Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Kemarin, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia hingga PDIP soal retret

    Kemarin, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia hingga PDIP soal retret

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (25/2), mulai dari kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu hingga penegasan PDI Perjuangan soal retret kepala daerah.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo sambut Shoigu dan tanyakan kabar Vladimir Putin

    Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan kegembiraannya atas kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2) siang.

    “Terima kasih atas kedatangan Yang Mulia. Kita sahabat lama, dan saya sangat gembira Yang Mulia ke sini, tapi sayangnya tidak lama. Saya ingin sekali mengadakan jamuan untuk Yang Mulia, tapi waktunya tidak memungkinkan,” ucap Presiden Prabowo menyambut ketibaan Shoigu di Ruang Jepara Istana Merdeka, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Menhan RI terima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia

    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

    Sergei hadir di Kemenhan RI sekitar pukul 10.57 WIB dan disambut Menhan Sjafrie ketika turun dari mobil yang berhenti di depan lobi gedung.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prajurit TNI serang Polres Tarakan telah jalani pemeriksaan

    Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga melakukan penyerangan di Kepolisian Resor (Polresta) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2) malam, telah menjalani pemeriksaan, kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI diduga lakukan penyerangan, hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Kristiyanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (25/2).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. TNI bangun kerja sama bidang pertahanan dengan militer Rusia

    Kementerian Pertahanan berupaya membangun kerja sama di bidang militer dengan Rusia melalui ragam skema, mulai latihan bersama, pertukaran teknologi, hingga pertukaran prajurit.

    Kerja sama itu akan terjadi kala Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (25/2), mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/2) meminta kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Eks Bupati Kukar Hari Ini

    KPK Periksa Ketum PP Japto Soerjosoemarno di Kasus Eks Bupati Kukar Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Japto diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi serta pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari alias RW. 

    KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Japto hari ini, Rabu (26/2/2025). Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Japto dan menyita di antaranya 11 unit mobil.

    “Benar, akan diperiksa besok [hari ini, red]. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Selasa (25/2/2025).

    Selain Japto, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali keesokan harinya, Kamis (27/2/2025). Penyidik juga telah menggeledah rumah Ali, yang kini juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.

    “Kemudian, terkait AA, lusanya nah itu juga sama. Jadi tinggal ditunggu besok sama lusa,” kata Asep. 

    Adapun Sekjen PP Arif Rahman mengonfirmasi bahwa Japto akan hadir pada pemeriksaan hari ini. Dia menyebut Japto akan hadir sebagai warga negara taat hukum. 

    “Sepertinya beliau akan datang hadir sebagai warga negara yang taat hukum,” katanya kepada wartawan. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, penyidik KPK menyita sejumlah barang berharga saat menggeledah rumah Japto dan Ali awal Februari 2025. 

    Setidaknya ada 11 mobil, jam tangan mewah, hingga uang senilai Rp59,49 miliar yang diamankan oleh penyidik lembaga antikorupsi. Barang tersebut kemudian dibawa penyidik untuk diverifikasi menjadi bukti dalam perkara dugaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya. 

    Lembaga antirasuah pun telah memeriksa berbagai saksi pada perkara tersebut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.  

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.

  • Penyebab Polres Tarakan Diserang Puluhan Oknum TNI Terungkap, Apel Luar Biasa Dilakukan

    Penyebab Polres Tarakan Diserang Puluhan Oknum TNI Terungkap, Apel Luar Biasa Dilakukan

    PIKIRAN RAKYAT – Polres Tarakan di Kalimantan Utara diserang puluhan oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Senin, 24 Februari 2025 malam.

    Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto mengaku oknum TNI yang diduga melakukan penyerangan sudah menjalani pemeriksaan.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI diduga lakukan penyerangan, hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Kristiyanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa, 25 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Apel Luar Biasa

    Danyonif 613/Rja sebagai satuan induk prajurit bersangkutan langsung menggelar apel luar biasa.

    Mereka melakukan pemeriksaan pada terduga, bersama Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman mengambil langkah menyelesaikan permasalahan secara profesional.

    Langkah cepat dan terukur diambil sebagai bentuk tanggung jawab komando dan komitmen dalam menjaga disiplin prajurit.

    Terduga yang terlibat dalam penyerangan adalah sejumlah anggota Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP.

    Penyebab Polres Tarakan Diserang

    Kapendam kemudian juga mengungkap penyebab dari penyerangan oleh puluhan oknum TNI tersebut.

