provinsi: KALIMANTAN TIMUR

  • Basuki Ungkap Tambahan Rp 8,1 T buat Garap Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN

    Basuki Ungkap Tambahan Rp 8,1 T buat Garap Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan ibu kota baru akan lanjut terus. Basuki mengungkapkan ada anggaran tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk memulai pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif.

    “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Basuki sendiri menjamin pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur bakal diteruskan. Kepastian ini dipaparkan olehnya dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu, 16 April kemarin.

    Rapat itu dihadiri sederet pejabat lokal di Kaltim, mulai dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

    Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki.

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum.

    (acd/acd)

  • Basuki Jamin Proyek IKN Jalan Terus!

    Basuki Jamin Proyek IKN Jalan Terus!

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menjamin pembangunan Ibu Kota Nusansatara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan. Hal ini dipaparkan Basuki dalam Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu (16/4) kemarin.

    Rapat itu dihadiri antara lain Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hadir juga Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Edi Kuswanto, Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Fata Patria, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Iwan Wijaya.

    Dalam rapat itu, Basuki menyampaikan terkait kepastian kelanjutan pembangunan IKN. Semua pekerjaan yang belum selesai seperti bandara, jalan tol, hingga Istana Wakil Presiden juga bakal lanjut pengerjaannya.

    “Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan,” tegas Basuki dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Dia bilang semua pengerjaan dilakukan dengan kontrak jangka panjang atau multi years dan anggaran pembangunannya juga sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Semua sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki.

    Ia juga menambahkan, bahwa anggaran Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan. “Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN. Lalu, tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” papar Basuki.

    Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja.

    “Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules,” sebut Basuki.

    Pemerintah sendiri punya target IKN akan jadi ibu kota politik di tahun 2028. Pada saat itu, nantinya IKN akan dilengkapi bangunan untuk kebutuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.

    (acd/acd)

  • Menteri Ara Ajak AHY dan Otorita IKN Bertemu Bahas Hunian di Nusantara – Page 3

    Menteri Ara Ajak AHY dan Otorita IKN Bertemu Bahas Hunian di Nusantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

     

  • Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

    Fasilitas Pengolahan Sampah IKN Rampung Dibangun, Anggarannya Rp 505 Miliar – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merampungkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    TPST 1 berfungsi untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

    Kontruksi TPST 1 dirancang oleh Kementerian PU agar mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan.

    Sehingga, lebih ramah lingkungan serta sejalan dengan prinsip IKN sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan.

    “Selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia,” kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dikutip dari siaran pers pada Kamis (17/4/2025).

    TPST 1 IKN dibangun di atas lahan seluas 22,15 hektare dengan desain unik, futuristik, dan mengadopsi elemen-elemen modern.

    TPST 1 IKN dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan. Sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali.

    TPST 1 IKN diklaim tidak akan menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum.

    Lokasi TPST 1 IKN berada dekat dengan KIPP IKN atau sekitar 3 km, sehingga dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau, maupun potensi dampak lingkungan lainnya.

    TPST 1 IKN mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari. Sistem pengelolaan sampahnya terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

    Pembangunan TPST 1 IKN berada di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Kementerian PU.

    Kontraktor pelaksana TPST ini adalah PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon (KSO). Pekerjaan konstruksinya telah selesai 100 persen dengan biaya APBN senilai Rp 505 miliar.

     

  • Korem 101/Antasari Kalsel jadi Kodam terpisah pada Juli

    Korem 101/Antasari Kalsel jadi Kodam terpisah pada Juli

    Waktu tempuh melalui perjalanan darat dari Markas Kodam VI/Mulawarman di Kaltim menuju pusat kota Kalsel hingga lebih kurang 12 jam, untuk jalur udara masih jarang maskapai penerbangan dari Kaltim menuju Kalsel

    Balikpapan (ANTARA) – Komando Resort Militer (Korem) 101/Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), naik status menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) yang terpisah dari Kodam VI/Mulawarman pada Juli 2025.

    “Kodam VI/Mulawarman dipecah pada Juli nanti, dan Korem 101/Antasari naik status menjadi Kodam,” jelas Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayor Jendral TNI Rudy Rachmat Nugraha di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis.

    Korem 101/Antasari menjadi Kodam bergabung dengan Korem 102/Panju Panjung Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kemudian personel Korem 101/Antasari menjadi bagian dari Kodam yang baru.

    “Kami harapkan reorganisasi itu bisa menjawab permasalahan jarak dan transportasi yang selama ini menjadi kendala di Kodam VI/Mulawarman,” ujarnya.

