Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • KPU RI minta paslon yang kalah legawa terima hasil PSU

    KPU RI minta paslon yang kalah legawa terima hasil PSU

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU RI minta paslon yang kalah legawa terima hasil PSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) meminta pasangan calon (paslon) maupun pihak yang kalah dalam pemungutan suara ulang (PSU) pilkada agar menerima hasilnya dengan legowo.

    “Saya harap semua pasangan calon bisa legawa, serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan suara menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” kata Anggota KPU RI, Iffa Rosita, usai monitor pleno rekapitulasi suara PSU tingkat Kabupaten Serang di Serang, Kamis.

    Iffa juga meminta penyelenggara ad hoc di Kabupaten Serang, untuk berhati-hati dalam melaksanakan pleno rekapitulasi perolehan hasil suara PSU, karena dari 11 daerah yang telah melaksanakan PSU setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebanyak tujuh daerah kembali mengajukan gugatan.

    “Kita harus hati-hati karena dari 11 daerah yang sudah melaksanakan keputusan MK dan menggelar PSU, sudah tujuh yang kembali menggugat ke MK. Serang jangan sampai ikut-ikutan,” katanya.

    Pihaknya juga mengaku bahwa, KPU RI terus mengingatkan seluruh jajaran di daerah agar senantiasa menjaga integritas dan netralitas selama pelaksanaan PSU.

    Karena hal tersebut, Menurutnya, penting agar hasil pemilihan tidak kembali menjadi sengketa yang dapat diajukan ke MK.

    “Harus ada tindakan preventif agar situasi serupa tidak terulang di kemudian hari, dan pentingnya untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik, dan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” ujarnya.

    Sementara itu, tujuh daerah yang kembali mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada ke MK yakni Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Barito Utara, Buru, Pulau Taliabu, Kepulauan Talaud dan Banggai.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan Komisi II DPR Minta MK Lebih Tegas Agar Tak Ada PSU Lagi Nasional 24 April 2025

    Pimpinan Komisi II DPR Minta MK Lebih Tegas Agar Tak Ada PSU Lagi Nasional 24 April 2025

    Pimpinan Komisi II DPR Minta MK Lebih Tegas Agar Tak Ada PSU Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II DPR RI
    Zulfikar Arse
    berharap
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) dapat lebih tegas menyikapi gugatan PSU (
    Pemungutan Suara Ulang
    ) supaya tak ada lagi PSU.
    “Kalau memang mengajukan lagi gugatan, mudah-mudahan MK lebih tegas lah, supaya tidak ada PSU lagi. Karena dalam konteks ini kita lebih membutuhkan kepastian pemerintahan daerah itu bekerja dengan hadirnya kepala daerah baru yang definitif,” ujar Zulfikar saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (24/4/2025).
    Menurutnya, PSU yang berulang kali justru dapat mengganggu periodisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan stabilitas pemerintahan daerah.
    Zulfikar menilai, keputusan MK terkait PSU sejatinya dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar pelaksanaan tahapan pilkada ke depan bisa lebih bersih dan bebas dari kesalahan. “Kalau kita mau ambil hikmahnya, PSU ini mengajarkan kepada kita agar kita dalam melaksanakan semua tahapan pilkada itu semakin bersih, semakin tidak ada kecacatan dan kesalahan sama sekali,” tuturnya.
    Zulfikar menambahkan, jika memang terdapat pelanggaran dalam proses pilkada, maka sebaiknya diselesaikan sesuai jalur hukum yang berlaku.
    Namun, dia menekankan, semua pihak yang ikut dalam kontestasi juga harus legawa menerima hasilnya. “Ya kalau kalah ya sudah, terima aja. Yang menang juga sudah, segera diproses, segera dilantik, menjalankan janji-janji kampanyenya, sejahterakan masyarakat, memajukan daerah,” kata dia.
    Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan pentingnya menjaga periodisasi kepala daerah tetap lima tahun meski terjadi PSU.
    Sebab, hal ini penting agar jadwal pilkada ke depan bisa kembali ditata dengan baik. “Justru itu, mudah-mudahan PSU ini sudah selesai di satu kali PSU ini aja, lalu periodisasinya sama, semua masih 5 tahun, dalam waktu 5 tahun. Hanya yang berbeda hari, tanggal, dan bulannya saja,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang sengketa hasil PSU dan rekapitulasi suara ulang
    Pilkada 2024
    pada Jumat (25/4) besok.
    Kepala Biro Humas dan Protokol MK Mohamad Faiz menyebutkan, terdapat tujuh perkara yang akan disidangkan serentak mulai pukul 08.00 WIB dengan mekanisme panel.
    Adapun tujuh daerah yang hasil PSU-nya digugat kembali ke MK antara lain Kabupaten Siak, Barito Utara, Pulau Taliabu, Buru, Banggai, Kepulauan Talaud, dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Stok DKI Jakarta, Food Station Panen Bersama di Kediri