    “Kejadian itu hanya salah paham antar-individu atau perorangan, bukan masalah antar-instansi,” lanjut Kristiyanto.

    Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha melakukan komunikasi atau koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara soal insiden ini.

    Semua pihak termasuk jajaran Polres Tarakan sudah melakukan koordinasi dan melaksanakan mediasi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.

    “Di tingkat bawah ada Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan sudah koordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian,” lanjutnya.

    Kota Tarakan tetap aman dan kondusif sampai saat ini. TNI dan Polri tetap solid menjaga keamanan serta ketertiban di daerah Provinsi Kalimantan Utara.

    Insiden ink tak mempengaruhi sinergi TNI dan Polri menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, yang diimbau agar suasana kondusif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dirut Pupuk Indonesia raih Green Leadership, 5 anak usaha peroleh Emas

    Dirut Pupuk Indonesia raih Green Leadership, 5 anak usaha peroleh Emas

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerahkan penghargaan Green Leadership kategori Utama kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam ajang Anugerah Lingkungan Proper Tahun 2024 di Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Humas Pupuk Indonesia

    Dirut Pupuk Indonesia raih Green Leadership, 5 anak usaha peroleh Emas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi meraih anugerah Green Leadership kategori Utama dan lima anak perusahaan meraih kategori Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada ajang Anugerah Lingkungan Proper Tahun 2024.

    Penghargaan diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan perwakilan anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Alhamdulillah, selain Pupuk Indonesia bisa dapat lima Proper Emas, saya juga mendapatkan Green Leadership Utama yang artinya Pupuk Indonesia Grup bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin mengelola lingkungannya lebih baik lagi,” kata Rahmad di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, hal itu merupakan penghargaan yang luar biasa dan menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Dengan meraih Proper Emas, hal ini memperkuat komitmen perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup berkelanjutan pada setiap proses bisnisnya.

    Adapun perusahaan peraih Proper Emas di Pupuk Indonesia Grup yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang Cikampek, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang. Selain itu, Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur Budi Wahju Soesilo juga menerima Green Leadership Madya.

    Rahmad menuturkan bahwa dalam menjalankan operasional bisnis, Pupuk Indonesia Grup tidak dapat lepas dari dampak lingkungan. Kendati demikian peraihan dalam anugerah Proper menjadi bukti jika Pupuk Indonesia bersama anak perusahaan terus berinovasi dalam menjalankan program lingkungan secara berkelanjutan.

    Rahmad mengungkapkan penghargaan Proper Emas dari KLH itu bukan yang pertama kali diraih oleh Pupuk Indonesia Grup. Beberapa anak perusahaan sudah meraih di tahun sebelumnya, seperti Pupuk Kalimantan Timur yang telah meraih Proper Emas selama delapan tahun berturut-turut.

    Kemudian, Petrokimia Gresik mempertahankan Proper Emas selama empat tahun berturut, Pupuk Kujang Cikampek tiga tahun berturut, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang juga yang ketiga.

    “Alhamdulillah, seluruh pabrik sudah mendapatkan Proper Emas. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kinerja, menjaga lingkungan ini,” katanya.

    Proper atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan merupakan instrumen lingkungan untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan inovasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Peserta Proper di tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 3.694 perusahaan menjadi 4.495 perusahaan.

    Dalam kegiatan itu juga diberikan apresiasi kepada 14 pimpinan perusahaan yang meraih Green Leadership, dengan rincian enam orang Green Leadership Utama, dan delapan orang peraih Green Leadership Madya. Selain itu ada 85 perusahaan penerima Proper Emas, 227 perusahaan penerima Proper Hijau.

    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang mendapatkan penilaian predikat Emas serta kepada seluruh penerima Green Leadership Tahun 2024, termasuk kepada Pupuk Indonesia Grup. Dia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.

    “Para penerima Proper dam Green Leadership harus menjadi contoh untuk mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa dalam pengelolaan lingkungan. Inisiatif perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya saat ini semakin tinggi,” kata Hanif.

    Sumber : Antara

  • Penyidik Panggil Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Besok, Ini Kasus yang Sedang Diusut KPK

    Penyidik Panggil Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Besok, Ini Kasus yang Sedang Diusut KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno pada Rabu, 26 Februari 2025. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

    “Benar akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    KPK Geledah Rumah Ahmad Ali dan Japto Soerjosoemarno

    Sebelumnya, penyidik KPK menyita uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing (valas) senilai total Rp3,49 miliar saat menggeledah rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa, 4 Februari 2025. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi Rita Widyasari (RW).