    Kodam VI/Mulawarman memiliki wilayah teritorial cukup luas membawahi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalsel. Perjalanan dari Kaltim menuju Kalsel membutuhkan waktu yang cukup lama.

    Waktu tempuh melalui perjalanan darat dari Markas Kodam VI/Mulawarman di Kaltim menuju pusat kota Kalsel hingga lebih kurang 12 jam, untuk jalur udara masih jarang maskapai penerbangan dari Kaltim menuju Kalsel.

    “Undangan rapat itu biasanya satu hari sebelum kegiatan, jadi selalu diwakili Korem, dan kondisi itu tidak efektif lebih lagi bila terjadi situasi darurat,” katanya.

    Markas besar juga mempersiapkan lima kesatuan baru Kodam VI/Mulawarman, katanya lagi, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang memiliki beragam keahlian seperti pertanian dan peternakan.

    “Satu BTP diisi 1.196 prajurit TNI AD secara bertahap, tetapi itu masih tahap perencanaan butuh persiapan dan pematangan yang lebih rinci lagi,” kata Rudy Rachmat Nugraha.

    Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Update 10 Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2025: Ada Aceh hingga Bali

    Update 10 Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan 2025: Ada Aceh hingga Bali

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemutihan pajak kendaraan tahun 2025 mulai diberikan untuk masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia.

    Aturan pemutihan pajak kendaraan ini berbeda-beda untuk tiap wilayahnya. Adapun program ini diberikan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban dikenakan denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya.

    Program ini juga diberikan agar masyarakat mendapat promo gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Berikut ini daftar wilayah di Indonesia yang menggelar pemutihan pajak kendaaraan bermotor pada 2025.

    Daftar Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025

    1. Jawa Tengah

    Aturan pemutihan pajak kendaraan 2025 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diberlakukan mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.

    Nantinya, masyarakat diberikan kesempatan untuk bebas dari pokok, denda, serta tunggakan Jasa Raharja dari 2024.

    2. Jawa Barat

    Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat dibuka pada 20 Maret hingga 20 Juni 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan program penghapusan seluruh tunggakan pajak kendaraan dari tahun 2024 dan sebelumnya.

    Masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun berjalan atau tahun ini (2025).

    3. Banten

    Pemutihan pajak kendaraan juga berlaku di wilayah Banten mulai 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

    Pemberlakuan pemutihan ini dilakukan agar masyarakat bebas tunggakan dan denda dari tahun 2024 dan sebelumnya (tanpa batasan tahun).

    Berdasarkan Pergub Banten Nomor 170 Tahun 2025, pemutihan pajak kendaraandiberikan kepada Wajib Pajak (WP) yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dengan ketentuan yaitu pembebasan pokok dan sanksi PKB diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mulai dari tahun 2024 dan sebelum tahun 2024, dan wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan masa pajak 2025 sampai dengan 2026.

    Selain itu, pembebasan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada wajib pajak untuk tahun pajak 2025.

    Terhadap pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dikecualikan bagi wajib pajak yang melakukan mutasi keluar Provinsi Banten.

    4. Kalimantan Timur

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk periode 8 April-30 Juni 2025.

    Pemberikan keringanan pemutihan pajak kendaraan tersebut harus memenuhi syarat yakni:

    Merupakan kendaraan pribadi/sosial/keagamaan
    Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antar Provinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar
    Tidak termasuk biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

    5. Kalimantan Selatan

    Melansir Antara, Kalimantan Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan mulai 5 Januari hingga 28 Juni 2025.

    Masyarakat dapat menikmati insentif pajak yang didiskon (untuk plat hitam/putih dan kuning). Kemudian ada penurunan denda dari 25% menjadi 1% per bulan.

    Pemutihan pajak kendaraan juga menggratiskan biaya BBN-II.

  • Pertamina, Inpex, hingga BP Menang Lelang Blok Migas Tahap II 2024

    Pertamina, Inpex, hingga BP Menang Lelang Blok Migas Tahap II 2024

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan secara resmi pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) tahap II 2024.

    Pengumuman ini disampaikan secara langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Migas Tri Winarno di Kantor Direktorat Jenderal Migas Jakarta, hari ini, Rabu (16/4/2025). Adapun, WK yang dilelang itu terdiri atas WK Kojo, WK Binaiya, WK Serpang, WK Gaea, dan WK Gaea II. 

