provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – H. Sugianto Sabran, S.IP adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah sejak 2016.

    Sugianto Sabran lahir di Sampit, 5 Juli 1973.

    Pria berdarah Dayak Ot Danum ini merupakan anak dari pasangan Sabran Efandie Achmud dan Hayanah.

    Dalam kehidupan pribadinya, Sugianto menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 2003.

    Namun, biduk rumah tangganya itu kandas pada tahun 2006.

    Kemudian, Sugianto menikahi Yulistra Ivo Azhari pada 2018. 

    Sugianto memiliki tiga buah hati yang bernama Syafa Al Zahra, Khaidar Umar, dan Nayla Sugianto.

    Sugianto Sabran mengenyam pendidikan dasar di SD Madrasah Ibtidayah Mittahul Ulum, MTs Tarmili, dan SMKN 1 Pangkalan Bun.

    Ia menyelesaikan studi jenjang Sarjana di Universitas Terbuka (UT) Palangka Raya.

    Sugianto Sabran dikenal sebagai pengusaha lokal, meski pernah tersandung kasus penyiksaan aktivis dan pembalakan liar di Kalimantan Tengah.

    Sugianto kemudian melebarkan sayap di dunia politik.

    Pada 2009, Sugianto terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP periode 2009-2014.

    Setahun setelahnya, ia mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat bersama Eko Soemarno, menghadapi petahana Ujang Iskandar.

    Meskipun awalnya dinyatakan menang, hasil tersebut digugat oleh Ujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian membatalkan kemenangan Sugianto dan menetapkan Ujang sebagai pemenang.

    Pada Pilkada 2016, Sugianto Sabran berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur Kalimantan Tengah bersama Habib Said Ismail sebagai Wakil Gubernur.

    Pria berusia 51 tahun ini kembali terpilih untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2021-2024. Kali ini, ia didampingi oleh Edy Pratowo sebagai wakilnya.

    Mereka dilantik oleh Presiden H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/05/2021).

    Harta Kekayaan

    Sugianto Sabran tercatat memiliki total harta sebesar Rp37,3 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sugianto terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 15 Maret 2024 periodik 2023.

    Harta terbanyak Sugianto berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di Kotawaringin Barat, senilai Rp 21,4 miliar.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Sugianto Sabran.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.450.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 2350 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1130 m2/313 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
     
    3. Tanah Seluas 1000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
     
    4. Tanah Seluas 2000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
     
    5. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
     
    6. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
     
    7. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.300.000.000
     
    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
     
    2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.864.065.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 715.724.220

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 37.329.789.220
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 37.329.789.220

    (Tribunnews.com/Falza)

  • Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Wamentan Ungkap Gaji Petani Milenial Menggiurkan, Segini Besarnya

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim gaji petani milenial dikisaran Rp 15-20 juta per bulan. Hal ini diketahui dari program Kementerian Pertanian (Kementan), Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial.

    Sudaryono mengakui jumlah petani semakin menyusut lantaran tidak ada generasi penerusnya. Untuk itu, pihaknya mengadakan program Brigade Pangan yang melibatkan generasi muda.

    Pria yang akrab disapa Mas Dar ini menyebut program tersebut melibatkan pemuda-pemuda lokal setempat. Kemudian, pihaknya yang akan menyediakan sarana produksi pertanian.

    “Kita ada optimalisasi lahan rawa dan juga cetak sawah, kan enggak ada orangnya di situ. Maka kita membentuk satu brigade dari pemuda lokal situ. Kalau bisa, kita beri sarana produksi pertanian, kita beri alat, supaya dia bisa mengolah tanah itu,” kata Sudaryono saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Sudaryono menerangkan setiap kelompok atau brigade berisi 15 orang dan menggarap 200 hektar lahan. Saat ini setidaknya hampir seribu brigade yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Kapuas, Merauke, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Jambi.

