Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Rapat Paripurna DPR setujui penerimaan hibah kapal patroli dari Jepang

    Rapat Paripurna DPR setujui penerimaan hibah kapal patroli dari Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui laporan Komisi I DPR atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan berupa dua kapal patroli dari Jepang.

    “Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat yang dijawab setuju para peserta rapat paripurna.

    Dua kapal patroli itu rencananya digunakan TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah perairan tanah air.

    Dua kapal itu dilengkapi masing-masing dua mesin diesel laut (high-speed, water-cooled), dengan peralatan navigasi, seperti radar, sistem navigasi satelit, GPS plotter, hingga kompas.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan bahwa persetujuan DPR tentang penerimaan hibah atau pinjaman dari lembaga atau pemerintah asing diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    Ia menjelaskan pada tanggal 4 Februari 2025, Komisi I DPR RI telah menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta para kepala staf untuk membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri.

    Setelah mendengarkan penjelasan dari Menhan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI menyetujui penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri sesuai dengan Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/ 2573/ M/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024.

    “Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI terhadap penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri,” katanya.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto seusai rapat dengan Komisi I DPR RI pada Selasa (4/2), mengatakan bahwa kapal patroli itu akan ditempatkan di perairan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Dengan ukuran kecil sepanjang 18 meter, jelas Agus, kapal tersebut bisa menjelajah hingga ke sungai-sungai di daerah tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Respons Demo “Indonesia Gelap”: Itu Ciri Khas Mahasiswa…

    DPR Respons Demo “Indonesia Gelap”: Itu Ciri Khas Mahasiswa…

    DPR Respons Demo “Indonesia Gelap”: Itu Ciri Khas Mahasiswa…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pimpinan DPR
    RI memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “
    Indonesia Gelap
    ”, pada Senin (17/2/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai, aksi tersebut merupakan bentuk kreativitas mahasiswa dalam mengekspresikan aspirasi mereka terkait berbagai persoalan yang ada.
    “Ya itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik, menyalurkan aspirasi melalui demo-demo. Yang seperti itu memang ciri khas mahasiswa,” ujar Adies, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025).
    Adies menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan tindakan yang sah dan dilindungi oleh konstitusi.
    Ia juga percaya bahwa setiap generasi mahasiswa memiliki cara unik dalam menyampaikan aspirasi mereka.
    “Ya kan sah-sah saja itu kan aspirasi ya dulu kita zaman kuliah juga begitu. Kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreativitas masing-masing,” kata Adies.
    Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
    Tema “Indonesia Gelap” yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
    Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.
    Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
    “Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.
    Berikut adalah 13
    tuntutan mahasiswa
    dalam aksi ini:
    1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
    2. Cabut proyek strategis nasional yang dianggap merugikan rakyat dan wujudkan reforma agraria sejati.
    3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kritik akademisi.
    4. Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
    5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka.
    6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
    7. Evaluasi total program makan gratis agar tepat sasaran dan tidak sekadar alat politik.
    8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk kesejahteraan akademisi.
    9. Mendesak penerbitan Perppu tentang perampasan aset untuk memberantas korupsi.
    10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai menguatkan impunitas aparat.
    11. Rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat yang dinilai bermasalah.
    12. Tolak revisi tata tertib DPR yang dianggap dapat memperkuat kesewenang-wenangan lembaga legislatif.
    13. Reformasi total Kepolisian RI demi menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil: Ormas agama dan UKM bisa kelola batu bara di luar eks-PKP2B

    Bahlil: Ormas agama dan UKM bisa kelola batu bara di luar eks-PKP2B

    ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).

    “Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

    PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

    Apabila mengacu pada PP tersebut maka badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B.

    Adapun keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

    Akan tetapi, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diperluas.

    “Kan senang kalau organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.

    Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B.

    “Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

    Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-undang.

    Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

    Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

    Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspada Cuaca Ekstrem Dampak Siklonik di Selatan Indonesia

    Waspada Cuaca Ekstrem Dampak Siklonik di Selatan Indonesia

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem dampak sirkulasi siklonik khususnya di perairan sebelah selatan Indonesia. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem dampak sirkulasi siklonik khususnya di perairan sebelah selatan Indonesia periode 18 hingga 24 Februari 2025.

