Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia masih gelap belum teraliri listrik.
Pihaknya menargetkan persoalan ini akan selesai dalam 5 tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bayangkan negara sudah hadir 80 tahun tapi masih ada desa yang belum ada listrik,” ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar)
Kalimantan Tengah
(Kalteng) di Palangka Raya, Sabtu (29/11/2025).
Pihaknya berjanji bahwa sebelum 2029 hingga 2030 berakhir, seluruh desa dan dusun tersebut bisa teraliri listrik melalui program
Listrik Desa
(Lisdes).
“Saya berjanji, sudah lapor juga ke Pak Presiden, bahwa sebelum 2029-2030 berakhir, maka seluruh desa akan kami aliri listrik melalui
program Listrik
Desa,” tambahnya.
Dia kemudian menyoroti kondisi sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum punya listrik.
Hal ini membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirimkan Dinas ESDM menghadap Kementerian ESDM untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya tahu Kalimantan Tengah juga banyak, rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tapi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) itu baru 89 persen yang berlistrik,” jelasnya.
Dia kemudian mengenang masa lalunya yang tinggal di kampung dan tidak pernah menikmati listrik sejak sekolah dasar (SD) kelas 1 sampai kelas 6.
Menurut Bahlil, tidak mungkin bisa memberikan pendidikan yang baik tanpa adanya listrik.
“Karena tidak mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak didik, mengenalkan mereka dengan teknologi dan IT di sekolah, kalau tidak ada listrik, bagaimana cerita,” ujarnya.
Bahlil menyebut, ribuan desa dan dusun yang belum berlistrik ini merupakan masalah nyata di lapangan yang harus segera diselesaikan.
Sehingga, menurutnya, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah lebih menyentuh kondisi riil di lapangan, yakni listrik desa.
Diketahui, program Listrik Desa merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses listrik yang merata ke seluruh pelosok negeri, khususnya di 3T yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional.
Pelaksana utama program ini adalah PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: KALIMANTAN TENGAH
-
/data/photo/2025/11/29/692afe6d3a562.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
Regional
30 November 2025")
Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun Regional 30 November 2025
-
Bendera Palestina Berkibar di Sungai Terpanjang Indonesia
Pontianak: Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan kebanggaan masyarakat Borneo, solidaritas kembali mengalir bagi perjuangan rakyat Palestina. Aqsa Working Group (AWG) dalam rangkaian Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025 menggelar aksi pengibaran bendera Indonesia-Palestina di aliran Sungai Kapuas bersama masyarakat Kalimantan Barat.
Sungai Kapuas sebagai salah satu ikon utama Pontianak menjadi saksi bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Aksi ini menjadi bentuk dukungan moral yang diwujudkan melalui pengibaran bendera di kapal-kapal yang akan menyusuri Sungai Kapuas.
Aksi pengibaran bendera Indonesia-Palestina di Sungai Kapuas dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025 mulai pukul 13.30 WITA hingga selesai. Titik kumpul peserta berada di Masjid Jami’ Pontianak, sebelum bergerak menuju Tugu Khatulistiwa sebagai titik akhir kegiatan.
Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menyerukan kepada seluruh masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat untuk bersatu menunjukkan solidaritas. Ia menegaskan bahwa di tengah tragedi kemanusiaan yang menimpa Gaza, suara Kalimantan Barat harus turut hadir. Sungai Kapuas — simbol persatuan dan keteguhan masyarakat Borneo — menjadi tempat yang tepat untuk menyuarakan dukungan tersebut.
Ia menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap penindasan yang dilakukan Zionis Israel.
“Aksi ini adalah pesan dari hati masyarakat Kapuas bahwa penderitaan Palestina adalah duka kita, dan perjuangan mereka adalah kehormatan kita untuk kita suarakan,” ujarnya.
Nur Hadis mengajak seluruh komunitas, pemuda, pelajar, mahasiswa, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan pecinta kemanusiaan untuk hadir bersatu, menunjukkan bahwa Kapuas berdiri bersama Palestina.