    Selain uang miliaran rupiah, penyidik KPK juga menyita dokumen, barang bukti elektronik, dan jam tangan bermerek. Kuat dugaan sejumlah barang bukti itu ada kaitannya dengan perkara yang tengah diusut KPK.

    “Penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas senilai Rp3,49 miliar, dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada tas dan jam tangan branded,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.

    “Untuk kegiatan di rumah tersebut berlangsung dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore, waktu Indonesia Bagian Barat,” ucapnya menambahkan.

    Di hari yang sama, penyidik menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel). Di lokasi ini, penyidik menyita 11 mobil, uang dalam bentuk rupiah dan valas sekira Rp56 miliar, dokumen serta barang bukti elektronik.

    Tessa menyebut, 11 mobil yang disita dari rumah Japto di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.

    “Semua yang disita tersebut diduga terkait dengan perkara tersebut di atas dan akan ditelaah lebih lanjut,” ujar Tessa.

    Uang Setengah Triliun Rupiah Disita terkait Kasus Rita Widyasari

    Sebelumnya, Tim penyidik KPK menyita uang senilai total Rp476 miliar terkait kasus dugaan gratifikasi dalam produksi batubara dengan tersangka Rita Widyasari. Adapun perinciannya yakni duit sebesar Rp350 miliar disita dari 36 rekening milik Rita Widyasari dan pihak lainnya pada Jumat, 10 Januari 2025.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya)” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2025.

    Kemudian, penyidik KPK juga menyita duit dalam pecahan mata uang asing sebesar 6.284.712,77 Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp102,2 miliar. Duit sejumlah itu disita dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya, kata Tessa, penyidik turut menyita duit dalam pecahan mata uang Dollar Singapura sebesar SGD 2.005.082,00 atau setara Rp23,7 miliar. Uang ini disita dari satu rekening atas nama pihak terkait.

    “Penyitaan dilakukan karena diduga uang yang tersimpan dalam rekening tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana,” ucap Tessa.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” ujarnya menambahkan.

    Selain kasus gratifikasi, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi yang lebih dulu menjerat Rita Widyasari.

    Pada kasus suap, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita pada 2018. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

    Hakim menyatakan Rita terbukti bersalah menerima suap Rp6 miliar dan gratifikasi Rp110 miliar terkait permohonan izin dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prajurit TNI serang Polres Tarakan telah jalani pemeriksaan

    Prajurit TNI serang Polres Tarakan telah jalani pemeriksaan

    Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI diduga lakukan penyerangan, hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut

    Balikpapan (ANTARA) – Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga melakukan penyerangan di Kepolisian Resor (Polresta) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2) malam, telah menjalani pemeriksaan, kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI diduga lakukan penyerangan, hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Kristiyanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa.

    Danyonif 613/Rja sebagai satuan induk prajurit bersangkutan langsung menggelar apel luar biasa, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terduga, bersama Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan secara profesional.

    Langkah cepat dan terukur diambil sebagai bentuk tanggung jawab komando serta komitmen dalam menjaga disiplin prajurit, jelas dia, terduga yang terlibat dalam penyerangan merupakan beberapa anggota Bantuan Penugasan (BP) Satgas Yonif 614/RJP.

    “Kejadian itu hanya salah paham antar-individu atau perorangan, bukan masalah antar-instansi,” tambahnya.

    Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha juga telah melakukan komunikasi atau koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara terkait peristiwa tersebut.

    Seluruh pihak, termasuk jajaran Polres Tarakan telah melakukan koordinasi dan melaksanakan mediasi guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

    “Di tingkat bawah ada Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan sudah koordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian,” ungkapnya

    Situasi hingga saat ini, di Kota Tarakan tetap aman dan kondusif, TNI bersama Polri tetap solid menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Kota Tarakan.

    Kejadian tersebut tidak mempengaruhi sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat diimbau agar tetap menjaga suasana kondusif, demikian Kristiyanto.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Warning Cuaca Ekstrem di Wilayah RI Sepekan, Cek Lokasinya

    BMKG Warning Cuaca Ekstrem di Wilayah RI Sepekan, Cek Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca Indonesia selama sepekan ke depan dipengaruhi gangguan-gangguan atmosfer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan setidaknya 3 gangguan atmosfer, yakni siklon tropis, gelombang atmosfer, dan sirkulasi siklonik.

