provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Tak Sekadar Mencegah Viral, Fokus Pengelolaan Kawasan untuk Mitigasi Konflik Orang Utan

    Tak Sekadar Mencegah Viral, Fokus Pengelolaan Kawasan untuk Mitigasi Konflik Orang Utan

    Liputan6.com, Samarinda – Kemunculan video orang utan di lahan tambang batu bara, perkebunan, maupun pemukiman masyarakat seperti langganan rutin viralitas media sosial. Kabupaten Kutai Timur menjadi langganan video viral orang utan yang muncul di sekitar aktivitas manusia.

    Paling sering viral tentu saja orang utan berjalan di lahan pertambangan batu bara. Kabupaten Kutai Timur memang menjadi metapopulasi orang utan. Secara populasi, keberadaan orang utan cukup padat terutama di kawasan yang disebut sebagai Lanskap Karaitan.

    “Di Lanskap Karaitan, metapopulasi orang utan cukup padat. Bagaimana kita mendesain lanskap itu, bagaimana pembangunan ekonomi tetap jalan, tapi isu lingkunggan tetap diperhatikan sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2023, tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati. Bagaimana itu bisa berjalan lestari dan optimal dari semua sisi,” papar Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto, Rabu (19/2/2024).

    Lanskap ini terbentang dari utara Sungai Sangatta hingga Kecamatan Sangkulirang. Tercatat ada 13 perusahaan yang aktif di kawasan metapopulasi orang utan itu. Tak heran jika konflik manusia dengan orang utan kian meruncing.

    Sejak awal 2025, upaya translokasi menjadi salah satu pilihan menyelamatkan orang utan dari konflik ini. Orang utan dengan persyaratan tertentu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 17 tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa akan dipindah atau direhabilitasi.

    “Beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan proses pembangunan ekonomi itu dapat selaras dengan lingkungan hidup. Bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat itu dapat memperhatikan isu-isu lingkungan,” papar Ari.

    Untuk itu, sambungnya, BKSDA Kaltim mengajak semua pihak, khususnya di lanskap yang merupakan metapopulasi orang utan untuk bersama terlibat memecahkan persoalan konflik ini. Salah satu caranya adalah dengan membentuk forum bersama semua pihak terutama perusahaan.

    “Sekarang kita lagi mencoba untuk membentuk forum bersama, mendesain bagaimana habitat orang utan itu tetap terjaga, tetapi pembangunan juga bisa berjalan. Itu kita lakukan di Lanskap Karaitan,” ujar Ari.

    Liputan6.com mencoba menggali perusahaan-perusahaan yang aktif di Lanskap Karaitan. Ada tiga jenis usaha skala besar yang aktif yakni pertambangan batu bara, perkebunan, dan hutan tanaman industri.

    Perusahaan pertambangan batu bara meliputi PT Ganda Alam Makmur, PT Kaltim Prima Coal, PT Indexim Coalindo, dan PT Kaltim Nusantara Coal. Ada juga perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT Bima Palma Nugraha, PT Bima Agri Sawit, PT Anugerah Lahan Kaltim, PT Anugerah Energitama, PT Telen, dan PT Sawit Prima Nusantara.

    Kemudian perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yaitu PT Santan Borneo Abadi, perusahaan perkebunan karet PT Multi Kusuma Cemerlang, dan perusahaan hutan produksi PT Panambangan. Harus disadari, ke-13 perusahaan itu beraktifitas dengan membuka hutan yang tentu saja bisa memicu konflik dengan orang utan.

    Ari menjelaskan, forum ini melibatkan semua pihak termasuk pemangku kawasan dan pemangku usaha di Lanskap Karaitan itu sendiri. Diharapkan ada satu pola bersama yang sejalan dengan visi besar menyelamatkan keanekaragaman hayati.

    “Kami indikasi ada 13 pelaku usaha yang ada di sana (Lanskap Karaitan) yang sudah kita coba desain. Sudah kita ajak untuk bersama-sama mendesain bagaimana habitat orang utan bisa tetap terjaga di sana,” katanya.

  • Wamendikdasmen Fajar Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Termasuk Sekolah Swasta – Page 3

    Wamendikdasmen Fajar Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Termasuk Sekolah Swasta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan proporsionalitas dan keadilan pendidikan di Indonesia.

    “Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, dan kami hadir untuk memastikan pendidikan bermutu bagi semua, termasuk sekolah swasta,” ujarnya saat peresmian sejumlah gedung sekolah Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu.

