provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Pulau Kumala Jadi Magnet Wisatawan di Tengah Momen Libur Lebaran – Page 3

    Pulau Kumala Jadi Magnet Wisatawan di Tengah Momen Libur Lebaran – Page 3

    Terjadinya lonjakan angka kunjungan tersebut berhasil menjadi angin segar bagi industri pariwisata di Kukar. Pemerintah daerah sendiri terus menggeliatkan sektor ini sebagai alah satu pilar ekonomi. Dengan adanya antusiasme besar masyarakat terhadap Pulau Kumala, tentu menumbuhkan harapan baru.

    Arianto juga menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai pembenahan untuk menyambut kembali para wisatawan dengan wajah Pulau Kumala yang pastinya akan semakin menarik dan nyaman.

    Revitalisasi berbagai fasilitas menjadi langkah nyata untuk mengupayakan hal tersebut. Seiring dengan keluhan pengunjung terkait minimnya penerangan di beberapa area pulau, kini mulai dijawab dengan adanya perbaikan sistem lampu.

    “Lampu-lampu di Pulau Kumala sudah mulai diperbaiki,” jelas Arianto, memberikan sinyal positif bagi kenyamanan pengunjung saat menikmati suasana pulau di malam hari.

    Wahana Baru di Pulau Kumala

    Kejutan lain juga disiapkan untuk menyambut para wisatawan yang hadir. Dispar Kukar rencananya sedang berupaya mempercantik kawasan sekitar pulau dengan menambah wahana baru. Kini, pengunjung bisa melihat sebuah taman indah dan jadi spot foto baru bersama keluarga.

    Lebih jauh, ambisi besar Pemkab Kukar untuk menjadikan Pulau Kumala sebagai destinasi wisata unggulan semakin terlihat dengan pembangunan wahana air atau waterboom di lahan seluas 3,8 hektare. Proyek yang dimulai sejak tahun 2023 ini kini telah mencapai progres 70 persen.

    Dua kolam telah rampung, dan rencananya akan ada penambahan dua kolam lagi, yakni kolam arus dan kolam ombak, yang tentu akan semakin memikat wisatawan, terutama keluarga dan anak-anak.

    Arianto juga mengakui tantangan anggaran dalam menyelesaikan proyek waterbom tersebut. Namun, pemerintah daerah telah berkomitman melalui Dispar Kukar agar tetap kuat dalam mewujudkan wahana air tersebut sebagai daya tarik baru yang signifikan bagi Pulau Kumala.

    “Dan mudah-mudahan tidak terganggu dengan rasionalisasi anggaran, dan intinya waterboom akan terus dilanjutkan hingga selesai,” tegasnya.

    Keberhasilan Pulau Kumala menarik ribuan wisatawan di momen libur Lebaran ini seolah menjadi jawaban atas segala keraguan. Lebih dari sekadar mitos atau isu tak terurus, Pulau Kumala membuktikan diri sebagai destinasi yang tetap memikat hati.

    Dengan terus berbenah dan menambah daya tarik, bukan tidak mungkin pulau di tengah Sungai Mahakam ini akan kembali bersinar terang dan menjadi kebanggaan pariwisata Kutai Kartanegara, menarik lebih banyak lagi jejak kaki wisatawan di masa mendatang.

  • Upaya Kukar Perkuat Layanan Kesehatan dari Desa, Putra Daerah Diharapkan Jadi Garda Terdepan – Page 3

    Upaya Kukar Perkuat Layanan Kesehatan dari Desa, Putra Daerah Diharapkan Jadi Garda Terdepan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Peresmian Poliklinik Desa dan Rumah Bidan di Desa Loa Lepu dipenuhi oleh suasana hangat bagi mereka yang datang, pada Senin (14/04/2025). Tak hanya acara seremonial peresmian bangunan biasa, kegiatan ini sekaligus menjadi babak baru dalam penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

    Pesan mendalam Bupati Kukar Edi Damansyah terselip di balik gunting pita dan sambutan. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal, terutama putra-putri daerah sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di desa mereka sendiri.

    Oase di Tengah Tantangan Akses Kesehatan

    Kehadiran poliklinik tersebut bagi masyarakat Loa Lepu ibarat oase di tengah tantangan akses kesehatan. Bukan haya sekadar proyek fisik, bangunan yang kini berdiri kokoh tersebut juga menjadi representasi nyata aspirasi yang selama ini mereka dambakan.

    Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa pembangunan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Harapannya adalah lewat pengelolaan yang profesional dan sesuai standar Kementerian Kesehatan, fasilitas tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.

    Tekankan Pentingnya Libatkan Putra-Putri Daerah

    Namun, yang menjadi sorotan utama dan ditekankan oleh Bupati Edi dalam seremonial peresmian tersebut adalah terkait sumber daya manusia (SDM). Ia menyampaikan dengan penuh harap soal pentingnya melibatkan putra-putri Desa Loa Lepu sebagai tenaga kesehatan di poliklinik dan rumah bidan tesebut.

    Menurutnya, berdasarkan pengalaman bahwa tenaga kesehatan yang berasal dari luar daerah sering tidak bertahan lama karena berbagai alasan, seperti adaptasi dan kenyamanan.

    “Pengalaman menunjukkan, SDM dari luar desa sering tidak betah. Maka, partisipasi masyarakat lokal, putra-putri desa, bagian yang sangat penting,” ujarnya dengan mantap.

    Tentunya hal ini terkait Kebijakan Pemkab Kukar yang selama ini mengutamakan tenaga kesehatan dari lingkungan setempat di setiap desa yang ternyata bukan tanpa alasan. Langkah strategis tersebut diyakini akan membawa dampak positif ganda: meningkatkan kualitas pelayanan karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar, serta menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di tingkat desa.

    Tak lupa Bupati Edi  juga mengingatkan supaya program kesehatan di tingkat desa sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Pentingnya integrasi dengan program dinas Kesehatan dan RSUD juga ditekankan untuk menciptakan sebuah sistem kesehatan terpadu dan efisien.

    Lebih lanjut, Bupati Edi mengingatkan agar program-program kesehatan di tingkat desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya integrasi dengan program Dinas Kesehatan dan RSUD agar tercipta sebuah sistem pelayanan kesehatan yang terpadu dan efisien.

    Tujuan dari imbauan tersebut adalah menghindari tumpang tindih dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang punya potensi menimbulkan boros anggaran dan kesan yang berlebihan.

    “Semua harus terintegrasi dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang terpadu,” tegasnya.

    Bupati Edi juga memberikan pesan kepada Kepala Desa Loa Lapu agar terus menjalin komunikasi yang baik dengan instansi terkait. Te;rne

    Secara khusus, Bupati Edi juga berpesan kepada Kepala Desa Loa Lepu untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan instansi terkait, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Sinergi dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal di tingkat desa.

    Di akhir sambutannya, Bupati Edi Damansyah kembali menekankan makna mendalam dari kehadiran poliklinik dan rumah bidan ini.

    “Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah simbol komitmen bersama. Dan yang paling penting, ini milik masyarakat. Harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Edi Damansyah seolah menyerahkan tongkat estafet tanggung jawab kepada seluruh warga Desa Loa Lepu untuk merawat dan memaksimalkan potensi fasilitas kesehatan yang kini telah hadir di tengah mereka. Dengan mengedepankan keterlibatan putra daerah, Kukar berharap dapat menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput.

  • Indahnya Taman Tanjong, Oase Hijau dan Etalase UMKM di Jantung Tenggarong – Page 3

    Indahnya Taman Tanjong, Oase Hijau dan Etalase UMKM di Jantung Tenggarong – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dahulu hanya dikenal dengan sebutan “Tanjong,” kini ruang terbuka di Jalan Diponegoro, bersebelahan mesra dengan megahnya Museum Mulawarman, telah bertransformasi menjadi denyut nadi baru bagi Kota Raja. Taman Tanjong, dengan wajahnya yang segar dan tertata apik, resmi dibuka, bukan hanya sebagai pelepas penat di tengah hiruk pikuk kota, tetapi juga sebagai panggung bagi geliat ekonomi kerakyatan.

    Langkah kaki yang dulunya mungkin enggan menyusuri tepian Sungai Mahakam yang kurang terawat di area ini, kini pasti akan tertarik dengan metamorfosis Taman Tanjong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menyulap lahan ini menjadi oase hijau yang memanjakan mata.