    BMKG mendeteksi gangguan sirkulasi siklonik tersebut diantaranya yang terpantau di Laut Timor, selatan Nusa Tenggara Timur yang diprediksi semakin menguat dan berpotensi akan menjadi Bibit Siklon Tropis dalam beberapa hari ke depan.

    “Kondisi ini mengakibatkan peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” tulis BMKG, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, BMKG mendeteksi terdapat sirkulasi siklonik berada di perairan barat daya Banten yang mengakibatkan konvergensi memanjang dari barat daya Lampung hingga selatan Jawa Tengah dan dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kedua sirkulasi siklonik ini mampu menyebabkan terjadinya peningkatan kondisi cuaca menjadi cuaca ekstrem hingga sepekan ke depan.

    BMKG juga melaporkan sirkulasi siklonik terpantau di wilayah Laut Timor selatan NTT dan barat daya Banten, sistem ini menyebabkan daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Laut Timor, NTT dan perairan selatan Jawa.

    Selain itu, daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya terpantau memanjang dari Selat Malaka hingga Riau, dari Riau hingga Sumatera Selatan, di Pesisir barat Bengkulu, Perairan barat Bengkulu, perairan selatan Jawa Timur, pesisir utara Jawa Tengah, di Laut Flores, dari dari laut seram hingga Laut Banda.

    Sedangkan, pertemuan angin (konfluensi) terpantau di Perairan Selatan Lampung hingga Banten, Laut Banda dan Laut Arafura. “Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis, bibit siklon tropis, dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil analisis, labilitas Lokal Kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

  • Miris Pegawai ASN PUPR Kutai Timur Party di Kantor, Joget di Atas Meja Sambil Nyawer dan Pesta Miras

    Miris Pegawai ASN PUPR Kutai Timur Party di Kantor, Joget di Atas Meja Sambil Nyawer dan Pesta Miras

    GELORA.CO –  Sejumlah pegawai yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berpesta di kantor, menjadi viral di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat beberapa orang berjoget di atas meja sambil mendengarkan musik dan melakukan aksi sawer uang.

    Video berdurasi sekitar 51 detik itu memperlihatkan beberapa orang mengenakan pakaian santai. Botol-botol minuman keras juga terlihat di atas meja.

    Unggahan ini pun mendapat perhatian dari warganet. Banyak yang menyayangkan tindakan para ASN tersebut, mengingat status mereka sebagai abdi negara yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat.

    Beberapa warganet juga menyoroti penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan etika dan moral.

    Menanggapi viralnya video tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abadi, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di kantornya.

    “Sebenarnya ini acara hiburan anak-anak biasa, nyanyi-nyanyi karaoke karena sudah selesai melaksanakan lembur yang memang berminggu-minggu, sehingga menghibur diri dengan nyanyi dan karaoke di ruang rapat, karena memang sudah larut malam pas selesai lembur, sehingga memang di situ saja tempatnya,” terang Joni, Sabtu (15/2/2025), melansir dari selasar.co.

    Joni mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada akhir 2024. Di mana, katanya, jadwal sangat padat. “Jadi suasana ruang rapat seperti itu,” tambahnya.

    Mengenai botol bir yang ada, Joni menduga hal itu di luar jam kerja dan bukan berarti disediakan. “Kemungkinan ada yang bawa buat dirinya memang singgah ke kantor,” terangnya.

    Meski demikian, Joni mengaku akan menegur mereka dan melakukan pembinaan disiplin secara internal agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Senin akan saya apel-kan mereka ini, internal saja kami lakukan pembinaan disiplin, agar tidak terulang, mungkin sedikit berlebihan karena melepaskan beban mereka lembur,” pungkasnya. ***

  • Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Senin (17/2/2025). Menanggapi pemotongan anggaran pendidikan.

    Aksi digelar di Jakarta, Bali, dan berbagai kota lainnya. Selanjutnya, aksi dengan mengusung tuntutan penolakan efisiensi anggaran pendidikan bakal digelar juga di Makassar.