    “Dari olahan itu, 15 orang mengelola 200 hektare, maka pendapatannya setelah dihitung, hasil panen dan seterusnya, dikurangi beban biaya dan seterusnya, itu 15 orang itu masing-masing sebulannya rata-rata dapat Rp 15 sampai Rp 20 juta, itu maksudnya dari petani milenial yang rame-rame di sosmed,” imbuh Sudaryono.

    Pada kesempatan yang sama, Sudaryono menerangkan alasan jumlah petani di Indonesia kian menyusut. Salah satunya, beragamnya pekerjaan di Indonesia. Dia menerangkan situasi ini berbeda dengan situasi pada tahun 1960 atau 1970an, di mana petani masih menjadi salah satu pekerjaan utama.

    “Kalau kita bandingkan tahun 60-70, ya dulu lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak, diversifikasi lapangan pekerjaan kan tidak sebanyak sekarang. Artinya orang zaman dulu ya tahunya pertanian. Makin ke sini, tanah pertaniannya juga kan enggak pernah nambah. Ini memang menjadi tantangan bagi kita,” tambah Sudaryono.

    (acd/acd)

  • BMKG: Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan Hari Ini

    BMKG: Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca berawan serta hujan dengan berbagai tingkat intensitas akan terjadi di sebagian besar kota besar di Indonesia pada hari ini, Jumat (31/1/2025).

    Dalam prakiraan cuaca daring yang dipantau dari Jakarta, Prakirawan BMKG Raeni Chindi menyampaikan bahwa cuaca berawan berpotensi meliputi Banda Aceh, Padang, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Tanjung Pinang. Sementara itu, Palembang diprediksi mengalami kondisi udara kabur.

    Pada periode yang sama, hujan ringan diperkirakan turun di Pangkal Pinang, sedangkan Bandar Lampung berpotensi mengalami hujan disertai petir. Cuaca serupa dengan potensi petir juga dapat terjadi di Bengkulu.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan turun di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya,” ujar Raeni.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan disertai petir berpotensi terjadi di Kupang, sementara Denpasar dan Mataram diprediksi berawan.

    Kondisi cuaca di Kalimantan juga bervariasi, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Palangka Raya dan Tanjung Selor, hujan intensitas sedang di Banjarmasin, serta hujan disertai petir di Samarinda. Sementara itu, Pontianak diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

    BMKG juga memperingatkan potensi hujan di seluruh ibu kota provinsi di Sulawesi. Kendari dan Palu diperkirakan mengalami hujan ringan, Makassar, Mamuju, dan Gorontalo berpotensi hujan sedang, sedangkan Manado kemungkinan besar akan diguyur hujan disertai petir.

    Di wilayah timur Indonesia, BMKG memprediksi hampir seluruh kota besar akan mengalami hujan. Hujan ringan diperkirakan turun di Ambon, Manokwari, dan Jayapura, sedangkan hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Ternate diprediksi akan diguyur hujan dengan petir.

  • Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Isu Politik dan Hankam Terkini: 4 Saksi Kasus Harun Masiku Belum Hadir hingga Raffi Ahmad Siap Laporkan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar tentang empat saksi kasus Harun Masiku yang tidak hadir dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari enam yang dipanggil menjadi berita terkini isu politik dan hankam yang menarik perhatian pembaca pada Kamis (30/1/2024).

    Kabar lain terkait isu politik dan hankam terkini adalah KPU Barito Utara terancam diberhentikan karena tak menjalankan perintah Bawaslu soal PSU, komentar Puan Maharani tentang usulan kampus mengelola tambang, klarifikasi kejanggalan harga Dedy Mandarsyah, dan komentar Presiden Prabowo Subianto soal penembakan WNI oleh aparat Malaysia.