    Pastikan Stok DKI Jakarta, Food Station Panen Bersama di Kediri

    JAKARTA – Dalam rangka mengamankan pasokan beras untuk warga Jakarta dan sekitarnya,  PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) selaku BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan tugasnya tersebut.

    Terkait tugas tersebut, Food Station aktif untuk melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah Produsen, salah satunya dengan pelaku usaha pertanian di Provinsi Jawa Timur Rabu, 23 April.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) Karyawan Gunarso dalam keterangan resminya.

    Dikatakan Gunarso, acara panen bersama pagi ini merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk senantiasa menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi kami yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Daerah Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Menurut dia, pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Kedepannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani,” jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1000 Petani.

    “Prinsipnya dalam kerja sama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktifitasnya juga meningkat. Pada kesempatan pagi ini Food Station juga memberikan bantuan dalam bentuk benih padi sebanyak 500 kg sehingga dapat mengurangi beban petani untuk melakukan penanaman,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri, sehingga, produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya,” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. 14 provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

  • Program Cetak Sawah, Ditjen PSP Tinjau Tanam Perdana Padi di Kapuas

    Program Cetak Sawah, Ditjen PSP Tinjau Tanam Perdana Padi di Kapuas

    Kapuas, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) menegaskan komitmen untuk menyukseskan Program Cetak Sawah yang digulirkan pemerintah.

    Keseriusan ini ditunjukkan Dirjen PSP Andi Nur Alam Syah yang meninjau kegiatan penanaman perdana padi pada lahan cetak sawah di Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025). 

    Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan program strategis dalam rangka mendukung upaya swasembada pangan nasional. 

    Proses cetak sawah ini juga akan dilakukan secara bertahap dan langsung dilanjutkan dengan pengolahan tanah serta penanaman saat konstruksi lahan dinyatakan siap. Tujuannya untuk menghemat waktu dan memastikan lahan cepat produktif.

    Selain itu, program cetak sawah ini tidak hanya memperluas lahan sawah dan areal tanam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, untuk memberdayakan petani lokal, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. 
     

  • Kementan tanam perdana di lahan cetak sawah 100 ha di Kapuas Murung

    Kementan tanam perdana di lahan cetak sawah 100 ha di Kapuas Murung

    ANTARA – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) memulai kegiatan tanam perdana di lahan cetak sawah seluas 100 hektare, di Desa Karya Bersama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Kamis (24/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis nasional dalam rangka mendukung upaya swasembada pangan. (Redianto Tumon Sp/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jurus Jakarta Jaga Pasokan Beras Tetap Aman

    Jakarta –

    BUMD Pangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) menjalankan sejumlah strategi untuk mengamankan pasokan beras di Jakarta dan sekitarnya. Hal itu di antaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

    Kerja sama itu seperti dengan para pelaku usaha dan BUMD, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah produsen. Hal ini seperti kegiatan yang berlangsung di Kediri, Jawa Timur.

    “Pagi ini dengan Gapoktan setempat kami melaksanakan kegiatan Panen Bersama di lahan seluas 1,2 hektar di persawahan Desa Mekikis Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri, Jawa Timur,” ujar Direktur Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

    Gunarso mengatakan acara panen bersama merupakan tindak lanjut dari Kerja Sama Antar Daerah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Kediri. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Food Station untuk terus menjaga stabilitas pasokan dalam rangka menjaga ketahan pangan Jakarta.

    Sebagai tahap awal realisasi komitmen kerja sama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi yang berada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

    Pihaknya melakukan kerjasama dengan Pemkab Kediri, karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur.

