Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Job Fair di Palangka Raya Tawarkan Ratusan Lowongan Kerja

    Job Fair di Palangka Raya Tawarkan Ratusan Lowongan Kerja

    Foto Bisnis

    ANTARA FOTO/Auliya Rahman – detikFinance

    Senin, 28 Apr 2025 12:31 WIB

    Palangka Raya – Ratusan pencari kerja antusias ikuti Job Fair di SMKN 4 Palangka Raya. Sebanyak 650 lowongan kerja dibuka oleh 15 perusahaan yang berpartisipasi.

  • Gubernur Kalteng Tinjau Banjir Barito Selatan, Salurkan 3.000 Paket Sembako

    Gubernur Kalteng Tinjau Banjir Barito Selatan, Salurkan 3.000 Paket Sembako

    Jakarta –

    Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran meninjau beberapa titik lokasi yang terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan, Minggu (27/4). Orang nomor satu di Kalteng itu mendatangi Desa Pararapak untuk melihat jalan rusak akibat banjir yang melanda daerah tersebut.

    Di kesempatan lain, ia mengatakan Pemprov Kalteng akan selalu siaga dalam menghadapi bencana banjir yang melanda wilayah Kalteng, khususnya wilayah Barito.

    “Kami telah mengirimkan bantuan sembako dan juga relawan, mulai dari tim dapur umum, tenaga medis dan juga psikolog. Diharapkan dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir,” ujar Agustiar dalam keterangan tertulis, Minggu (27/4/2025).

    Diketahui, berdasarkan data Pusdalobs PB Prov Kalteng per 26 April 2025, ketinggian air di Desa Pararapak mencapai 50 cm. Hal itu menyebabkan kerusakan struktur jalan yang cukup parah, seperti lubang dan retak.

    Selanjutnya, Agustiar menyambangi Desa Talio untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan menyerahkan bantuan 60 paket sembako secara simbolis. Berdasarkan data Pusdalobs PB Prov Kalteng per 26 April 2025, ketinggian air di daerah tersebut mencapai 94 cm, dengan jumlah terdampak 565 Kepala Keluarga dan 1.784 Jiwa.

    Selain meninjau lokasi banjir, Agustiar didampingi Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran juga meninjau Dapur Umum Penanganan Banjir, yang berada di Iring Witu. Pada kesempatan itu, Gubernur menyumbangkan sejumlah uang pribadinya untuk menambah stok bahan pangan yang ada di Dapur Umum tersebut.

    “Dengan adanya RTH, diharapkan bencana banjir ini bisa diatasi,” tukasnya.

    Sebagai informasi, Pemprov Kalteng telah menyalurkan bantuan sebanyak 3.000 paket sembako yang berisikan beras 5 liter, minyak goreng 2 liter dan gula pasir 1 kg kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan. Pemprov Kalteng juga membuka layanan trauma healing untuk perempuan dan anak di Posko, menyediakan perahu evakuasi dan personel di Posko, serta layanan kesehatan pasca banjir.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tinjau Banjir Barito, Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan dan Dorong RTH Regional 27 April 2025

    Tinjau Banjir Barito, Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan dan Dorong RTH Regional 27 April 2025

