Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Kronologi Pria Bersajam Ngamuk di Masjid Samarinda, Buat Geger Jemaah Salat Tarawih – Halaman all

    Kronologi Pria Bersajam Ngamuk di Masjid Samarinda, Buat Geger Jemaah Salat Tarawih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Samarinda – Pada Senin, 3 Maret 2025, sekitar pukul 20.00 WITA, sebuah insiden mengejutkan terjadi di Masjid Baitul Arif, Jalan KH Damanhuri, RT 061, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

    Seorang pria bersajam berinisial SF (48) yang merupakan warga sekitar, masuk ke dalam masjid saat jemaah sedang melaksanakan salat tarawih.

    Kapolres Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, melalui Kapolsek Sungai Pinang, AKP Aksarudin Adam, menjelaskan bahwa SF tiba-tiba berteriak dan membuat gaduh di dalam masjid.

    Ia membawa dua bilah senjata tajam, yaitu parang dengan panjang 45 cm dan pisau dengan panjang 17 cm.

    Dalam situasi tersebut, SF mendekati imam masjid, namun ibunya yang juga berada di lokasi segera memeluknya untuk mencegah situasi semakin membahayakan.

    Jamaah yang sedang shalat tarawih berusaha menenangkan SF sebelum akhirnya melumpuhkannya.

    Setelah situasi aman, mereka segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan insiden tersebut.

    Tindakan Kepolisian

    Setelah menerima laporan, Polsek Sungai Pinang langsung bergerak cepat ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti.

    Kapolsek Aksarudin Adam menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, SF diketahui membawa senjata tajam tanpa izin, yang merupakan pelanggaran Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

    Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian menyita barang bukti berupa satu bilah parang dan satu bilah pisau penusuk.

    SF kini telah diamankan di Polsek Sungai Pinang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Kapolsek Aksarudin Adam mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar.

    “Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka Operasi Pekat Mahakam 2025 demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di tempat ibadah dan ruang publik,” pungkasnya.

    (TribunKaltim.co/Gregorius Agung Salmon)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Hari Ini Politikus Nasdem Ahmad Ali Diperiksa KPK

    Hari Ini Politikus Nasdem Ahmad Ali Diperiksa KPK

    GELORA.CO -Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 6 Maret 2025.

    Ahmad Ali sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) pada Kamis 27 Februari 2025.

    “Info dari penyidik, saudara AA (Ahmad Ali) sudah memberi konfirmasi ketidakhadiran karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Di-reschedule tanggal 6 Maret 2025,” kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis 27 Februari 2025.

    Dari jadwal sebelumnya, tim penyidik memanggil Ahmad Ali yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) untuk hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Sebelumnya pada Rabu 26 Februari 2025, tim penyidik KPK telah memeriksa Ketua Umum MPN PP, Japto Soerjosoemarno sebagai saksi selama tujuh jam.

    Pada Selasa 4 Februari 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali. 

    Dari rumah Japto, KPK menyita sebelas mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. 

    Sedangkan dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

    KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

    Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018.

  • KPK Endus Dugaan Aliran Dana Kasus Eks Bupati Kukar ke Ketum PP Japto

    KPK Endus Dugaan Aliran Dana Kasus Eks Bupati Kukar ke Ketum PP Japto

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan aliran dana kepada Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari alias RW. 

    Untuk diketahui, KPK kemarin telah selesai memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Japto Februari 2025 lalu ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Jakarta Timur. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut dugaan itu berdasarkan keterangan para saksi maupun penjelasan tersangka bahwa ada aliran dana yang menyasar ke Japto. 

    “Dari situ kemudian diketahui aliran tersebut salah satunya ditujukan kepada seseorang. Terhadap seseorang itu sudah dilakukan upaya penyitaan terhadap beberapa kendaraan bermotor,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Setyo enggan mengungkap apabila tim penyidiknya akan memanggil kembali Japto usai pemeriksaan pertama pada 26 Februari 2025 lalu. 

    “Nah, nanti dari hasil penyitaan itu mungkin akan dilakukan pemanggilan lagi atau sudah cukup dengan pemanggilan kemarin. Nah, itu semuanya nanti sudah substansi penyidikan,” kata Ketua KPK jilid VI itu.

    Sebelumnya, belasan mobil mewah yang disita dari rumah Japto pada Februari 2025 lalu akhirnya baru dipindahkan ke Rupbasan, Selasa (4/3/2025). Ada waktu jeda sebulan sebelum mobil-mobil itu akhirnya dipindahkan. 

