Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Rayakan HUT ke-53, Petrosea Terus Tumbuh dan Berkembang melalui Sinergi dan Kolaborasi

    Rayakan HUT ke-53, Petrosea Terus Tumbuh dan Berkembang melalui Sinergi dan Kolaborasi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Petrosea Tbk (PTRO) menggelar acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-53 di kantor pusat Petrosea pada Jumat (21/2/2025). Pada HUT ke-53 ini, Petrosea mengusung tema “Beat the Challenge” dan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta dengan manajemen dan karyawan, baik di kantor pusat dan seluruh lokasi proyek yang terhubung secara online.

    Presiden Direktur PT Petrosea Tbk Michael menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh insan Petrosea yang telah mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan, khususnya pada satu tahun terakhir.

    “Kami berharap bahwa Petrosea akan terus tumbuh dan berkembang, baik sekarang maupun di masa mendatang, serta fokus pada implementasi operational excellence dalam mengerjakan seluruh proyek sesuai dengan target yang telah dicanangkan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen PT Petrosea Tbk Osman Sitorus juga menyampaikan bahwa pada tahun lalu, Petrosea berhasil mencatatkan predikat “sangat baik” dalam hal pelaksanaan GCG dan mencapai skor diatas rata-rata Big Cap 100 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak independen.

    “Pencapaian ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang lebih dari lima dekade Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi,” ujarnya.

    Petrosea merupakan perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, EPC serta jasa minyak & gas bumi yang berkomitmen penuh untuk mengedepankan aspek ESG sebagai kontinuitas dari keberlanjutan usaha Perusahaan. Dengan jejak langkah selama 53 tahun, Petrosea sempat dimiliki oleh perusahaan Australia, Clough Limited dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1990 sebagai perusahaan rekayasa dan konstruksi Indonesia pertama yang tercatat di BEI.

    Jejak langkah 53 tahun Petrosea.Proyek kontrak pertambangan Kaltim Prima Coal di Sangatta yang diselesaikan pada tahun 1991.Proyek pertambangan emas Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara yang dimulai pada tahun 1995.Proyek kontrak pertambangan Tamtama Perkasa di Kalimantan Tengah yang dimulai pada tahun 2024.

    Keunggulan Petrosea adalah pada kemampuan untuk menyediakan jasa pertambangan terpadu pit- to-port, kemampuan EPC yang terintegrasi serta jasa logistik, dengan selalu berkomitmen penuh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja & lingkungan, manajemen mutu dan integritas bisnis. Seluruh target kinerja operasional dan keuangan Petrosea didukung oleh budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang kuat melalui penerapan target zero accident, operational excellence dan continuous improvement, serta faktor pengelolaan risiko dan Good Corporate Governance (GCG) sebagai tulang punggung perusahaan yang berkesinambungan.

  • Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

    Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

    Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

    Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

    Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

    “Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

    AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

    Lahan Gratis

    Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Suzuki Bersyukur Ada Makan Bergizi Gratis

    Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Suzuki Bersyukur Ada Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah memperketat pengeluaran, dan menerapkan efisiensi di setiap lembaga pemerintahan. Rupanya langkah ini ikut berpengaruh pada bisnis Suzuki Indonesia, terutama untuk segmen fleet atau kendaraan perusahaan.

    “Memang ada beberapa sektor yang tertunda, dan itu berdampak pada kita. Bahkan kita sudah merasakannya per Januari 2025 kemarin, dan ini ada lembaga pemerintahan yang menahan pembeliannya sampai 100 unit,” ucap Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa

    Meski demikian, perempuan yang kerap disapa Ica ini bersyukur pemerintah masih memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena Suzuki Indonesia ikut mendapat berkah dari program tersebut.

    “Kita ada makan gratis (terpilih untuk pengadaan unit dari Suzuki-Red), seperti yang tadi saya sampaikan base 3 kami sudah kontribusi 600 unit, dan ini akan berlanjut. Karena pemerintah menargetkan menciptakan 5.000 dapur, itu membutuhkan 2 kendaraan, kalau dikali dua kendaraan menjadi 10.000 unit butuhnya,” ujar Ica.

    “Selanjutnya fokus pemerintah juga ada cek kesehatan gratis, kita ada mobil pelayanan kesehatan seperti APV, dan dinas kesehatan itu selalu beli. Selain itu pemerintah akan membangun rumah sakit tipe D, dan kalau RS tipe D sudah terbayang akan seperti apa, kan itu ambulance-nya sekelas APV, jadi kita fokus ke situ,” Ica menambahkan.

    Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi Andika

    Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan rasa bersyukurnya, karena setidaknya Suzuki dipercaya untuk menyediakan kendaraan operasional untuk pemerintah.

    “Perbandingan antara Goverment dan Corporate, dalam setahun kita bisa menjual 3.600 unit kendaraan untuk Goverment. Ini paling banyak permintaan untuk New Carry dan Suzuki APV. Namun kendaraan paling banyak yang terjual untuk segmen Fleet itu New Carry, persentase-nya 50 persen New Carry, baru APV, XL7 dan Ertiga,” kata Ica.

    Sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

    Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

    Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah.

    (lth/dry)

  • Kebakaran Hebat di Berau Kaltim, Sembilan Rumah Warga Ludes Dilalap Api Regional 21 Februari 2025

    Kebakaran Hebat di Berau Kaltim, Sembilan Rumah Warga Ludes Dilalap Api Regional 21 Februari 2025

    Kebakaran Hebat di Berau Kaltim, Sembilan Rumah Warga Ludes Dilalap Api
    Tim Redaksi
    BERAU, KOMPAS.com
    – Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Milono, Gang Husada, RT 012, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten
    Berau
    ,
    Kalimantan Timur
    , pada Jumat (21/2/2025) dini hari.
    Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 04.00 Wita ini menghanguskan sedikitnya sembilan rumah warga. Kepanikan melanda warga sekitar yang berhamburan keluar rumah demi menyelamatkan diri.
    Salah satu warga, Junaidi (45), mengungkapkan bahwa dirinya terbangun karena teriakan warga lain yang memperingatkan adanya kebakaran.
    “Saya dengar teriakan orang, langsung keluar rumah dan mencoba menyelamatkan barang-barang berharga,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (21/2/2025).
    Hal serupa juga dirasakan oleh Ahmad Fauzi (38), yang menyaksikan api cepat membesar dan menyebar ke rumah-rumah di sekitar lokasi.
    “Rumah di sini kebanyakan dari kayu, apinya cepat sekali menyebar,” jelas Fauzi.
    Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Berau dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah dua jam upaya pemadaman oleh petugas.
    Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum dapat dipastikan. Namun, dugaan sementara menyebutkan api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga.
    Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tunggu putusan MK, 3 kabupaten di Kaltim belum lantik kepala daerah

    Tunggu putusan MK, 3 kabupaten di Kaltim belum lantik kepala daerah

    ANTARA – Tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur belum melantik kepala daerah terpilihnya, karena masih menghadapi perkara hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan hasil pilkada di tiga kabupaten itu berlanjut ke sidang pembuktian, sehingga penetapan kepala daerah terpilih belum bisa dilakukan hingga adanya putusan dari MK pada Senin, 24 Februari 2025. (Hanifan Ma’ruf/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

  • Golkar harap kadernya yang jadi kepala daerah solid dalam pemerintahan

    Golkar harap kadernya yang jadi kepala daerah solid dalam pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin berharap kader Partai Golkar yang ikut dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, solid dalam pemerintahan.

    “Semoga yang dilakukan dalam kebersamaan kemarin di Monas (gladi resik pelantikan kepala daerah) bisa terus membuat solid pemerintahan dan konstruktif, gitu ya. Jadi, kami (Golkar) memang punya tekad maju untuk Indonesia,” kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dia lantas membeberkan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang sebelumnya menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.

    “Dari Fraksi Partai Golkar sendiri ada beberapa, kayak Pak Melki Laka Lena untuk NTT (Nusa Tenggara Timur), kemudian Pak Rudy Mas’ud untuk Kalimantan Timur, dan yang lain,” ucapnya.

    Untuk itu, dia pun mengucapkan selamat bekerja kepada 961 kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik hari ini.

    “Kami mengucapkan selamat kepada semua kepala daerah yang terpilih tingkat provinsi, kabupaten dan kota, dan selamat bekerja,” kata dia.

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa agenda pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelantikan serentak menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

    “Ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah,” kata Presiden dalam pidatonya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Kepala Negara, pelantikan pejabat kali ini merupakan pertama kalinya ratusan pemimpin daerah dilantik secara bersamaan oleh Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Jadi Berkah Buat Suzuki

    Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Jadi Berkah Buat Suzuki

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi berkah tersendiri buat Suzuki. Penjualan kendaraan fleet Suzuki pun jadi ikut terkerek.

    Kendaraan fleet memang menjadi salah satu andalan Suzuki di pasar otomotif Indonesia. Head of Fleet Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Aliftia Rizki Annisa, mengatakan sangat beruntung diberi kepercayaan untuk fokus pada penjualan kendaraan fleet. Soalnya meski secara keseluruhan penjualan tengah menurun, namun kendaraan fleet masih diminati.

    “Kondisi penjualan retail itu lagi nggak stabil, secara otomatis pembelian secara korporasi itu langsung wow (meningkat-Red), karena lebih stabil. Bahkan pada 2024 Suzuki mengukir rekor sepanjang sejarah, konsumen fleet Suzuki ikut kontribusi mencapai 21 persen dari total penjualan retail kami. Dan pada November 2024, penjualan kendaraan fleet kami mengambil pasar kendaraan Suzuki hingga 35 persen, hampir nyaris 800 unit hanya di bulan November 2024,” ujar wanita yang kerap disapa Ica tersebut.