    Berikut isu politik dan hankam terhangat di Beritasatu.com pada Kamis (30/1/2025): 

    1. 4 Saksi Tidak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Harun Masiku, Siapa Saja?    
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan enam saksi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Kamis (30/1/2025). Sayangnya dari enam saksi, empat saksi di antaranya tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus yang menjerat Harun Masiku tersebut.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa saksi-saksi tersebut sampai dengan saat ini belum hadir. Jadi, belum bisa dimintakan keterangannya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Saksi-saksi yang pemeriksaannya diagendakan hari ini, yaitu wiraswasta Saeful Rohman (SR), wiraswasta Irvansyah (IV), driver kader PDIP Saeful Bahri, Moh Ilham Yulianto (MIY), pengacara Darmadi Djufri (DD), mengurus rumah tangga Dewi Angi (DA), dan mahasiswa Diah Okta Sari (DOS). Salah satu saksi yang tidak hadir hari ini yaitu MIY.

    “Infonya ada empat orang, inisial DD, DA, DOS, dan MIY yang tidak hadir,” ungkapnya lagi.

    2. Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan
    Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    3. Usulan Kampus Diberi Izin Tambang dalam RUU Minerba, Puan Maharani: Jangan Saling Curiga
    Ketua DPR Puan Maharani memberikan respons terkait pro dan kontra soal usulan memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi atau kampus, yang diatur dalam revisi Undang-Undang No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Puan mengimbau agar semua pihak tidak terburu-buru saling mencurigai dan lebih mengedepankan diskusi konstruktif.

    “Ruang-ruang diskusi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi, kesalahpahaman, atau miskomunikasi. Jangan langsung kita awali dengan saling curiga. Mari kita bicarakan dan diskusikan bersama dulu setiap poinnya. Insya Allah nantinya akan ada jalan tengah atau titik temu yang menguntungkan perguruan tinggi dan masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2024).

    4. Klarifikasi Kejanggalan Harta, Dedy Mandarsyah Klaim Semua Asetnya Sudah Dilaporkan di LHKPN
    Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat (Kalbar) Dedy Mandarsyah telah menjalani klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/1/2025). Klarifikasi ini terkait dugaan kejanggalan dalam penyampaian LHKPN olehnya.

    Dedy Mandarsyah memilih irit bicara saat dijumpai seusai menjalani klarifikasi LHKPN. Dia enggan berbicara banyak soal kepemilikan hartanya.

    “Setelah ada hasilnya ya,” kata Dedy Mandarsyah seusai klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dedy menepis dugaan dirinya tidak melaporkan secara lengkap aset-asetnya di LHKPN. Dia mengeklaim telah menyampaikan seluruh kepemilikan hartanya di LHKPN.

    5. Respons Penembakan 5 WNI di Malaysia, Prabowo Subianto: Jangan Ikut Kegiatan Ilegal
    Presiden Prabowo Subianto merespons kasus penembakan lima warga negara Indonesia (WNI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Prabowo mengingatkan agar masyarakat tidak terlibat dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

    “Kita tentunya berharap ada investigasi ya kan, tetapi sekali lagi saya ingatkan jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal,” ujar Prabowo Subianto seusai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

    Prabowo Subianto mengatakan, jika menyelundup ke negara asing, maka risikonya negara asing tersebut akan mengambil tindakan. Dia mengingatkan agar masyarakat jangan sampai dibohongi oleh sindikat-sindikat yang menebar janji manis, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan memasuki negara lain secara ilegal.

  • Mentan Amran Targetkan Olah Lahan Seluas 1 Juta Hektare dengan Teknologi Tinggi

    Mentan Amran Targetkan Olah Lahan Seluas 1 Juta Hektare dengan Teknologi Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah menargetkan produksi pangan menggunakan teknologi mesin atas lahan seluas 1 juta hektar pada tahun 2025. Mentan Amran mengatakan, percepatan produksi pangan melalui teknologi ini dilakukan guna mengejar kebijakan utama Presiden Prabowo yakni Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

    Demikian disampaikan Amran saat menghadiri acara Beritasatu Economy Outlook 2025 di Westin Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis (30/1/2025).  