    “Kami tahu, bahwa Kediri adalah penghasil beras dan padi di Jawa timur. Ke depannya, kami akan melakukan pembinaan pada para petani di Kabupaten Kediri untuk bisa meningkatkan hasil panennya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan Petani. jelasnya.

    Lebih lanjut lagi komitmen kerja sama ini nantinya akan dikembangkan di lahan seluas 500 Ha yang melibatkan 23 Gapoktan dengan memberdayakan petani sejumlah 1.000 petani.

    “Prinsipnya dalam kerjasama ini pihaknya bekerjasama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang penanamannya akan dilakukan pada musim tanam ke-2, selain membeli hasil panennya Food Station juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pendampingan dalam proses tanamnya sehingga produktivitasnya juga meningkat,” ungkapnya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan bahwa di Desa Mekikis selama ini memang menjadi sentra padi di Kabupaten Kediri sehingga produksi padi di Purwoasri selalu tinggi. Apalagi Pemkab Kediri saat ini bekerjasma dengan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station untuk menyerap produksi panen padi di wilayah Kabupaten Kediri.

    Bersamaan dengan acara panen bersama ini, Kabupaten Kediri, pada hari ini juga memberangkatkan 20 ton beras pecah kulit yang telah dibeli oleh PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) sesuai dengan harga pembelian ditingkat petani yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Saya berharap serapan panen padi di wilayah Kabupaten Kediri dapat terus meningkat lalu seiring dengan itu para petani juga bisa terus meningkatkan kualitas tanam padinya” tandasnya.

    Sebagai informasi acara panen bersama dengan Food Station ini merupakan bagian dalam gerakan menanam dan memanen padi serentak di 14 Provinsi dan 157 kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Empat belas provinsi yang terlibat yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, NTB dan Sulsel.

    (acd/acd)

  • Harga Emas Selangit, Ini 6 Tempat Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

    Harga Emas Selangit, Ini 6 Tempat Penghasil Emas Terbesar di Indonesia

    Jakarta –

    Harga emas sempat naik hingga Rp 2 jutaan per gramnya. Kondisi ini terjadi untuk logam mulia keluaran Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian.

    Indonesia termasuk negara yang memiliki cadangan emas yang besar. Paling terkenal adalah Freeport yang berada di Papua. Setidaknya, ada enam daerah yang paling dikenal menjadi sumbernya emas di Indonesia. Ini dia di antaranya dilansir Agincourt Resources seperti dilihat Kamis (24/4/2025).

    1. Kabupaten Mimika

    Mimika terletak di Provinsi Papua Bagian Tengah. Kabupaten ini berada di Distrik Tembagapura yang merupakan lokasi Tambang Emas Grasberg yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia.

    Dengan perkiraan cadangan emas sebesar 106,2 juta ons, tambang emas ini dapat menghasilkan sekitar 240 kg emas murni setiap harinya. Dalam satu dekade terakhir, produksi emas Grasberg mencapai produksi tertingginya pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,7 juta ons. Angka tersebut meningkat sebesar 68,75% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Namun, pada tahun 2019 dan 2020, produksinya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pengelolaan tambang dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.

    Saat tambang bawah tanah beroperasi dengan kapasitas penuh pada tahun 2021, produksi emas meningkat menjadi 1,3 juta ton dan terus mencatat peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, produksi emas Grasberg ditargetkan mencapai 1,8 juta ons.

    2. Banyuwangi

    Berada di Jawa Timur, ada gunung emas di Banyuwangi. Tepatnya berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, dan dikenal dengan nama Tumpang Pitu atau biasa disebut dengan Tambang Emas Tujuh Bukit.

    Aktivitas penambangan emas di Tambang Emas Tujuh Bukit dimulai sejak Desember 2016 di atas lahan seluas 4.998 hektare. Cadangan emas di tambang terbuka Tujuh Bukit sebanyak 702.000 ons, sedangkan untuk tambang bawah tanah terdapat sekitar 28 juta ons emas dengan estimasi masa penambangan hingga 40 tahun. Pada tahun 2022, Tujuh Bukit diperkirakan memproduksi emas sebanyak 124.000 ons.

