papua Paling Besar

    Besaran Biaya Sertifikat Tanah Gratis di 5 Kategori Wilayah, Papua Paling Besar

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program dari Kementerian ATR/BPN yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang terjangkau.

    Program ini dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa (Pemdes) dan dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Meskipun banyak yang mengira bahwa pembuatan sertifikat tanah melalui program ini sepenuhnya gratis, kenyataannya PTSL tidak sepenuhnya tanpa biaya.

    Pemerintah hanya menanggung beberapa biaya tertentu, sementara biaya lainnya tetap menjadi tanggung jawab pemohon.

    Biaya yang Ditanggung Pemerintah Sosialisasi kepada masyarakat. Pengukuran tanah. Penerbitan sertifikat tanah. Biaya Ditanggung Pemohon di 5 Kategori Wilayah

    Pemohon masih perlu membayar sejumlah biaya untuk beberapa proses lainnya, seperti pengurusan dokumen dan perpajakan.

    Besaran biaya yang harus ditanggung pemohon sudah ditentukan berdasarkan wilayah tempat tinggal.

    Berikut adalah rincian biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dibagi berdasarkan kategori wilayah:

    Kategori I (Rp450.000) Papua Papua Barat Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Kategori II (Rp350.000) Kepulauan Riau Bangka Belitung Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Kategori III (Rp250.000) Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sumatera Utara Aceh Sumatera Barat Kalimantan Timur Kategori IV (Rp200.000) Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Kalimantan Selatan Kategori V (Rp150.000)

    Biaya-biaya tersebut digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PTSL, yang melibatkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program tersebut.

    3 Biaya Ditanggung Pemohon

    Biaya yang ditanggung pemohon ini digunakan untuk mendanai tiga kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka persiapan penyelenggaraan PTSL. Ketiga kegiatan tersebut meliputi:

    Penyiapan dokumen. Pengadaan patok dan materai. Operasional petugas desa/kelurahan.

    Program PTSL bertujuan untuk mengatasi masalah sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia, yang umumnya dipicu oleh keterlambatan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah.

    Program ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gas 3 Kg di Samarinda Masih Langka, Warga: Tolong Disampaikan ke Pak Presiden Regional 10 Februari 2025

    Gas 3 Kg di Samarinda Masih Langka, Warga: Tolong Disampaikan ke Pak Presiden Regional 10 Februari 2025

    Gas 3 Kg di Samarinda Masih Langka, Warga: Tolong Disampaikan ke Pak Presiden
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Warga Samarinda masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg hingga Senin (10/2/2025).
    Kelangkaan ini membuat puluhan warga rela mengantre berjam-jam di pangkalan hanya untuk mendapatkan gas bersubsidi.
    Di salah satu pangkalan di Jalan Komplek Pelita, antrean panjang terjadi. Saat pihak pangkalan bertanya siapa yang belum mendapatkan gas, banyak warga langsung mengacungkan tangan.
    Harga di Pengecer Mahal, Warga Pilih Antre
    Titin (45), seorang pedagang gorengan, mengaku tidak punya pilihan selain ikut antre karena harga gas di pengecer jauh lebih mahal.
    “Kalau habis, sudah keliling-keliling tapi gak ada. Kalau di pangkalan walaupun harus antre tiga sampai empat jam, yang penting dapat,” ujar Titin.
    Ia juga mengeluhkan sulitnya mencari gas di pengecer.
    “Kalau di pangkalan habis, kita cari ke pengecer, tapi sering kosong juga,” tambahnya.
    Titin berharap agar pemerintah segera mengambil langkah agar distribusi gas lebih lancar dan harga tetap terjangkau.
    “Tolonglah disampaikan ke Pak Presiden kalau rakyatnya mau beli gas LPG supaya enak,” katanya.
    Senada dengan Titin, Sri Wahyuni (36) juga merasa terdampak oleh kelangkaan LPG 3 kg.
    “Kalau bisa pemerintah kasih lancar distribusinya dan harganya tetap Rp18.000,” ujarnya.
    Ia juga menyampaikan permohonan kepada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024, agar memperhatikan kesulitan masyarakat.
    “Mas Gibran, tolong ya warganya diperhatikan. Susah cari gas di pengecer, Pak,” pintanya.
    Hingga kini, kelangkaan LPG 3 kg masih menjadi keluhan utama warga Samarinda, terutama bagi pedagang kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PU Targetkan Pembangunan Stadion Rampung Awal 2025