Harapannya, kegiatan ini menjadi momentum kolektif masyarakat Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dalam aksi kemanusiaan global. Hal ini sejalan dengan tema BSP 2025, yaitu “Bergerak Berjamaah Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025
BSP adalah program tahunan AWG yang berlangsung sepanjang November sejak 2022, setelah sebelumnya digelar dalam bentuk Pekan Solidaritas Palestina pada 2021.Bulan November dipilih karena sejumlah momentum bersejarah Palestina terjadi pada bulan ini: Deklarasi Balfour (2 November 1917), wafatnya Yasser Arafat (11 November 2004), Hari Kemerdekaan Palestina (15 November 1988), wafatnya Izzuddin Al-Qassam (20 November 1935), dan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina (29 November 1947).
Tema BSP 2025 adalah “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
Rangkaian BSP diisi dengan sejumlah kegiatan antara lain pengibaran bendera Indonesia-Palestina di gunung-gunung di Indonesia, Solidarity Run for Palestine, Apel 1.000 Relawan Kemanusiaan, pengibaran bendera Indonesia-Palestina di Sungai Kapuas dan Mahakam, Festival Baitul Maqdis, bedah buku, seminar, Daurah Baitul Maqdis, dan lainnya yang dilaksanakan selama sebulan penuh di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Pontianak: Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan kebanggaan masyarakat Borneo, solidaritas kembali mengalir bagi perjuangan rakyat Palestina. Aqsa Working Group (AWG) dalam rangkaian Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025 menggelar aksi pengibaran bendera Indonesia-Palestina di aliran Sungai Kapuas bersama masyarakat Kalimantan Barat.
Sungai Kapuas sebagai salah satu ikon utama Pontianak menjadi saksi bahwa masyarakat Kalimantan Barat tidak tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Aksi ini menjadi bentuk dukungan moral yang diwujudkan melalui pengibaran bendera di kapal-kapal yang akan menyusuri Sungai Kapuas.
Aksi pengibaran bendera Indonesia-Palestina di Sungai Kapuas dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025 mulai pukul 13.30 WITA hingga selesai. Titik kumpul peserta berada di Masjid Jami’ Pontianak, sebelum bergerak menuju Tugu Khatulistiwa sebagai titik akhir kegiatan.Ketua BSP 2025, Nur Hadis, menyerukan kepada seluruh masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat untuk bersatu menunjukkan solidaritas. Ia menegaskan bahwa di tengah tragedi kemanusiaan yang menimpa Gaza, suara Kalimantan Barat harus turut hadir. Sungai Kapuas — simbol persatuan dan keteguhan masyarakat Borneo — menjadi tempat yang tepat untuk menyuarakan dukungan tersebut.
Ia menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap penindasan yang dilakukan Zionis Israel.
“Aksi ini adalah pesan dari hati masyarakat Kapuas bahwa penderitaan Palestina adalah duka kita, dan perjuangan mereka adalah kehormatan kita untuk kita suarakan,” ujarnya.
Nur Hadis mengajak seluruh komunitas, pemuda, pelajar, mahasiswa, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan pecinta kemanusiaan untuk hadir bersatu, menunjukkan bahwa Kapuas berdiri bersama Palestina.
Harapannya, kegiatan ini menjadi momentum kolektif masyarakat Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dalam aksi kemanusiaan global. Hal ini sejalan dengan tema BSP 2025, yaitu “Bergerak Berjamaah Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2025
BSP adalah program tahunan AWG yang berlangsung sepanjang November sejak 2022, setelah sebelumnya digelar dalam bentuk Pekan Solidaritas Palestina pada 2021.
Bulan November dipilih karena sejumlah momentum bersejarah Palestina terjadi pada bulan ini: Deklarasi Balfour (2 November 1917), wafatnya Yasser Arafat (11 November 2004), Hari Kemerdekaan Palestina (15 November 1988), wafatnya Izzuddin Al-Qassam (20 November 1935), dan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina (29 November 1947).
Tema BSP 2025 adalah “Bergerak Berjamaah Bangun Kembali Gaza Demi Pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Kemerdekaan Palestina.”