    Pada acara yang dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Wamendikdasmen Fajar mencatat kontribusi signifikan lembaga pendidikan swasta dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim, yang mencapai 78,79 pada tahun 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75,02.

    Lanjut dia, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

    “Salah satu bukti konkret kehadiran negara adalah diterbitkannya Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 yang memungkinkan penempatan guru ASN atau P3K di sekolah swasta,” sebut Fajar.

    Kebijakan ini, imbuh Fajar, merupakan respons atas masukan dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pendidikan swasta, terkait disparitas antara sekolah negeri dan swasta.

    Kemendikdasmen menyadari bahwa sekolah swasta adalah bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di daerah terpencil atau 3T, sekolah swasta hadir membantu negara menyelenggarakan pendidikan.

    “Apalagi di daerah terpencil seperti daerah 3T, swasta hadir untuk membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita, termasuk kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di Samarinda ini,” jelas Fajar.

     

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • Daftar Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg, 12 Kg Berlaku 22 Februari 2025

    Daftar Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg, 12 Kg Berlaku 22 Februari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menetapkan harga Liquefied Petroleum Gas di tabung 3 kilogram atau gas LPG 3 kg di level Rp 19.000.

    Kebijakan itu berlaku seusai berubah-ubahnya kebijakan penjualan LPG 3kg yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun ini.

    Kementerian ESDM sempat tidak mengizinkan pengecer menjual LPG bersubsidi itu pada awal Februari 2025, namun kini sudah kembali diizinkan dengan menaikkan status pengecer atau warung kelontong sebagai sub pangkalan resmi LPG Pertamina.

    Kebijakan itu pada akhirnya kembali memudahkan masyarakat untuk mendapatkan LPG bersubsidi tanpa harus mengantre di pangkalan seperti yang terjadi pada awal Februari.

    Harga LPG di Pasaran

    Harga LPG non subsidi terpantau belum mengalami perubahan, khususnya sejak 22 November 2023.

    Sementara itu, untuk LPG subsidi, berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia di lapangan, berbagai pangkalan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan sudah memberlakukan harga jual tertinggi Rp 19.000 per tabung.

    Misalnya, di Pangkalan Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di pangkalan itu Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Jual (LPG 3 kg) sama harganya Rp 19 ribu, biasa ke warung ambil 5-6 (tabung). Kita ngikutin harga yang sudah dikasih pemerintah saja sih,” ucap penjaga Pangkalan Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan, kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Menurut si penjual, harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang sama sebelum pemerintah ‘mengotak-atik’ kebijakan distribusi LPG 3 kg.

    “(Harga Rp 19 ribu) sudah lama sih, belum naik lagi,” tambahnya.

    Di Pangkalan LPG lainnya, Pangkalan LPG 3 kg Toko Windi Ciater, Tangerang Selatan misalnya, harga jual LPG 3 kg juga dibanderol Rp 19 ribu per tabung.

    “(Harga LPG 3 kg) sesuai itu Rp 19 ribu. Harga itu kita ngikut harga agennya,” kata penjaga Pangkalan LPG 3 kg Toko Windi Ciater, Tangerang Selatan, kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (17/2/2025).

    Berbeda kondisinya pada pengecer LPG 3 kg yang tersebar khususnya wilayah Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg rata-rata di tingkat pengecer adalah Rp 22 ribu per tabung.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di pengecer LPG Toko Maju Ciputat, Tangerang Selatan, harga jual ‘gas melon’ itu dibanderol sebesar Rp 22 ribu per tabung. Harga yang sama juga diberlakukan di pengecer LPG 3 kg warung sekitar.

    Bagaimana dengan harga LPG non subsidi?

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:

    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:

    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (fab/fab)

  • Romantika Petani Karet dalam Tuntutan Keberlanjutan

    Romantika Petani Karet dalam Tuntutan Keberlanjutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga karet alam dunia yang terkerek hingga 15%, dalam 3 bulan terakhir, memberikan secercah harapan bagi jutaan petani karet di Indonesia. Boleh jadi, para petani itu akan merasa lebih tenang menghadapi bulan Ramadan dan Lebaran yang sebentar lagi tiba.

    Akan tetapi, di balik kenaikan harga ini, industri karet Indonesia masih bergulat dengan masalah fundamental yang belum terselesaikan.

