provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Kementerian Agama Sebut 8.486 Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji Reguler – Page 3

    Kementerian Agama Sebut 8.486 Jemaah Sudah Lunasi Biaya Haji Reguler – Page 3

    Zain menambahkan, ada delapan provinsi dengan tingkat serapan kuota antara 70 – 80 %. Delapan provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Gorontalo. Sisanya, tingkat serapan sudah di atas 80%.

    Sementara itu, ada lima provinsi yang sudah terserap di atas 90% kuota, yaitu: Bengkulu, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung.

    Diketahui, untuk kuota provinsi Jawa Barat sudah terserap 81%, sedang untuk Jawa Tengah 88%.

    Kementerian Agama pun mengimbau kepada jemaah yang memenuhi kriteria pelunasan tahap II dan sudah memenuhi persyaratan istitha’ah kesehatan untuk segera melakukan pelunasan.

  • Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Politik kemarin, pelantikan 31 dubes hingga PSU di empat kabupaten lancar

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar hingga KPU sebut PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan duta besar dan pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Negara harus ambil tindakan tegas atas serangan KKB di Anggruk

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan negara harus mengambil tindakan tegas atas penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap tenaga pendidik di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

    “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban kekerasan. Negara tidak boleh diam, tindakan tegas harus segera dilakukan untuk menumpas kelompok ini,” kata Hasanuddin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut ia, serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan itu merupakan bentuk teror yang bertujuan menciptakan ketakutan dan menghambat pembangunan sumber daya manusia di Papua.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Baleg DPR setujui RUU Perkoperasian jadi RUU usul inisiatif

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menjadi usul inisiatif DPR RI

    “Apakah hasil penyusunan RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, yang dijawab setuju oleh peserta rapat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

    Sejumlah menteri, seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar

    “Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. KPU RI: PSU di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di empat kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu satu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan tiga untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun dari 24 daerah tersebut, terdapat empat daerah yang telah lebih awal dilakukan PSU, yaitu pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, yakni Kabupaten Siak (Provinsi Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Magetan (Jawa Timur).

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demo Tolak UU TNI di Kalteng Ricuh, Pintu Kaca Gedung DPRD Pecah

    Demo Tolak UU TNI di Kalteng Ricuh, Pintu Kaca Gedung DPRD Pecah

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah di depan kantor DPRD Kalteng menolak disahkannya Undang-Undang TNI berakhir ricuh.

    Awalnya, massa berorasi dengan tertib di depan pagar Gedung DPRD Kalteng, tetapi situasi berubah saat mereka berusaha menemui anggota dewan. Aksi saling dorong terjadi setelah massa dihalangi oleh aparat keamanan yang berjaga.

    Kericuhan semakin memanas saat massa berhasil merangsek masuk ke halaman gedung DPRD Kalteng untuk menuntut anggota dewan keluar dan menemui mereka. Ketegangan semakin tinggi setelah pintu kaca utama gedung DPRD Kalteng pecah dan hancur akibat didorong oleh peserta aksi.

    Akibat kejadian tersebut, seorang mahasiswa terluka robek di bagian tangan karena terkena serpihan kaca dan segera dilarikan ke rumah sakit.

    Polisi yang mengamankan jalannya aksi langsung mengambil tindakan tegas. Beberapa mahasiswa yang diduga menjadi provokator aksi diamankan karena situasi semakin tidak kondusif.

    Doni, salah satu peserta aksi, dalam orasinya mendesak agar Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR segera dicabut.

    Demonstrasi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI membuat pintu kaca DPRD Kalimantan Tengah pecah – (Beritasatu.com/Andre Faisal Rahman)

    “Kami meminta anggota dewan yang ada di dalam segera keluar sekarang juga, kami menuntut agar UU TNI yang disahkan segera dicabut,” kata Doni yang disambut sorakan dukungan dari peserta aksi, Senin (24/3/2025).

    Doni menambahkan tuntutannya agar pemerintah menjamin keterbukaan informasi kepada publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta menuntut agar TNI yang melakukan pelanggaran hukum diadili di peradilan umum.