    Desain taman yang modern dan tertata rapi menawarkan sudut-sudut nyaman untuk bersantai, bercengkerama dengan keluarga, atau sekadar menikmati semilir angin sungai. Lebih dari sekadar ruang rekreasi, Taman Tanjong menyimpan ambisi besar untuk menjadi ikon baru yang meningkatkan kualitas hidup dan estetika Kota Tenggarong.

    Peresmian Taman Tanjong oleh Bupati Kukar Edi Damansyah usai Idulfitri lalu bukan sekadar acara seremonial. Di balik pita yang terpotong dan sambutan resmi, tersimpan harapan besar: ruang ini akan menjadi lebih dari sekadar tempat rekreasi, tetapi juga denyut nadi ekonomi baru bagi pelaku UMKM setempat.

    Nama “Tanjong” mungkin sudah tak asing di telinga warga Tenggarong. Tapi kini, ia menjelma menjadi sebuah ruang publik yang memukau—dengan jalur pedestrian yang rapi, taman bermain anak, dan spot-spot foto instagenic yang langsung menarik perhatian pengunjung.

     

    “Kami ingin Taman Tanjong bukan hanya jadi tempat nongkrong, tapi juga ruang yang mempertemukan masyarakat, alam, dan ekonomi,” ujar Arianto, PLT Kepala Dinas Pariwisata Kukar, sambil menunjuk zona khusus UMKM yang telah disiapkan.

    Zona itu dirancang agar lapak-lapak kecil tak sekadar berjualan, tetapi juga menjaga estetika taman. “Kami tak ingin dagangan memenuhi semua sudut. Harus ada keseimbangan antara bisnis dan keindahan,” tegasnya.

    Di salah satu sudut taman, Siti (35 tahun), seorang pedagang es kelapa muda, tersenyum lebar. “Dulu jualan di pinggir jalan, sekarang punya tempat tetap di sini. Semoga makin laris,” ujarnya penuh harap.

    Bagi banyak pelaku UMKM seperti Siti, Taman Tanjong adalah angin segar. Pemerintah kabupaten sengaja memprioritaskan warga setempat untuk mengisi lapak-lapak yang tersedia.

    Keberhasilan penataan Taman Tanjong bahkan mendapat pujian dari kota tetangga seperti Samarinda dan Balikpapan. Seorang ibu paruh baya, Murni (50 tahun), yang datang bersama cucunya mengaku betah berlama-lalam di taman baru ini.

    “Dulu tempat ini biasa saja, sekarang anak-anak betah main di sini,” ujarnya.

    Itulah mungkin tujuan sebenarnya dari Taman Tanjong, menciptakan ruang di mana anak-anak bisa tertawa, para orang tua bisa bersantai, dan pedagang kecil bisa mencari nafkah, semua dalam harmoni.

    “Ini bagian dari pemberdayaan. Ekonomi harus bergerak, tapi lingkungan juga harus terjaga,” jelas Bupati Edi Damansyah.

    Tapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. “Membangun itu mudah, yang sulit adalah merawat,” ujar Edi saat peresmian.

    Ia mengingatkan bahwa keindahan taman ini tak akan bertahan tanpa kesadaran bersama. Dan di bawah rindangnya pepohonan yang baru ditanam, Taman Tanjong pun mulai menulis cerita baru sebagai simbol kebangkitan ruang publik di Tenggarong, yang tak hanya hijau, tetapi juga hidup dengan harapan.

  • Kehadiran Alsintan Canggih dan Semangat Petani Muda Menggerakkan Optimalisasi Lahan Jadi Harapan Baru di Ladang Kukar – Page 3

    Kehadiran Alsintan Canggih dan Semangat Petani Muda Menggerakkan Optimalisasi Lahan Jadi Harapan Baru di Ladang Kukar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebuah harapan baru yang bersemi di lahan pertanian Kutai Kartanegara (Kukar) di Balai Bibit Induk (BBI) Rempanga, Loa Kulu, pada Sabtu (12/4/2025). Di sana, di tengah deretan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berkilauan, berdiri para petani muda dari tiga kecamatan yakni Samboja, Anggana, dan Marangkayu.

    Hari itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara simbolis menyerahkan ‘amunisi’ modern untuk berperang melawan keterbatasan dan meraih kemandirian di ladang mereka. Bupati Edi Damansyah hadir langsung, tak sekadar menyerahkan kunci traktor atau menyalakan mesin rice transplanter, namun juga menyuntikkan semangat kepada generasi penerus pertanian Kukar ini.