    Sebagai salah satu tulang punggung ekonomi negara, terutama bagi jutaan rakyat kecil, industri karet alam Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Di balik setiap ban mobil atau motor, atau produk karet lainnya yang kita gunakan sehari-hari, terdapat perjuangan panjang dan kerja keras petani karet yang setiap saat menyadap getah dari pohon-pohon yang telah ditanam leluhurnya, puluhan tahun lalu.

    Mereka adalah wajah-wajah yang menghidupi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, namun sering kali terimpit masalah besar dalam menjalani profesi mereka.

    Data Kementerian Pertanian (2024) menunjukkan bahwa 85% produksi karet Indonesia berasal dari petani rakyat yang mengelola lahan rata-rata seluas 1—2 hektare. Dari hasil kerja keras mereka, Indonesia mampu menghasilkan 2,6 juta ton karet alam pada 2024.

    Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi pada 2021 yang sebesar 3,3 juta ton. Penurunan ini mengindikasikan adanya masalah mendasar, mungkin luas perkebunan karet Indonesia telah berkurang atau produktivitas petani karet rakyat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara produsen karet lainnya.  

    Tantangan yang dihadapi petani karet lalu semakin kompleks. Harga karet dunia yang fluktuatif tidak terduga menjadi momok yang menakutkan.

    Kondisi pohon karet yang sudah tua dan tidak produktif lagi, sering kali merupakan hasil tanam sebelum era 1980-an, semakin memperparah keadaan. Pohon-pohon ini mencapai akhir siklus hidupnya, menyebabkan penurunan hasil getah dan berdampak pada penurunan pendapatan petani.

    Di tengah masalah ini, pemerintah Indonesia berupaya mencari solusi dengan meluncurkan program peremajaan perkebunan karet, mengganti pohon-pohon karet tua dengan bibit unggul yang lebih produktif.

    Daerah-daerah seperti Musi Banyuasin (Sumsel) dan Jambi menjadi fokus utama program ini, dengan lahan lebih dari 2.000 hektar yang telah diremajakan. Namun, masa tunggu 5—7 tahun sebelum pohon siap disadap menjadi tantangan tersendiri bagi petani.

    Masa penantian yang panjang ini menjadi beban berat bagi petani karet rakyat yang sehari-hari mengandalkan pendapatan dari hasil getah. Mereka kehilangan penghasilan stabil selama periode peremajaan.

    Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan agar para petani rakyat dapat bertahan selama masa sulit ini.

    Selain peremajaan kebun, pelatihan manajemen perkebunan, seperti yang diberikan oleh Balai Penelitian Sembawa, Sumatra Selatan, juga memegang peranan penting. Pelatihan ini membantu petani meningkatkan teknik perawatan, penyadapan, dan pada akhirnya menunjang produktivitas kebun mereka. 

    Balai Sembawa juga mampu menghasilkan bibit unggul jenis klon baru yang dapat meningkatkan hasil getah karet per hektare secara signifikan.  

    Selesai? Belum! Masalah industri karet alam Indonesia tidak hanya berkutat pada produktivitas. Sorotan utama dunia justru terkait dengan dampak perkebunan karet terhadap kelestarian lingkungan.

    Deforestasi menjadi isu sentral, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Perluasan lahan perkebunan karet sering kali berujung pada penebangan hutan yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar dan memperparah perubahan iklim.

    Bantuan Pendampingan Pemerintah dan Swasta  

    Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama swasta mulai mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Agroforestri–karet ditanam bersama tanaman lain untuk mempertahankan keanekaragaman hayati–menjadi salah satu solusi.

    Smith et.al. (2023) menilai bahwa praktik agroforestri terbukti efektif dalam meningkatkan keanekaragaman hayati sambil tetap mempertahankan produktivitas karet. 

    Banyak perusahaan multinasional yang menjadi konsumen utama karet Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan zero deforestation. Mereka hanya akan membeli karet dari perkebunan yang tidak merusak hutan, bahkan bersedia memberikan tambahan harga untuk karet yang memenuhi kriteria ini.

    Sertifikasi keberlanjutan seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan Rainforest Alliance menjadi semakin penting sebagai jaminan bahwa karet diproduksi secara ramah lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan sosial petani. 

    Riset oleh Brown et.al (2021) menekankan pentingnya sertifikasi keberlanjutan dalam memastikan bahwa karet diproduksi secara ramah lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan sosial petani.

    Masalahnya, di Indonesia, sertifikasi ini sering kali sulit dijangkau oleh petani rakyat. Mereka jelas memerlukan bantuan pendampingan.