    Itu dikonfirmasi sejumlah aktivis mahasiswa di Makassar. Saat ini, sejumlah organisasi di Makassar masih melakukan diskusi dan konsolidasi.

    “Belum (aksi hari ini),” kata salah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya kepada fajar.co.id sore tadi.

    Sementara itu, di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya menolak efisiensi anggaran.

    Mereka mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    Sebelumnya, BEM SI menyebut ada demonstrasi di 8 kota hari ini.

    “Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali,” tulis mereka melalui Instagram @bemsi.official.

    Kemudian untuk 18 dan 19 Februari, aksi kembali digelar di sembilan kota. Di antaranya Pontianak, Jambi, Riau, Jakarta, Kepulauan Riau, Malang, Sumatera Utara, Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, Padang, Makassar.

    BEM SI menyebut jumlah yang disebutkan itu belum semuanya. Masih ada potensi bertambah.

    “Wilayah dan kota lain masih dalam konfirmasi atau tahap konsolidasi,” terangnya.

    Sementara itu, Serikat Pekerja Kampus (SPK), yang beranggotakan dosen, peneliti, hingga staf kampus menyerukan hal serupa.

  • Segar Kumala tambah gudang pendingin 500 ton di Ternate dan Jayapura

    Segar Kumala tambah gudang pendingin 500 ton di Ternate dan Jayapura

    kapasitas gudang yang dimiliki BUAH untuk 2025 menjadi 8.305 ton, bertambah 500 ton dibanding tahun sebelumnya sebesar 7.805 ton

    Jakarta (ANTARA) – PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH) melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia Timur dengan melakukan pembukaan dua cabang baru, dengan total kapasitas gudang pendingin sebesar 500 ton di Kota Ternate dan Kota Jayapura.

    Corporate Secretary BUAH Syanne menjelaskan pembukaan cabang baru menunjukkan optimisme terhadap potensi tinggi permintaan pasar terhadap produk buah-buahan, sehingga mendorong perseroan kembali membuka rantai distribusi baru di wilayah Indonesia Timur.

    “Setelah tahun 2024 kami melakukan pembukaan cabang baru di wilayah Pekanbaru dan Samarinda, di tahun ini kami akan kembali fokus untuk melebarkan rantai distribusi kami untuk area wilayah Indonesia Timur, melihat potensi permintaan pasar akan produk yang kami hadirkan terus tumbuh setiap tahun,” ujar Syanne sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Syanne menjelaskan kedua cabang baru itu akan menambah total kapasitas gudang pendingin menjadi sebesar 500 ton, dengan rincian cabang baru di Kota Ternate berkapasitas sebesar 200 ton dan di Kota Jayapura berkapasitas sebesar 300 ton.

    Melalui pembukaan cabang baru ini, lanjutnya, total kapasitas yang dimiliki perseroan secara keseluruhan menjadi 8.305 ton untuk tahun 2025.

    “Kami telah menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan potensi bagi cabang-cabang kami yang baru dibuka. Pembukaan ini juga menjadi momentum baik agar kami dapat terus menghasilkan kinerja positif untuk mengarungi tahun 2025” ujar Syanne.

    Melalui pembukaan cabang ini, Ia menjelaskan total cabang yang telah dibuka perseroan menjadi sebanyak 18 cabang untuk tahun 2025, dari sebelumnya sejumlah 16 cabang untuk tahun 2024.

    Adapun, kapasitas gudang yang dimiliki BUAH untuk tahun 2025 menjadi 8.305 ton, bertambah 500 ton dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.805 ton.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pabrik soda abu pertama di Indonesia akan segera dibangun

    Pabrik soda abu pertama di Indonesia akan segera dibangun

    Tianjin (ANTARA) – PT Pupuk Kalimantan Timur, anak perusahaan dari perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk di tanah air, PT Pupuk Indonesia, baru-baru ini menandatangani sebuah kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) untuk pabrik soda abu dengan China Tianchen Engineering Corporation (TCC), yang terafiliasi dengan China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.