    Tri menyampaikan bahwa pengumuman lelang penawaran WK migas ini telah dimulai sejak tanggal 3 Desember 2024. Dari kelima pemenang WK migas yang telah ditetapkan ini, total nilai investasi dari komitmen pasti 3 tahun pertama masa eksplorasi mencapai sebesar US$21,7 juta atau setara Rp364,82 miliar (asumsi kurs Rp16.812 per US$).

    “Dari perhitungan kami, bonus tanda tangan yang akan diterima oleh pemerintah dari kelima WK migas ini yaitu sebesar US$1,1 juta,” ujar Tri melalui keterangan resmi.

    Lebih terperinci, pemenang lelang WK Kojo adalah Armada Etan Limited dengan komitemen pasti 3 tahun pertama sebesar US$2,1 juta dan bonus tanda tangan US$200.000.

    Lalu, pemenang lelang WK Binaiya adalah Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi, PC North Madura II Ltd., dan SK Earthon Co.Ltd. Adapun, komitmen pasti 3 tahun pertama dari perusahaan itu mencpai US$6,6 juta dengan bonus tanda tangan US$200.000.

    Kemudian, pemenang lelang WK Serpang adalah Konsorsium PC North Madura II Ltd., INPEX Corporation, dan SK Earthon Co.Ltd. Komitmen pasti 3 tahun pertama dari perusahaan mencapau US$4,7 juta dengan bonus tanda tangan US$300.000.

    Selanjutnya, pemenang lelang WK Gaea adalah Konsorsium Enquest Petroleum Production Malaysia Ltd., PT Agra Energi Indonesia, BP Exploration Indonesia Limited, MI Berau B.V., CNOOC Southeast Asia Limited, ENEOS Xplora Inc., Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc., dan KG Wiriagar Petroleum Ltd.

    Adapun, komitmen pasti 3 tahun pertama dari konsorsium itu mencapai US$4,95 juta dengan bonus tanda tangan US$200.000.

    Terakhir, pemenang lelang WK Gaea II adalah Konsorsium Enquest Petroleum Production Malaysia Ltd., PT Agra Energi Indonesia, BP Exploration Indonesia Limited, MI Berau B.V., CNOOC Southeast Asia Limited, ENEOS Xplora Inc., Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc., dan KG Wiriagar Petroleum Ltd.

    Komitemen pasti 3 tahun pertama dari konsorsium itu mencapai US$3,45 juta dengan bonus tanda tangan US$200.000.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan, dengan ditetapkannya pemenang lelang WK Migas Tahap II ini membuktikan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor. 

    Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi investor. Hal ini dengan melakukan perbaikan regulasi termasuk perbaikan skema bagi hasil kontraktor, insentif, serta ketentuan kontrak.

    “Dalam 4 tahun terakhir, sejak dilakukannya penawaran WK migas dengan terms and conditions yang lebih menarik, telah ditandatangani sebanyak 24 kontrak kerja sama [KKS] baru,” jelasnya.

    Tri berharap para pemenang lelang wilayah kerja migas ini agar dapat memberikan kontribusinya terhadap peningkatan ketahanan energi di Indonesia. Dia juga mengingatkan para pemenang lelang untuk melaksanakan dengan baik komitmen pasti yang telah ditetapkan.

    “Kami mengimbau para pemenang lelang wilayah kerja migas untuk dapat melaksanakan dengan baik komitmen pasti yang telah ditetapkan dan segera menyelesaikan kontrak kerja samanya,” katanya.

    Dalam penjelasannya, Tri menyebutkan, sesuai arahan menteri ESDM untuk mendukung peningkatan produksi migas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, terdapat tiga strategi utama yang dilakukan dengan dukungan kebijakan yang disiapkan. 

    Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah akan melakukan optimalisasi teknologi, mencakup horizontal multi stage fracturing dan penerapan enhanced oil recovery (EOR).

    Kedua, reaktivasi sumur dan lapangan idle, baik dikerjakan sendiri oleh KKKS maupun dikerjasamakan dengan mitra. Ketiga, pemerintah akan melakukan eksplorasi masif. Dalam 2-3 tahun ke depan, akan disiapkan sekitar 60 wilayah kerja migas.

  • Peluang Emas UMKM Bontang, Sinergi Lokal dan Prospek Investasi Baru

    Peluang Emas UMKM Bontang, Sinergi Lokal dan Prospek Investasi Baru

    Liputan6.com, Bontang – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bontang, Kalimantan Timur, semakin menunjukkan taringnya sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Potensi investasi di sektor ini terus menarik perhatian, didukung oleh kekuatan lokal yang solid dan peluang kolaborasi yang luas.

