provinsi: KALIMANTAN TENGAH

3 Rumah Sakit dan 4 Puskesmas Terdampak Banjir, Kemenkes: Layanan Kesehatan Tetap Jalan – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Agus Jamaludin, SKM, M.Kes mengatakan, pihaknya terus berupaya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi para korban terdampak banjir yang tersebar di beberapa wilayah.

Distribusi bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga akan disalurkan sebanyak total 4,9 ton bantuan, masing-masing PMT untuk ibu hamil sebanyak 1.404 kg atau 1,4 ton dan PMT Balita sebanyak 3.504 kg atau 3,5 ton.

“Langkah-langkah yang dilakukan meliputi kaji cepat kesehatan di lokasi terdampak, pendirian pos kesehatan darurat, distribusi bantuan kesehatan, termasuk obat-obatan, PMT untuk ibu hamil dan balita serta penyemprotan insektisida sebagai upaya pencegahan berkembang biaknya nyamuk DBD,” ujar Agus ditulis di Jakarta, Sabtu (18/2/2025).

Program PMT ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi selama masa kehamilan dan periode emas pertumbuhan anak.

Diketahui, banjir besar yang melanda Kota Bekasi sejak 3 Maret 2025.

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI melaporkan, hingga 6 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, sebanyak 10 kejadian bencana alam telah dipantau.

Total penduduk terdampak mencapai 666.915 jiwa, dengan jumlah pengungsi sebanyak 31.482 orang.

Dampak bencana juga mengakibatkan 13 korban meninggal dunia. Selain itu, layanan kesehatan di beberapa wilayah mengalami gangguan operasional, termasuk tiga rumah sakit dan empat puskesmas di Kabupaten Bekasi.

Banjir juga melanda di beberapa wilayah lain di Indonesia, termasuk:

– Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan – 1.904 penduduk terdampak.

– Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah – 3.615 p enduduk terdampak.

– Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan – 14.960 penduduk terdampak.

– Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh – 1.716 penduduk terdampak.

– Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat – 2.985 penduduk terdampak.

– Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Jawa Barat – 122.553 penduduk terdampak, dengan 25.065 orang mengungsi.

– Kabupaten Bogor, Jawa Barat – Satu korban jiwa, 1.290 penduduk terdampak.

– DKI Jakarta – 4.247 penduduk terdampak, satu korban jiwa.

– Kabupaten Karawang, Jawa Barat – 19.803 penduduk terdampak, 375 kasus rawat jalan akibat penyakit terkait banjir.

Kementerian Kesehatan terus memantau situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah serta BPBD untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dan segera mengakses layanan medis jika mengalami gejala penyakit akibat kondisi bencana.

08/03/2025 13:27
Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

“Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

Berikut daftar lengkapnya:

PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

5. Program Penuntasan TBC

6. Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

7. Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

14. Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

15. Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

16. RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

18. Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

28. Pembangunan 3 Juta Rumah

29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

1. Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

2. Bendungan Way Apu di Maluku

3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah

4. Bendungan Mbay di NTT

5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

6. SPAM Regional Wosusokas di Jateng

7. SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

9. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

12. RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

13. Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

16. Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

17. Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

22. Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

24. Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

25. Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

26. Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

28. Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

32. Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

35. Kawasan lndustri Futong di Riau

36. Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

38. Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

40. Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

41. Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

43. Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

45. Jalan Tol Serang – Panimbang

46. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

48. Jakarta Sewerage System

08/03/2025 07:51
Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai tidak masuknya sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang biasa.

Sebelumnya, MLFF masuk ke daftar PSN baru non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada MLFF di situ.

Dody memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena sebenarnya MLFF bisa diusulkan kembali menjadi PSN di kemudian hari.

“Saya pikir itu proses biasa saja. Ini masih bisa diusulkan ulang,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Ia mengatakan, proyek MLFF masih harus ia diskusikan lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut dia, MLFF merupakan proyek yang perlu ia “telanjangi” terlebih dahulu atau dengan kata lain perlu dipahami lagi setiap detailnya.

“MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangi dulu, gitu. Sudah telanjang, tahu masalahnya apa, kita benahi tata kelolanya,” ujar Dody.