    Bantuan Alsintan ini bukan sekadar program bagi-bagi alat, melainkan sebuah investasi strategis untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produktivitas, dan yang terpenting, menumbuhkan gairah bertani di kalangan anak muda.

    “Dalam program ini, kami tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan, tapi juga memastikan bahwa alat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para petani, khususnya generasi muda yang saat ini menjadi penggerak utama sektor pertanian kita,” tutur Bupati Edi, seolah ingin menekankan bahwa fokus utama kali ini adalah memberdayakan para ‘petani milenial’ Kukar.

    Bayangkan saja, para petani muda di Marangkayu kini memiliki armada tempur untuk menggarap 960 hektare lahan di Desa Semangko, Sebuntal, dan Santan Ulu. Lima brigade pangan yang terdiri dari para pemuda energik ini akan didukung oleh traktor roda dua dan empat yang bertenaga, mesin tanam padi otomatis (rice transplanter) yang mempercepat proses penanaman, hingga drone pertanian canggih yang mampu memetakan kondisi lahan dan membantu penyemprotan pupuk secara efisien.

     

    Senada dengan Marangkayu, semangat serupa juga membara di Anggana dan Samboja. Di Anggana, bantuan Alsintan akan menggerakkan 702,65 hektare lahan di lima desa, sementara di Samboja, 338,7 hektare di empat desa siap dioptimalkan dengan sentuhan teknologi. Bantuan yang disalurkan pun tak main-main: pompa air untuk memastikan ketersediaan irigasi, combine harvester yang memangkas waktu panen secara signifikan, hingga power thresher untuk merontokkan padi dengan cepat dan efisien.

    Lebih dari sekadar memberikan alat, Pemkab Kukar menyadari betul bahwa teknologi tanpa transfer pengetahuan akan sia-sia. Oleh karena itu, sinergi apik terjalin dengan Kodim 0906 dan Kodim 0908 yang mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk mendampingi pelaksanaan program di lapangan.

    Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) serta Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) juga turut ambil bagian dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, irigasi, embung, dan sumur bor, memastikan bahwa Alsintan yang diberikan dapat beroperasi secara maksimal.

    Keputusan Pemkab Kukar untuk fokus mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada, alih-alih membuka lahan baru, menunjukkan visi yang matang dan berkelanjutan. Di tengah keterbatasan anggaran, langkah ini dinilai lebih realistis dan memberikan dampak yang lebih cepat bagi para petani.

    “Kami akui permodalan masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, kami hadirkan solusi melalui Kredit Kukar Idaman (KKI), agar petani memiliki akses terhadap pembiayaan yang ringan dan terjangkau,” jelas Bupati Edi, memberikan secercah harapan bagi para petani yang selama ini terhimpit masalah modal.

    Di balik gemuruh mesin-mesin pertanian modern, tersembunyi harapan besar akan masa depan pertanian Kukar yang lebih cerah. Dengan Alsintan di tangan dan semangat membara di dada, para petani muda ini siap mengoptimalkan setiap jengkal lahan, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan kemandirian pangan bagi daerah mereka. Langkah Pemkab Kukar ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi tentang menanamkan keyakinan dan membuka jalan bagi generasi muda untuk kembali mencintai dan memajukan sektor pertanian, tulang punggung negeri ini.

  • 3 Pejabat KPK Jadi Kapolda, Nomor 2 Pernah Tugas di BNN

    3 Pejabat KPK Jadi Kapolda, Nomor 2 Pernah Tugas di BNN

    loading…

    Tiga pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Kapolda. Mereka yakni Irjen Rudi Setiawan, Irjen Karyoto, dan Irjen Endar Priantoro. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Tiga pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Kapolda . Teranyar, Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat (Jabar).

    Sebelumnya, Direktur Penyelidikan KPK Irjen Pol Endar Priantoro ditunjuk menjadi Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim). Jauh sebelum itu, pada tahun 2023 Irjen Pol Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya.

    Untuk penempatan Irjen Rudi Setiawan sebagai Kapolda Jabar berdasarkan Surat Tugas Kapolri Nomor ST/688/IV/KEP/2025 per 13 April 2025. Dia menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus yang naik pangkat menjadi Komjen Pol dan mengemban amanah sebagai Asisten Utama Operasi (Astama Ops) Kapolri.