    Lembaga antirasuah sebelumnya mengakui bahwa penyidik menunda untuk mengangkut mobil-mobil tersebut ke Rupbasan KPK karena efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, di mana KPK juga ikut terdampak. 

    Di sisi lain, KPK juga menggeledah rumah Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali pada hari yang sama Februari 2024 lalu. Dari rumah keduanya, penyidik menyita belasan mobil, jam tangan mewah, dan uang senilai Rp59,49 miliar. 

    Pada pekan lalu, Rabu (26/2/2025), Japto pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik. 

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metrik ton dan pencucian uang. Dia diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya.  

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.   

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.

  • Cuaca Daerah Hari Ini Kamis 6 Maret 2025: Mayoritas Wilayah Masih Berpotensi Hujan

    Cuaca Daerah Hari Ini Kamis 6 Maret 2025: Mayoritas Wilayah Masih Berpotensi Hujan

     

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan ringan, sedang, hingga lebat yang disertai kliat dan angin kencang masih berpotensi terjadi di berbagai kota besar di Indonesia pada Kamis (6/3/2025). Hal itu diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Prakirawan cuaca BMKG Sentia Arianti mengatakan, secara umum daerah konvergensi memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudera Hindia barat daya Bengkulu, di Samudera Hindia barat daya Aceh, dari pesisir barat Aceh hingga Selat Malaka bagian utara dari Bengkulu hingga pesisir barat Lampung, serta pesisir selatan Kalimantan Tengah.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Palembang, Pangkal Pinang, Bandung, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, Mamuju, Kendari, Manado, Palu, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Tanjung Selor, Pontianak, Gorontalo, Makassar, Ambon, dan Jayapura.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Kupang dan Denpasar.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi berpotensi terjadi di Samudra Pasifik timur Filipina, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia barat Sumatera.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku, dan pesisir Papua Selatan.

     

     

  • Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tok, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keberadaan PSN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mendorong pemerataan pembangunan.

    Keputusan penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken pada 10 Februari 2025.

    Dalam aturan tersebut menyebutkan proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. 

    “Perencanaan dan penyusunan proyek strategis nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” demikian seperti dikutip dalam aturan itu, Kamis (6/3/2025).

    Pada aturan itu juga menyebutkan PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

     “PSN dirancang untuk mendukung RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan program prioritas presiden,”ujar  Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Adapun Proyek Strategis Nasional dalam era Prabowo itu antara lain program makan bergizi gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Dari 77 PSN untuk 2025-2029, ada 29 PSN baru, sedangkan sisanya atau tepatnya 48 PSN carry over dari Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum diketahui detil total nilai 77 PSN tersebut.

     

    Adapun 29  PSN baru tersebut, antara lain:

    1.Program Makan Bergizi Nasional dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).

    2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).

    3.Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator).

    4.Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Kesehatan.

    5.Program penuntasan TBC yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan.

    6.Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan. Sebagai pelaksana yakni Kementerian Pertanian dan swasta.

    7.Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator).

    8.Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

    9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian, swasta.

    10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang dilakukan di Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, swasta.

    11.Revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura yang dilakukan di Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    12.Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaam Umum Pemprov DKI Jakarta.

    13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi yang dilakukan di Kalimantan Utara dengan pelaksana swasta.

    14. Bioetanol (berbasis tebu) yang dilakukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan yang dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

    15. Biorefinery Sumatera yang dilakukan di Riau, Sumatera Selatan dengan pelaksana yakni PT Pertamina.

    16. RDMP RU VI Balongan yang dilakukan di Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina.

    17. Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar dilaksanakan di Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua dengan pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.

    18.Program hilirisasi garam yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan pelaksana BUMN, swasta.

    19.Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

    20.Program hilirisasi nikel, timah bauksit, tembaga yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana PT MIND ID, Swasta.

    21.Program pengembangan industri dirgantara: pengembangan N210 Amfibi yang dilakukan nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia.

    22.Program pengembangan industri kimia yang dilakukan di Banten dengan pelaksana yakni swasta.

    23.Pengembangan layanan digital pemerintah terpadu yang dilakukan nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator).

    24. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial.

    25.Pengembangan pelabuhan Ambon Terpadu yang dilakukan di Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

    26.Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang dilakukan di Sumatera dengan pelaksana BUMN (penugasan)

    27.Penataan kawasan pusat pemerintah daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dilakukan di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Pelaksana proyek itu antara lain Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat.

    28.Pembagunan 3 juta rumah yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator).