    Setelah situasi kembali kondusif, ratusan mahasiswa yang sempat bentrok dengan aparat kepolisian akhirnya diminta masuk ke dalam ruangan untuk menemui perwakilan DPRD Kalteng.

    Wakil Ketua III DPRD Kalteng Jimmy Carter menyatakan, pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR.

    “Tentu apa yang adik-adik mahasiswa suarakan akan kami sampaikan ke DPR RI, kemungkinan setelah selesai cuti bersama Lebaran nanti,” ujarnya di hadapan massa aksi soal penolakan pengesahan Undang-Undang TNI.

  • DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    DPR Acungi Jempol Gebrakan Cetak Sawah Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPR RI mengapresiasi berbagai gebrakan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman yang terus berupaya mewujudkan swasembada beras baik melalui optimasi lahan (oplah) maupun program cetak sawah yang saat ini tersebar di sejumlah provinsi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman mengatakan saat ini berdasarkan catatannya menunjukan progres kerja oplah di Kalimantan Tengah sudah mencapai 63.000 hektare dari total 75.000 hektare lahan yang sudah kontrak.

    Hal ini menunjukan bahwa Kementan dibawah pimpinan Andi Amran Sulaiman secara serius menjalankan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang berupaya untuk cetak sawah. Mudah-mudahan uapnya ini membuahkan hasil yang lebih bagus. Di Kalimantan Tengah, kemarin dari target 75.000 ada sekitar 63.000 yang sudah kontrak,” ujar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran pemerintah di bidang pangan, Senin (24/3/2025).

    Arif mengatakan berbagai upaya ini diharapkan mampu mempercepat capaian swasembada seperti yang diharapkan bersama.

    Dia ingin, bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum tepat bagi Indonesia menancapkan kedaulatan pangan.

    “Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu langkah untuk swasembada yang diharapakan oleh bapak Presiden. Memang di bulan Ramadan ini bisa dimaknai sebagai masa depan kita yang lebih baik,” katanya.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil memastikan bahwa berbagai program kerja menuju Indonesia swasembada terus dikerjakan secara kolektif baik dengan kementerian dan lembaga maupun BUMN yang bergerak di bidang pangan.

  • KPU RI: PSU di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar

    KPU RI: PSU di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Sabtu, 22 Maret 2025 di 4 kabupaten berjalan tertib dan lancar.

    “Pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 24 daerah dilakukan PSU, yaitu 1 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 20 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 3 untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” kata Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Adapun dari 24 daerah tersebut, terdapat 4 daerah yang telah lebih awal dilakukan PSU, yaitu pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, yakni Kabupaten Siak (Provinsi Riau), Bangka Barat (Kepulauan Bangka Belitung), Barito Utara (Kalimantan Tengah) dan Magetan (Jawa Timur).

    Hal ini mengingat Putusan MK memberikan jangka waktu pelaksanaan 30 hari sejak Putusan MK dibacakan, dengan perinciannya sebagai berikut:

    1. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak), PSU 2 TPS dan 1 TPS Khusus Rumah Sakit dalam jangka waktu 30 hari.
    2. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat), PSU 4 TPS dalam jangka waktu 30 hari.
    3. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara), PSU 2 TPS dalam jangka waktu 30 hari.
    4. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan), PSU 4 TPS dalam jangka waktu 30 hari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aksi Tolak UU TNI di Palangka Raya Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Maret 2025

    Aksi Tolak UU TNI di Palangka Raya Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong Regional 24 Maret 2025

    Aksi Tolak UU TNI di Palangka Raya Ricuh, Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Aksi tolak Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (24/3/2025) berlangsung ricuh.
    Massa mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) dan aparat kepolisian yang berjaga di depan Kantor DPRD Kalteng terlihat saling dorong pagar masuk Kantor DPRD Kalteng.
    Massa aksi menuntut agar diizinkan masuk ke halaman kantor untuk menemui perwakilan DPRD Kalteng yang dapat berdialog dengan massa aksi.
    Namun, aparat kepolisian yang berjaga melarang massa aksi untuk masuk, sehingga kejadian saling dorong pagar kantor pun terjadi.
    Koordinator Lapangan Aksi, Doni Miseri menyampaikan tuntutannya di hadapan para aparat keamanan yang berjaga di pintu gerbang Kantor DPRD Kalteng.
    “Kami menuntut agar pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut UU TNI,” kata dia disambut teriakan aksi massa lainnya.


    KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Ratusan mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi pencabutan UU TNI di depan Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (24/3/2025).
    Doni kecewa kepada aparat kepolisian yang melarang mereka menemui perwakilan dewan.
    Dia juga menyampaikan kekesalan massa aksi lantaran setengah jam lebih aksi dijalankan, anggota dewan tak kunjung muncul ke hadapan massa aksi.
    “Percuma saja ada lembaga perwakilan tapi kami tidak terwakili, tolong keluar untuk menemui kami,” pungkasnya.
    Tak hanya di luar gedung, aksi saling dorong juga terjadi di lobi Kantor DPRD Kalteng.
    Setelah diizinkan masuk oleh aparat kepolisian, massa aksi mendesak agar bisa memasuki kantor DPRD Kalteng untuk menemui perwakilan rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu

    Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu

    Pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada PSU di 4 Kabupaten, Sabtu (22/3/2025). Foto: Bawaslu

    Awasi pelaksanaan PSU 4 Kabupaten, begini 7 catatan Bawaslu
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melakukan pengawasan melekat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 TPS di 4 Kabupaten, yakni Siak, Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara, Sabtu (22/3/2025). Tujuannya demi mencegah berulangnya pelanggaran.

    Hasil pengawasan PSU secara umum berjalan lancar. Yaitu ditandai di antaranya pelaksanaan sesuai prosedur, keamanan terjamin, logistik tepat waktu, maupun pemilih akurat.

    Namun, Bawaslu mencatat masih terdapat 7 (tujuh) permasalahan dalam persiapan dan pelaksanaan PSU tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (23/3/2025).

    Pertama,  soal sebuah lokasi TPS di tempat yang sulit dijangkau atau diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, yakni jalan menuju TPS agak curam, terjadi di TPS 1 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Lantas kedua, Bawaslu juga mencatat ada 3 TPS didapati KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada H-1 pemungutan suara ulang, terjadi di 3 TPS di Siak.  Hal ini dikarenakan tidak ada gudang logistik di tingkat PPS.

    Sementara itu catatan ketiga, ada sebuah TPS didapati logistik pemungutan suara ulang tidak tepat, yakni kelebihan 1 (satu) surat suara, terjadi di TPS 1 Melayu, Barito Utara; dan 1 (satu) lembar model C Plano robek di bagian bawah, terjadi di TPS 3 Jayapura, Siak; serta kelebihan 1 (satu) surat suara karena lengket dan menempel sehingga pemilih menyerahkan surat suara tersebut kepada KPPS, terjadi di TPS 3 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Keempat dalam catatan Bawaslu, ada sebuah TPS yang didapati pemilih yang tidak dapat menunjukan KTP el/Biodata penduduk/Dokumen kependudukan lainnya, terjadi di TPS 902, Siak.

    Kemudian catatan kelima adalah soal sebuah TPS yang didapati pemungutan suara tidak dibuka pada pukul 07.00 tepat, dikarenakan saksi terlambat ke TPS, terjadi di TPS 3 Buantan Besar, Siak.

    Yang ketujuh dalam catatan Bawaslu ada 4 TPS didapati papan pengumuman yang berisi daftar pemilih dan daftar pasangan calon tidak ditutupi plastik pada saat hujan, terjadi pada semua TPS di Bangka Barat.

    Hal ini berdampak pada informasi tentang pemilih dan pasangan calon tidak terlihat akibat terkena air hujan. Selain itu ada sebuah TPS didapati DPK tidak dipasang di papan pengumuman sekitar TPS, terjadi di TPS 1 Sinarmanik, Bangka Barat.