Setelah dibenahi, MLFF baru akan diinformasikan lagi ke Prabowo bahwa proyek ini sebenarnya memiliki berbagai manfaat dan dapat diusulkan agar masuk lagi menjadi bagian dari PSN.

Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

Berikut daftar lengkapnya:

PSN baru dalam RPJMN 2025-2029:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

5. Program Penuntasan TBC

6. Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

7. Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

14. Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

15. Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

16. RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

18. Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

28. Pembangunan 3 Juta Rumah

29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

1. Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

2. Bendungan Way Apu di Maluku

3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah

4. Bendungan Mbay di NTT

5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

6. SPAM Regional Wosusokas di Jateng

7. SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

9. Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

12. RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

13. Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

16. Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

17. Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

22. Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

24. Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

25. Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

26. Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

28. Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

32. Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

35. Kawasan lndustri Futong di Riau

36. Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

38. Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

40. Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

41. Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

43. Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

45. Jalan Tol Serang – Panimbang

46. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

48. Jakarta Sewerage System

07/03/2025 17:56
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Pulang Kampung, Disambut dengan Ritual Adat Meriah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Prov. Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo beserta istri Hj. Nunu Andriani tiba di Terminal Umum Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, disambut oleh Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng beserta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalteng bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Selasa (04/03/2025).

Sebagai informasi, setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengikuti Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung selama delapan hari di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Prosesi penyambutan di bandara dilakukan dengan Ritual Adat Mamapas yang berlangsung sejak di bawah eskalator Bandara Tjilik Riwut oleh Basir, lalu dilanjutkan dengan pengalungan Lillis Lamiang, Sumping, dan Lawung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng beserta istri oleh Ketua Harian DAD dan Wakil Ketua Umum DAD Kalteng.

Setelah prosesi penyambutan selesai dilaksanakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng beserta istri menuju mobil diiringi dengan Hadrah dan Tarian Dayak, bergerak menuju Istana Isen Mulang. Tiba di Lobby Istana Isen Mulang, Gubernur Kalteng beserta istri melaksanakan Prosesi Mananjung Hunjun Garantung, Pantan Balanga dan Tampung Tawar diiringi dengan doa lintas Agama.

Memasuki Istana Isen Malang, Gubernur dan Istri melakukan tradisi sungkeman dengan orang tua dan mertua.

Gubernur H. Agustiar Sabran dalam wawancaranya dengan awak media menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada ketahanan pangan dan mendukung program Presiden RI terkait makan gratis.

“Selain itu, kita akan melaksanakan program seratus hari kerja dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan yang menghubungkan Kuala Kurun ke Palangka Raya, serta ruas jalan yang menuju Barito. Selain itu juga, percepatan program P3K di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”, tandasnya.

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menambahkan saat mengikuti Retreat di Magelang mengatakan banyak ilmu yang didapat mulai dari mensinergikan program-program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

“Di sana kita diberikan pembekalan oleh para Menteri berkenaan dengan tugas-tugas pelayanan, tugas pemerintah dan pembangunan, sehingga ada sinergisitas program-program pusat, provinsi, kabupaten/ kota salah satunya dalam rangka untuk menjalankan tugas kepemimpinan agar satu visi dan misi”, ungkap Wagub.

Edy mengatakan, tugas Gubernur dan Wakil Gubernur yang pertama yaitu melaksanakan program seratus hari kerja yakni terintegrasi membangun 13 kabupaten dan 1 kota.

“Kita juga akan melaksanakan safari Ramadan di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, kita mencoba menyapa masyarakat melalui program safari ramadan sekaligus berkomunikasi dengan masyarakat setempat”, pungkasnya.

07/03/2025 11:31
Pedih Hati Dedi Mulyadi, Tak Bisa Menahan Tangis di Puncak Bogor: Yang Beri Izin Siapa?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa menahan kepedihan hatinya.

Ia pun menangis saat datang ke Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).

Dedi Mulyadi saat itu melihat kondisi di sekitar puncak Bogor.

Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.

Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.

Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.

Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land yang terdiri dari jembatan gantung.

“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.