    “Kami rencanakam transformasi pertanian tradisional menjadi modern tahun ini ya, mudah-mudahan antara 500 sampai 1 juta (hektare). Doakan,” jelas Amran.

    Amran mengungkapkan, upaya transformasi lahan menggunakan teknologi ini melalui pembentukan klaster lahan.

    “Sekarang sudah berjalan. Jadi transformasinya, kami membuat klaster. Klaster itu sejajar dengan negara maju. Maksudnya semua full mekanisasi, semua menggunakan teknologi tinggi,” ujar Mentan Amran.

    Lebih lanjut, Amran mengatakan klaster transformasi teknologi pertanian ini sudah dijalankan di empat provinsi.

    “Sekarang kita sudah jalankan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua Selatan,” katanya.

    Selain hal tersebut, Mentan Amran menuturkan, transformasi teknologi pertanian ini disebut dengan pendekatan holistik. Adapun metode pendekatan holistik itu yakni pembentukan klaster lahan tanam dengan produksi menggunakan mekanisasi mesin berteknologi tinggi.

    “Kita harus menggunakan teknologi tinggi, itu mutlak. Tujuannya apa? Sektor pangan menekan biaya produksi, itu tujuannya,” ungkap Amran.

    Amran pun menjelaskan bagaimana diskusinya bersama Presiden Prabowo saat mengunjungi lahan tanam di Merauke, Papua, sebelum kunjungan Presiden ke G-20 beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, sulitnya mengembangkan lahan pangan di Papua karena luasnya tanah namun minim petani disana.

    “Di Papua, satu keluarga punya seribu hektare. Kalau dicetak sawah, langsung ditinggal. Mereka menggunakan metode manual, bukan modern,” jelas Amran.

    Dia menerangkan, jika lahan seluas 1.000 hektare hanya diolah oleh dua orang petani, maka 50 tahun pengerjaan pun tidak akan selesai.
    “Sudah pasti gagal. Kenapa gagal? Karena siapa yang mau mencangkul. Kalau 1.000 hektare dicangkul oleh dua orang, itu 50 tahun tidak selesai. Terus bagaimana? Ini harus holistik,” terang Amran.

    Untuk itu, Amran menekankan pendekatan holistik harus dilakukan dalam produksi pangan. Sedari hulu hingga hilir, harus dikerjakan dengan sistem mekanisasi mesin agar percepatan produksi pangan sesuai dengan kebutuhan.

    “Harus full mekanisasi. Mulai dari hulu, hilir. Itu adalah high tech, teknologi tinggi,” ungkap Mentan Amran terkait penggunaan teknologi tinggi dalam pertanian. 

  • Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini

    Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada Kamis, 30 Januari 2025. Intensitas hujan bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat yang disertai petir.

    Prakirawan BMKG, Yohanes Agung, dalam keterangannya yang dikutip dari ANTARA, Kamis pagi, menyebutkan bahwa sejumlah kota besar diperkirakan akan mengalami hujan ringan.

    Kota-kota tersebut antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Bengkulu, Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), dan Samarinda (Kalimantan Timur).

    “Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Palu (Sulawesi Tengah), Gorontalo, Manado (Sulawesi Utara), Kendari (Sulawesi Tenggara), Ambon (Maluku), Nabire (Papua), Jayawijaya (Papua Tengah), dan Merauke (Papua Selatan),” ujarnya.

    Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan melanda beberapa wilayah, seperti Palembang (Sumatera Selatan), Serang (Banten), Yogyakarta, Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Mamuju (Sulawesi Barat).

    Adapun hujan lebat diperkirakan terjadi di Makassar (Sulawesi Selatan), sedangkan hujan disertai petir berpotensi terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Pontianak (Kalimantan Barat).

    Selain hujan, beberapa wilayah juga diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, di antaranya Banda Aceh, Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Pekanbaru (Riau), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Jambi, Bandar Lampung, Ternate (Maluku Utara), serta Sorong dan Manokwari (Papua Barat).