    PU Targetkan Pembangunan Stadion Rampung Awal 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan sejumlah stadion sepak bola selesai pada awal tahun 2025. Saat ini, stadion-stadion tersebut masih dalam tahap konstruksi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica mengatakan, setidaknya terdapat 2 stadion yang ditargetkan selesai Februari 2025, dan 1 stadion selesai Juni 2025. Kementerian PU menargetkan penyelesaian konstruksi stadion tersebut sesuai dengan target, yakni pada semester awal tahun 2025.

    Adapun stadion yang ditargetkan selesai pada Februari 2025 adalah Stadion B.J. Habibie di Pare-pare, Sulawesi Selatan dan Stadion Surajaya di Lamongan, Jawa Timur. Saat ini, progress konstruksi Stadion B.J. Habibie telah mencapai 97,2% sementara Stadion Surajaya progress konstruksinya telah mencapai 99,03%.

    “Stadion B.J. Habibie memiliki kapasitas 8.547 orang dengan lingkup pekerjaan meliputi konstruksi stadion, pemasangan individual seat, lampu FOP, MEP, dan kawasan. Sedangkan Stadion Surajaya mampu menampung 11.294 penonton,” ujar Maulidya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).

    Maulidya mengatakan, Stadion Surajaya dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 281,4 miliar. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan gedung utama stadion, lapangan sepakbola, lampu FOP dan score board, infrastruktur dan landscape, MEP dan signage.

    Selanjutnya, stadion yang ditargetkan selesai pada Juni 2025 adalah Stadion Teladan yang berada di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, progress pembangunannya telah mencapai 54,55% dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 275 M.

    Maulidya menjelaskan, Stadion Teladan memiliki mampu menampung penonton sebanyak 20.093 orang. Adapun lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan persiapan, tanah, struktur, MEP, dan pemugaran.

    “Diharapkan, seluruh stadion yang saat ini sedang tahap konstruksi dapat selesai sesuai dengan targetnya. Dan juga, seluruh pembangunannya lancar sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, berdasarkan Risalah Rapat Internal Sekretariat Kabinet Republik Indonesia No. R-75/Seskab/DKK/2023 tentang Renovasi Stadion Sepak Bola pada tanggal 22 Juni 2023, telah dilakukan pembangunan dan renovasi pada 26 stadion di seluruh Indonesia.

    Maulidya mengatakan, terdapat 5 stadion yang direnovasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Piala Dunia FIFA World Cup U-20 dan U-17 Tahun 2023 di Indonesia. Stadion tersebut meliputi Stadion Si Jalak Harupat di Jawa Barat, Stadion Manahan di Jawa Tengah, Stadion Gelora Bung Tomo di Jawa Timur, Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Sumatera Selatan dan Stadion I Wayan Dipta di Bali.

    “Kementerian PU juga tengah melakukan pembangunan dan renovasi 21 stadion yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Dengan rincian, 5 stadion selesai Oktober 2024, 5 stadion selesai November 2024, dan 7 stadion selesai Desember 2024,” kata dia.

    Menurutnya, saat ini seluruh stadion tersebut telah selesai dibangun. Sedangkan tiga diantaranya telah diresmikan pada September dan Oktober 2024, yakni Stadion Harapan Bangsa dan Stadion H. Dimurthala di Aceh, serta Stadion Utama Sumatera Utara di Sumatera Utara.

    Berikutnya, terdapat 15 stadion yang siap diresmikan diantaranya Stadion Bumi Sriwijaya di Sumatera Selatan, Stadion Segiri di Kalimantan Timur, Stadion Demang Lehman di Kalimantan Selatan, Stadion Indomilk Arena di Banten, serta Stadion Pakansari, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Candrabhaga, dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Jawa Barat.

    Kemudian, termasuk juga Stadion Maguwoharjo di DIY, Stadion Jatidiri dan Stadion Gelora Bumi Kartini di Jawa Tengah, serta Stadion Kanjuruhan, Stadion Gelora Delta, Stadion Gelora Ratu Pamelingan, dan Stadion Gelora Joko Samudro di Jawa Timur.