Rangkaian BSP diisi dengan sejumlah kegiatan antara lain pengibaran bendera Indonesia-Palestina di gunung-gunung di Indonesia, Solidarity Run for Palestine, Apel 1.000 Relawan Kemanusiaan, pengibaran bendera Indonesia-Palestina di Sungai Kapuas dan Mahakam, Festival Baitul Maqdis, bedah buku, seminar, Daurah Baitul Maqdis, dan lainnya yang dilaksanakan selama sebulan penuh di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(RUL)
-
BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November
Jakarta –
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.
Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua.Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.
Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.
Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.
174 Orang Meninggal Dunia
BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.
“Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).
Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.
Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.
-
BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November
Jakarta –
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.
Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, dan Papua.Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.
Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.
Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.
174 Orang Meninggal Dunia
BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.
“Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).
Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.
Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.
-
Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus
Jakarta –
Masih ada provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda dan tunggakan. Mana saja ya?
Sejumlah provinsi menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Programnya berbeda-beda, ada yang hanya menghapus sanksi denda keterlambatan namun ada juga yang menghapus denda serta tunggakan. Bila yang dibebaskan adalah denda dan tunggakan, ini tentu meringankan. Sebab, kamu hanya membayar pajak tahun berjalan. Tapi kalau yang dibebaskan sanksi administratif, maka kamu tetap membayar tunggakan tahun-tahun sebelumnya.
Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan dengan Penghapusan Denda dan Tunggakan
Adapun waktu pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan di beberapa provinsi ini berbeda-beda. Banyak yang mengakhiri program hingga Desember 2025. Nah berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan penghapusan denda dan tunggakan.
1. Sumatera Barat
Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.
Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.
2. Sumatera Utara
Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan. Berikut daftarnya.
Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
3. Riau
Provinsi Riau masih menerapkan program pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.
Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.
Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.
4. Jambi
Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.
Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:
1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.
2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.
3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).
4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.
5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu
5. Bangka Belitung
Pemutihan pajak kendaraan di Bangka Belitung tersisa dua hari lagi. Program itu berlangsung sejak 1 September hingga 30 November 2025. Kamu hanya perlu bayar pajak kendaraan satu tahun saja. Selain itu, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.
6. Sumatera Selatan
Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.
7. Kalimantan Selatan
Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.
8. Kalimantan Tengah
Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.
9. Sulawesi Tenggara
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.
(dry/din)
-
/data/photo/2025/11/27/69285e5f365b9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa
Regional
27 November 2025")
Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa Regional 27 November 2025
Gaji Fantastis, Menteri Mukhtarudin Sebut Perawat Indonesia Diminati Rumah Sakit Eropa
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai perawat banyak disukai oleh rumah sakit (RS) di Eropa.
Ia menyebut, perawat dari Indonesia memiliki banyak skill. Ia juga membeberkan tentang
gaji fantastis
.
“Perawat-
perawat Indonesia
itu disenangi di rumah sakit-
rumah sakit Eropa
, Jerman apalagi, karena perawat di Indonesia itu banyak skill, mereka diajarkan bagaimana menyuntik, memasang infus, mengecek tensi darah, sampai elektrokardiogram (EKG), jadi dokter-dokter di RS sana senang,” beber
Mukhtarudin
saat menyampaikan sambutan dalam kunjungan kerjanya di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/11/2025).
Mukhtarudin menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan dari menyuntik hingga EKG itu, di banyak negara selain Eropa, dilakukan hanya oleh dokter.
Sementara, perawat hanya asisten yang disuruh-suruh dokter untuk membantu tugasnya.
“Bahkan periksa tensi yang melakukan dokter, tapi perawat kita bisa. Inilah keunggulan kita, makanya perawat kita disenangi oleh rumah sakit-rumah sakit yang di Eropa khususnya,” tutur dia.
Di samping skill yang mumpuni, Mukhtarudin menyebut bahwa perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara Eropa, dikenal memiliki sikap yang baik.
Hal itu membuat pasien rumah sakit merasa nyaman selama menjalani masa pengobatan.
“Perawat kita di sana punya sikap bagus: ramah, sopan, dan tenggang rasa yang tinggi. Bahkan bekerja melebihi jam kerja sedikit tidak masalah. Selain itu, bersih juga, seperti di Jepang biasanya, perawat Indonesia disenangi dibandingkan dari negara-negara lain,” ujarnya.
Di hadapan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Mukhtarudin mendorong mereka untuk mencoba bekerja di luar negeri.