Apa Sanksi bagi Pembangunan yang Melanggar?

Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.

“Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.

Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.

“Yang memberi izin ini siapa?”

Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.

“Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

Bagaimana Tindakan yang Diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup?

Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.

“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.

Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.

Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

Lokasi Mana Saja yang Disegel?

Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.

Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:

1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).

2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.

3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).

4. Eiger Adventure Land, Megamendung.

Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.

Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan. (Kompas.com)

07/03/2025 10:48
7 Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar… Bandung

Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kawasan
Puncak
, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Dedi berkunjung bersama sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Dedi dalam tinjauannya, melihat kondisi kawasan Puncak dan sekitarnya. Ia sempat tampak menyeka air mata menganggap parahnya kondisi di Puncak.
Ia terlihat kaget saat melihat adanya jembatan gantung yang dibangun untuk ekowisata Eiger Advanture Land di kaki Gunung Gede Pangrango, Megamendung.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.
Eiger Adventure Land ini termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
“Nggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.
Dedi kemudian bertanya pada pejabat Kabupaten Bogor yang hadir.
“Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.
Mendengar hal itu, Dedi langsung menanyakan kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto.

Ia meminta Rudy mengevaluasi izin pembangunan Eiger Advanture Land.
Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi ke petugas LH.
“Itu kan sudah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan),” tambah Dedi.
Sementara Menteri Hanif mengatakan bahwa tindakan penyegelan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), Eiger Adventure Land, Megamendung.
Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.
Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.
Kunjungan ini dilakukan setelah terjadinya banjir bandang parah di Cisarua, Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025) malam. Banjir itu mengakibatkan satu orang meninggal dan puluhan rumah rusak.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 07:21
Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor? Bandung 7 Maret 2025

Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Ia tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi alih guna lahan di kawasan
Puncak Bogor
. Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.
Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.
Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango. Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.
Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata
Eiger Adventure Land
yang terdiri dari jembatan gantung.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.
“Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.
Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.
“Yang memberi izin ini siapa?”
Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.
“Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.
Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.
Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.
Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:
1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).
2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.
3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).
4. Eiger Adventure Land, Megamendung.
Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.
Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 06:12
5 Rekomendasi Film Islami untuk Menemani Puasa Ramadan

Liputan6.com, Palangka Raya- Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah bagi umat Islam yang menjalani ibadah puasa. Selain sebagai momentum ibadah, Ramadan juga menjadi waktu yang baik untuk bersantai dan menikmati waktu bersama keluarga.

Salah satu cara yang populer untuk mengisi waktu di bulan Ramadan adalah dengan menonton film. Kegiatan ini menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga di rumah.

Selain sebagai hiburan, menonton film juga memberikan banyak manfaat positif, seperti meningkatkan kreativitas dan empati. Apalagi dengan kemajuan teknologi, menonton film menjadi lebih mudah.

Dengan menonton film, seseorang dapat belajar untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan. Banyak film yang beredar tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif seperti film-film yang bertemakan islami.

Film yang bertemakan Islami juga memberikan pembelajaran berharga bagi para penonton. Melalui sinematografi yang kuat, film ini menjadi media yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman. Berikut adalah 5 rekomendasi film yang bertemakan islami:

1. The Message (Ar-Risalah)

Film The Message menjadi tonggak penting dalam sejarah perfilman Islam di dunia. Film ini mengisahkan awal mula Islam melalui sudut pandang Hamza, paman Nabi Muhammad SAW.

Dengan disutradarai oleh Moustapha Akkad, film ini memakan waktu produksi selama 6 tahun dan dirilis pada tahun 1976. Uniknya, dalam film ini tidak menampilkan sosok Nabi Muhammad SAW, baik dalam visual maupun suara.

Dengan durasi 2 jam 57 menit, film ini menggambarkan perjuangan dakwah di Mekkah hingga Madinah. Dalam film ini juga diceritakan peristiwa penting dalam sejarah Islam.

2. The Kingdom of Solomon

Film ini bercerita mengenai kisah Nabi Sulaiman pasca wafatnya Nabi Daud yang merupakan ayahnya. Fokus utama cerita dalam film ini adalah perjuangan Nabi Sulaiman dalam menghadapi pasukan jin dan setan yang mengancam stabilitas kerajaannya.

