Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Bawaslu RI instruksikan patroli masif jelang pencoblosan PSU Polopo

    Bawaslu RI instruksikan patroli masif jelang pencoblosan PSU Polopo

    Makassar (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menginstruksikan seluruh jajaran pengawas beserta Sentra Gakkumdu melakukan patroli secara masif menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 24 Mei 2025.

    “Kita telah memasuki tahapan yang krusial. Malam ini, Bawaslu bersama jajaran Panwascam se-Kota Palopo dan Sentra Gakkumdu harus melakukan patroli pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada PSU yang akan dilaksanakan besok,” ujarnya saat rapat konsolidasi di Palopo, Jumat.

    Ia menekankan, dalam konsolidasi Sentra Gakkumdu terkait penanganan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilihan PSU Pilkada Palopo 2024 bahwa pentingnya dilaksanakan aktivitas pencegahan di masa krusial menjelang pencoblosan di PSU Palopo.

    Rahmat juga berpesan agar jajaran penyelenggara di Kota Palopo dapat mengambil pelajaran dari kejadian pada Pemilihan Kabupaten Barito Utara yang kembali melaksanakan PSU karena terbukti terjadi pelanggaran praktik politik uang.

    “Saya berharap kejadian di Barito Utara tidak terjadi di Kota Palopo. Oleh karena itu, malam ini hingga penghitungan suara besok kita melakukan patroli pengawasan,” paparnya.

    Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap Ketua Bawaslu RI yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan konsolidasi tersebut.

    Ia menuturkan, kegiatan ini guna memperkuat komitmen dan sinergisitas jajarannya dalam hal pengawasan serta penindakan menghadapi hari pencoblosan PSU Pilkada Kota Palopo dilaksanakan pada setiap TPS.

    “Semoga pemungutan suara ulang yang dilaksanakan besok 24 Mei 2025 di Kota Palopo dapat berjalan dengan baik, dan jangan tidak sampai terjadi PSU lagi” ujarnya menekankan.

    Rapat konsolidasi tersebut dihadiri jajaran Bawaslu Kota Palopo, Panwascan Kecamatan, anggota sentra Gakkumdu Sulsel dan anggota sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Palopo.

    Sebelumnya, KPU Sulsel bersama KPU Palopo telah menetapkan empat pasangan calon (paslon) dan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali Kota untuk PSU Pilkada Kota Palopo pada 24 Mei 2025.

    Penetapan nomor urut paslon wali Kota Palopo untuk PSU tersebut ditetapkan pada rapat pleno terbuka dipimpin Ketua KPU Sulsel Hasbullah di Kantor KPU Kota Palopo, Sulsel beberapa Waktu lalu.

    Paslon nomor urut 1 yakni Putri Dakka-Haidir Basir, paslon nomor urut 2 Farid Kasim-Nurhaenih, paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta dan paslon nomor urut 4 Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah putih dipercepat demi kedaulatan pangan

    Kopdes Merah putih dipercepat demi kedaulatan pangan

    Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat di tingkat tapak yang menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi desa,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis dari desa.

    “Koperasi Merah Putih dirancang sebagai wadah ekonomi rakyat di tingkat tapak yang menjadi instrumen penting dalam membangun kedaulatan pangan dan ekonomi desa,” kata Arief Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat Dayak yang dirangkai Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) Pembentukan Koperasi Merah Putih di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, pemerintah terus mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    Ia menyebutkan hingga 20 Mei 2025, sebanyak 26.565 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia telah melaksanakan Musdessus sebagai langkah awal pembentukan koperasi berbasis desa.

    Di Kalimantan Tengah, dari 659 desa/kelurahan yang telah tersosialisasi, 268 desa telah menyelenggarakan Musdessus, 218 koperasi tengah dalam proses akta notaris, dan 4 koperasi telah resmi berbadan hukum.

    Arief menyampaikan, Palangkaraya menjadi daerah pertama yang menuntaskan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah desanya.

    “Hari ini Palangkaraya sudah 100 persen menyelesaikan pembentukan koperasi desa. Tinggal beberapa wilayah lain yang terus kita dorong. Targetnya, seluruh Indonesia tuntas pada 12 Juli dan akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2025,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai lembaga produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat desa, tetapi juga sebagai penghubung program-program strategis pemerintah.

    “Seperti stabilisasi harga pangan dan peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku UMKM,” kata Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng

    Menko Pangan terima gelar kehormatan adat Dayak di Kalteng

    Palangka Raya (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menerima penganugerahan gelar kehormatan adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Palangka Raya, Kamis.