    Berikut 3 Pejabat KPK Jadi Kapolda

    1. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan

    Rudi Setiawan menduduki jabatan terakhir sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2023 hingga 2025. Jenderal bintang 2 kelahiran Kalianda, Lampung Selatan, 9 November 1968 ini merupakan lulusan Akpol 1993.

    Dia memulai karier dari bawah dengan bidang reserse. Rudi pernah menimba ilmu penyelidikan dan penyidikan di Federal Bureau of Investigation (FBI), Amerika Serikat tahun 2002.

    Rudi pernah menempati beberapa jabatan di antaranya penyidik Madya Unit I Dit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan Kapolres Indramayu tahun 2010.

    2. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menunjuk Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Fadil Imran yang dipromosikan menjadi Kabaharkam Polri.

    Karyoto merupakan mantan Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah pada Oktober 1968 ini menjabat Wakapolda DIY pada 2 Agustus 2019 hingga April 2020.

    Lulusan Akpol 1990 ini dilantik menjadi Deputi Penindakan KPK pada 14 April 2020. Karyoto memiliki pengalaman dalam bidang reserse.

    Dia pernah menjadi Kapolres Ketapang, Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri, Kapolresta Barelang, dan Direskrimum Polda DIY pada 2014.

    Pada 2015, Karyoto menjabat Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri. Karyoto juga sempat bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN pada 2016.

  • Kawasan Bontang Lestari Disiapkan Jadi Magnet Baru Investasi di Kaltim

    Kawasan Bontang Lestari Disiapkan Jadi Magnet Baru Investasi di Kaltim

    Sementara itu, Ketua ULS-PSDB Unmul, Dr Rahcmad Budi Suharto, menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan timnya telah menemukan sejumlah sektor yang sangat menjanjikan di Bontang Lestari, baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan.

    Kajian ini juga menyoroti kekuatan kawasan sebagai pusat industri masa depan. Namun, beberapa tantangan masih perlu dibenahi, seperti keterbatasan infrastruktur dan perlunya peningkatan partisipasi pelaku UMKM.

    Rahcmad juga menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan dan koordinasi antar instansi untuk mempercepat realisasi investasi.

    “Kawasan ini memiliki prospek jangka panjang, tapi perlu upaya intensif dalam penataan dan pengelolaan aset. Hilirisasi dan legalitas lahan menjadi kunci,” ujarnya.

    Dia menambahkan, dengan regulasi yang jelas dan iklim investasi yang kondusif, Bontang Lestari berpeluang besar menjadi pusat ekonomi baru di Kalimantan Timur.

    Berikut beberapa peluang investasi yang tengah dibidik:

    1. Budidaya Laut dan Perikanan

    Dengan garis pantai yang luas, Bontang sangat potensial untuk pengembangan komoditas laut seperti rumput laut dan perikanan tangkap. Kawasan Bontang Lestari yang akan dilengkapi pelabuhan menjadi lokasi strategis untuk industri pengolahan hasil laut.

    2. Industri Karet Alam

    Kalimantan Timur kaya akan sumber karet alam. Kawasan ini bisa menjadi pusat pengolahan produk turunan seperti ban dan alat olahraga, dengan nilai tambah ekonomi tinggi.

    3. Sektor Pergudangan

    Pemerintah telah menyediakan lahan lebih dari 400 hektar untuk pengembangan kawasan logistik dan pergudangan, guna mendukung sistem distribusi barang di wilayah timur Indonesia.

    4. Pengembangan Properti

    Lahan yang masih luas dan jaraknya yang dekat dengan pusat pemerintahan menjadikan Bontang Lestari cocok untuk pembangunan kawasan pemukiman dan real estate modern.

    5. Produksi Garam Laut

    Wilayah pesisir ini juga berpotensi besar untuk produksi garam, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun bahan baku industri farmasi.

    6. Industri Turunan Soda Ash

    Rencana pembangunan pabrik soda ash oleh PT Pupuk Kaltim akan membuka peluang bagi industri hilir seperti deterjen, kaca, dan keramik di sekitar kawasan.

    7. Destinasi Olahraga dan Wisata

    Potensi sport tourism juga terbuka luas. Infrastruktur seperti stadion dan gedung olahraga dapat menjadi pusat pelatihan atlet, sementara wisata alam dan pemancingan memperkaya daya tarik kawasan.