    Terhadap permasalahan persiapan dan pemungutan suara, jajaran pengawas Pemilihan menyampaikan saran kepada KPPS yaitu

    Agar dibuatkan akses khusus disabilitas di pintu masuk. KPPS menindaklanjutinya dengan melakukan pendampingan kepada pemilih lanjut usia menuju lokasi TPS
    Pendistribusian logistik dilaksanakan tepat waktu sebelum pukul 07.00 sudah tiba di TPS. KPPS menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan PTPS, dan logistik tiba di TPS pukul 06.50 WIB
    Plano rusak dan kelebihan surat suara yang dinyatakan surat suara rusak dicatat ke dalam kejadian khusus.
    KPPS tidak memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak dapat menunjukan KTP el/Biodata penduduk/Dokumen kependudukan lainnya
    Segera memulai pemungutan suara apabila saksi tidak datang setelah 30 menit sejak TPS dibuka
    KPPS memindahkan papan pengumuman atau menggunakan plastik. Tindaklanjutnya, di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 ditutupi plastik, sementara di TPS 1 papan pemumumannya digeser, namun karena hujan lebat dan TPS sempit serta partisipasi pemilih menumpuk di TPS, hal tersebut tidak dapat diantisipasi lagi
    Salinan DPK di-print dan ditempel di papan pengumuman dan sudah ditindaklanjuti. Terhadap saran perbaikan yang berkaitan dengan masalah prosedur telah ditindaklanjuti KPPS dan PPS dan diselesaikan sesuai tingkatan.

    Seperti diketahui PSU gelombang I sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dilaksanakan di total 13 TPS. Terbanyak di Magetan dan Bangka Barat masing-masing 4 TPS, disusul Siak 3 TPS, dan Barito Utara 2 TPS. Terkait penggunaan hak pilih, Bawaslu mencatat persentase pemilih di TPS cukup tinggi (70-95%).

    Secara umum tingkat partisipasi pemilih ini meningkat dibandingkan pada 27 November 2024, kecuali penurunan di 2 TPS, yakni TPS 01 dan TPS 04 Kinandang, Magetan awalnya 98 dan 99 persen menjadi 88 dan 86 persen.

    Bawaslu juga mencatat KPPS lebih intensif dan proaktif dalam pelayanan pemilih. Misalnya, di TPS 902 RSUD Tengku Rafian (Siak), KPPS diawasi PTPS “jemput bola” melayani 4 pemilih yang sakit di ruangan perawatan. Begitu juga di TPS 02 Sinarmanik (Bangka Barat), KPPS gelar TPS keliling bagi tiga pemilih yang sakit di rumah.

    Selain itu, di TPS 02 Sinarmanik (Bangka Barat), terhadap pemilih yang hanya menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di TPS, KPPS berkoordinasi dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sedang bertugas di kantor Desa Sinarmanik untuk melakukan perekaman KTP elektronik sehingga pemilih tersebut memenuhi syarat dan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Cuaca Indonesia: BMKG Prediksi Hujan-Petir Hantam Sebagian Kota Besar

    Cuaca Indonesia: BMKG Prediksi Hujan-Petir Hantam Sebagian Kota Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Indonesia akan terjadi hujan disertai petir bakal mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Minggu (23/3/2025), sehingga masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi dampaknya.

    Prakirawati BMKG, Rira Damanik, dalam siaran daring yang diikuti dari Jakarta, menyampaikan bahwa diperkirakan hujan dengan intensitas ringan (curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam) akan melanda kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Pontianak, Denpasar, Mataram, Kupang, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Untuk Kota Padang, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang (kurang dari 5,0 mm per jam) kemungkinan besar akan terjadi. Sementara itu, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, dan Nabire diperkirakan akan menerima hujan yang disertai petir.

    Di sisi lain, kota-kota seperti Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Manado, Gorontalo, dan Ambon akan mengalami kondisi berawan dan/atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat celsius.

    Rira Damanik menjelaskan tentang cuaca Indonesia ini bahwa pola hujan yang hampir merata ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang kompleks. BMKG mendeteksi adanya bibit Siklon Tropis 91S di Samudera Hindia barat daya Lampung serta bibit Siklon Tropis 92S di wilayah Samudera Hindia selatan antara Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. 

    Selain itu, sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Bengkulu, perlambatan angin dari Aceh ke Laut Sulawesi, serta pertemuan angin di Laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, Laut Sulawesi, Laut China Selatan, hingga Perairan utara Papua dan Halmahera Selatan turut memengaruhi kondisi ini.