Dia menyebut bahwa bekerja sebagai perawat di luar negeri menjanjikan gaji yang sangat besar.
Gaji perawat
di Jepang, lanjut Mukhtarudin, berkisar antara Rp 16 hingga Rp 20 juta per bulan, kemudian di Jerman sekitar Rp 50-60 juta per bulan.
“Mungkin terpakai untuk biaya hidup, katakanlah 50 persen, masih ada Rp 30 juta, tetap bisa ditabung atau mengirimkan keluarga di Indonesia,” imbuh dia.
Sementara itu, kata Mukhtarudin, menjadi perawat di Amerika Serikat lebih menawarkan gaji fantastis, yakni Rp 100 juta per bulan.
Hanya saja, semakin tinggi gaji, semakin tinggi pula standar kompetensi perawat yang ditetapkan.
“Cuma semakin mahal gaji, juga semakin tinggi standar kompetensinya, khususnya bahasanya, karena bahasa perawat itu kan agak lebih khusus,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Jaksa Agung Resmi Lantik Kepala BPA hingga Dirdik Jampidsus Baru
Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmi melantik sembilan pejabat di lingkungan Kejaksaan RI.
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sembilan pejabat baru Kejaksaan RI ini dilantik di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (27/11/2025).
Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa jabatan yang baru ini kepercayaan dan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, dan sungguh-sungguh.
Menurutnya, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam penguatan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang agar berjalan secara profesional.
“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral, agar marwah institusi senantiasa terjaga,” tutur Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).
Daftar Nama sembilan pejabat Kejagung yang dilantik hari ini:
1.Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset.
2. Hendrizal Husin sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
3. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
4. Nurcahyo Jungkung Madyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
5. Jefferdian sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.
6. Irene Putrie sebagai Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
7. Syarief Sulaeman Nahdi sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
8. Hari Wibowo sebagai Direktur A pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
9. I Putu Gede Astawa sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
-
/data/photo/2025/11/27/69284098f3741.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal
Regional
27 November 2025")
Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal Regional 27 November 2025
Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia (PMI) mengalami masalah di luar negeri akibat berangkat secara ilegal, melalui calo, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam kunjungan kerjanya ke Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/11/2025), Mukhtarudin menegaskan bahwa masalah yang sering dialami
pekerja migran
umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap
prosedur resmi
.
“Yang banyak masalah justru yang nonprosedural, yang berangkat secara ilegal, entah berangkat secara mandiri, melewati calo, korban TPPO, ini yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
Mukhtarudin menambahkan bahwa sebagian besar pekerja migran yang bermasalah di luar negeri adalah mereka yang berangkat tanpa mengikuti prosedur.
“Karena yang bermasalah semuanya nonprosedural, kita enggak tahu kapan dia berangkat, begitu ada masalah kami baru tahu,” tuturnya.
Meskipun demikian, Mukhtarudin menegaskan bahwa negara akan tetap hadir untuk melindungi semua WNI yang mengalami masalah di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun ilegal.
“Siapa pun WNI yang bermasalah di negara orang, mau dia berangkat prosedural ataupun tidak, selama dia WNI, negara wajib hadir melindungi, memfasilitasi, dan mendampingi,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan pekerja migran asal Indonesia.
“Kita perlu bersama-sama menjaga agar bagaimana menjadi imigran yang aman, prosedural, sehingga dengan migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia akan maju,” tuturnya.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya menekan kasus pemberangkatan imigran secara ilegal melalui program Desa Migran Emas.
Dalam program ini, edukasi diberikan kepada masyarakat di tingkat tapak agar memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri.
“Ini ekosistem paling kecil, paling bawah, untuk bagaimana menjadi migran aman, di sini ada sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi tentang bagaimana mau jadi pekerja migran itu, ini dilakukan untuk menekan nonprosedural,” katanya.
Dia mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri agar tidak menimbulkan masalah.
“Rata-rata pekerja migran yang bermasalah, itu kebanyakan berangkatnya tidak sesuai prosedur, seperti (kasus) di Malaysia (ada TKI) yang disekap 21 tahun, dan sebagainya itu, itu mereka yang tidak tahu kapan berangkatnya, lewat mana tidak tahu, begitu ada masalah baru kita tahu,” jelasnya.