    3. Halmahera

    Ada harta karun emas di Gosowong yang berlokasi di Kabupaten Utara Halmahera, Maluku Utara. Gosowong ditemukan dari eksplorasi greenfield di Pulau Halmahera, dengan total estimasi cadangan menurut dokumen Studi Kelayakan 2021 yang telah diupdate sebesar 860 ribu ons atau setara dengan 26,9 ton emas.

    Tambang Emas Gosowong mulai memproduksi emas pertamanya pada bulan Juli 1999. Saat ini penambangan terbuka di Gosowong telah berakhir.

    4. Pujon

    Pujon merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Pujon sangat terkenal sebagai tempat tinggal masyarakat penambang emas, sehingga Desa Pujon kerap dijuluki sebagai Desa Emas. Hampir 99% masyarakat Pujon menambang emas dan menjadi mata pencaharian utama mereka.

    Cadangan emas di wilayah Pujon diperkirakan mencapai 40 juta ton, namun aktivitas penambangan masih dilakukan dengan cara-cara sederhana oleh masyarakat setempat.

    Setelah menemukan lokasi yang diduga mengandung emas, para penambang emas akan menggali tanah hingga menembus pasir. Setelah itu, dilakukan penyedotan tanah menggunakan mesin penyedot khusus yang dihubungkan dengan mesin lain yang dirancang untuk menyaring pasir dengan air. Di bagian saringan inilah bijih emas akan dipisahkan. Jika beruntung, dalam sekali kerja, seorang penambang bisa mendapatkan 1-2 ons bijih emas.

    5. Sumbawa

    Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dikenal memiliki tambang emas bernama Batu Hijau, tepatnya di Kecamatan Jereweh dan Sekongkang, Kabupaten Sumba. Tambang ini mulai beroperasi pada tahun 2000 dengan luas area mencapai 25.000 hektare.

    Batu Hijau terindikasi memiliki cadangan emas sebesar 9.190 juta ons. Sejak pertama kali beroperasi hingga saat ini, Batu Hijau telah memproduksi sekitar 8,7 juta ons emas. Pada tahun 2020, Batu Hijau mencapai level produksi tertingginya, yakni sebesar 4,12 juta ons emas.

    6. Sumatra

    Pulau Sumatra khususnya di Sumatra Utara terdapat tambang emas dengan luas total 130.252 hektar atau 1.303 km² dan luas wilayah operasinya 509 hektar per Januari 2022. Dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR), hingga Juni 2022, sumber daya mineralnya sebesar 6,5 juta ons emas dan 64 juta ons perak.

    PTAR telah melaksanakan program eksplorasi lanjutan dan hingga Juni 2023, PTAR memiliki total sumber daya sebesar 7,5 juta ons emas dan 72 juta ons perak serta cadangan bijih sebesar 4,5 juta ons emas dan 39 juta ons perak.

    (ask/fay)

  • KPK Pastikan Usut Debitur ‘Nakal’ LPEI yang Rugikan Negara Rp11,7 Triliun

    KPK Pastikan Usut Debitur ‘Nakal’ LPEI yang Rugikan Negara Rp11,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memeriksa debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga total Rp11,7 triliun.

    Sampai dengan saat ini, KPK baru melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka yang merupakan pihak dari PT Petro Energy (PE), salah satu dari total 11 perusahaan debitur LPEI yang terindikasi fraud. Sebanyak 11 debitur itu diduga memicu kerugian negara triliunan rupiah.

    Kemarin, Selasa (22/4/2025), penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi di antaranya mantan petinggi LPEI yaitu bekas Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega dan bekas Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan. Keduanya diperiksa soal pemberian kredit ekspor ke PT SMJL. 

    “Keduanya hadir, didalami terkait dengan proses persetujuan pembiayaan kepada PT SMJL,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (23/4/2025). 

    Berdasarkan keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi di LPEI melibatkan lebih dari satu perusahaan yang menerima fasilitas pembiayaan dari negara. 

    Tidak hanya memeriksa pihak debitur yang bermasalah, lanjut Tessa, lembaga antirasuah juga memeriksa para pegawai hingga petinggi LPEI yang ikut mengetahui maupun memberikan persetujuan pembiayaan kepada para perusahaan tersebut. 