    Dikutip dari laman resmi BMKG, Selasa (25/2/2025), Siklon Tropis Bianca di Samudra Hindia Selatan Jawa memberikan dampak tidak langsung terhadap potensi pertumbuhan awan hujan, khususnya di wilayah Selatan Indonesia.

    Lebih spesifik, kondisi ini akan memicu potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat, disertai angin kencang. Beberapa wilayah yang disebut BMKG akan terdampak adalah Lampung, Banten, dan pesisir selatan Jawa Barat.

    Tak cuma itu, kombinasi gelobang atmosfer yang mencakup Low Frequency, Kelvin, dan Rossby Ekuatorial pada pekan ini berpotensi meningkatkan pembentukan pola sirkulasi siklonik dan aktivitas konvektif pada sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan bagian barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

    “Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan potensi hujan dengan intensitas signifikan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lebih persisten,” tertulis dalam laporan BMKG.

    Lebih lanjut, sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan barat Bengkulu dan Laut Arafura selatan Papua Selatan. Sirkulasi-sirkulasi ini, menurut pantauan BMKG, memicu pembentukan daerah perlambatan angin (konvergensi) memanjang di Samudra Hindia barat Lampung, dan dari Laut Arafura hingga Papua Selatan bagian selatan.

    Secara perinci, berikut prospek cuaca sepekan ke depan di beberapa wilayah RI, menurut hasil monitor BMKG:

    25-27 Februari 2025

    Hujan Sedang – Lebat : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat : Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Pegunungan.

    Angin Kencang : Maluku

    28 Februari-3 Maret 2025

    Hujan Sedang – Lebat : Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat : Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua.

    Hujan Sangat Lebat – Ekstrem : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.

    (fab/fab)

  • KPK Segera Periksa Ahmad Ali Nasdem, Berikut Jadwalnya

    KPK Segera Periksa Ahmad Ali Nasdem, Berikut Jadwalnya

    GELORA.CO -Setelah rumahnya digeledah, mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali bakal dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis lusa, 27 Februari 2025.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan jika tim penyidik akan memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Ahmad Ali sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) pada Kamis lusa, 27 Februari 2025.

    “Apakah yang AA (Ahmad Ali) akan ini (diperiksa) lusanya, nah itu sama, tinggal ditunggu,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    Selain itu, tim penyidik juga telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno pada Rabu besok, 26 Februari 2025.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. 

    Sedangkan dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.

    Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

    Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

    Dalam perkara gratifikasi dan TPPU, tim penyidik telah menyita uang pada Jumat, 10 Januari 2025. Uang yang disita berupa uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78 (Rp350,86 miliar) yang disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 6.284.712,77 atau setara dengan Rp102.198.856.709,35 dengan kurs Rp16.261,5. Uang itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya.

    Kemudian dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.005.082 atau setara dengan Rp23.799.020.036 dengan kurs Rp11.869,35. Uang itu disita dari 1 rekening atas nama pihak terkait lainnya. Sehingga jika ditotalkan, uang yang disita KPK adalah sebesar Rp476,86 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.

    KPK mengungkapkan, bahwa ada lebih dari 100 izin pertambangan batubara yang dikeluarkan Rita Widyasari. Setiap izin yang keluar, Rita meminta kompensasi sebesar 3,5-5 dolar per metrik ton batubara hingga eksplorasi selesai.

    Uang gratifikasi itu diduga mengalir melalui PT BKS ke salah satu Ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga rumahnya sudah digeledah dan ditemukan dokumen dan keterangan saksi adanya aliran uang ke pihak lain. Dari sana, uangnya juga diduga mengalir ke Japto dan Ahmad Ali. 

  • Besok KPK Periksa Pentolan PP Japto Soerjosoemarno

    Besok KPK Periksa Pentolan PP Japto Soerjosoemarno

    GELORA.CO -Usai rumahnya digeledah, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu besok, 26 Februari 2025.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu membenarkan jika tim penyidik memanggil dan mengagendakan pemeriksaan terhadap Japto sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari (RW) selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).

    “Apakah benar akan diperiksa besok? Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.

    Ia menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi apakah Japto akan hadir atau tidak.

    “Ditunggu saja kehadirannya, hadir apa nggak besok,” pungkas Asep.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan politikus Partai Nasdem, Ahmad Ali. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan dari rumah Ahmad Ali yang merupakan mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.

    Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.

    Khairudin merupakan mantan Anggota DPRD Kukar, sekaligus salah satu anggota tim pemenangan Rita yang dikenal sebagai Tim 11.

