Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Peringatan Cuaca Ekstrem Harus Direspons Cepat Pemda

    Peringatan Cuaca Ekstrem Harus Direspons Cepat Pemda

    Jakarta –

    Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah (Pemda) dalam menindaklanjuti peringatan dini cuaca ekstrem yang telah dikeluarkan.

    Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Cirebon, Riau, Kabupaten Bogor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Manggarai.

    BMKG telah secara aktif memberikan informasi cuaca terkini, namun kesiapan daerah dalam merespons peringatan dini masih perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

    “Peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan,” tegasnya, dikutip dari keterangan resmi BMKG, Selasa (4/3/2025).

    Dwikorita mengatakan bahwa peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi seruan untuk tindakan nyata. Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

    “Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG. Namun, efektivitas peringatan dini ini sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam meresponsnya dengan langkah konkret. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi secara lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

    Dwikorita mengungkapkan, BMKG memahami bahwa banyak daerah saat ini dipimpin oleh kepala daerah baru yang mungkin masih dalam proses adaptasi dengan perangkat di bawahnya. Oleh karena itu, BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut, agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

    Selain itu, lanjut dia, BMKG mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan dampak dari bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan.

    Curah Hujan Tinggi Sepekan ke Depan

    BMKG juga memprediksi dalam periode 4 – 11 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat dan Kepulauan Papua.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan bahwa gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin diprediksi tetap aktif di sebagian besar Sumatra, Jawa bagian Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

    “Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” ungkapnya.

    Analisis terbaru juga menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di barat Aceh, serta di selatan Papua. Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan pelambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku.
    Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

    Daerah pelambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Timur Riau hingga Kep. Riau, dari Sumatra Barat hingga Sumatra Selatan, dari Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga Selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.
    Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

    Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang masih aktif di Kepulauan Papua turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia. MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

    Sementara itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

    “Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” sebutnya.

    (rns/rns)

  • Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK

    Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK

    Ilustrasi. Sidang pengucapan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/2/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Tantangan pelaksanaan pilkada setelah Putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 13:28 WIB

    Elshinta.com – Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik setelah berakhirnya rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasilnya.

    Apresiasi patut diberikan kepada MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi II DPR RI atas peran serta tanggung jawab dalam menjaga demokrasi agar tetap transparan, akuntabel, dan berintegritas.

    Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024. Mayoritas putusan terkait PSU di 24 daerah tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan, menunjukkan bahwa MK masih memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dan keadilan pemilu.

    Fokus MK terhadap aspek syarat pencalonan menandakan bahwa prosedur administrasi dalam pilkada harus ditegakkan dengan pengawasan ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat bertarung dalam pilkada, demi menjaga prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

    Selanjutnya, DKPP juga memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran dalam meloloskan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat, maka DKPP harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang sesuai.

    Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah terkait syarat pencalonan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Karena itu, DKPP sebagai penegak etik penyelenggara pemilu, perlu memberikan sanksi kepada anggota KPU dan Bawaslu di daerah agar kejadian serupa tidak terulang.

    Kesalahan atau maladministrasi seperti itu seharusnya sudah bisa dicegah sejak awal, yaitu sebelum tahapan penetapan calon. Jika KPU provinsi dan kabupaten/kota ataupun KPU RI kesulitan menentukan apakah seorang calon telah menjabat dua periode atau belum, misalnya, mereka seharusnya dapat berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menafsirkan peraturan atau perundang-undangan.

    Hal ini juga berlaku untuk pilkada yang salah satu pasangan calonnya didiskualifikasi karena kasus hukum, seperti yang terjadi di Kota Banjarbaru (Kalsel), Palopo (Sulsel), dan Mahakam Ulu (Kaltim).

    Tujuan dari pemungutan suara ulang tentu untuk menjaga prinsip keadilan pemilu. Namun, PSU juga membawa banyak konsekuensi. Pertama, tujuan pilkada serentak agar tiap kepala daerah memiliki masa jabatan yang sama menjadi tidak tercapai. Kedua, target efisiensi anggaran dengan menyatukan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada juga  jadi meleset.