    Petani juga perlu didampingi dalam pemanfaatan teknologi. Saat ini, teknologi menawarkan harapan baru bagi petani karet kecil untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. (Lee et.al., 2022).

    Menunjukkan, teknologi penyadapan karet modern dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani karet kecil. Belum lagi penerapan irigasi mikro dan pertanian presisi yang memungkinkan petani memanfaatkan sumber daya secara efisien dengan pengelolaan air lebih baik dan penggunaan pupuk yang tepat. Panen karet pun meningkat tanpa merusak lingkungan.

    Teknologi penyadapan karet memang kian modern. Sekarang ada mesin sadap dari China yang tepat guna. Mesin itu memungkinkan petani memanen getah tanpa merusak pohon serta memperpanjang umur produktif tanaman karet. 

    Bantuan pendampingan lain yang dibutuhkan petani terkait dengan keikutsertaan dalam perdagangan karbon. Petani karet yang mampu menjaga pohon mereka tetap produktif tanpa membuka lahan baru dapat menghasilkan kredit karbon.

    Gill-Wiehl et al. (2024) menyatakan bahwa perdagangan karbon dapat memberikan insentif finansial tambahan bagi petani karet untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. 

    Daerah-daerah seperti Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur telah mulai mengeksplorasi perdagangan karbon ini. Petani karet rakyat jelas harus dibantu agar dapat memiliki akses untuk memperoleh penghasilan tambahan, melalui perdagangan karbon, sambil tetap menjaga lingkungan.

    Pemerintah Indonesia sudah berupaya mendukung industri karet alam melalui berbagai program keberlanjutan. Program peremajaan perkebunan karet, pelatihan teknologi, dan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk membantu petani rakyat tetap bertahan dalam menghadapi tantangan global. 

    Namun, tantangan terbesar bagi keberlanjutan industri karet alam Indonesia adalah memastikan jutaan petani kecil mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan tuntutan lingkungan yang semakin tinggi.

    Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas perlu diperkuat untuk memastikan bahwa petani rakyat tidak tertinggal dalam proses transformasi industri ini menuju keberlanjutan yang lebih baik.

    Jika upaya transformasi ini berhasil, masa depan industri karet Indonesia akan tetap cerah. Anak-anak muda bakal bersedia melanjutkan perjuangan orang tua mereka di perkebunan. Tapi, jika transformasi ini ternyata berantakan, mungkin mereka akan mencari peluang baru di sektor lain—dan romantika industri karet nasional tinggal menjadi kenangan. 

  • Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit bakal melakukan penertiban 3,7 hektare juta lahan sawit bermasalah tahun ini.

    Nusron menjelaskan penertiban itu bakal dilakukan usai Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang jelas Satgas Kelapa Sawit sudah mengumumkan [kepada Presiden] ada potensi kebun kelapa sawit yang tabrakan dengan hutan. Itu jumlahnya 3,7 juta hektare,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Selain adanya temuan tumpang tindih area kebun sawit dengan hutan, Satgas Kelapa Sawit juga menemukan adanya perkebunan sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    Selain itu, adapula praktik perkebunan sawit bodong yang tak memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Nantinya, tambah Nusron, 3,7 juta hektare kebun sawit yang bermasalah itu bakal diambil alih statusnya menjadi milik negara. 

    “Pemetaan di lapangan [sedang berlangsung] di mana ada sawit yang masuk ke hutan, yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU itu kemudian diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Nusron.

    Adapun, saat ini Satgas Kelapa Sawit disebut telah menertibkan sebanyak 1,1 juta hektare perkebunan sawit bermasalah. Ditargetkan, seluruh kebun sawit bermasalah sebesar 3,7 juta hektare dapat dirampungkan tahun ini.

    “Ada di pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera, Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kaltim. Insyaallah [rampung tahun ini 3,7 juta hektare],” pungkasnya.

  • Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025, Ibu Kota, dan Gubernur yang Baru Dilantik

    Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 961 Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta (20/02).

    Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta 33 Gubernur dan wagubnya yang baru saja dilantik

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
    Sumatra Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatra Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura)
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • MK Putus Nasib 40 Perkara Sengketa Pilkada Senin Pekan Depan

    MK Putus Nasib 40 Perkara Sengketa Pilkada Senin Pekan Depan

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus nasib 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah atau sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian pada hari Senin, 24 Februari 2025.

    Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz mengatakan bahwa sidang pleno putusan akhir akan dimulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.