Mukhtarudin juga menegaskan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOPPMI).
“Kalau (pekerja luar itu) terdaftar di kami, dalam sisko kami, kami tahu di mana dia, sedang apa dia, ada masalah apa dia kita tahu, karena sudah terdata,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/27/69284f707e1cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum
Regional
27 November 2025")
Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum Regional 27 November 2025
Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan kondisi Seni, warga Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang menjadi korban eksploitasi berat saat bekerja di Malaysia.
Saat ini, TKI yang merantau di negeri jiran selama 20 tahun itu belum bisa pulang karena harus menyelesaikan
proses hukum
sebagai saksi. Sementara itu, dua majikannya sudah ditangkap.
Diberitakan sebelumnya, Seni diduga menjadi
korban eksploitasi
berat selama lebih dari 20 tahun sebagai pekerja rumah tangga di
Malaysia
.
Selama periode tersebut, Seni tidak mendapatkan gaji dan mengalami penganiayaan, sementara kabar mengenai keberadaannya sempat tidak jelas bagi keluarga dan tetangga.
Mukhtarudin menegaskan, kasus ini sudah dalam perlindungan pemerintah Indonesia. Selain itu, juga telah diproses hukum di Malaysia.
“Untuk yang kasus di Malaysia itu sudah dalam perlindungan kami, dalam perlindungan KBRI bersama dengan otoritas Malaysia, majikannya sudah ditangkap dua-duanya, dan sekarang proses hukum,” ujar Mukhtarudin saat diwawancarai awak media dalam kunjungan kerjanya di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/11/2025).
Mukhtarudin menyebutkan bahwa yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi, sehingga belum boleh pulang ke Indonesia.
Seni baru bisa dipulangkan setelah menyelesaikan proses hukum di Malaysia.
“Karena dia (Seni) sebagai saksi yang nanti mengungkap bahwa dia korban, dengan begitu jadi alat bukti untuk memperkuat tuduhan hukum kepada majikan yang bermasalah itu,” tuturnya.
Dia berjanji bahwa pemerintah RI akan mendampingi WNI tersebut sampai dengan proses hukum atas kasusnya selesai dan membawanya pulang dengan selamat.
“Setelah proses hukum selesai baru yang bersangkutan bisa pulang, kami akan dampingi, kami pulangkan, sampai ke rumahnya,” ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku telah menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia untuk memastikan kondisi kesehatan dan perlindungan keamanan Seni.
“Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dubes. Saya cek, pendampingan hukum sudah diberikan untuk Bu Seni. Sekarang dalam perlindungan Kedutaan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan hasil komunikasi, yang bersangkutan dalam kondisi aman, sehat, dan dalam pengawasan Kedutaan.
Untuk itu, ia berharap agar keluarga menjadi lebih tenang. “Pemprov Jawa Tengah akan mengupayakan pemulangannya secara cepat, berikut berkoordinasi dengan Kementerian
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia,” lanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Menhan Sjafrie Tinjau Pembangunan Pusat Pelatihan Militer di Kalteng
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin telah meninjau pembangunan Resimen Induk Kodam (Rindam) XXII/Tambun Bungai dan Dodiklatpur Rindam.
Peninjauan itu dilakukan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Rabu (26/11/2025). Saat kunjungan, Sjafrie didampingi oleh Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur bagi pusat pendidikan dan pelatihan militer di tanah Borneo ini
“Keberadaan Rindam dan Dodiklatpur Rindam sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mendukung program strategis pertahanan di pulau Kalimantan,” dalam keterangan tertulis, Setjen Kemhan, dikutip Kamis (27/11/2025).
Adapun, pembangunan pembangunan Rindam dan Dodiklatpur diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat di sekitar lokasi.
Misalnya, mendorong kemandirian ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, serta memperbesar peluang bagi putra-putri daerah untuk bergabung sebagai anggota TNI.
Adapun, rencana pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan stabilitas di Kalimantan Tengah, menjadikan Kodam XXII/Tambun Bungai sebagai pilar keamanan yang solid di Pulau Borneo.