  • Viral Lebih dari 700 CPNS Dosen Mengundurkan Diri, Menpan RB Ungkap Alasannya

    Viral Lebih dari 700 CPNS Dosen Mengundurkan Diri, Menpan RB Ungkap Alasannya

    TRIBUNJATENG.COM – Viral cuitan di akun X tentang lebih dari 700 dosen CPNS yang mengundurkan diri.

    Hal ini ramai diperbincangkan karena umum diketahui seleksi CPNS banyak diminati pencari kerja.

    Namun anehnya setelah lolos ratusan orang itu malah memilih mundur.

    Dugaan alasan mereka diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

    Ratusan Peserta Mengikuti Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Terlihat Peserta Sedang melakukan Seleksi Kompetensi Dasar pada Kamis (7/11/2024) ((Dok. BKD Provinsi Kaltim))

    Ia memperkirakan ada sekitar 700 dosen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. 

    Hal itu diungkapkan Rini dalam acara Taklimat Media di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    “Sekitar 700 (yang mengundurkan diri),” kata Rini.

    Kendati demikian, Rini mengatakan pihaknya saat ini masih akan memeriksa lebih lanjut mengenai jumlah dosen CPNS yang mengundurkan diri ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Rini belum bisa mengetahui pasti angka dosen CPNS yang mengundurkan diri karena proses penempatan CPNS ke instansi pemerintahan masih berlangsung.

    “Jadi ini yang mungkin barangkali masih kita melakukan pengecekan, karena pengisian dan lain-lain itu masih berlangsung di seluruh instansi pemerintah,” ujarnya.

    Rini juga mengungkap kemungkinan penyebab yang membuat banyak dosen CPNS yang mengundurkan diri dari posisinya.

    Ia menduga, hal ini terjadi karena masalah penempatan CPNS yang menurut Rini semua CPNS harus siap ditempatkan di mana saja.

    “Karena memang sebagai calon PNS tentunya kita memang harus siap untuk ditempatkan di mana saja,” ucap Rini.

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 714 orang dikabarkan mengundurkan diri dari CPNS dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) 2024.

    Rinciannya, yaitu sebanyak 653 peserta mengundurkan diri dan 61 peserta yang dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi riwayat hidup.

    Informasi tersebut dimuat di salah satu akun X (Twitter), @ardis******** pada Senin (14/4/2025).

    “Kira-kira 700-an orang mengundurkan diri dari CPNS dosen Dikti setelah keterima, kenapa coba? Tebak,” tulisnya.

    Hingga Selasa (15/4/2025) siang, unggahan tersebut sudah dilihat 721.000 kali dan mendapatkan lebih dari 290 komentar dari warganet. (*)

  • Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

    Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kini berhenti beroperasi.

    Hal itu merupakan buntut dari tidak dibayarnya biaya operasional dapur MBG oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

    Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengatakan, dapur MBG Kalibata terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idul Fitri 1446 H.

    “Di tempat ini dulunya adalah bekas dapur makan bergizi gratis, tapi saat ini sudah tidak berjalan lagi karena sempat ada konflik dengan beberapa oknum,” kata Harly di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Harly menjelaskan, kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    “Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

    Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

    Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

    “Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

    “Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

    Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

    “Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

    Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

    “Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

    Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

    “Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

    Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

    “Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

    Pengamat Sempat Pertanyakan Dana MBG

    Ekonom dan Pakar Kebijakan UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sempat mempertanyakan sumber dana pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025).

    Dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di 26 provinsi, program ini bertujuan menjangkau 3 juta penerima manfaat tahap awal dan meningkat menjadi 17 juta penerima pada akhir tahun. 

    Menurut Achmad, program MBG anomali sebab dimulai pada Januari. Biasanya, program pemerintah baru bisa dijalankan pada Februari-Maret.

    “Ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program ini.”

    “Apakah ada pihak ketiga yang memberikan talangan? Jika demikian, transparansi terkait keterlibatan pihak ketiga harus dijelaskan,” kata Achmad, Selasa (7/1/2025).

    Selain itu, ujar Achmad, sentralisasi dapur yang berada dalam kendali Kodim atau koordinasi dengan tentara juga mengundang kritik. 

    Lokasi dapur yang cukup jauh dari banyak sekolah menambah kekhawatiran terkait efektivitas akses makanan bagi penerima manfaat. 