    “Gelar adat ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus membawa harapan besar, agar beliau menjadi pengayom kita, masyarakat Kalimantan Tengah,” kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Tengah.

    Zulkifli Hasan menerima gelar Mantir Hai Panambahan, Antang Habarun Sangkalemu, Batutuk Bulau Basilu Batu. Rangkang Duhung Pasihai, Tetes Rantai Kamara Ambu, Ngajang Lewu Mandereh Danum, artinya adalah orang yang arif bijaksana, mampu menjaga ketahanan pangan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    Selain Zulkifli Hasan, di saat bersamaan gelar kehormatan adat Dayak ini juga diberikan kepada Wakil Gubernur Edy Pratowo, Kapolda Irjen Pol. Iwan Kurniawan, serta beberapa orang lainnya.

    Usai prosesi penganugerahan gelar adat, dilanjutkan dengan apel besar bersama camat, kepala desa, lurah, damang, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Kalimantan Tengah.

    “Para kades, lurah, damang, mantir, babinsa, dan bhabinkamtibmas semua adalah ujung tombak pemerintah, yang hadir langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Agustiar menekankan, sejalan dengan Asta Cita Presiden, maka dia bersama Wagub Edy Pratowo ingin fokus dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari pedalaman atau pelosok desa.

    “Ini merupakan langkah penting untuk mencapai cita-cita kita, yaitu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan Kalimantan Tengah umumnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut gubernur mengatakan, semua tingkatan harus selaras, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan, desa ataupun kelurahan. Kemajuan desa menjadi fondasi untuk keberhasilan pembangunan daerah dan negara.

    “Kita semua harus mendukung penuh Asta Cita Bapak Presiden, dan menyukseskan berbagai program strategis pembangunan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Ketahanan Pangan, maupun Sekolah Rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mbak Wali Kediri Paparkan Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses dan Mobilitas di Lokakarya Nasional UI Green City Metric

    Mbak Wali Kediri Paparkan Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses dan Mobilitas di Lokakarya Nasional UI Green City Metric

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi pembicara dalam lokakarya nasional UI Green City Metric. Lokakarya Nasional ini dilaksanakan secara daring dengan mengundang seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia, Rabu (21/5/2025). Materi yang disampaikan mengenai Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses & Mobilitas.

    Pada Kesempatan ini, Mbak Wali menyampaikan bahwa Kota Kediri telah mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Di mana konsep ini berkembang dari gerakan urbanisme baru yang berkembang di Amerika. Konsep ini menekankan pada pembangunan kota yang berorientasi pada angkutan umum dan kemudahan berjalan kaki.

    “Tujuan TOD sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemacetan serta meningkatkan gaya hidup sehat. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs),” imbuhnya.

    Wali Kota Kediri menambahkan untuk pengembangan dari TOD, Kota Kediri juga telah melakukan pengelolaan, dengan membuat jalur sepeda, fasilitas infrastruktur transportasi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi pengguna sepeda. Kota Kediri memiliki 20 titik lokasi jalur sepeda, dengan total keseluruhan Panjang jalur sepeda 13,52 km.

    Selain itu, jalur khusus pejalan kaki juga ada dan beberapa jalan sudah memfasilitasi bagi para penyandang disabilitas. Total panjang trotoar di kota ini mencapai 72 kilometer, dengan sebaran terutama di kawasan perkotaan seperti sepanjang Jalan Dhoho, Basuki Rahmat, Yos Sudarso, dan Jalan Veteran.

    Pemerintah Kota Kediri, menurut Wali Kota termuda di Indonesia ini juga telah berinisiatif untuk mengurangi kendaraan pribadi beremisi. Beberapa hal yang dilakukan dengan menyediakan angkutan umum untuk masyarakat seperti Bus Satria, Bus Sekolah, Bus Sekolah Disabilitas (Mapan Ceria) dan Car Free Day. “Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Kediri agar meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat serta juga dapat meningkatkan gaya hidup sehat di masyarakat,” jelasnya.

    Mengacu pada konsep TOD ini, Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa Pemkot Kediri juga telah menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Ada 2 kantong parkir off street berada di Jalan Stasiun (Ex Pasific) dan di Jalan Brawijaya (Ex Bioskop Jaya). Selanjutnya, terkait dengan rencana induk transportasi 2023, ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menentukan perencanaan sistem jaringan transportasi apabila dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan pusat – pusat kegiatan baru (adanya bandara, exit tol, pembangunan Jembatan Mrican dan kampus Universitas Brawijaya Kediri.