Dengan kebijaksanaan yang dimiliki, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan dan kekuatan supranatural. Film ini juga menampilkan keagungan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk istana megah dan pasukan jin.

3. Prophet Joseph

Film Prophet Joseph menceritakan perjalanan Nabi Yusuf AS dari masa kecil hingga menjadi penguasa Mesir. Dalam film ini menggambarkan cobaan berat yang dialami Nabi Yusuf, mulai dari dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya hingga difitnah oleh istri pembesar Mesir.

Prophet Joseph mengajarkan penontonnya tentang nilai-nilai kesabaran dan ketaqwaan dalam menghadapi ujian. Film ini juga menunjukkan bagaimana takdir Allah selalu menyertai orang-orang beriman.

4. Testament: The Story of Moses

Film ini merupakan serial dokumenter yang mengeksplorasi kehidupan Nabi Musa hingga akhirnya menjadi utusan dan pembebas. Serial ini tidak hanya menawarkan cerita yang mendalam, tetapi juga visual yang kuat.

The Story Of Moses berupaya menghadirkan penggambaran sejarah yang akurat berdasarkan sumber-sumber keagamaan dan sejarah. Film ini juga menceritakan perjalanan hidup dan perjuangan dakwah Nabi Musa.

5. Bilal: A New Breed of Hero

Film animasi dari Uni Emirat Arab (UAE) ini digarap Barajoun Entertainment. Untuk proses pembuatannya, film ini melibatkan 250 animator dengan proses produksi memakan waktu selama 8 tahun.

Sebagai film animasi, film ini mengisahkan perjuangan Bilal bin Rabah, seorang budak yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Film ini menghadirkan kisah inspiratif tentang keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan.

Bilal dikenal sebagai budak Ethiopia yang menjadi ‘Muadzin Islam’ pertama bersuara merdu sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Sosoknya pun memberikan banyak inspirasi meski harus menghadapi siksaan demi mempertahankan keyakinannya.

07/03/2025 04:00
Sertijab Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran: Saya Minta Warga Kawal Kinerja Kami – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Hasiolan EP

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, melakukan serah terima jabatan di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Palangkaraya, Rabu (5/3/2025) malam WIB.

Serah terima jabatan dilakukan dari Gubernur Kalteng periode 2016-2021 dan 2021-2025, Sugianto Sabran kepada Agustiar Sabran, yang mengemban tugas Gubernur Terpilih Kalteng periode 2025-2030.

Acara berlangsung hikmah dihadiri perwakilan DPRD Kalteng, para bupati se-Kalteng, Kapolda dan Wakapolda Kalteng, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kalteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, dirinya penuh semangat untuk bekerja membangun Kalteng yang maju, berkah, dan bermartabat.

Hal ini dikarenakan banyaknya pembekalan dari retret kepala daerah yang menurutnya sangat bermanfaat untuk bisa membangun Bumi Pancasila.

“Membangun Kalteng itu harus penuh semangat, kita lupakan perbedaan, kita harus berangkulan. Kalteng ini punya wilayah yang luas, 1 setengah luasnya dari pulau Jawa. Kalteng punya sumber daya alam yang melimpah, mari kita jaga bersama, kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata Agustiar Sabran.

Tak lupa, Agustiar Sabran mengajak masyarakat Kalteng untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan melalui falsafah Huma Betang, di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Semua pasti ada kekurangan dan kelebihan. Saya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk memajukan dan memakmurkan Bumi Tambun Bungai, menuju Kalteng Maju, Berkah, dan Bermartabat. Saya meminta masyarakat kawal kinerja kami (bersama Edy Pratowo),” ujar Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng tersebut.

“Saya bersama Edy Pratowo siap melanjutkan estafet pembangunan Kalteng yang dipimpin Bapak Sugianto Sabran selama ini, dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta amanah,” tegasnya.

“Bawang merah sambal terasi, benang dirajut menjadi baju, Kalteng berkah menjadi pondasi, sekarang saatnya Kalteng maju,” tutup Agustiar Sabran.