    BMKG menilai bahwa kondisi atmosfer tersebut dapat mendorong pertumbuhan awan hujan serta menimbulkan gelombang laut tinggi di sepanjang wilayah yang terdampak. Selain itu, BMKG juga mengantisipasi potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Terkait cuaca di Indonesia ini, masyarakat, terutama pelaku pelayaran dan nelayan, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan kecepatan angin yang mencapai lebih dari 25 knots di wilayah Samudera Hindia selatan antara Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur, yang berpotensi menghasilkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter.

  • Hasil PSU Pilkada Barito Utara: Agi-Saja Menang Atas Gogo-Helo

    Hasil PSU Pilkada Barito Utara: Agi-Saja Menang Atas Gogo-Helo

    Muara Teweh, Beritasatu.com – Pasangan nomor urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) menang dalam pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah yang digelar pada dua TPS, Sabtu (22/3/2025).

    Hal itu berdasarkan perhitungan suara PSU Pilkada Barito Utara 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

    Di TPS 01 Melayu, jumlah suara yang masuk sebanyak 515 suara. Pasangan calon nomor urut 01 Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Gogo Helo) memperoleh 185 suara, sedangkan paslon 02 Agi-Saja memperoleh 326 suara. Terdapat empat suara tidak sah dalam proses perhitungan di TPS itu.

    Sementara itu, di TPS 04 Desa Malawaken, total suara yang masuk sebanyak 507 suara. Pasangan Gogo Helo meraih 236 suara, sedangkan pasangan Agi-Saja kembali unggul dengan 265 suara. Di TPS ini terdapat enam suara tidak sah.

    Dengan hasil ini, pasangan Agi-Saja menunjukkan dominasi suara di kedua TPS dalam PSU Pilkada Barito Utara 2024. Hasil ini sekaligus menjadi penentu siapa yang akan memimpin Barito Utara selama 5 tahun ke depan.

    Meskipun persaingan berlangsung ketat, diharapkan seluruh masyarakat Barito Utara dapat menerima hasil PSU ini dengan lapang dada dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah masing-masing.

    Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga terus memantau situasi untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif pasca-PSU.

    “Semoga hasil dari proses demokrasi ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi Barito Utara ke depan,” kata Arief Hidayat, warga Muara Teweh menyikapi hasil PSU Pilkada Barito Utara, seperti dikutip dari Antara.

  • Hasil PSU Pilkada Barito Utara  pasangan Agi-Saja unggul di dua TPS

    Hasil PSU Pilkada Barito Utara pasangan Agi-Saja unggul di dua TPS

    Muara Teweh (ANTARA) – Hasil perhitungan suara dalam pemilihan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, pasangan nomor urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) unggul.

    Perhitungan suara PSU Pilkada 2024 berlangsung di TPS 01 Kelurahan Melayu (Kecamatan Teweh Tengah) dan TPS 04 Desa Malawaken (Kecamatan Teweh Baru), Sabtu.

    Di TPS 01 Melayu total suara yang masuk sebanyak 515 suara. Pasangan calon nomor urut 01 Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Gogo Helo) memperoleh 185 suara, sedangkan paslon 02 Agi-Saja memperoleh 326 suara. Terdapat empat suara tidak sah dalam proses perhitungan di TPS itu.

    Sementara itu, di TPS 04 Desa Malawaken total suara yang masuk sebanyak 507 suara. Pasangan Gogo Helo meraih 236 suara, sedangkan pasangan Agi-Saja kembali unggul dengan 265 suara. Di TPS ini terdapat enam suara tidak sah.

    Dengan hasil ini, pasangan Agi-Saja menunjukkan dominasi suara di kedua TPS dalam PSU kali ini. Hasil ini sekaligus menjadi penentu siapa yang akan memimpin Barito Utara selama 5 tahun ke depan.

    Meskipun persaingan berlangsung ketat, diharapkan seluruh masyarakat Barito Utara dapat menerima hasil PSU ini dengan lapang dada dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah masing-masing.

    Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga terus memantau situasi untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif pasca-PSU.

    “Semoga hasil dari proses demokrasi ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi Barito Utara ke depan,” kata Arief Hidayat, warga Muara Teweh.

    Pewarta: Kasriadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025