    Terlebih saat ini Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang gencar melakukan efisiensi anggaran. Dari sisi pemerintah daerah, ini juga menjadi beban tambahan karena harus ikut menanggung pembiayaan pilkada yang bersumber dari APBD.

    Ketiga, KPU provinsi dan kabupaten/kota maupun pasangan calon nantinya harus bekerja ekstra keras untuk mengajak masyarakat agar mau datang memilih. Hal ini merujuk pada indikasi kelelahan atau kejenuhan pemilih (voter fatigue) akibat pelaksanaan Pilkada 2024 yang berlangsung di tahun yang sama dengan pemilu nasional.

    Di banyak daerah, tingkat partisipasi cenderung turun dibandingkan edisi pilkada sebelumnya. Adanya PSU dikhawatirkan akan semakin menggerus angka partisipasi pemilih, sehingga siapapun yang menang akan mengalami penurunan legitimasi.

    Sayangnya, penyelenggara pemilu di beberapa daerah yang harus mengadakan PSU akibat inkompetensi mereka saat ini tidak dapat dikenai hukuman pidana, kecuali jika terbukti menerima suap dari calon atau partai politik untuk melanggar peraturan.

    Padahal, meskipun tidak terbukti menerima suap, pemungutan suara ulang jelas merugikan keuangan negara. Dana yang digunakan untuk PSU seharusnya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan pelayanan dasar bagi warga negara, yang selama ini masih banyak keterbatasan di berbagai daerah.

    Karena itu, tindakan tegas dari DKPP ke depan bukan hanya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga menjadi contoh bagi penyelenggara lainnya agar tidak main-main dengan persoalan kedaulatan rakyat.

    Langkah tegas DKPP itu diharapkan bisa terwujud agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat tetap terjaga. Ke depan, sinergi antara MK, Komisi II DPR RI, DKPP, KPU, dan Bawaslu diharapkan semakin kuat demi mewujudkan pemilu dan pilkada yang lebih berkualitas.

    Sebagai langkah konkret dalam mencegah kecurangan pemilu, ke depan perlu dibentuk satuan tugas khusus untuk melakukan operasi tangkap tangan terhadap praktik politik uang atau money politics. Kepolisian bekerja sama dengan KPU dan para pemangku kepentingan lainnya, harus memastikan bahwa fenomena money politics tidak lagi menjadi hal yang biasa dalam setiap kontestasi politik.

    Keberanian MK patut diapresiasi dalam mengungkap adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif  serta keputusannya yang memerintahkan PSU sebagai bentuk penegakan keadilan pemilu.

    Lebih jauh, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan memperkuat transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya money politics juga perlu diperluas agar pemilih lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik transaksional dalam politik.

    Selain itu, pengawasan dari masyarakat sipil dan media perlu dioptimalkan guna memastikan setiap pelanggaran dapat diidentifikasi sejak dini dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

    Sumber : Antara

  • Hujan Lebat hingga Ekstrem Diprediksi Terjadi Hingga 6 Maret 2025

    Hujan Lebat hingga Ekstrem Diprediksi Terjadi Hingga 6 Maret 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG memprediksi kondisi hujan lebat hingga ekstrem masih mungkin melanda wilayah Indonesia. Dengan prediksi ini, maka potensi banjir masih mengintai.

    Dilansir dari laman resmi BMKG, prediksi curah hujan dasarian pada bulan Februari III hingga Maret II 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan dengan kriteria rendah hingga menengah (20 – 150 mm/hari).

    Namun, terdapat beberapa wilayah yang diprediksi akan memasuki kategori curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (>150 mm/hari) pada dasarian I Maret, yaitu di sebagian kecil Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sebagian kecil Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian NTB, sebagian NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian kecil Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian kecil maluku, dan sebagian Papua. 