    Terakhir Mbak Wali menjelaskan bahwa ada beberapa titik simpul dan layanan transportasi di Kota Kediri berada di Stasiun Kediri, Terminal Tipe A Tamanan, Terminal Tipe C Tempurejo, angkutan perkotaan, AKAP dan AKDP, angkutan online, ojek konvensional, angkutan tidak bermotor dan angkutan pariwisata.

    Selain Wali Kota Kediri, pembicara pada lokakarya nasional ini ada Wali Kota Semarang, Bupati Wonogiri, Pj Bupati Barito Utara, Wali Kota Parepare, Wali Kota Blitar, dan Wali Kota Madiun.

    Turut hadir, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A, Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran, Kepala UI GreenMetric Riri Fitri Sari, Wakil Kepala UI GreenMetric Junaidi, semua kepala daerah yang hadir serta semua peserta zoom metting. [nm]

  • Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Surabaya (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di area Pasar Pucang Surabaya usai hujan deras beberapa hari terakhir memicu keluhan dari pedagang. Banyak yang mengeluhkan air masuk ke dalam area jualan, membuat aktivitas perdagangan lumpuh sementara, terutama di pintu utama dekat Toko Emas Gunung Mas dan area buah-buahan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Dia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kerja bakti dan pembersihan menyeluruh di saluran air pasar.

    “Saya langsung kerahkan pembersihan atau kerja bakti di selokan-selokan supaya lancar airnya,” kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (15/5/2025).

    Selain itu, PD Pasar Surya juga mulai menyusun langkah jangka menengah dengan melakukan pengecekan dan perbaikan talang air pasar yang sudah tidak optimal dalam mengalirkan air hujan. Talang yang bocor di area teras pasar disebut menjadi salah satu penyebab banjir lokal. “Dan akhir minggu depan sudah mulai menyasar ke perbaikan talang,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengapresiasi gerak cepat PD Pasar Surya menanggapi aduan pedagang. Dia menilai peran aktif perusahaan daerah sangat diperlukan untuk mengintervensi kondisi pasar yang sudah memprihatinkan. “Alhamdulillah respons cepat PD Pasar Surya untuk mengatasi aduan pedagang cukup sat set. Ini patut diapresiasi,” tandas Kahfi.[asg/kun]

  • Pasar Pucang Surabaya Langganan Banjir, Fraksi Gerindra Desak PD Pasar Lakukan Intervensi Cepat

    Pasar Pucang Surabaya Langganan Banjir, Fraksi Gerindra Desak PD Pasar Lakukan Intervensi Cepat

    Surabaya (beritajatim.com) – Kondisi saluran air yang tersumbat di kawasan Pasar Pucang Anom Surabaya dikeluhkan para pedagang karena menyebabkan banjir setiap kali hujan turun. Akibatnya, aktivitas jual-beli terganggu dan sebagian pedagang terpaksa menghentikan dagangannya.

    Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, menyampaikan keprihatinannya atas keluhan tersebut. Dia menerima laporan langsung dari perwakilan Aliansi Pedagang Pasar Surya, yang menyebut banjir bahkan sampai merendam area dalam pasar.

    “Kami sangat menyesalkan kondisi ini. Pedagang tidak bisa berjualan dengan baik karena banjir yang terjadi setiap hujan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama pedagang kecil,” tegas Kahfi di DPRD Surabaya, Kamis (15/5/2025).

    Lokasi titik genangan disebut berada di pintu utama Pasar Pucang, tepat setelah area penjual buah-buahan dan di dekat toko emas Gunung Mas. Bahkan, bocor juga terjadi di bagian teras pasar, memperparah kondisi.

    Menanggapi hal itu, Kahfi mendesak Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya untuk segera melakukan intervensi nyata. Dia menyebut, sebagai pengelola, PD Pasar tak boleh menutup mata atas persoalan yang berulang ini.

    “Kami mendesak PD Pasar segera turun tangan. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal kenyamanan dan keberlangsungan ekonomi para pedagang. Jangan tunggu laporan menumpuk baru bertindak,” ujarnya.

    Kahfi juga meminta Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya ikut serta dalam penanganan saluran air yang diduga tersumbat. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi dibutuhkan agar masalah ini tidak terus berulang di musim hujan.

    Kahfi menambahkan, Fraksi Gerindra akan ikut mengawal dan memastikan penanganan masalah ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga tuntas sampai akar persoalan.