    Studi mendalam dari Unit Layanan Strategis Pembangunan Sumber Daya Berkelanjutan (ULS-PSDB) Universitas Mulawarman (Unmul) menegaskan bahwa UMKM Bontang memiliki fondasi kuat, meski masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan sosial.

    Dr. Rachmad Budi Suharto, Ketua ULS-PSDB Unmul, menyatakan bahwa UMKM Bontang berkembang pesat berkat dukungan berbagai pihak, termasuk kontribusi besar dari program tanggung jawab sosial (CSR) PT Pupuk Kaltim (PKT).

    “UMKM Bontang sudah sangat dinamis. Produk lokal seperti pempek, batik khas, hingga makanan ringan telah merajai pasar lokal. Dukungan CSR dari PKT juga menjadi pendorong utama kemajuan pelaku usaha mikro,” ujar akademisi yang juga Koordinator Program Doktor Ilmu Ekonomi Unmul ini.

    Bontang Utara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menonjol. Keberadaan raksasa industri seperti PT Pupuk Kaltim dan LNG Badak, ditambah akses ke laut serta 17 pulau, menjadikan kecamatan ini sebagai simpul strategis untuk industri, perdagangan, dan perikanan.

    Produk UMKM seperti Batik Kuntul, Fara Snack, dan Ria Rasa Cake & Cookies mencerminkan semangat wirausaha yang kian menggeliat.

    “Peran pemuda sebagai pelopor ekosistem digital UMKM juga mempercepat transformasi sektor ini menuju era modern,” tambah Rachmad.

    Sementara itu, Bontang Barat tak kalah bersinar dengan UMKM kulinernya yang terkenal, seperti Pempek Anda, Abadi Rasa, dan rumah makan Sari Laut Mbak Zuly. Dengan fasilitas transportasi yang menghubungkan langsung ke Samarinda dan Sangatta, serta keberadaan terminal kota, Bontang Barat menjadi pintu gerbang ekonomi yang menjanjikan.

    Namun, tantangan masih menghadang. Di Bontang Utara, promosi digital masih terbatas dan kesadaran hukum masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan.

    Di Bontang Barat, masalah sanitasi peternakan, keterbatasan anggaran infrastruktur, serta sengketa lahan menghambat pengembangan UMKM dan properti. Kurangnya regulasi terkait peternakan koloni juga menjadi isu yang perlu segera ditangani.

    Dr. Rachmad menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mengeksplorasi sektor pariwisata, khususnya perhotelan, untuk memaksimalkan potensi wisata yang belum tergarap.

    “Sudah saatnya Bontang memiliki hotel berstandar minimal bintang tiga. Tanpa akomodasi yang memadai, wisata sulit berkembang,” katanya.

    Ia juga mengusulkan pemanfaatan lahan milik Pemkot melalui skema kemitraan dengan investor untuk membangun fasilitas perhotelan. Fasilitas ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan UMKM di sektor jasa dan wisata.

    Kajian ULS-PSDB menekankan perlunya kebijakan terintegrasi untuk mendukung UMKM, memperkuat infrastruktur digital, dan membangun kolaborasi antara pelaku usaha, pemuda, dan pemerintah.

    “Dengan dukungan industri besar melalui CSR, strategi investasi yang tepat, dan fokus pada pariwisata, Bontang bisa menjadi pusat investasi mikro yang menarik,” ujar Rachmad.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan kesiapan Pemkot menyambut investor, terutama di sektor perhotelan dan UMKM.

    “Kajian ini menjadi panduan berharga untuk masa depan. Bontang tidak hanya unggul di industri, tapi juga memiliki potensi besar di sektor jasa dan wisata,” katanya.

    Upaya penguatan ekosistem digital UMKM juga terus digalakkan, ditandai dengan munculnya pemuda pelopor digital dan program literasi masyarakat yang melibatkan TP PKK serta komunitas lokal.

    Meski begitu, isu seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang, pengelolaan limbah peternakan, dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Dengan kolaborasi erat antara akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan industri, Bontang bergerak menuju visi baru: dari kota industri menjadi destinasi investasi UMKM dan pariwisata yang kompetitif.

    “Suksesnya ada pada sinergi. Dengan strategi inovatif dan komitmen bersama, Bontang akan jadi magnet investasi di Kalimantan Timur,” tutup Aspiannur.