    Beberapa fenomena atmosfer diprediksi secara signifikan mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan. Salah satunya adalah Gelombang Ekuator berupa Gelombang Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin yang diprediksi akan aktif di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Kepulauan Papua bagian barat.

    Aktifnya beberapa gelombang ekuator tersebut berimplikasi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan di daerah yang dilaluinya. Fenomena lainnya yang juga berkontribusi pada peningkatan hujan di Indonesia adalah terpantaunya sirkulasi siklonik di Perairan Barat Aceh dan Samudra Hindia barat daya Bengkulu, yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Perairan Barat Aceh hingga Sumatra Utara dan di Perairan Barat Bengkulu hingga Pesisir Barat Lampung. 

    Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer yang signifikan tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang.

    Prospek Cuaca Sepekan ke depan Periode 4 – 6 Maret 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah berikut:

    Hujan Sedang – Lebat : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
    Hujan Lebat – Sangat Lebat : Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
    Periode 7 – 10 Maret 2025

    Wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berada di wilayah berikut:

    Hujan Sedang – Lebat : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
    Hujan Lebat – Sangat Lebat : Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
    Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media @infoBMKG. 

    Imbauan BMKG

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.
    Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan.
    Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja.
    Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web http://www.bmkg.go.id, media sosial @infobmkg, atau aplikasi infoBMKG.
    Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru.

  • https://www.beritasatu.com/ekonomi/2875249/perkuat-pasokan-gas-domestik-pgn-datangkan-lng-dari-berau-kalimantan-timur

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2875249/perkuat-pasokan-gas-domestik-pgn-datangkan-lng-dari-berau-kalimantan-timur

    https://www.beritasatu.com/ekonomi/2875249/perkuat-pasokan-gas-domestik-pgn-datangkan-lng-dari-berau-kalimantan-timur

  • Kemendagri Apresiasi Bontang Usai Sukses Jadi Tuan Rumah HUT Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas – Page 3

    Kemendagri Apresiasi Bontang Usai Sukses Jadi Tuan Rumah HUT Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas – Page 3

    Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengaku bangga atas keberhasilan Kota Bontang sebagai tuan rumah acara berskala nasional tersebut.

    “Meski belum juara, acara ini jadi motivasi untuk meningkatkan keterampilan petugas pemadam kita,” ucapnya.

    Neni pun menegaskan, akan terus melatih sekitar 1.000 personel Damkar, meski di tengah efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tetap prioritaskan pos penting demi pelayanan masyarakat,” tegasnya.

    Rangkaian HUT ke-106 Damkar diawali dengan National Firefighter Skill Competition (NFSC) di Stadion Bessai Berinta Lang-Lang selama empat hari. Kompetisi ini mempertemukan 49 tim dari seluruh Indonesia.

    Kota Makassar keluar sebagai juara umum dengan 3.551 poin, diikuti Kabupaten Sidrap sebagai juara dua dan Padang di posisi ketiga.Sidrap meraih emas di kategori Ladder Pitching, mengungguli Kalimantan Selatan (perak) dan Bekasi (perunggu).

    Makassar menang di Hose Laying, sementara Padang juara di Survival. Penyerahan piala bergilir oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dan penghargaan lainnya digelar di Hotel Grand Mutiara, Bontang.

    “Acara ini bukan sekadar seremoni, tetapi memastikan kesiapsiagaan nasional menjelang Ramadan dan mudik Lebaran,” kata Safrizal.

    Total personel Damkar, Satpol PP, Redkar, dan Satlinmas di Indonesia masing-masing berjumlah 50.416, 122.610, 53.835, dan 1.253.758 orang, yang terus dioptimalkan untuk pelayanan publik.

    Meski digelar di tengah cuaca cerah dan awal puasa, semangat peserta tak surut. Perayaan ini juga menandai kekompakan masyarakat Bontang menyambut Ramadan serta kepemimpinan baru periode 2025-2030. Puncak acara di Stadion Mulawarman pada 1 Maret 2025 menjadi penutup meriah HUT Damkar ke-106.