    Yohanes mengingatkan bahwa prakiraan cuaca ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau melalui media sosial @info.bmkg,” tutupnya.

  • Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan

    Tak Jalankan Perintah Bawaslu Soal PSU, KPU Barito Utara Terancam Diberhentikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah terancam diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena tak menjalankan perintah Bawaslu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS.

    Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara diadukan ke DKPP oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    DKPP pun menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang diduga dilakukan ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara di kantor DPKP, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

    Dalam perkara nomor 30-PKE-DKPP/I/2025 ini yang menjadi pihak teradu adalah Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari, bersama anggota, Herman Rasidi, Lutfia Rahman, Paizal Rahman dan Roya Izmi Fitrianti. 

    Dalam sidang pemeriksaan perkara di DKPP, pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, melalui kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun mempersoalkan keputusan KPU yang tidak melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Padahal, Bawaslu sudah merekomendasikan untuk melakukan PSU di TPS 04 Malem Waken dan TPS 01 Kampung Melayu.

    “Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal tidak ada kewenangan untuk menolak, karena wajib hukumnya. Malah KPU ini, dia berdalih, dia membuat kajian hukum dalam rangka mengalahkan rekomendasi Bawaslu itu kesalahannya,” ujar Asrun saat ditemui di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Dalam proses persidangan ini, Asrun menyatakan terdapat dugaan pelanggaran pemungutan suara. Dia menyebut KPU Kabupaten Barito Utara melakukan pelanggaran etik lantaran tidak mematuhi keputusan Bawaslu.

    “Pihak KPU mengelak dengan membuat kajian, ya dasarnya apa? Karena ada surat edaran ketua KPU yang mengatakan, sehingga dibuat kajian, bukan melaksanakan itu. Padahal tidak seperti itu aturan KPU, kajian itu bukan untuk mengelakkan rekomendasi, tetapi harus dilaksanakan. Kesalahannya di situ jadi kita adukan. Ini kan pelanggaran hukum dan termasuk pelanggaran etik,” jelas Asrun.

    Dia menyesalkan terdapat penambahan suara tanpa identitas. Bahkan, dalam persidangan DKPP terungkap adanya pemilih yang tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP) saat melakukan pencoblosan pada 14 Februari 2024.

    Atas pembiaran ini, Komisioner KPU Barito Utara terancam disanksi pemberhentian jika DKPP menilai terjadi pelanggaran Pemilu di wilayah tersebut.

  • Sudah Sepekan Dicari, 2 Korban Tanah Longsor di Gunung Mas Kalteng Belum Ditemukan – Halaman all

    Sudah Sepekan Dicari, 2 Korban Tanah Longsor di Gunung Mas Kalteng Belum Ditemukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA – Sampai saat ini masih ada 2 orang korban tanah longsor di Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Gunung Mas, Kalimantan Tengah belum ditemukan.

    Upaya pencarian terkendala medan berat dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.

    Peristiwa longsor yang menimpa dua pekerja tambang, Gadeonsin (57) dan Muliadi (51) terjadi Rabu (22/1/2025).

    Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan warga setempat segera melakukan upaya pencarian setelah mendapat informasi pada Jumat (25/1/2025).

    Hingga hari ketujuh pasca kejadian, pencarian korban belum membuahkan hasil.

    Kasubsi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangka Raya, Lana mengatakan, tim SAR menghadapi beberapa kendala. 

    “Salah satunya adalah tidak adanya sinyal di lokasi, sehingga tim harus berjalan kaki selama sekitar 15 jam untuk kembali ke posko setiap hari,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).

    Lana juga menambahkan, medan yang sulit dan potensi longsor susulan membuat pencarian semakin berisiko. 

    “Cuaca yang tidak mendukung juga menjadi kendala dalam proses pencarian,” kata Lana.

    Tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan metode penyemprotan di lokasi-lokasi yang dicurigai ada korban. 

    “Kami akan terus berusaha hingga korban ditemukan,” tutup Lana.