  • Ikuti Jejak Direktur Penyelidikan, Kini Deputi Penindakan KPK Dimutasi Jadi Kapolda

    Ikuti Jejak Direktur Penyelidikan, Kini Deputi Penindakan KPK Dimutasi Jadi Kapolda

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua perwira tinggi Polri yang bertugas sebagai pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini resmi diangkat ataupun dimutasi menjadi Kepala Kepolisian Daerah alias Kapolda.

    Teranyar, Irjen Pol Rudi Setiawan yang merupakan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK pada akhir pekan lalu resmi dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Kapolda Jawa Barat (Jabar). Hal itu tertuang pada Surat Telegram Kapolri No.ST/688/IV/KEP/2025 tanggal 13 April 2025.

    “Irjen Pol Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H NRP 68110456 Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada KPK) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jabar,” demikian dikutip dari Surat Telegram Kapolri itu, Rabu (16/4/2025).

    Adapun Rudi resmi dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK pada November 2023 lalu. Saat itu, dia masih sempat dilantik oleh Ketua KPK Firli Bahuri sebelum pengunduran dirinya di tengah kasus pemerasan.

    Saat ini, KPK menyebut belum ada sosok pengganti Rudi yang akan menjadi Deputi Penindakan KPK secara definitif. Setelah terbitnya Surat Telegram Kapolri itu, maka lembaga antirasuah akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

    “Akan ditunjuk Pelaksana Tugas setelah adanya pelepasan/pengembalian Bapak Rudi Setiawan ke Mabes Polri,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Selasa (15/4/2025).

    Sebelum Rudi, pejabat struktural KPK lainnya yang turut berpindah jabatan yakni Endar Priantoro. Dia sebelumnya menjabat Direktur Penyelidikan KPK.

    Pada 30 Maret 2025 lalu, Kapolri memimpin langsung upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Perwira Tinggu (Pati) Polri. Pada saat itu, Endar yang sebelumnya berpangkat Brigjen diangkat menjadi Irjen dengan penugasan sebagai Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim).

    Saat ini, posisi Direktur Penyelidikan dijabat sementara oleh Jaksa Ronald Worotikan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

    “Plt. Ronald Worotikan. Jaksa,” kata Tessa secara terpisah melalui pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Dalam catatan Bisnis, posisi pejabat di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi biasanya diisi oleh polisi dan jaksa. Posisi Deputi Penindakan biasanya diisi oleh Pati Polri bintang dua berpangkat Irjen.

    Sebelum Rudi, posisi tersebut pernah diisi oleh Karyoto, yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya, dan Firli Bahuri yang akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK 2019-2023.

  • Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir

    Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir

    logo BMKG

    Hari ini mayoritas kota besar diperkirakan hujan ringan-berpetir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 16 April 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Hujan ringan hingga hujan disertai petir diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Rabu, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya. Prakirawan BMKG Raeni Cindi dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Rabu, menjabarkan potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang.

    Lalu, di Bandar Lampung, Bengkulu, Bandung, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, Gorontalo, Palu, Kendari, Makasar, Ambon, Ternate, Manokwari, Jayapura, Hujan berintensitas sedang di Kota Palembang, Serang, Nabire, Jayawijaya, Merauke. Untuk Kota Medan diperkirakan diguyur hujan deras lebih dari 5,0 mm per jam.

    Sementara Kota Tanjung Pinang, Jambi, Semarang, Kupang, Banjarmasin, Tanjung Selor, Manado, dan Sorong diperkirakan diguyur hujan yang disertai dengan petir. Kemudian untuk Kota Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Mataram, Denpasar, diprakirakan berawan danatau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 25-30 derajat Celcius.

    Prakirawati BMKG memaparkan bahwa potensi hujan yang hampir merata itu dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. BMKG mendeteksi keberadaan Bibit Siklon Tropis 96S di Samudera Hindia selatan Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur dan Bibit Siklon Tropis 97S di Laut Arafuru selatan Maluku Selatan.

    Selanjutnya sirkulasi siklonik di Samudera Hindia Aceh-Sumatera Selatan, perlambatan kecepatan angin dari Aceh – Laut Sulawesi dan daerah pertemuan angin di laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Perairan utara Papua – Halmahera Selatan.

    Kondisi dinamika atmosfer tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan awan penghujan dan gelombang laut tinggi 2,5 meter atau lebih di sepanjang wilayah itu.*

    Sumber : Antara