    “Dengan berbagai elemen yang melibatkan militer, logistik, dan lokasi, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini cukup transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan masyarakat,” tuturnya.

    Selain itu, Achmad mempertanyakan mengenai peran Kodim dan tentara dalam program makan bergizi gratis ini.

    Sebab, tupoksi utama mereka adalah pertahanan dan keamanan, bukan penyediaan makanan bergizi. 

    “Apakah keterlibatan militer dalam pengelolaan dapur SPPG menunjukkan upaya kodimisasi dalam program ini?,” ujar Achmad.

    Di sisi lain, peran kementerian seperti Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan kementerian terkait lainnya tampak kurang menonjol dalam pelaksanaan MBG. 

    Padahal, mereka memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang lebih relevan untuk memastikan keberhasilan program. 

    “Ketidakseimbangan ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi antarlembaga pemerintah dan apakah pengalihan tanggung jawab ke militer merupakan langkah yang tepat,” tuturnya.

    Achmad menyebut salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah distribusi lokasi dapur SPPG yang tidak merata. 

    Jawa Barat, misalnya, memiliki 58 lokasi, sementara beberapa provinsi lain seperti Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara masing-masing hanya memiliki satu lokasi. 

    Kesenjangan distribusi ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin kurang mempertimbangkan kebutuhan gizi di setiap daerah secara spesifik. 

    “Daerah-daerah seperti Papua Barat dan Papua Selatan, yang memiliki angka stunting tinggi, hanya memiliki dua dan satu dapur masing-masing,” ucap dia. 

    KPK Pernah Dapat Laporan

    Sebulan lalu, KPK telah bicara terkait adanya laporan yang mengutak-atik anggaran MBG.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo.

    Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

    “Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar dia.

    Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

    Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat. 

    “KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

    Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

    “Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain,” tuturnya.

    Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

    “Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing,” jelasnya. “Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” imbuhnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Raup Deviden Tinggi Sejak IPO, Chitose Incar Pendapatan Rp470 Miliar – Halaman all

    Raup Deviden Tinggi Sejak IPO, Chitose Incar Pendapatan Rp470 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Emiten industri furniture PT Chitose Internasional Tbk (CINT), membidik target pendapatan bersih dan profitabilitas yang meningkat di tahun 2025 ini dibandingkan dengan target tahun sebelumnya di tengah kondisi industri yang penuh dengan tantangan.

    Direktur Utama PT Chitose Internasional Tbk Kazuhiko Aminaka mengatakan, tahun ini manajemen menargetkan pendapatan tumbuh 2 persen menjadi Rp470 miliar dari target tahun 2024 sebesar Rp450 miliar. 

    “Sedangkan, laba sebelum pajak ditargetkan meningkat 9 persen menjadi Rp25 miliar dari target tahun 2024 sebesar Rp13 miliar,” kata  Aminaka dalam dalam Paparan Publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Showroom Chitose, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (15/4/2025).

    Sepanjang tahun lalu, dari target Rp450 miliar, perseroan berhasil membukukan penjualan neto mencapai Rp462 miliar, naik tipis dari penjualan neto 2023 sebesar Rp457 miliar.

    Realisasi penjualan bersih itu berhasil mencapai 103 persen dari target yang ditetapkan.

    Sementara itu, laba sebelum pajak tahun 2024 mencapai Rp23 miliar, meningkat 47?ri laba sebelum pajak tahun 2023 sebesar Rp16 miliar dan mencapai 176 persen dari target.

    “Laba tahun berjalan mencapai Rp18 miliar, melesat 208 persen dari laba tahun berjalan di tahun 2023 sebesar Rp6 miliar,”  katanya.

    Dikatakannya, capaian profitabilitas juga terus membaik dengan perolehan laba tahun berjalan yang meningkat sebesar 208 persen berkat dorongan peningkatan penjualan, inovasi dan program efisiensi yang diimplementasikan sepanjang tahun 2024.

    Direktur PT Chitose Internasional Tbk Susanto menjelaskan bahwa jumlah penjualan netto perseroan itu berasal dari enam segmen operasi, yaitu kursi lipat; Hotel, Banquet & Restoran (HBR); peralatan kantor; pendidikan; rumah sakit; dan lainnya. Kontributor tertinggi dihasilkan dari segmen peralatan kantor sebesar 52%.