     

    (*)

  • 11 Mobil Sitaan dari Rumah Japto Soerjosoemarno Kini Dibawa ke Rupbasan KPK

    11 Mobil Sitaan dari Rumah Japto Soerjosoemarno Kini Dibawa ke Rupbasan KPK

    Jakarta –

    KPK memindahkan 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketum MPN Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Mobil itu dipindah ke rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) KPK.

    “Saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara JS ke Rupbasan KPK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

    Belasan mobil milik Japto itu disita saat penyidik KPK melakukan penggeledahan pada 4 Februari 2025. Kegiatan penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

    KPK tak langsung membawa 11 mobil yang disita ke Rupbasan saat itu. Salah satu alasannya ialah mobil yang disita butuh perawatan mahal karena mobil mewah.

    “Kalau ini (mobil) butuh perawatan. Apalagi mobilnya mungkin sekelas mobil sport. Nggak ganti oli saja, atau ganti olinya saja kan berapa puluh, berapa jutaan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2).

    “Ini mungkin kaitannya dengan rekan-rekan tadi ada pertanyaan terkait masalah efisiensi,” sambungnya.

    “Saya memenuhi panggilan KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan,” kata Japto sambil berjalan keluar gedung.

    Rita telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi.

    Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu.

    Upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

    Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan suap dan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

    Sementara itu, penggeledahan dan penyitaan dari rumah Japto dilakukan KPK usai menelusuri aliran uang. KPK menyebut ada aliran duit dari Rita ke pengusaha yang juga Pimpinan PP di Kaltim, Said Amin.

    Setelah menggeledah rumah Said Amin, KPK terus mengikuti aliran uang. KPK kemudian menggeledah rumah Japto. Dari sana, KPK menyita 11 unit mobil hingga uang senilai Rp 56 miliar.

    (ygs/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Pindahkan 11 Mobil Sitaan dari Rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto ke Rupbasan Cawang – Halaman all

    KPK Pindahkan 11 Mobil Sitaan dari Rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto ke Rupbasan Cawang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memindahkan 11 mobil sitaan dari rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, di Jagakarsa, Jakarta Selatan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan), Cawang, Jakarta Timur.

    “Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik Saudara Y ke Rupbasan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataannya, Selasa (4/3/2025).

    Adapun 11 mobil yang disita dari kediaman Japto di antaranya, yakni Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki.

    Penyitaan itu dilakukan penyidik ketika menggeledah rumah Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 4 Februari 2025. 

    Mobil-mobil itu diduga berkaitan dengan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Selain itu, penyidik juga menyita mata uang rupiah dan asing senilai Rp 56 miliar, dokumen serta barang bukti elektronik.

    Penyidik KPK pun telah memeriksa Japto sebagai saksi pada Rabu, 26 Februari 2025.

    KPK menduga Japto Soerjosoemarno turut menerima gratifikasi izin eksplorasi metrik ton batu bara tersangka Rita Widyasari.

    “Terkait penerimaan metrik ton (batu bara),” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam pernyataannya, Kamis (27/2/2025).

    Tessa tak memerinci lebih lanjut terkait penerimaan metrik ton batu bara tersebut. Sebab, pendalaman masih terus dilakukan penyidik KPK.

    Japto sendiri usai diperiksa, enggan mengungkap keterkaitannya dalam kasus yang menjerat Rita. Dia juga enggan mengungkap soal pemeriksaannya. 

    “Ya saya memenuhi panggilan penyidik KPK berdasarkan salah satu masalah. Sebagai warga negara yang baik ya saya hadir, menjelaskan semuanya menjawab semua pertanyaan, dan semoga sudah mencukupi apa yang diperlukan. Untuk yang lain-lain ya silakan kepada ini (penyidik KPK), bukan wewenang saya soalnya,” ujar Japto. 

    Japto juga enggan berkomentar soal sejumlah mobil yang telah disita KPK. Dia juga enggan berkomentar terkait perkenalannya dengan Rita.

    “Tanya Rita. Jangan tanya sama saya,” kata Japto.