    (shc/kil)

  • Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya

    Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya

    loading…

    Embung di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, PU pun memangkas anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) dari Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun.

    “Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto , seperti MBG (Makan Bergizi Gratis, red) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman,” ujar Indra, Senin (10/2/2025).

    Bila mengacu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai,

    Besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi menurut Indra, Inpres Prabowo ini out of the box. “Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat,” terang Indra.

    Legislator asal Dapil Papua Selatan itu juga menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp26,7 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

    Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju bila dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instant (butuh waktu dan proses), karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru).

    “Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk menyejahterakan rakyatnya,” terang Indra.

    Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029. Artinya, Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat.

    “Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan,” pungkasnya.

    (rca)

  • MMP Jalin Kerja Sama Strategis dengan PLN untuk Dukung Operasional Smelter Berkelanjutan

    MMP Jalin Kerja Sama Strategis dengan PLN untuk Dukung Operasional Smelter Berkelanjutan

    FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN- Salah satu anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI)  PT Mitra Murni Perkasa (MMP), perusahaan nikel dengan 100% Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), secara resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui penandatanganan Amandemen New Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (New PJBTL) Konsumen Tegangan Tinggi di Kalimantan Timur

    Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam mendukung operasional smelter nikel modern milik MMP di Kariangau, Balikpapan. 
     
    Sebagai informasi, smelter nikel MMP juga telah resmi menjadi pelanggan PLN per tanggal 29 Januari 2025 lalu. Sebagai bagian dari perjanjian ini, PLN akan memasok listrik sebesar 140 MVA untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter nikel matte MMP, yang memiliki kapasitas produksi mencapai 28.000 ton per tahun. 
     
    Dengan menggunakan infrastruktur listrik eksisting milik PLN tanpa pengembangan pembangkit listrik baru, MMP mempertegas komitmennya terhadap pengurangan jejak karbon, sekaligus mendukung implementasi operasional yang lebih ramah lingkungan. 
     

    Operasional Berstandar Internasional dan Ramah Lingkungan 

    Smelter nikel MMP dirancang dengan teknologi canggih dan sistem keamanan berstandar internasional untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan keandalan operasional. Dengan fokus pada keberlanjutan, MMP telah mengantongi Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN sebagai bentuk komitmen nyata terhadap penggunaan energi terbarukan dalam fasilitas smelternya. 
     
    Direktur Utama PT Mitra Murni Perkasa, Adhi Dharma Mustopo, menyatakan, “Kerja sama ini merupakan bagian integral dari visi MMP untuk menciptakan industri yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan pasokan listrik dari PLN dan menerapkan teknologi ramah lingkungan, kami berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap target pengurangan emisi karbon nasional, sekaligus mendukung agenda keberlanjutan global,” ujarnya.  
     
    Sementara itu, General Manager PLN UID Kaltimra Maria G.I. Gunawan menyampaikan bahwa PLN terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri dengan ketersediaan pasokan listrik yang tidak hanya cukup namun juga andal. Hal ini pun tercermin dari jumlah pelanggan bisnis hingga industri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, termasuk dengan kehadiran smelter nikel MMP.  
      
    “PT MMP ini resmi menjadi Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) ke 3 kami di Kalimantan Timur. Hal ini menandakan keseriusan PLN untuk turut serta mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini yang akhirnya akan mewujudkan prosperity masyarakat,” ujarnya. 

  • Profil Perusahaan Petrosea, Perusahaan Energi Terkemuka

    Profil Perusahaan Petrosea, Perusahaan Energi Terkemuka

    Baru-baru ini, Erwin Ciputra menambah kepemilikannya pada PT Petrosea Tbk (PTRO) sebanyak 800.000 saham. Tercatat transaksi pembelian saham tersebut rampung pada 7 Februari 2025.

    Sebelumnya, Erwin telah membeli saham dalam jumlah besar sebanyak 500.000 saham pada 4 Februari 2025. Kini, ia tercatat memegang 8,654 juta saham pada emiten kontraktor tersebut. 

    “Tujuan dari transaksi ini adalah untuk investasi dengan kepemilikan saham langsung” tulis Sekretaris Perusahaan PTRO Anto Broto melalui keterbukaan informasi, Senin (10/2). 

    Penasaran seperti apa profil perusahaan Petrosea? Berikut profil, sejarah, hingga jajaran direksi Petrosea yang menarik untuk diketahui.