    29. Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. Pelaksananya yakni Pemerintah Kota lokasi proyek dan swasta.

  • Bappenas Gandeng JICA Kembangkan 3 Kota: IKN, Balikpapan, dan Samarinda

    Bappenas Gandeng JICA Kembangkan 3 Kota: IKN, Balikpapan, dan Samarinda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas bersama Japan International Cooperation Agency/JICA sepakat untuk menata tiga kota, yakni IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

    Proyek dengan jangka waktu tiga tahun tersebut bukan hanya berupa perencanaan daerah perkotaan, tetapi juga bertujuan untuk menjadi kota berkelas dunia, serta mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

    Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti berharap rencana pembangunan ini akan berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan, transformasi ekonomi, dan kualitas hidup. 

    “Tidak hanya bermanfaat bagi ibu kota baru dan kota-kota di sekitarnya, namun juga menjadi model dan cetak biru bagi transformasi perkotaan di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/3/2025).

    Kepala Kantor Perwakilan JICA Indonesia Takeda Sachiko mengungkapkan bahwa kerja sama JICA sebelumnya untuk Ibu Kota Nusantara, agar dapat mengambil manfaat pengetahuan dan pengalaman Jepang dalam pembangunan perkotaan.

    Seiring dengan perkembangan pembangunan ibu kota baru, pemerintah Indonesia mengindikasikan pentingnya kolaborasi dalam lingkup luas di antara ketiga kota sebagai “Pengembangan Tiga-Kota” untuk saling melengkapi pembangunan ibu kota baru dengan Balikpapan, kota ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di dekat ibu kota baru, dan Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

    Untuk melengkapi fungsi perkotaan ibu kota baru, penting bagi ibu kota Nusantara, termasuk dua kota di sekitarnya, untuk bekerja sama secara efektif mulai dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi dalam perspektif “Pembangunan Tiga-Kota”.

    Mengingat situasi ini, JICA mendukung Bappenas dan organisasi terkait lainnya dalam studi dasar sebelumnya mengenai proposal konsep yang akan menjadi dasar bagi Pengembangan Tiga-Kota.

    Proyek ini juga mendukung perumusan Rencana Pengembangan Tiga-Kota sebagai rencana regional untuk ketiga kota tersebut, serta mengusulkan pembentukan sistem implementasi untuk kolaborasi tiga kota, sehingga memberikan kontribusi pada pengembangan sistem perencanaan kota yang saling melengkapi dan berkelanjutan di antara ketiga kota tersebut.

    Kerja sama di bidang pembangunan perkotaan ini akan berkontribusi pada Goal 9 SDG (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), Goal 11 (Kota dan Masyarakat Berkelanjutan), dan Goal 13 (Aksi Iklim).

  • PGN Gagas dan Pertamina Drilling Terapkan Teknologi Dual Fuel untuk Pengeboran Minyak

    PGN Gagas dan Pertamina Drilling Terapkan Teknologi Dual Fuel untuk Pengeboran Minyak

    JABAR EKSPRES – PT Gagas Energi Indonesia (“PGN Gagas”) selaku bagian dari Subholding Gas Pertamina dan Subholding Upstream, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (“Pertamina Drilling”), bekerjasama menerapkan teknologi dual fuel pada operasi pengeboran minyak. Kerjasama ini sebagai upaya cost optimization, sekaligus penurunan emisi karbon melalui penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada engine yang menghasilkan listrik di anjungan pengeboran minyak.

    PGN Gagas dan Pertamina Drilling mengimplementasikan teknologi Dynamic Gas Blending System (“DGBS”) dalam operasi pengeboran. Selama ini operasional pengeboran minyak dan gas hanya mengandalkan bahan bakar minyak. Dengan penerapan teknologi DGBS, operasional pengeboran minyak dapat menggunakan, sehingga operasional menjadi lebih fleksibel dan hemat energi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi emisi karbon hingga 30 persen.

    BACA JUGA: Perkuat Pasokan Gas Domestik, PGN Datangkan LNG dari Berau Kalimantan Timur

    Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan menambahkan, efisiensi dan penurunan emisi karbon pada proses pengeboran ini akan memberikan kontribusi positif pada upaya pemenuhan energi nasional. Evaluasi dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa skema teknologi ini dapat diimplementasikan di area operasi lain, sehingga dampak positif cost optimization semakin meluas.