    “Nanti tentunya sudah atau yang akan datang dimintakan keterangan perusahaan-perusahaan lain yang berkenaan atau terlibat dengan LPEI itu pasti akan dilakukan pemanggilan,” ujarnya. 

    Adapun berkaitan dengan PT SMJL, berdasarkan catatan Bisnis, KPK sudah pernah memeriksa sejumlah saksi terkait. Pada 20 Januari 2025, penyidik telah memeriksa pemilik PT Bara Jaya Utama (BJU Group) sekaligus Komisaris Utama PT SMJL, Hendarto, mantan Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI Kukuh Wirawan dan mantan Sekretaris Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi Mutiara Permata Hati.

    Pada pemeriksaan tersebut, KPK mendalami soal penerimaan dan pemberian uang terkait dengan pengajuan kredit LPEI. Penyidik juga mendalami soal fasilitas-fasilitas yang diterima direktur LPEI sesuai dengan aturan. 

    Sementara itu, beberapa bulan sebelumnya pada 15 November 2024, penyidik telah memeriksa pegawai PT SMJL, Iman Suyitno, dan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangkaraya, Bangkit. 

    Dari pemeriksaan itu, penyidik mendalami soal operasional dan keadaan PT SMJL yang sudah dinyatakan pailit. 

    Di sisi lain, penyidik turut mendalami aset-aset yang diduga dimiliki oleh tersangka kasus LPEI berinisial H, di Kalimantan Tengah.

    Adapun, dari total 11 debitur bermasalah yang diduga merugikan keuangan negara Rp11,7 triliun, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang dari PT Petro Energy (PE) adalah pemilik perusahaan yakni Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada klaster kasus PT PE, perusahaan itu disebut menerima kredit ekspor senilai US$18 juta pada termin pertama, dan dilanjutkan untuk termin kedua sebesar Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers beberapa waktu lalu. 

  • Pemkot Palangka Raya Genjot PAD dari Pajak Galian C

    Pemkot Palangka Raya Genjot PAD dari Pajak Galian C

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pajak dari sektor galian C atau usaha mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

    Langkah ini diambil sebagai respons atas dampak efisiensi anggaran yang memengaruhi pembiayaan pembangunan di Kota Palangka Raya.

    Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Palangka Raya Andrew Vincent Pasaribu menjelaskan, potensi penerimaan dari sektor pajak galian C cukup besar, dengan tarif pajak mencapai 20 persen.

    “Saat ini semua daerah di Indonesia mengalami efisiensi anggaran, jadi untuk menutupi kekurangan itu perlu adanya peningkatan PAD,” kata Andrew Vincent, Rabu (23/4/2025).

    Ia menambahkan, pendataan terhadap pelaku usaha di sektor galian C akan dilakukan secara rutin guna memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.

    “Kegiatan pendataan ini akan dilakukan secara berkala, tidak hanya untuk galian C, tetapi juga mencakup objek pajak lainnya seperti pajak restoran, hotel, dan jasa hiburan,” katanya.

    Upaya ini disambut positif oleh pelaku usaha, salah satunya Muhdani, pemilik lahan galian C di Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya.

    “Saya sangat mendukung adanya pajak galian C karena usaha saya legal, dan pajak ini penting agar pembangunan di Palangka Raya terus berjalan,” ujar Muhdani.

    Berdasarkan data BPPRD Palangka Raya tahun 2024, penerimaan PAD dari sektor MBLB mencapai lebih dari Rp 5,7 miliar atau 26,21 persen dari target Rp 58 miliar yang berasal dari 13 sektor pajak.

    Pajak yang dibayarkan ini, termasuk pajak di sektor galian C,  nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui program pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan jalan.

  • Pemkot Palangka Raya lakukan pendataan galian C untuk tingkatkan PAD

    Pemkot Palangka Raya lakukan pendataan galian C untuk tingkatkan PAD

    ANTARA – Tim gabungan pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan penertiban dan pendataan terhadap wajib pajak sektor Galian C (batuan atau mineral bukan logam) di Kelurahan Tangkiling dan Sabaru pada Rabu (23/4) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari 12 lokasi tambang galian C yang didata dan ditertibkan, didapati seluruhnya belum memenuhi kewajiban pajak. (Redianto Tumon Sp/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)