    Tinjau Banjir Barito, Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan dan Dorong RTH
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau sejumlah lokasi terdampak
    banjir
    di Kabupaten Barito Selatan, Minggu (27/4/2025). Salah satunya adalah Desa Pararapak yang mengalami kerusakan jalan akibat banjir.
    Agustiar mengatakan,
    Pemprov Kalteng
    selalu siaga dalam menghadapi bencana banjir, termasuk di wilayah Barito.
    “Kami telah mengirimkan bantuan sembako dan juga relawan, mulai dari tim dapur umum, tenaga medis, dan juga psikolog. Diharapkan, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir,” ujar Agustiar dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (27/5/2025).
    Ia pun meminta bupati dan wali kota setempat untuk bergotong royong membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah masing-masing. 
    “Dengan adanya RTH, diharapkan bencana banjir ini bisa diatasi,” kata Agustiar. 
    Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalobs) PB Provinsi Kalteng per Sabtu (26/4/2025), ketinggian air di Desa Pararapak mencapai 50 cm. Kondisi ini menyebabkan kerusakan struktur jalan yang cukup parah, seperti lubang dan retak. 
    Gubernur Kalteng
    melanjutkan kunjungan ke Desa Talio guna meninjau kondisi banjir. Ketinggian air di desa tersebut tercatat 94 cm, dengan 565 kepala keluarga dan 1.784 jiwa terdampak.
    Pada kesempatan itu, ia juga menyerahkan bantuan 60 paket sembako secara simbolis.
    Selain meninjau lokasi banjir, Agustiar bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran juga meninjau dapur umum penanganan banjir di Iring Witu.
    Gubernur Kalteng pun menyumbangkan uang pribadinya untuk menambah stok bahan pangan di dapur umum.
    Sebagai informasi, Pemprov Kalteng telah menyalurkan 3.000 paket sembako, masing-masing berisi beras 5 liter, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram, untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan.
    Pemprov Kalteng juga membuka layanan konseling trauma untuk perempuan dan anak di posko, serta menyediakan perahu evakuasi, personel, dan layanan kesehatan pascabanjir. 
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Agustiar Sabran Tinjau Beberapa Titik Lokasi Banjir di Kabupaten Barito Selatan – Halaman all

    Gubernur Agustiar Sabran Tinjau Beberapa Titik Lokasi Banjir di Kabupaten Barito Selatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Kalteng Agustiar Sabran meninjau beberapa titik lokasi yang terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan, Minggu (27/4/2025). 

    Ia mendatangi Desa Pararapak untuk melihat jalan rusak akibat banjir yang melanda daerah tersebut. Berdasarkan data Pusdalobs PB Prov Kalteng per 26 April 2025, ketinggian air di Desa Pararapak mencapai 50 cm. Hal itu menyebabkan kerusakan struktur jalan yang cukup parah, seperti lubang dan retak. 

    Selanjutnya, Agustiar menyambangi Desa Talio untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan menyerahkan bantuan 60 paket sembako secara simbolis. Berdasarkan data Pusdalobs PB Prov Kalteng per 26 April 2025, ketinggian air di daerah tersebut mencapai 94 cm, dengan jumlah terdampak 565 Kepala Keluarga dan 1784 Jiwa. 

    Selain meninjau lokasi banjir, Agustiar didampingi Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran juga meninjau Dapur Umum Penanganan Banjir, yang berada di Iring Witu. Pada kesempatan itu, Gubernur menyumbangkan sejumlah uang pribadinya untuk menambah stok bahan pangan yang ada di Dapur Umum tersebut. 

    Di kesempatan lain, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan Pemprov Kalteng akan selalu siaga dalam menghadapi bencana banjir yang melanda wilayah Kalteng, khususnya wilayah Barito.

    “Kami telah mengirimkan bantuan sembako dan juga relawan, mulai dari tim dapur umum, tenaga medis dan juga psikolog. Diharapkan dengan adanya bantuan itu, bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir,” ujarnya. 

    Ia pun meminta para Bupati/Wali Kota agar saling bahu membahu dan gotong royong membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah masing-masing. “Dengan adanya RTH, diharapkan bencana banjir ini bisa diatasi,” tukasnya. 

    Sebagai informasi, Pemprov Kalteng telah menyalurkan bantuan sebanyak 3000 paket sembako yang berisikan beras 5 liter, minyak goreng 2 liter dan gula pasir 1 kg kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Barito Selatan. Pemprov Kalteng juga membuka layanan trauma healing untuk perempuan dan anak di posko, menyediakan perahu evakuasi dan personel di Posko, serta layanan kesehatan pasca banjir. 