    “Pasar itu jantung ekonomi rakyat. Ketika pasar terganggu, maka ekonomi bawah ikut terganggu. Pemerintah harus cepat dan responsif,” pungkasnya. [asg/ian]

  • PAN targetkan raih posisi “empat besar” pada Pemilu 2029

    PAN targetkan raih posisi “empat besar” pada Pemilu 2029

    Untuk itu, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu berleha-leha. Sekali lagi, kita harus empat besar 2029 agar Partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih besar lagi

    Kendari (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan untuk meraih posisi “empat besar” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

    Saat membuka kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) secara daring di Kendari, Sabtu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tugas ke depan sangat berat sehingga kekompakan dan kebersamaan harus tetap dijaga untuk mewujudkan cita-cita besar PAN dalam mendukung program pemerintah.

    “Kita ingin berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Bagi yang mau mengabdi kepada partai dengan tangan terbuka, dipersilahkan saudara-saudara. Jabatan ketua atau sekretaris atau pengurus itu tambahan tugas,” kata Zulkifli Hasan.

    Dia menyebutkan target PAN di tahun 2029 harus menjadi partai “empat besar” dalam perolehan suara, sehingga diharapkan semua kader untuk siap bekerja lebih keras lagi. Sebab, tak ada sukses tanpa kerja keras para kader karena mereka lah yang menentukan untuk membesarkan partai.

    “Untuk itu, tidak ada waktu untuk bertengkar, tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu berleha-leha. Sekali lagi, kita harus empat besar 2029 agar Partai Amanat Nasional bisa berbuat lebih banyak lagi, lebih besar lagi,“ ujarnya.

    Zulkifli Hasan menjelaskan seluruh kader PAN harus menyadari bahwa pemerintahan saat ini adalah momentum yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi harapan rakyat.

    “PAN berada dalam pemerintahan. PAN mumpuni. Sembilan kader PAN duduk dalam kabinet Merah Putih. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah,” jelas Zulkifli Hasan.

    Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Sultra Abdurrahman Shaleh mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga kekompakan sehingga bisa membawa partai berlambang matahari terbit terus maju dan memperjuangkan rakyat.

    “Mari kita jaga kekompakan untuk kemajuan partai. Mari kita evaluasi semua yang sudah jalan untuk kebesaran partai,“ ucap Abdurrahman Shaleh.

    Diketahui, dalam kesempatan itu, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan membuka kegiatan Musyawarah Wilayah untuk tiga wilayah, yakni DPW PAN Sultra, PAN Kalimantan Tengah, dan PAN Papua.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memp

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025.

    Menurutnya, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia,” kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena menyasar ruang publik strategis seperti kawasan industri, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat kecil. Ia menilai operasi yang digelar Polri sebagai respons cepat dan relevan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera. Karena itu, pendekatan Polri melalui deteksi dini, tindakan preventif, hingga represif adalah contoh praktik baik dalam tata kelola keamanan nasional,” jelasnya.

    Rano juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam membentuk sistem ketahanan sosial yang kuat. Ia menilai masyarakat harus berani melaporkan aksi premanisme dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

    “Upaya kolektif dalam memberantas premanisme adalah bagian dari pembangunan peradaban hukum. Saya mendukung penuh tindakan tegas Polri terhadap pelaku maupun oknum yang mencoba bersembunyi di balik organisasi masyarakat,” ujar Rano.

    Sementara itu, Polri mencatat telah menangani 3.326 kasus dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang menyasar praktik premanisme di seluruh Indonesia. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan operasi ini merupakan langkah konkret untuk menumpas premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

    “Operasi ini adalah upaya nyata Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mendukung iklim usaha yang sehat,” tambah Sandi.

    Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain: Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri; Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku; Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku; Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP; dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polri Catat Telah Tuntaskan 3.326 Perkara Terkait Premanisme

    Polri Catat Telah Tuntaskan 3.326 Perkara Terkait Premanisme

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengklaim telah menuntaskan 3.326 perkara terkait operasi pemberantasan premanisme yang dilakukan serentak sejak (1/5/2025).

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan operasi ini menyasar praktik premanisme yang meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

    “Polri mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).

    Dia merincikan sejumlah kasus yang menonjol dalam operasi ini. Misalnya, penangkapan preman di kawasan industri oleh Polres Subang.

    Kemudian, penangkapan 85 preman oleh Polresta Tangerang; penangkapan 146 oleh Polda Banten; dan penangkapan 10 preman yang dilengkapi sajam dan senjata api di Jakarta Selatan.

    Selain itu, kata Sandi, dalam operasi ini Polda Kalteng telah melakukan pemanggilan terhadap Ketua Grib Kalteng terkait penutupan PT BAP.

    “Premanisme dalam bentuk apa pun tidak bisa dibiarkan. Kami ingin memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sandi menekankan bahwa operasi pemberantasan preman ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” pungkasnya.

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)