    “Kami mendukung target Pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission melalui pemanfaatan gas bumi untuk proyek-proyek di lingkungan Pertamina Group. Efisiensi dan penurunan emisi karbon pada proses pengeboran juga akan memberikan kontribusi positif pada transisi energi nasional,” jelas Santiaji.

    Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita menjelaskan “Pertamina Drilling terus mengembangkan program inisiatif penurunan emisi untuk memaksimalkan peran dalam pencapaian penurunan emisi karbon nasional, salah satunya adalah teknologi DGBS. Pertamina Drilling berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada kelestarian lingkungan.”

    Teknologi DGBS perdana diimplementasikan pada Jumat, 28 Februari 2025 di Mundu, Indramayu, Jawa Barat. Implementasi ini dihadiri langsung oleh Direktur Operasi dan Komersial PGN Gagas Baskara Agung Wibawa serta Direktur Operasi Pertamina Drilling Aziz Muslim.

    Komunikasi intens antara PGN Gagas dan PDSI terjalin sejak bulan Februari 2023. PGN Gagas telah menyiapkan beberapa infrastruktur untuk sinergi tersebut. “Kami menyiapkan pasokan gas yang diambil dari SPBG Purwakarta. Selanjutnya gas diproses sebagai bahan bakar engine di operasi pengeboran,” ujar Baskara.

  • Wamendagri minta pemda laporkan kesiapan anggaran PSU Jumat ini

    Wamendagri minta pemda laporkan kesiapan anggaran PSU Jumat ini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) melaporkan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) paling lambat Jumat (7/3) mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (5/3). Hasil laporan itu selanjutnya akan dibahas dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Senin (10/3) mendatang.

    “Dapat kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin, sehingga pada hari Senin tersebut, semua daerah harus sudah kami dapatkan kepastian tentang penyediaan APBD atau keuangan daerah untuk persiapan PSU. Yang pertama untuk KPU, kemudian yang kedua Bawaslu, ketiga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun daerah yang akan melaksanakan PSU meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Di tingkat provinsi, ada Provinsi Papua.

    Sementara di tingkat kabupaten, ada Kabupaten Siak, Barito Utara, Bengkulu Selatan, Pasaman, Serang, Tasikmalaya, Magetan, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Bangka Barat, Buru, Mahakam Ulu, Pesawaran, Banggai, Pulau Taliabu, Kepulauan Talaud, Parigi Moutong, Bungo, dan Boven Digoel. Sedangkan di tingkat kota, ada Kota Sabang, Banjarbaru, dan Palopo.

    Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada hari Senin (24/2), dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Buka Puasa di Berbagai Kota Indonesia Hari Ini, Rabu 5 Maret 2025

    Jadwal Buka Puasa di Berbagai Kota Indonesia Hari Ini, Rabu 5 Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Mengetahui jadwal buka puasa hari ini, Rabu (5/3/2025) sangat penting bagi umat muslim agar dapat menyegerakan berbuka sesuai dengan sunah. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk tidak menunda berbuka setelah azan Magrib berkumandang, sebagaimana dalam hadisnya:

    “Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR Bukhari dan Muslim) .

    Dengan mengetahui jadwal berbuka secara akurat, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dan penuh keberkahan. Berikut jadwal buka puasa hari ini di beberapa kota besar di Indonesia.

    Berikut adalah jadwal waktu Magrib atau buka puasa untuk beberapa kota besar di Indonesia pada hari ini, Rabu (5/3/2025).

    Jadwal Buka Puasa Hari Ini

    Dimulai dari Pulau Sumatera, di Kota Medan, Sumatera Utara, waktu berbuka puasa jatuh pada pukul 18.42 WIB. Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta, waktu Magrib atau buka puasa tiba pada pukul 18.13 WIB.

    Beralih ke Kota Bandung, Jawa Barat, waktu berbuka puasa hari ini adalah pukul 18.14 WIB. Sementara itu, di Kota Semarang, Jawa Tengah, umat Muslim dapat berbuka pada pukul 17.59 WIB. Di Kota Surabaya, Jawa Timur, waktu buka puasa ditetapkan pada pukul 17.50 WIB.

    Di wilayah Indonesia bagian tengah, tepatnya di Kota Denpasar, Bali, waktu berbuka puasa adalah pukul 18.41 Wita. Sedangkan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, waktu Magrib tiba pada pukul 18.30 Wita.

    Sementara itu, di Pulau Sulawesi, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, waktu berbuka puasa jatuh pada pukul 18.22 Wita.

    Pastikan untuk menyesuaikan jadwal ini dengan lokasi masing-masing dan selalu cek sumber terpercaya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Semoga ibadah puasa hari ini diterima dan diberkahi.