    “Sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya,” kata Faiz dilansir ANTARA.

    MK semula meregistrasi sebanyak 310 perkara PHPU 2024. Dalam perkembangannya, MK mengucapkan putusan dismissal terkait dengan kandas atau tidaknya suatu perkara pada hari Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).

    Berdasarkan putusan tersebut, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, sementara 270 perkara lainnya terhenti dengan perincian 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara diputuskan bukan kewenangan MK.

    Faiz menjelaskan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan terhadap 40 perkara sejak 7 hingga 17 Februari 2024.

    Dalam rentang waktu tersebut, Mahkamah menggelar sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

    Sidang pembuktian digelar dengan metode panel. Terdapat tiga panel yang terdiri atas masing-masing tiga hakim konstitusi. Total 15 perkara lanjutan diperiksa di Panel I, 13 perkara di Panel II, dan 12 perkara di Panel III.

    Panel I dipimpin Suhartoyo bersama Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, Panel II dipimpin Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, sementara Panel III dipimpin Arief Hidayat bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

    “Dalam persidangan tersebut, MK telah memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli. Selain itu, MK juga telah memanggil para pihak lain yang diperlukan untuk didengar keterangannya terkait dengan berbagai persoalan yang tengah diperiksa,” kata dia.

    Lebih lanjut Faiz memastikan sidang putusan di awal pekan depan tidak melebihi batas waktu penyelesaian perkara sengketa pilkada yang ditentukan undang-undang, yakni 45 hari sejak perkara diregistrasi.

    Berikut daftar 40 perkara yang akan diputus oleh MK pada hari Senin (24/2):

    Gubernur

    1. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)

    2. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)

    3. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

    Wali kota

    1. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)

    2. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

    3. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)

    Bupati

    1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)

    2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)

    3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)

    4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)

    5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)

    6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)

    7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)

    8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)

    9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)

    10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)

    11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)

    12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)

    13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)

    14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)

    15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)

    16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)

    17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)

    18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)

    19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)

    20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)

    21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)

    22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)

    23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)

    24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)

    25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)

    26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)

    27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)

    28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)

    29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)

    30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)

    31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)

    32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)

    33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)

    34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).

  • Capaian Signifikan Perizinan di Bontang, Terbitkan 1.269 Izin dan 2.589 NIB

    Capaian Signifikan Perizinan di Bontang, Terbitkan 1.269 Izin dan 2.589 NIB

    Tak hanya soal perizinan, DPMPTSP Kota Bontang juga menekankan pentingnya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam pembinaan pengawasan usaha. Seiring dengan peningkatan jumlah penerbitan izin yang signifikan.

    Aspiannur juga mengatakan, bahwa pihaknya turut melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha melalui kegiatan LKPM. Izin dan NIB yang menunjukkan dinamika pertumbuhan usaha yang semakin pesat di kota ini menurutnya mesti dibarengi dengan kewajiban para pelaku usaha untuk mengisi dan mengirimkan LKPM secara rutin.

    “Laporan ini menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang telah diberikan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku,” terang Aspiannur.

    Pengisian LKPM secara rutin merupakan bagian dari proses pengawasan yang terus dilakukan oleh pihaknya. Dengan semakin banyaknya izin yang diterbitkan, pihaknya juga harus memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

    Oleh karena itu, pelaporan LKPM menjadi kewajiban yang sangat penting. DPMPTSP Kota Bontang terus mengajak pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban ini.

    Karena selain mendukung kelancaran izin, LKPM juga merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha.Selain itu, DPMPTSP Kota Bontang juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, seperti bimbingan teknis (bimtek), untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pelaku usaha mengenai tata cara dan pentingnya pengisian LKPM.

    Dalam bimbingan ini, pelaku usaha diberikan panduan untuk menyusun laporan yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses verifikasi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

    “Sebagai bagian dari pembinaan, kami berkomitmen untuk membantu pelaku usaha agar bisa memahami dan melaksanakan kewajiban ini dengan mudah. Pelaporan LKPM yang tepat waktu akan membantu menghindari pembekuan izin dan memastikan usaha mereka tetap beroperasi secara legal sesuai dengan aturan yang ada,” pungkas Aspiannur.

    Dengan adanya pengawasan melalui LKPM ini, DPMPTSP Kota Bontang berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang semakin pesat.

    Sehingga, setiap izin yang diterbitkan tidak hanya memberikan izin untuk beroperasi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan dan peraturan yang ada.

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]