    Pencarian akan dilanjutkan, dan masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar dalam menunggu kabar baik mengenai nasib dua korban yang hilang.  (Tribun Kalteng/Ahmad Supriandi)

  • Jaga Iklim Investasi Kondusif, Polda Kalteng Tindak Tegas Pelaku Pencurian Kelapa Sawit

    Jaga Iklim Investasi Kondusif, Polda Kalteng Tindak Tegas Pelaku Pencurian Kelapa Sawit

    KALTENG – Polda Kalteng berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif di daerah tersebut. Penerapannya yakni dengan menindak tegas setiap pelaku yang dinilai mengganggu investasi.

    Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji di Palangka Raya, Rabu, mengatakan salah satu bentuk gangguan yang mendapat perhatian serius adalah aksi pencurian buah kelapa sawit di perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kalteng.

    “Setiap pelanggaran hukum yang mengganggu investasi, termasuk pencurian buah kepala sawit, akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalteng,” kata Erlan mengutip ANTARA, Rabu 29 Januari.

    Menurut perwira Polri berpangkat melati tiga itu, kepolisian terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan masyarakat sekitar, untuk mencegah serta menindak aksi kriminal yang merugikan dunia usaha.

    Selain itu, Polda Kalteng juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan pelanggaran hukum di sektor investasi.

    Keamanan dan kepastian hukum yang terjaga diyakini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

    “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban, sehingga investasi di Kalteng dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama,” ucap Erlan.

    Polda Kalteng menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan perkebunan serta wilayah-wilayah lain yang menjadi pusat investasi, guna memastikan perlindungan terhadap aset dan kegiatan usaha yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Bahkan di Januari 2025 ini polres jajaran di Kalteng juga sudah ada menindak tegas pelaku penjarah buah kelapa sawit milik perusahaan. Saat ini juga para tersangka tersebut juga sudah mendekam di mapolres setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

  • Menteri LH Selidiki Rusaknya 41 Ribu Hektare Lahan di Katingan, Kalimantan Tengah – Page 3

    Menteri LH Selidiki Rusaknya 41 Ribu Hektare Lahan di Katingan, Kalimantan Tengah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup akan segera menyelidiki kerusakan lingkungan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan citra satelit, kerusakan lingkungan di wilayah Katingan setiap tahun terus bertambah, kini jumlahnya mencapai hampir 41 ribu hektare lahan.

    “Kami akan segera melakukan penyelidikan. Dari citra satelit, kerusakan lingkungan di wilayah Katingan setiap tahun terus bertambah, mencapai hampir 41 ribu hektare,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofik, dalam keterangannya, Rabu (29/1/2025).

    Menurut dia, penyelidikan ini sebagai langkah-langkah untuk melakukan penegakan hukum kepada pihak yang telah melakukan perusakan lingkungan di wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang menjadi target penyelidikan yaitu di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir.

    Terkait penanganan perusakan lingkungan ini, pihaknya berkoordinasi lebih intensif dengan Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Bupati Katingan.

    Hanif melihat dua permasalahan utama di Katingan, yakni ekosistem rangas yang sulit dipulihkan setelah mengalami kerusakan alam, serta penggunaan air raksa atau merkuri akibat aktivitas tambang.

    “Air raksa ini sangat berbahaya. Tidak boleh sedikit pun masuk ke tubuh karena dampaknya besar bagi kesehatan,” tegas Hanif yang sempat meninjau lokasi Desertifikasi dan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di wilayah Kabupaten Katingan pada Selasa 28 Januari 2025.

    Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menegaskan akan segera memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini. Tak hanya itu, komunikasi dengan pemilik konsesi di wilayah tersebut juga akan segera dilakukan.

    “Saya melihat ada beberapa lokasi yang terlambat dalam pengelolaan konsesi. Kita harus segera menghentikan perusakan lingkungan ini karena jika tidak, kerusakannya bisa meluas secara masif,” ujarnya.