    Profil perusahaan Petrosea

    PT Petrosea Tbk merupakan perusahaan multi-disiplin yang bergerak pada sektor kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan dan konstruksi, serta jasa minyak dan gas bumi dengan menerapkan konsep ESG (Environment, Social, Governance).

    Memiliki pengalaman lebih dari 52 tahun, Petrosea unggul dalam menyediakan jasa pertambangan terpadu pit-to-port, kemampuan rekayasa, serta pengadaan dan konstruksi.

    Dikenal dengan kode emiten PTRO, perusahaan dikendalikan oleh PT Kreasi Jasa Persada yang dimiliki sepenuhnya oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.

    Dilansir profil perusahaan tercatat BEI, PT Kreasi Jasa Persada tercatat memiliki kepemilikan saham atas perusahaan sebesar 41,52 persen diikuti oleh PT Caraka Reksa Optima sebesar 30,2 persen.

    Di sisi lain, kepemilikan saham PTRO masyarakat sebesar 28,28 persen per tanggal 31 Desember 2024 baik warkat dan nonwarkat.

    Dengan terus mengedepankan mutu dan integritas bisnis, profil perusahaan Petrosea cemerlang dengan mengantongi sertifikasi, baik skala nasional hingga internasional.

    Kini, Petrosea menjadi perusahaan induk sejumlah anak perusahaannya, mulai dari PT Kuala Pelabuhan Indonesia, PT Rekakarsa Karya Nusantara, PT Karya Bhumi Lestari, PT Kinarya Bangun Sesama, PT POSB Infrastructure Indonesia, dan PT Mahaka Industri Perdana.

    Sekilas perjalanan Petrosea

    Mengawali perjalananya di tahun 1972, perusahaan didirikan di Jakarta dengan nama PT Petro-Sea International Indonesia. Di tahun 1984, perusahaan diakuisisi oleh Clough Limited.

    Sekitar enam tahun setelahnya, perusahaan berganti nama menjadi PT Petrosea Tbk dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode perdagangan PTRO.

    Pada tahun 2009, PT Petrosea Tbk diakuisisi oleh PT Indika Energy Tbk dengan mencatatkan saham mencapai 98,55 persen.

    Seiring berjalanya waktu, perusahaan resmi menjadi operator Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk sektor minyak dan gas bumi di Tanjung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur pada tahun 2016.

    Satu tahun berikutnya Petrosea meresmikan Petrosea Offshore Supply Base (POSB) Sorong untuk memberikan dukungan dan layanan pada sektor migas di kawasan Indonesia Timur.

    Petrosea tercatat beberapa kali memenangkan penghargaan dan pencapaian luar biasa. Lewat profil perusahaan Petrosea di sektor pertambangan, perusahaan berhasil terpilih oleh World Economic Forum pada Global Lighthouse Network dengan mengimplementasi industri 4.0 pada tahun 2019.

    Di tahun 2021, Petrosea memutuskan untuk menambah kegiatan usaha di sejumlah bidang, termasuk konstruksi.

    Dalam beberapa waktu terakhir, Petrosea diakuisisi oleh dua perusahaan dalam waktu relatif dekat. Di tahun 2022, Petrosea diakuisisi oleh PT Caraka Reksa Optima dan PT Kreasi Jasa Persada pada tahun 2024.

    Jajaran dewan komisaris dan direksi Petrosea

    Dalam menjalankan kegiatan bisnis, Petrosea diisi oleh jajaran dewan komisaris dan direksi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Berikut daftar dewan komisaris dan direksi Petrosea yang masih menjabat di posisi tersebut.

    1. Dewan komisaris PT Petrosea Tbk

    Osman Sitorus (presiden komisaris merangkap sebagai komisaris indepen) Erwin Ciputra Djauhar Maulidi S.E., M.B.A Prof Ginandjar Kartasasmita Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto Dr. Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

    2. Dewan direksi PT Petrosea Tbk

    Michael (presiden direktur) Kartika Hendrawan Ruddy Santoso Meinar Kusumastuti Iman Darus Hikhman

    Demikian profil perusahaan Petrosea yang baru-baru ini sahamnya diborong oleh Erwin Ciputra yang menjabat dalam dewan komisaris perusahaan tersebut.