    Turut hadir pada kegiatan tersebut, unsur Forkopimda, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalteng, Plt Sekretaris Daerah Leonard S Ampung, para Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Prov Kalteng, relawan, tenaga medis, dan psikolog. Hadir pula Bupati Barito Selatan, unsur Forkopimda Kabupaten Barito Selatan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

  • Gaji 2 Digit Masih Boleh Ambil Rumah Subsidi, Ini Aturan dan Harga Terbarunya

    Gaji 2 Digit Masih Boleh Ambil Rumah Subsidi, Ini Aturan dan Harga Terbarunya

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik datang bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang ingin memiliki rumah sendiri. Pemerintah resmi memperluas akses pembelian rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meskipun penghasilan mencapai dua digit atau lebih dari Rp8 juta per bulan.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 yang mulai berlaku nasional sejak 22 April 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut aturan baru ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kepemilikan rumah layak huni di Indonesia.

    “Ini adalah kabar baik untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas di Indonesia,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Sabtu 26 April 2025.

    Kuota Khusus untuk Pekerja Non Formal

    Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor pekerja non formal seperti pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang bakso, tukang ojek, petani, hingga nelayan. Melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), kuota rumah subsidi FLPP dialokasikan minimal 10 persen untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).

    “Pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi masyarakat seperti pedagang pasar, pedagang bakso, pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang ojek, petani, nelayan, dan sektor usaha lainnya,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Jumat 25 April 2025.

    BP Tapera menargetkan penyaluran 25 ribu unit rumah subsidi bagi sektor non formal sepanjang tahun 2025. Hingga 24 April 2025, sebanyak 10.966 unit rumah atau sekitar 44 persen dari target tersebut telah berhasil disalurkan.

    “Sekarang pekerja non fixed income atau pekerja non formal yang tidak memiliki slip gaji bisa juga punya rumah,” ujar Heru.

    Batas Maksimal Gaji untuk Beli Rumah Subsidi

    Besaran penghasilan maksimal untuk membeli rumah subsidi kini dibagi berdasarkan empat zona wilayah:

    Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatra, NTT, NTB) Tidak Kawin: maksimal Rp8.500.000 Kawin: maksimal Rp10.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp10.000.000 Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali) Tidak Kawin: maksimal Rp9.000.000 Kawin: maksimal Rp11.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp11.000.000 Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya) Tidak Kawin: maksimal Rp10.500.000 Kawin: maksimal Rp12.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp12.000.000 Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Tidak Kawin: maksimal Rp12.000.000 Kawin: maksimal Rp14.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp14.000.000

    Dengan aturan ini, pekerja bergaji hingga Rp14 juta masih memiliki kesempatan untuk membeli rumah subsidi, tergantung wilayah tempat tinggalnya.

    Harga Rumah Subsidi 2025

    Harga maksimal rumah subsidi 2025 masih mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, tanpa ada perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

    Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai): Rp166 juta Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Mahakam Ulu): Rp182 juta Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas): Rp173 juta Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, Mahakam Ulu: Rp185 juta Papua dan wilayah sekitarnya: Rp240 juta

    Luas rumah subsidi juga diatur, dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi, serta luas lantai minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

    Keuntungan KPR Subsidi FLPP

    Masyarakat yang mengambil rumah subsidi melalui program FLPP akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain:

    Suku bunga tetap 5 persen per tahun Tenor pinjaman hingga 20 tahun Uang muka ringan Bebas premi asuransi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Akses ke banyak bank penyalur Cara Mengajukan KPR FLPP

    Pengajuan KPR subsidi kini semakin mudah dengan aplikasi SiKasep yang dapat diunduh di Google Play Store. Langkah-langkahnya:

    Unduh dan daftar di aplikasi SiKasep. Pilih rumah dan bank penyalur melalui aplikasi. Siapkan dokumen seperti: Surat pemesanan rumah dari pengembang Fotokopi e-KTP atau resi KTP Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi akta nikah atau surat keterangan belum menikah Fotokopi NPWP Surat pernyataan pemohon Slip gaji (bagi pekerja berpenghasilan tetap) atau surat pernyataan penghasilan diketahui Kepala Desa/Lurah (bagi pekerja non fixed income)

    Kebijakan rumah subsidi yang terbuka untuk pekerja non formal menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal.