    Dalam perkara gratifikasi dan TPPU, tim penyidik telah menyita uang pada Jumat, 10 Januari 2025. Uang yang disita berupa uang rupiah sebesar Rp350.865.006.126,78 (Rp350,86 miliar) yang disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 6.284.712,77 atau setara dengan Rp102.198.856.709,35 dengan kurs Rp16.261,5. Uang itu disita dari 15 rekening atas nama tersangka dan atas nama pihak-pihak terkait lainnya.

    Kemudian dalam mata uang dolar Singapura sebesar 2.005.082 atau setara dengan Rp23.799.020.036 dengan kurs Rp11.869,35. Uang itu disita dari 1 rekening atas nama pihak terkait lainnya. Sehingga jika ditotalkan, uang yang disita KPK adalah sebesar Rp476,86 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap 536 dokumen, bukti elektronik, serta kendaraan sebanyak 91 unit terdiri motor dan mobil berbagai merek, seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz dan lain-lain. Selain itu, tim penyidik juga menyita 5 bidang tanah dan bangunan, dan 30 Luxury Good berupa jam tangan berbagai merek, seperti Rolex berbagai type dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, Richard Mille dan lain-lain.

    KPK mengungkapkan, bahwa ada lebih dari 100 izin pertambangan batubara yang dikeluarkan Rita Widyasari. Setiap izin yang keluar, Rita meminta kompensasi sebesar 3,5-5 dolar per metrik ton batubara hingga eksplorasi selesai.

    Uang gratifikasi itu diduga mengalir melalui PT BKS ke salah satu Ketua organisasi pemuda di Kalimantan Timur (Kaltim), yang juga rumahnya sudah digeledah dan ditemukan dokumen dan keterangan saksi adanya aliran uang ke pihak lain. Dari sana, uangnya juga diduga mengalir ke Japto dan Ahmad Ali.

  • Imigrasi Sebut Ada Kelompok Suku Bajo di Perbatasan Kaltim “Stateless”

    Imigrasi Sebut Ada Kelompok Suku Bajo di Perbatasan Kaltim “Stateless”

    Imigrasi Sebut Ada Kelompok Suku Bajo di Perbatasan Kaltim “Stateless”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kantor Wilayah Imigrasi
    Kalimantan Timur
    (Kaltim) mengungkapkan bahwa masih ada kelompok
    Suku Bajo
    di wilayah perbatasan Indonesia yang tidak memiliki
    kewarganegaraan
    atau stateless.
    Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, menjelaskan bahwa kelompok masyarakat itu menetap di perairan Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu.
    Namun, hingga kini kelompok Suku Bajo tersebut belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.
    Malaysia dan Filipina pun tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.
    “Masih adanya Manusia Perahu (Suku Bajo) yang menetap di perairan Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Batu),” ujar Syahrioma dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).
    “Dari data yang kami miliki, mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Malaysia juga tidak mengakui, dan Filipina juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Saat ini, belum ditemukan solusi,” sambungnya.
    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI,
    Andreas Hugo Pareira
    , pun mempertanyakan penyebab utama tidak adanya status kewarganegaraan kelompok Suku Bajo tersebut.
    “Kalau Suku Bajo, kan, artinya jelas kita ini orang Indonesia. Tapi mereka tidak diakui negara Filipina dan juga warga negara Malaysia. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Saya kira ini perlu menjadi perhatian juga. Jangan sampai orang Indonesia tidak diakui di Indonesia, tidak diakui di mana-mana,” ujarnya.
    Andreas bahkan menyoroti aspek hak politik kelompok tersebut, terutama terkait partisipasi mereka dalam pemilu.
    “Waktu pemilu, mereka nyoblos apa enggak?” tanya Hugo.
    Meski begitu, Hugo mengakui minimnya infrastruktur serta isu mengenai kewarganegaraan masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan.
    “Terasa betul daerah ini tidak mudah. Dengan keterbatasan, kita tahu ini tidak mudah, tapi infrastruktur pendukungnya sangat minim, Pak Dirjen,” kata Andreas.
    Dia pun meminta Imigrasi agar tetap berupaya mencari solusi, dan kemudian memberikan penjelasan lebih perinci mengenai status kelompok ini dalam laporan tertulis.
    “Saya kira Kakanwil perlu penjelasan tertulis itu, dan saya kira perlu perhatian kita juga. Jangan sampai ada saudara kita tidak berkewarganegaraan, kasihan juga,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.