    Doa Berbuka Puasa

    Setelah memastikan waktu berbuka, umat Muslim dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa sebagai berikut:

    اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

    Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa ‘ala rizqika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin.

    Artinya: “Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih”.

    Hal-hal Penting Saat Berbuka PuasaSegera berbuka: Dianjurkan untuk segera berbuka ketika waktu Magrib tiba dengan makanan ringan seperti kurma dan air putih.Menghindari makanan berat secara langsung: Sebaiknya berbuka dengan makanan ringan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi makanan berat agar sistem pencernaan dapat beradaptasi.Memperbanyak doa: Waktu berbuka adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa, maka perbanyaklah doa untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain.Menjaga pola makan sehat: Konsumsi makanan bergizi seimbang agar tubuh tetap bugar selama menjalani ibadah puasa.Tetap menunaikan salat Magrib: Jangan lupa untuk segera melaksanakan salat Magrib setelah berbuka agar tetap menjalankan ibadah dengan sempurna.

    Dengan mengetahui jadwal buka puasa dan menerapkan kebiasaan baik saat berbuka, kita dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih maksimal. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amalan kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan di bulan yang penuh rahmat ini. Selamat menjalankan ibadah puasa!

  • Penampakan 11 Mobil Ketum PP Japto yang Disita KPK: Rubicon hingga Land Rover

    Penampakan 11 Mobil Ketum PP Japto yang Disita KPK: Rubicon hingga Land Rover

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memindahkan 11 mobil yang merupakan barang bukti sitaan dari Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno, Selasa (4/3/2025). 

    Belasan mobil mewah itu akhirnya dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, usai sebulan lalu disita penyidik lembaga antirasuah.

    Penyitaan itu dilakukan saat tim penyidik menggeledah rumah Japto terkait dengan kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara serta pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari alias RW. 

    “Saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik Sdr. Y [Japto, red] ke Rupbasan KPK dengan alamat Jl. Dewi Sartika No.255 1, RT.1/RW.2, Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (5/3/2025). 

    Sebanyak 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno akhirnya dipidahkan ke Rupbasan KPK, Jakarta Timur, Selasa (4/3/2025)/Dokumen KPK.Perbesar

    Berikut daftar 11 unit mobil mewah yang disita dari rumah Japto oleh KPK

    1. Satu unit mobil merk/Jenis : Jeep Gladiator Rubicon;

    2. Satu unit mobil merk/Jenis : Land Rover Defender 90SE 2.0AT;  

    3. Satu unit mobil merk/Jenis : Suzuki 6G5VX(4X4) A/T;

    4. Satu unit mobil merk/Jenis : Toyota LCRUISER2000VXR 4X4AT;

    5. Satu unit mobil merk/Jenis : Mitsubishi Coldis;

    6. Satu unit kendaraan roda empat, Merk: MERC BENZ, Type: G300 CDI CARGO AT;

    7. Satu unit kendaraan roda empat, Merk: TOYOTA, Type: LC 70 TROOP CARRIER;

    8. Satu unit kendaraan roda empat, Merk: TOYOTA, Type: HILUX 4.0 DOUBLE CAB;

    9. Satu unit kendaraan roda empat, Merk: TOYOTA, Type: HILUX 4.0 DOUBLE CAB;

    10. Satu unit kendaraan roda empat Merk: TOYOTA, Type: LAND CRUISER 70 4.5 TROOP CARR;

    11. Satu unit kendaraan roda empat, TOYOTA HILUX 4.0 DOUBLE CAB.

    Sebanyak 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno akhirnya dipidahkan ke Rupbasan KPK, Jakarta Timur, Selasa (4/3/2025)/Dokumen KPK.Perbesar

    Lembaga antirasuah sebelumnya mengakui bahwa penyidik menunda untuk mengangkut mobil-mobil tersebut ke Rupbasan KPK karena efisiensi anggaran kementerian/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, di mana KPK juga ikut terdampak. 

    Di sisi lain, KPK juga menggeledah rumah Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali pada hari yang sama Februari 2024 lalu. Dari rumah keduanya, penyidik menyita belasan mobil, jam tangan mewah, dan uang senilai Rp59,49 miliar. 

    Pada pekan lalu, Rabu (26/2/2025), Japto pun telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik. 

    Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Rita diduga menerima gratifikasi untuk setiap produksi batu bara per metrik ton. Dia juga diduga melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsinya.  

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.   

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.