    Dengan syarat yang lebih fleksibel dan proses pengajuan yang kian mudah lewat aplikasi SiKasep, impian memiliki rumah kini bukan hanya milik mereka yang punya slip gaji, tetapi juga milik pedagang, tukang ojek, petani, hingga nelayan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadapi Musim Kemarau, Menhut Sebut 3 Faktor Ini Bisa Turunkan Tren Kejadian Karhutla – Halaman all

    Hadapi Musim Kemarau, Menhut Sebut 3 Faktor Ini Bisa Turunkan Tren Kejadian Karhutla – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut ada tiga faktor utama untuk menurunkan angka tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau melanda.

    Tiga hal itu adalah koordinasi, penegakan hukum efektif, dan terlibatnya masyarakat.

    “Kalau kita belajar dari data alhamdulillah, puji tuhan, bahwa karhutla secara nasional trennya terus menurun, yang saya pelajari dari tren turun ini terjadi paling tidak ada tiga faktor,” kata Raja Antoni usai hadiri Jambore Nasional Karhutla 2025, di Riau, Jumat (25/4/2025).

    Ia mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan seperti BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat jadi poin penting agar upaya penanganan bergerak secara terpimpin.

    Sementara penegakkan hukum yang efektif dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi korporasi pengelola lahan kehutanan yang lalai atau tidak mengindankan upaya pencegahan karhutla.

    Sedangkan partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan rawan karhutla diperlukan untuk menyokong upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah. 

    “Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat terutama generasi muda, adik-adik pramuka dan lain sebagainya tentu ancaman karhutla ini akan selalu bersama,” ujar dia.

    Raja Antoni berharap ketiga faktor tersebut bisa dijadikan prioritas dalam mencegah atau menanggulangi kejadian karhutla tahun ini.

    “Dengan Jambore Karutlah hari ini kita berharap tiga hal tadi menjadi hal yang paling penting kita garis bawahi,” pungkas dia. 

    Sebagai informasi, upacara Jambore Karhutla 2025 di Riau ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Jambore Nasional Karhutla ini digelar untuk mengedukasi generasi muda dalam menginkatkan kesadaran bahaya karhutla dan kabut asap.

    Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau pada bulan akhir April ini dan berlangsung sampai Agustus.

    Kemenhut mengungkap saat ini ada kurang dari 130 titik hotspot di Indonesia. Dari 130 titik itu, 97 merupakan titik api berdasarkan citra satelit Aqua dan Terra milik NASA, satelit yang diperuntukan mengamati bumi untuk mempelajari iklim, lingkungan dan air.

    Beberapa provinsi yang memiliki tren karhutla setiap tahunnya antara lain Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan wilayah Papua.

  • Mahkamah Konstitusi Bakal Kebut Proses Sidang Sengketa Pilkada Ulang

    Mahkamah Konstitusi Bakal Kebut Proses Sidang Sengketa Pilkada Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk gugatan susulan terkait dengan hasil pemungutan maupun rekapitulasi suara ulang dengan cepat. 

    Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk gugatan susulan terkait dengan hasil pemungutan maupun rekapitulasi suara ulang, digelar dengan cepat.

    Enny saat ditemui di Media Center MK, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa sidang sengketa pilkada pada dasarnya menggunakan prinsip speedy trial sehingga persidangan digelar secepat mungkin demi menghadirkan kepastian hukum.

    “Semua disegerakan. Kenapa? Karena memang ini demi kepastian hukum dan demi melancarkan jalannya pemerintahan supaya pemerintahan kita tidak terhambat, program-program seperti apa yang harus mereka jalankan juga tidak terhambat,” kata Enny dilansir dari Antara, Jumat (25/4/2025).