    Soda abu merupakan salah satu produk kimia yang fundamental. Dengan disebut sebagai pabrik soda abu pertama di Indonesia, pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir 2027. Pabrik itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan soda abu dalam negeri yang selama ini masih bergantung pada impor.

    Pabrik soda abu ini akan dibangun di lahan seluas 16 hektare di kawasan PT Kaltim Industrial Estate di Kalimantan Timur. Direncanakan kapasitas produksi sebesar 300.000 ton soda abu per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

    Amonium klorida dapat meningkatkan output pupuk majemuk, sehingga mendorong swasembada pangan lokal. Sementara itu, pemanfaatan karbon dioksida sebagai bahan baku dapat membantu upaya pengurangan emisi karbon dan transisi menuju ekonomi hijau. Proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pesatnya perkembangan industri hilir soda abu di Indonesia.

    Dalam acara penandatanganan kontrak EPC, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan ini merupakan momen bersejarah bagi industri kimia Indonesia. Pabrik soda abu tidak hanya akan memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga mendukung beberapa program strategis pemerintah Indonesia, termasuk untuk kemandirian ekonomi, swasembada pangan, perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo mengatakan pembangunan pabrik soda abu tersebut akan menciptakan nilai tambah bagi industri amonia, berperan penting dalam mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

    Budi berharap pabrik soda abu tersebut menjadi bukti nyata upaya perusahaan untuk mewujudkan industri hijau melalui pemanfaatan karbon dioksida secara efektif, mendukung program hilirisasi pemerintah dan target emisi net-zero, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan pembangunan nasional.

    Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri kimia garam di China, TCC merupakan satu-satunya perusahaan rekayasa yang memiliki referensi pelaksanaan EPC untuk proyek-proyek Proses Solvay (Solvay Process), Proses Hou (Hou’s Process), dan proses soda abu alami. Perusahaan itu telah menjalankan hampir semua proyek soda abu dengan kapasitas lebih dari 1 juta ton per tahun di China. TCC juga memiliki sejumlah referensi proyek soda abu di luar negeri, termasuk di Indonesia, Turkiye, Pakistan, Amerika Serikat, Vietnam, dan Kazakhstan.

    Tian Tao, president director PT TCC Indonesia Branch, mengatakan proyek ini menandai implementasi pertama dari Proses Hou (Hou’s Process) China dalam produksi soda abu di Indonesia.

    “Kami akan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kami dalam hal kemampuan teknologi, sumber daya, dan manajemen untuk membangun proyek ini, yang akan menjadi tolok ukur baru bagi kerja sama China-Indonesia di bidang kimia,” ujar Tian.

    TCC telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar luar negeri utamanya dan mencatatkan berbagi pencapaian proyek yang signifikan di bidang kokas, soda abu, klor-alkali, dan kimia batu bara. Proyek ini juga mendorong sejumlah perusahaan konstruksi China untuk melakukan ekspansi ke pasar Indonesia.

    Proyek Kokas KNXI (KNXI Coking Project), yang berlokasi di Zona Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan China-Indonesia di Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP), memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 3,9 juta ton kokas.

    Tian mengatakan, mulai November 2021, tim proyek telah mengatasi berbagai kendala terkait durasi logistik yang lama, suhu tinggi dan iklim lembap, kurangnya sumber daya, serta keterbatasan wilayah operasional. Melalui langkah-langkah peningkatan manajemen proyek, optimalisasi proses, dan pengaturan manajemen kualitas, lima tungku kokas telah rampung dan beroperasi saat ini, dan proyek ini diperkirakan dapat beroperasi penuh pada tahun ini

    Proyek ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan melatih karyawan Indonesia dalam berbagai keterampilan.

    Ida Ayu Putu Ratnawati, seorang penerjemah asal Indonesia, telah bekerja di Proyek Kokas KNXI selama lebih dari tiga tahun. “Saya sangat menghargai peluang kerja ini. Rekan-rekan kerja saya dari China sering berbagi beragam pengetahuan dan keterampilan dengan saya, sehingga saya dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam proyek ini. Saya merasa sangat bangga dapat berkontribusi pada pembangunan kampung halaman saya.”