  • Hujan Lebat Diprediksi Masih Terjadi hingga 11 Maret 2025, Berikut Penjelasan BMKG – Halaman all

    Hujan Lebat Diprediksi Masih Terjadi hingga 11 Maret 2025, Berikut Penjelasan BMKG – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem masih terjadi  hingga 11 Maret 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menyampaikan hujan dengan intensitas tinggi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat dan Kepulauan Papua.

    Gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin diprediksi tetap aktif di sebagian besar Sumatra, Jawa bagian Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

    “Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” ungkapnya dalam keterangan, Selasa (4/3/2025).

    Guswanto menerangkan, analisis terbaru juga menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di Barat Aceh, serta di Selatan Papua.

    Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku.

    Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

    Daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Timur Riau hingga Kep. Riau, dari Sumatra Barat hingga Sumatra Selatan, dari Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga Selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.

    Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

    Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang masih aktif di Kepulauan Papua turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia.

    MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

    Sementara itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

    “Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” ujar Guswanto.

    Pemda Harus Siap Siaga Respons Peringatan Cuaca Ekstrem

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan  peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan.

    Dwikorita mengatakan bahwa peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata.

    Awan gelap menyelimuti gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/11/2021). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang untuk berbagai wilayah di Indonesia hingga 6 November 2021. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

    “Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG,” ujar Dwikorita di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Dwikorita mengungkapkan, BMKG memahami bahwa banyak daerah saat ini dipimpin oleh kepala daerah baru yang mungkin masih dalam proses adaptasi dengan perangkat di bawahnya.

    Oleh karena itu, BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut, agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan dampak dari bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan,” pesan Dwikorita.

  • Wilayah Ini Harus Waspada! Hujan Lebat Masih Akan Turun dalam Sepekan

    Wilayah Ini Harus Waspada! Hujan Lebat Masih Akan Turun dalam Sepekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan dengan intensitas tinggi atau lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia selama periode 4-11 Maret 2025, khususnya di bagian barat dan Kepulauan Papua.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan, gelombang atmosfer seperti rossby ekuatorial, low frequency, dan kelvin diprediksi tetap aktif di sebagian besar Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian barat, Maluku Utara, Sulawesi, serta Kepulauan Papua. Kondisi ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

    “Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” kata Guswanto, Selasa (4/3/2025).

    Guswanto menjelaskan, analisis terbaru menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di barat Aceh, serta di selatan Papua. Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Banda, Laut Natuna, Laut Arafuru, perairan selatan Sulawesi, dan Maluku.

    Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

    Daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau di beberapa wilayah, seperti pesisir timur Riau hingga Kepulauan Riau, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga selatan Jawa Barat, Sumatera Barat hingga Sumatera Selatan, dan Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.

    Kondisi ini berpotensi meningkatkan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

    Fenomena madden-julian oscillation (MJO) yang masih aktif di Kepulauan Papua turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia. MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

    Selain itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur, hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

    BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan.

  • Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.

    PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.

    Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

    Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.

    Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.

    Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.

    Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.

    Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

    Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

    Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.

    Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.

    Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:

    1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    2. Bendungan Way Apu
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    3. Bendungan Jragung
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    4. Bendungan Mbay
    Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    5. Bendungan Bulango Ulu
    Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    6. SPAM Regional Wosusokas
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    7. SPAM Regional Benteng-Kobema
    Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    11. North Hub Development Project Selat Makassar
    Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    13. Biorefinery Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
    Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

    15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
    Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

    16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
    Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    17. Pengembangan KEK Galang Batang
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
    Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    22. Kawasan Industri Bantaeng
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    25. Kawasan Industri Pulau Ladi
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    26. Kawasan Industri Fakfak
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

    27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    35. Kawasan Industri Futong
    Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    36. Kawasan Industri Pulau Penebang
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    38. Kawasan Industri Alumina Toba
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    40. Kawasan Industri Tabuk
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    41. Kawasan Industri Rimau
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

    43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

    44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

    45. Jalan Tol Serang-Panimbang
    Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    48. Jakarta Sewerage System
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

    (hal/kil)