    Meski demikian, MK mesti menggelar persidangan sesuai dengan hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), artinya MK tetap perlu menggelar persidangan untuk mendengarkan keterangan tidak hanya dari sisi pemohon, tetapi juga KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    Setelah semua bukti dari dalil-dalil yang dimohonkan pemohon lengkap, Mahkamah akan mendalaminya di dalam forum rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sembilan hakim konstitusi akan menentukan putusan.

    Terkait dengan amar putusan, Mahkamah sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan.

    “Jadi, belum bisa saya katakan bahwa ini akan ada PSU ulang, belum bisa juga, walaupun ada kemungkinan pernah terjadi dahulu,” ujarnya.

     

     

    Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat ini menggelar sidang perdana tujuh perkara gugatan hasil PSU maupun rekapitulasi suara ulang dalam Pilkada 2024. Sidang dengan agenda mendengarkan permohonan pemohon itu digelar dengan metode panel.

    Ketujuh perkara tersebut, antara lain, Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah, nomor urut 2), serta Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sugianto (Calon Wakil Bupati Siak, Riau, nomor urut 1).

    Berikutnya Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, nomor urut 1), serta Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohon oleh Amus Besan dan Hamsah Buton (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru, Maluku, nomor urut 4).

    Setelah itu, Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, nomor urut 2), serta Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, nomor urut 3).

    Terakhir, Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, nomor urut 2).

    Ketujuh perkara ini menggugat tindak lanjut dari amar putusan MK sebelumnya. Pada sidang pengucapan putusan, Senin (24/2), MK memerintahkan KPU untuk melakukan PSU, kecuali untuk perkara Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara.

    Selain itu, terdapat dua permohonan lainnya yang belum disidangkan, yaitu dimohonkan oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan selaku pemantau pemilihan dan Udiansyah selaku pemilih. Keduanya sama-sama menggugat hasil PSU Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

  • MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini, dari Puncak Jaya hingga Kepulauan Talaud – Page 3

    MK Gelar Sidang Gugatan Pilkada 2024 Hari Ini, dari Puncak Jaya hingga Kepulauan Talaud – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang suara dalam Pilkada 2024 pada Jumat (25/4/2025). Sidang digelar dengan metode sidang panel.

    Dilihat dari laman resmi MK, sidang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat tujuh perkara yang bakal didengarkan pokok-pokok permohonannya dalam sidang perdana ini.

    “Acara: pemeriksaan pendahuluan (mendengarkan permohonan pemohon),” demikian keterangan yang tertera pada laman MK, seperti dikutip dari Antara.

    Ketujuh perkara tersebut, antara lain, Nomor 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga (calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Papua Tengah, nomor urut 2) serta Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sugianto (calon wakil bupati Siak, Riau, nomor urut 1).

    Kemudian, Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo (calon bupati dan wakil bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, nomor urut 1) serta Nomor 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohon oleh Amus Besan dan Hamsah Buton (calon bupati dan wakil bupati Buru, Maluku, nomor urut 4).

    Setelah itu, Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi (calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, Maluku Utara, nomor urut 2) serta Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pemohon Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang (calon bupati dan wakil bupati Banggai, Sulawesi Tengah, nomor urut 3).

    Terakhir, Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo (calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, nomor urut 2).

     

  • Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian merosot pada Jumat

    Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian merosot pada Jumat

    Pedagang menata perhiasan emas di salah satu toko emas di Pasar Besar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (14/4/2025). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/tom.

    Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian merosot pada Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 April 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Pegadaian, Jumat, menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS, dan Galeri24, yang secara kompak mengalami penurunan harga jual sejak dua hari sebelumnya. Emas Antam turun Rp23.000 dari semula Rp2.075.000 per gram menjadi Rp2.052.000, emas Galeri24 turut turun Rp21.000 dari angka Rp1.988.000 per gram menjadi Rp1.967.000. Sementara emas buatan UBS turun Rp18.000 dari Rp2.018.000 menjadi Rp1.999.000 per gram.