    Selain itu, dia telah menguasai beberapa keterampilan manajemen proyek, dan kini mampu bekerja sebagai seorang site document control engineer.

    Tian mengatakan bahwa TCC memasuki pasar Indonesia pada 2017 dan telah menjalankan tiga proyek EPC, serta banyak proyek desain rekayasa dan konsultasi, termasuk bidang klor-alkali dan kimia batu bara.

    “Semakin banyak standar, sistem manajemen, teknologi, dan peralatan China yang masuk ke Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi setempat dan meningkatkan penghidupan masyarakat,” tutur Tian.

    Tambahnya TCC akan terus memperdalam kehadirannya di pasar Indonesia, memanfaatkan berbagai peluang baru yang diciptakan oleh Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra China serta visi-visi Indonesia, dan berkontribusi bagi kerja sama ekonomi serta perdagangan antara China dan Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Penajam upayakan peningkatan PBB-P2 dan BPHTB

    Pemkab Penajam upayakan peningkatan PBB-P2 dan BPHTB

    Penajam Paser Utara, Kaltim (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, melakukan berbagai upaya agar perolehan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Sektor PBB-P2 dan BPHTB cukup berpotensi untuk tingkatkan PAD,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Hadi Saputro di Penajam, Kaltim, Senin.

    Menurut dia, pada tahun ini, PBB-P2 ditargetkan Rp12 miliar dan BPHTB Rp15 miliar.

    Hadi mengatakan pemerintah kabupaten melakukan penyesuaian zona nilai tanah yang akan berdampak pada peningkatan PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB.

    Sebagai payung hukum untuk petunjuk teknisnya adalah peraturan bupati (perbub) mengenai tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah.

    Perbub tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia, telah memicu kenaikan harga tanah.

    Menurut Hadi, sebelumnya nilai jual objek tanah hanya di kisaran Rp5.000 per meter persegi dan saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350.000 per meter persegi.

    Dengan demikian, diperlukan penyesuaian zona nilai tanah untuk memberikan kepastian menyangkut harga tanah bagi masyarakat maupun investor karena mengacu harga pasar terkini.

    Penetapan zona nilai tanah tersebut menjadi acuan harga bagi masyarakat yang hendak menjual tanah dan pembeli, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan potensi PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB juga ikut meningkat.

    Peningkatan PAD pada tahun ini juga bisa ditunjang dari kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) kepada pemerintah kota dan kabupaten.

    “Pemerintah kabupaten sebelumnya hanya dapat skema bagi hasil dari provinsi, tapi setelah ada opsen PKB kabupaten dapat 60 persen dan 40 persen untuk provinsi,” kata dia.

    Pemkab telah menetapkan target PAD pada 2025 sebesar Rp240 miliar, dengan pertimbangan pada 2024 realisasi PAD melampaui target, yakni mencapai Rp170 miliar dari target Rp140 miliar, sebut Hadi Saputro.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Blusukan Berbagi Tali Asih di Pesantren pada Hari Kasih Sayang

    Blusukan Berbagi Tali Asih di Pesantren pada Hari Kasih Sayang

    Menurutnya, tali kasih yang ia berikan cukup bermakna. Perjalanan panjang nan melelahkan melintasi jalan hutan yang berlumpur, terpaksa ditempuh bersama timnya, hingga cukup menguras energi, saat menuju pesantren di salah satu pelosok Kaltim itu.

    “Saya ingin memastikan bantuan ini bisa sampai dan diterima oleh yang berhak. Perjuangan ke sini semakin menguatkan tekad saya,” ujar dia.

    Zulkifli, salah satu pengurus pesantren, mengapresiasi tali kasih yang diberikan Eka terhadap lulusan santri didiknya tersebut. “Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan infaq sembako ini, sehingga kebutuhan konsumsi para santri yang berjumlah 44 ini terpenuhi,” kata dia.

    Ia berharap, aksi sosial Eka Devi Mentari ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa berbagi tidak harus mewah, namun harus memiliki niat yang ikhlas untuk berbagi dengan sesama.

    “Saya juga ingin terus dapat berkontribusi dalam berbagai aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Eka menambahkan.