    “Sementara itu, peningkatan penjualan terjadi pada segmen pendidikan, rumah sakit, dan Airmate C-Pro. Sepanjang tahun 2024, perseroan melakukan pengembangan produk baru, seperti kursi auditorium, kursi tunggu, dan kursi stadion,” kata Susanto.

    Direktur PT Chitose Internasional Tbk Ade Arifin mengatakan, jaringan pemasaran produk Chitose tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui distribution holding yang berada di Surabaya, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Palembang, dan Samarinda.

    Sebelumnya, sejak 2022, perseroan sudah memperluas pasar ekspor ke Malaysia dan Jepang untuk produk Airmate C-Pro melalui entitas anak PT Chitose C-Engineering Indonesia.

    “Selain itu, perseroan memperkuat pemasaran retail melalui marketplace, e-commerce, dan website,” katanya.

    Pembagian Dividen Tertinggi Sejak IPO

    Dalam RUPST itu, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba tahun berjalan 2024 yang sebagian dialokasikan untuk dividen sebesar Rp10 miliar, atau 55?ri laba tahun berjalan 2024 yang sebesar Rp18 miliar, sementara sisa laba disimpan sebagai laba ditahan. 

    “Dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan pembayaran dividen sebesar 100?ri dividen laba tahun 2023, yaitu sebesar Rp10 miliar dari Rp5 miliar dan merupakan dividen tertinggi sejak melantai di Bursa efek Indonesia pada tahun 2014,” kata Direktur PT Chitose Internasional Tbk R. Nurwulan Kusumawati. 

    Pembagian dividen akan dilakukan pada 15 Mei 2025 dan akan dibagikan sesuai porsi kepemilikan saham.

    Tahun ini, perseroan menyiapkan rencana investasi barang modal sebesar Rp2,5 miliar yang akan dialokasikan untuk modernisasi permesinan dan relay out manufacture  untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, dan pengembangan produk-produk baru yang modern dan kompetitif.

    Sebelumnya, perseroan sudah melakukan investasi mesin laser jet cutting di akhir 2024 dan akan beroperasi secara komersil di awal tahun 2025. (Eko Sutriyanto)

    CAPTION : Ki-ka Direktur Utama PT Chitose Internasional Tbk (CINT) Kazuhiko Aminaka, Direktur CINT Susanto, Direktur CINT R. Nurwulan Kusumawati, dan Direktur CINT Ade Arifin saat  Paparan Publik usai RUPST di Cimahi, Jawa Barat, Selasa (15/4/2025). Manajemen menargetkan pendapatan tumbuh 2 persen menjadi Rp470 miliar dari target tahun 2024 sebesar Rp450 miliar

  • Sri Juniarsih Mas-Gamalis Resmi Pimpin Berau, Fokus Selesaikan Program Tertunda
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 April 2025

    Sri Juniarsih Mas-Gamalis Resmi Pimpin Berau, Fokus Selesaikan Program Tertunda Regional 15 April 2025

    Sri Juniarsih Mas-Gamalis Resmi Pimpin Berau, Fokus Selesaikan Program Tertunda
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com –
    Pasangan
    Sri Juniarsih Mas
    dan Gamalis resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati
    Berau
    untuk periode 2025-2030.
    Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Gubernuran Kaltim, Selasa (15/4/2025). Keduanya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-221/2025.
    “Saya percaya bila saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Rudy Mas’ud, menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam prosesi pelantikan.
    Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan pengukuhan Tim Penggerak PKK, Dekranasda, Bunda PAUD, dan Posyandu Kabupaten Berau. Pelantikan dipimpin oleh Bunda PAUD Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Harum, yang juga merupakan istri Gubernur.
    Dalam keterangannya kepada wartawan, Sri Juniarsih menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda di periode sebelumnya.
    “Semuanya menjadi program prioritas yang akan kami selesaikan dalam jangka lima tahun ke depan,” ujar Sri.
    Program prioritas yang dimaksud mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sektor pariwisata. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pos perjalanan dinas dan bukan untuk pembangunan.
    “Pembangunan tidak mengalami efisiensi anggaran. Yang kami efisiensikan hanya perjalanan dinas ke luar kota,” tambahnya.
    Menanggapi persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Sri meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan.
    Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
    “Banjir adalah problematika bersama. Kami tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya tanpa kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat Kabupaten Berau,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.