    Harga emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas Antam:

    – Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.079.000

    – Harga emas Antam 1 gram: Rp2.052.000

    – Harga emas Antam 2 gram: Rp4.041.000

    – Harga emas Antam 3 gram: Rp6.036.000

    – Harga emas Antam 5 gram: Rp10.025.000

    – Harga emas Antam 10 gram: Rp19.991.000⁠

    – Harga emas Antam 25 gram: Rp49.847.000

    – Harga emas Antam 50 gram: Rp99.610.000

    – Harga emas Antam 100 gram: Rp199.139.000

    – Harga emas Antam 250 gram: Rp497.571.000

    – Harga emas Antam 500 gram: Rp994.923.000

    – Harga emas Antam 1000 gram: Rp1.989.804.000.⁠

     

    Harga emas UBS:

    – Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.081.000

    – Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.999.000

    – Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.966.000

    – Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.801.000

    – Harga emas Galeri24 10 gram: Rp19.497.000

    – Harga emas Galeri24 25 gram: Rp48.646.000

    – Harga emas Galeri24 50 gram: Rp97.091.000

    – Harga emas Galeri24 100 gram: Rp194.105.000

    – Harga emas Galeri24 250 gram: Rp485.118.000

    – Harga emas Galeri24 500 gram: Rp969.092.000

     

    Harga emas Galeri24:

    – Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.032.000

    – Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.967.000

    – Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.874.000

    – Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.615.000

    – Harga emas Galeri24 10 gram: Rp19.178.000

    – Harga emas Galeri24 25 gram: Rp47.827.000

    – Harga emas Galeri24 50 gram: Rp95.577.000

    – Harga emas Galeri24 100 gram: Rp191.061.000

    – Harga emas Galeri24 250 gram: Rp477.416.000

    – Harga emas Galeri24 500 gram: Rp954.360.000

    – Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.908.719.000.

    Sumber : Antara

  • Hari Ini, MK Mulai Sidang Gugatan Hasil PSU dan Rekapitulasi Ulang Pilkada Nasional 25 April 2025

    Hari Ini, MK Mulai Sidang Gugatan Hasil PSU dan Rekapitulasi Ulang Pilkada Nasional 25 April 2025

    Hari Ini, MK Mulai Sidang Gugatan Hasil PSU dan Rekapitulasi Ulang Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Mahkamah Konstitusi
    (MK) akan memulai sidang terkait gugatan hasil
    pemungutan suara ulang
    (PSU) di enam daerah dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya hari ini, Jumat (25/4/2025).
    Dilansir dari laman
    mkri.id
    , sidang akan dibagi menjadi tiga panel.
    Panel 1 akan dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama dua Hakim Konstitusi lainnya, Daniel Yusmic dan Guntur Hamzah.
    Mereka bertiga akan menyidangkan empat dari tujuh perkara, yakni PSU Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, dan Taliabu.
    Kemudian, Panel 2 akan dipimpin Hakim Konstitusi Saldi Isra, bersama Arsul Sani dan Ridwan Mansyur.
    Para hakim di Panel 2 hanya menyidangkan satu perkara, yakni PSU Kabupaten Banggai.
    Sedangkan Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan anggota majelis Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman, akan menangani perkara rekapitulasi ulang Kabupaten Puncak Jaya dan PSU Kabupaten Buru.
    Masing-masing panel akan memulai sidang pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
    Sebagai informasi, gugatan hasil PSU ini merupakan kelanjutan dari perkara Pilkada Serentak 2024.
    Tujuh daerah yang menjalani sidang hari ini sebelumnya telah diputus oleh MK untuk menggelar pemungutan suara ulang dengan beragam alasan, seperti temuan pelanggaran keterlibatan ASN hingga pelanggaran administrasi kepemiluan.
    MK kemudian memutuskan 24 daerah menggelar PSU dan 2 daerah melakukan rekapitulasi ulang.
    Saat ini, proses PSU di lima wilayah masih terus dipersiapkan, yakni Kabupaten Mahakam Ulu, Pesawaran, Boven Digoel, Kota Palopo, dan Provinsi Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.