Sugianto Sabran Siap Mengawal Kinerja Agustiar-Edy

Dalam acara tersebut, Sugianto Sabran juga mendapat beberapa penghargaan dan cenderamata atas kinerjanya selama ini membangun Kalteng.

Ia tak lupa berterima kasih kepada sang ibunda, istri, dan keluarganya yang telah memberikan support selama ini.

“Sekarang saya berdiri sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agustiar Sabran, abang saya, mengemban amanah untuk memimpin Kalimantan Tengah,” kata Sugianto Sabran.

“Saya bisa berdiri di sini, kemarin menjadi Gubernur, karena doa orang tua. Tidak ada satu kekuatan selain doa orang tua. Tak lupa juga karena istri saya, karena lelaki yang sukses pasti ada wanita yang hebat di sisinya,” tambahnya.

Sugianto Sabran sangat yakin Gubernur Agustiar Sabran dapat membawa Kalteng semakin maju, berkah, dan bermartabat. Apalagi, Gubernur Agustiar Sabran sudah mendapat pembekalan retret dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Sekarang (presiden) adalah Jenderal TNI (Prabowo), jiwa komandonya kuat. Saya dulu tidak ada retret. Sekarang visi hanya visi presiden, gubernur hingga bupati menjalankannya di tingkat daerah. Semua harus bersatu dari bupati, kepala dinas, hingga masyarakat untuk bergandengan bersama menjalankan program gubernur dan wakil gubernur,” kata Sugianto Sabran.

“Saya yakin dengan hati yang bersih dan ikhlas, berpegang kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Insyallah kita mendapat jalan untuk membawa Kalteng maju dan bermartabat.”

“Kita membangun bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya, nanti pak Gubernur (Agustiar Sabran) yang mengembangkan,” kata Sugianto Sabran.

06/03/2025 23:47
Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

JABAR EKSPRES – Sebanyak empat bangunan komersial milik BUMN dan BUMD yang berdiri di kawasan puncak Bogor terpaksa disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dianggap telah melanggar aturan dalam mendirikan bangunan.

Keempat bangunan tersebut, diduga telah menjadi penyebab banjir di wilayah bodebek dan berdiri di lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air.

BACA JUGA: PT Jaswita Diduga Langgar Aturan! Bangun Tempat Wisata di Kawasan Konservasi Puncak Bogor

Adapun keempat bangunan tersebut di antaranya, Pabrik Teh Ciliwung, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Penyegelan dilakukan dengan memasang plang yang dihadiri langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

BACA JUGA: PT Jaswita Lempar Tanggung Jawab, Proyek Tempat Wisata di Puncak Bogor Dilakukan oleh Anak Perusahaan!

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelanggaran yang dilakukan dengan mendirikan bangunan dilahan hijau ini bisa masuk ke ranah pidana.

Namun, untuk menjerat pelaku pelanggaran tersebut perlu pendalaman dan penyedikan lebih lanjut. Jika ini terbukti, semua bangunan akan disita dan menjadi milik negara.

BACA JUGA: Kawasan Puncak Bogor Rusak, Pemerintah Gegabah Berikan Izin Penggunaan Lahan!

“Jadi kalau ini terbukti semua tenant akan disita dan diserahkan sepenuhnya kebijakannya kepada pak Menko dan pak Gubernur,” kata Hanif.

Hanif menilai, kawasan puncak sudah masuk ke dalam kawasan zona hijau, namun dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran dengan mendirikan bangunan.

Dampak dari berkurangnya wilayah resapan air ini, mengakibakan bencana banjir dengan kerugian material yang sangat besar dan mengakibatkan korban jiwa.

BACA JUGA: Pembongkaran Tahap 2 di Puncak Bogor Kembali Dilakukan, Pemkab Tebang Pilih?

Untuk itu, agar masalah bencana banjir ini cepat teratasi, pemerintah pusat harus mengambil langkah serius dengan menata kembali kawasan puncak menjadi zona hijau.

“Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang ulang,’’ ujarnya.

06/03/2025 20:20