    Ica menambahkan konsumen Fleet Suzuki masih akan terus tumbuh, berkat beberapa program pemerintah Indonesia. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “MBG ini kan lagi rame, karena akan ada 5.000 dapur, 1 dapur itu harus punya dua mobil, berarti membutuhkan 10.000 mobil untuk low pikap. Dan untuk segmen ini hanya ada beberapa brand saja. Kemarin kami dipanggil, kami ditanya bisa menyediakan berapa unit, bisa berkontribusi berapa banyak, semuanya kita ditanya,” cerita Ica.

    “Saat ini sedang berjalan MBG, base 1, base 2, dan tahun ini akan ada base 3. Itu membutuhkan kendaraan sekitar 1.800-2.000 unit, dan saat kami dipanggil, kami sudah menyiapkan 600 unit. Karena kita sudah ditanya, kami siap berapa unit, dan kita akan suport,” Ica menambahkan.

    Suzuki Mulai Serius Garap Pasar Fleet. Foto: Dok. M Luthfi AndikaMenjual Kendaraan untuk Fleet Itu Lebih Menantang

    Dalam kesempatan yang sama Ica juga menyampaikan menjual kendaraan fleet lebih menantang dibandingkan dengan menjual kendaraan retail lainnya.

    “Lebih menantang menjual kendaraan untuk fleet, karena kan kalau retail itu, orang ada uang langsung SPK dan membelinya. Kalau di fleet itu harus ada pendekatan dulu, terkadang ditolak, terkadang di terima, jadi gak semua berjalan mulus. Misalnya planningnya akan berjalan di bulan Oktober akan ada pengadaan, ternyata karena lain hal dan birokrasi baru terealisasi bulan Desember, sedangkan kita sudah blok ratusan unit,” ucap Ica.

    “Selain itu kami juga menerima komplain direct atau komplain langsung. Kalau retail kan ada dealer mereka akan langsung ke sana, karena mereka kenalnya kan langsung ke kita atau salesnya langsung,” Ica menambahkan.

    Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, penjualan Fleet Suzuki hampir mencapai 15.000 unit, dimana angka tersebut berkontribusi 21% terhadap total Retail Sales Suzuki sepanjang tahun 2024.

    Secara lebih mendetil, New Carry mendominasi dengan porsi terbesar mencapai 46%, diikuti oleh APV sebesar 19%. Sementara itu, di segmen mobil penumpang, New XL7 memimpin dengan dominasi 15%, disusul oleh All New Ertiga yang berkontribusi sebesar 13%.

    Penjualan Fleet ini sangat diminati oleh pelaku usaha dan pengusaha di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi kontributor utama dengan porsi 41%. Selain itu, permintaan juga tinggi di berbagai daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, serta Jawa Tengah. Nah pada ajang IIMS 2025 kali, Suzuki menyediakan Corner Fleet, di mana setiap pengusaha atau perusahaan bisa melakukan pemesanan kendaraan untuk perusahaan.

    “Saat ini sudah ada beberapa pengusaha yang melakukan pemesanan kendaraan untuk Fleet di IIMS 2025,” Ica menambahkan.

    Saat ini PT Suzuki Indomobil Sales telah bekerjasama dengan 7 Karoseri, diantaranya:

    1. CV Sarana Motor

    2. PT Anugerah Karya Indonesia

    3. PT Cakra Kejora Mandiri

    4. PT Ambulance Pintar Indonesia

    5. CV Bankun Usaha Mandiri

    6. PT Tresna Sukses Mandiri

    7. PT Anugerah Karya Mandiri

    (lth/dry)

  • BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia

    logo BMKG

    BMKG peringatkan potensi hujan terjadi di kota-kota di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kota-kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Dalam prakiraan cuaca daring yang dipantau dari Jakarta, Kamis, Prakirawan BMKG Sentia Arianti menyebut potensi hujan dengan beragam intensitas diprakirakan terjadi di sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia mulai dari hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Jambi.

    Dia menyatakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di wilayah sekitar Padang dan Bengkulu serta hujan disertai petir di Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandarlampung.

    “Diprakirakan akan terjadi hujan ringan di kota Serang, Jakarta dan Semarang sedangkan untuk kota Yogyakarta akan terjadi hujan sedang dan waspadai potensi hujan disertai petir di kota Bandung dan Surabaya,” tuturnya.

    Kemudian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dia menyebut BMKG memprakirakan terjadinya hujan ringan di wilayah Denpasar dan Mataram serta hujan dengan intensitas sedang di Kupang. Lalu untuk wilayah Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat pula potensi hujan petir yang perlu menjadi perhatian bagi mereka yang tinggal di Banjarmasin dan Tanjung Selor.

    Hujan ringan juga berpotensi turun turun di sejumlah kota di Sulawesi, mulai dari Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, Mamuju dan Makassar. Wilayah Indonesia bagian timur, semua kota-kota besarnya berpotensi mengalami hujan. Dengan BMKG memperingatkan kemungkinan hujan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Terdapat pula kemungkinan hujan intensitas sedang di Nabire serta hujan disertai petir di Ambon dan Merauke.

    Sumber : Antara

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu