provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    MK kembali terima gugatan hasil PSU Pilkada 2024

    Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU pada pertengahan dan akhir Mei lalu.

    Pada laman resmi MK yang diunduh hari Senin menyebutkan MK menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik untuk gugatan yang dilayangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Lampung, Nomor Urut 1 Supriyanto dan Suriansyah Rhalieb.

    “Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan permohonan Pemohon akan diperiksa. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK),” demikian akta dimaksud dari laman resmi MK.

    Supriyanto dan Suriansyah merupakan satu dari dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesawaran yang mengikuti PSU pada Sabtu (24/5). Adapun PSU digelar sebagai tindak lanjut putusan MK sebelumnya yang mendiskualifikasi calon bupati nomor urut 1 Aries Sandi Darma Putra.

    Pada Senin (24/2) lalu, MK mendiskualifikasi Aries Sandi, peraih suara terbanyak Pilkada Pesawaran tanggal 27 November 2024, karena tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan. Aries Sandi yang ketika itu berpasangan dengan Supriyanto dinyatakan terbukti tidak memiliki ijazah SLTA.

    Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan PSU yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali serta pasangan calon pengganti yang diusulkan oleh partai pengusung Aries Sandi sebelumnya.

    Berdasarkan rekapitulasi hasil PSU, KPU Kabupaten Pesawaran menyatakan Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali unggul dengan 128.715 suara. Sementara itu, Supriyanto dengan pasangan barunya, Suriansyah, meraih 88.482 suara.

    Hasil rekapitulasi PSU tersebut kini digugat oleh Supriyanto dan Suriansyah. MK tengah memeriksa kelengkapan permohonan. Jika lengkap, Mahkamah akan meregistrasi gugatan itu untuk kemudian disidangkan.

    Sebelumnya, MK telah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU Pilkada 2024.

    Sidang putusan akhir gelombang pertama diucapkan pada Rabu (14/5). MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan politik uang, serta menolak gugatan PSU Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud.

    Selain Barito Utara dan Kepulauan Talaud, MK juga menyidangkan sengketa hasil PSU dari lima daerah lainnya pada gelombang pertama itu, yakni Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Buru, Pulau Taliabu, dan Banggai. Namun, kelimanya dinyatakan gugur dalam sidang dismissal, Senin (5/5).

    Untuk gelombang kedua pun rampung pada Senin (26/5). Dalam sidang dismissal itu, MK menyatakan tidak dapat menerima tujuh perkara dari lima daerah, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tasikmalaya (masing-masing dua perkara) serta Kabupaten Gorontalo Utara, Bengkulu Selatan, dan Empat Lawang (masing-masing satu perkara).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1 Dekade CNN Indonesia TV: Menjangkau Lebih Luas Lewat Siaran Digital

    1 Dekade CNN Indonesia TV: Menjangkau Lebih Luas Lewat Siaran Digital

    Tahun 2025 menandai satu dekade kiprah CNN Indonesia TV di dunia penyiaran nasional. Sejak pertama kali mengudara pada 17 Agustus 2015, CNN Indonesia TV terus berkembang menjadi salah satu saluran berita tepercaya Indonesia.

    Kini, melalui siaran digital, jangkauan CNN Indonesia TV semakin luas, hadir di berbagai pelosok negeri dengan kualitas tayangan yang lebih baik dan akses yang lebih merata.

    Jangkauan CNN Indonesia TV meliputi sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia dengan 36 wilayah layanan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berita.

    Mulai dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimatan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Kepulauan Riau, Riay, Gorontalo, Papua, Maluku Utara, dan Jambi.

    Berikut detail jangkauan area layanan CNN Indonesia TV:

    Foto: Berikut detail jangkauan area layanan CNN Indonesia TV. (Ist)

    Foto: Berikut detail jangkauan area layanan CNN Indonesia TV. (Ist)

    CNN Indonesia hadir di Indonesia pada 20 Oktober 2014 sebagai bagian dari keluarga besar Transmedia melalui portal berita CNNIndonesia.com. Lalu, satu tahun kemudian hadir CNN Indonesia TV.

    CNN Indonesia TV turut serta sebagai lembaga penyiaran swasta yang bekerja sama dengan penyedia Multiplexer (MUX) yakni Transmedia (Trans TV dan Trans 7) menghadirkan berita yang tak hanya tepercaya tetapi juga berkualitas high definition (HD).

    Berita selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Resmi! Ini Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg Terbaru, Berlaku 2 Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya bisa dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan karena pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya di Kempinski Jakarta, dikutip Senin (2/6/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp 12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Hal itu berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Rangga Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Harga (LPG) 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga pangkalan tersebut, dikutip Senin (2/6/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Risky di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabung termasuk ongkos pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000, bisa diantar,” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Risky, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Relasi Konglomerat “9 Naga” Berakhir, Kini Diganti “9 Haji”

    Relasi Konglomerat “9 Naga” Berakhir, Kini Diganti “9 Haji”

    GELORA.CO – Di tengah gemerlap kekuatan ekonomi para konglomerat nasional yang tergabung dalam kelompok “9 Naga”, kini muncul fenomena baru yang tak kalah menarik, kebangkitan para taipan daerah yang dijuluki “9 Haji”.

    Fenomena ini bukan sekadar soal bisnis. Kehadiran “9 Haji” mencerminkan kebangkitan ekonomi daerah yang mulai menunjukkan pengaruh dan daya saing di kancah nasional. Senin (2/6/2025).

    Tak hanya menjadi simbol keberhasilan pribadi, para taipan daerah ini juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. 

    Mereka membuktikan bahwa pusat-pusat kekuatan ekonomi baru sedang tumbuh dan berkembang di berbagai penjuru nusantara, bukan hanya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

    Berikut adalah profil dari sembilan tokoh yang sedang mengubah peta kekuatan ekonomi nasional:

    Haji Isam – Sang Raja Batubara dari Kalimantan Selatan

    Samsudin Andi Arsyad, atau yang akrab disapa Haji Isam, merupakan gambaran nyata keberhasilan seorang perantau yang menaklukkan tantangan hidup.

    Mengawali kariernya sebagai sopir truk pengangkut kayu di Batu Licin, pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini kini menjadi nakhoda Jhonlin Group – sebuah imperium bisnis bernilai triliunan rupiah.

    Bisnis utamanya di sektor pertambangan batubara melalui PT Jhonlin Baratama, yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Selatan.

    Selain itu, ia juga mengembangkan bisnis terintegrasi mulai dari perkebunan kelapa sawit, pabrik biodiesel, jasa pelabuhan, hingga penerbangan jet pribadi.

    Ia memiliki rumah megah seluas 20 hektar di Batu Licin yang menjadi simbol kesuksesannya yang fenomenal.

    Hadji Kalla – Dinasti Otomotif Timur Indonesia

    Kalla Group yang berdiri sejak 1952 telah menjadi institusi bisnis di Sulawesi. Dipimpin oleh keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kelompok usaha ini menguasai distribusi otomotif untuk merek ternama seperti Toyota dan Kia di seluruh Indonesia Timur.

    Kekuatan utama mereka terletak pada jaringan dealer yang tersebar di empat provinsi Sulawesi, didukung oleh bisnis logistik dan penyewaan kendaraan skala besar.

    Yang lebih menarik, meskipun telah menjadi konglomerat modern, Kalla Group tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjalankan bisnisnya.

    Haji Aksa – Dari Pedagang Es Balok ke Raja Semen

    Perjalanan hidup Muhammad Aksa Mahmud menyerupai kisah inspiratif yang nyaris seperti dongeng bisnis.

    Berawal dari berjualan es balok dan kurma di masa kecilnya di Barru, Sulawesi Selatan, pria yang akrab disapa Haji Aksa ini berhasil membangun Bosowa Group – salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia Timur.

    Pabrik semen Bosowa di Maros menjadi tulang punggung bisnisnya, didukung oleh jaringan distribusi otomotif untuk merek Mitsubishi dan Mercedes-Benz.

    Tak hanya itu, Haji Aksa juga aktif dalam proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol di Makassar dan Jabodetabek.

    Haji Rasyid – Taipan Sawit yang Kontroversial

    Abdul Rasyid AS, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Rasyid, adalah sosok yang tak bisa dilepaskan dari perkembangan industri sawit di Kalimantan Tengah.

    Melalui Citra Borneo Indah Group, ia menguasai perkebunan sawit seluas 115.000 hektar melalui PT Sawit Sumbermas Sarana. 

    Meskipun kerap menjadi sorotan karena tuduhan pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Puting, tidak bisa dipungkiri bahwa bisnisnya telah menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

    Menariknya, di balik sosoknya yang kerap menuai kontroversi, Haji Rasyid justru dikenal sebagai filantropis yang aktif mendukung pembangunan masjid dan fasilitas umum di daerahnya.

    Haji Leman – Legenda Bisnis dari Kalsel

    Mendiang Abdussamad Sulaiman HB, atau yang akrab dikenal sebagai Haji Leman, merupakan sosok legendaris dalam dunia bisnis Kalimantan Selatan.

    Memulai langkahnya dari usaha angkutan sungai pada tahun 1966, ia sukses membesarkan Hasnur Group menjadi konglomerasi lintas sektor yang berpengaruh.

    Mulai dari pertambangan batubara, perkebunan, pelayaran, hingga klub sepak bola PS Barito Putera. Hal yang menarik, Haji Leman menerapkan model bisnis keluarga yang solid, dimana ketujuh anaknya diberi tanggung jawab mengembangkan lini bisnis berbeda.

    Hasnuryadi Sulaiman, salah satu putranya, bahkan berhasil membawa bisnis pelayaran keluarga ke lantai bursa melalui PT Hasnur International Shipping.

    Haji Ijai – Sang Konglomerat Batubara dari Tapin

    Muhammad Zaini Mahdi atau Haji Ijai mungkin tidak setenar pengusaha batubara lainnya, namun pengaruhnya di Kalimantan Selatan sangat nyata. Melalui PT Batu Gunung Mulia, ia mampu memproduksi 2 juta ton batubara per bulan – angka yang fantastis untuk skala daerah.

    Bisnisnya yang berbasis di Kabupaten Tapin ini tidak hanya bergerak di produksi, tetapi juga trading batubara untuk pasar ekspor.

    Gaya hidupnya yang mewah dengan koleksi mobil Ferrari dan rumah berpangkalan helikopter pribadi menjadi bukti kesuksesannya yang fenomenal.

    Haji Anif – Raja Sawit yang Tak Kenal Menyerah

    Anif Shah membangun ALAM Group dari nol di Sumatera Utara. Awalnya hanya memiliki 1.500 hektar kebun sawit di Langkat, kini ia menguasai 30.000 hektar perkebunan yang tersebar di Sumut hingga Riau.

    Hal yang menarik, ketika harga CPO anjlok pada 2008 dan banyak petani sawit gulung tikar, Haji Anif justru berhasil bertahan dengan mengandalkan bisnis propertinya yang mengembangkan perumahan mewah Cemara Asri di Medan.

    Kisahnya adalah contoh nyata ketangguhan pengusaha daerah dalam menghadapi gejolak ekonomi.

    Haji Robert – Sang Penakluk Tambang Emas Malut

    Robert Nitiyudo Wachjo atau Haji Robert adalah bukti bahwa kekuatan ekonomi baru bisa muncul dari wilayah paling timur Indonesia.

    Melalui PT Nusa Halmahera Minerals, ia menguasai tambang emas Gosowong di Halmahera Utara setelah berhasil mengakuisisi saham mayoritas dari perusahaan Australia.

    Hal yang membedakannya dengan pengusaha tambang lainnya adalah komitmennya terhadap pembangunan masyarakat sekitar.

    Dari renovasi tempat ibadah hingga program pemberdayaan ekonomi, Haji Robert membuktikan bahwa bisnis pertambangan bisa berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial.

    Haji Ciut – Crazy Rich dari Kalsel

    Di antara “9 Haji”, Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal sebagai Haji Ciut mungkin menjadi sosok paling mencolok dalam hal gaya hidup mewah.

    Pernikahan anaknya yang sempat viral di media sosial hanyalah secuil gambaran dari gurita kekayaan yang ia bangun melalui sektor pertambangan batubara dan properti.

    Rumahnya yang dilengkapi helipad pribadi dan koleksi mobil mewahnya menjadi simbol baru kekayaan di Kalimantan Selatan.

    Meski kerap menuai kritik karena gaya hidupnya yang glamor, tak bisa disangkal bahwa usaha bisnisnya telah menciptakan lapangan kerja bagi ribuan warga lokal.

  • Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Harga BBM Pertamina Terbaru Juni 2025, Pertamax hingga Dexlite Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina mengumumkan daftar harga BBM terbaru per 1 Juni 2025. Seluruh jenis BBM non subsidi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

    Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Minggu (1/6/2025), harga BBM di wilayah DKI Jakarta untuk jenis Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp12.100 per liter atau turun dari sebelumnya Rp12.400 per liter.

    Tak hanya itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) kini dipatok Rp13.050 per liter atau turun dari sebelumnya Rp13.300 per liter.

    Lalu, harga Pertamax Green (RON 95) kini ditetapkan senilai Rp12.800 dari sebelumnya Rp13.150 per liter pada Mei 2025.

    Tak hanya itu, harga Dexlite (CN 51) juga turun dari Rp13.600 menjadi Rp12.740 per liter. Sedangkan, harga Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter.

    Untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

    Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia per 1 Juni 2025

    Aceh
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo:Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang
    Pertamax: Rp11.400 per liter
    Dexlite: Rp11.920 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter
    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter 

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.850 per liter
    Dexlite: Rp13.700 per liter
    Pertamina Dex: Rp14.100 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Free Trade Zone (FTZ) Batam
    Pertamax: Rp11.600 per liter
    Pertamax Turbo: Rp12.350 per liter
    Dexlite: Rp12.080 per liter
    Pertamina Dex: Rp12.550 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Pertamax Green 95: Rp12.800 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Nusa Tenggara Timur
    Pertamax: Rp12.100 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.050 per liter
    Dexlite: Rp12.740 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.200 per liter
    Biosolar Nonsubsidi: Rp12.640 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
    Pertamax: Rp12.700 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter
    Dexlite: Rp13.290 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.800 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Pertamax Turbo: Rp13.350 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex: Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Maluku, Maluku Utara
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi) Rp6.800 per liter

    Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

    Papua Barat, Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp12.400 per liter
    Dexlite: Rp13.020 per liter
    Pertamina Dex Rp13.500 per liter

    Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter

    Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter

  • Kanwil Kemenkum Siap Fasilitasi Legalitas Pembentukan KMP

    Kanwil Kemenkum Siap Fasilitasi Legalitas Pembentukan KMP

    PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) siap memfasilitasi legalitas pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di provinsi setempat.

    “Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Administrasi Humum Umum juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk membahas legalitas KMP yang baru dibentuk,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto di Palangka Raya, Sabtu.

    Dia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Tujuannya untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia melalui model usaha koperasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025,” katanya.

    Joko Martanto mengatakan, kolaborasi antara Kemenkum Kalteng dan Dinas PMD setempat serta stakeholder terkait lain sangat penting untuk terus meningkatkan dan memastikan proses pembentukan koperasi terus berjalan sesuai yang ditargetkan.

    “Sebelumnya kami juga mendorong Notaris yang ada di wilayah Kalimantan Tengah memberikan Pelayanan yang terbaik bagi desa/kelurahan yang siap untuk mengajukan pendirian Koperasi yang dimaksud,” katanya.

    Pihaknya pun berharap melalui pertemuan ini dapat saling bertukar informasi data terkini terkait sampai mana progres desa/kelurahan dalam pengajuan pembentukan Koperasi Merah Putih.

    “Hingga hari ini sudah tercatat 70 Desa/Kelurahan yang telah terbit SK Badan Hukumnya,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkum Kalteng.

    Perwakilan Notaris, Pioni Naviari mengatakan bahwa sampai sekarang pemerintah pusat terus memberikan kebijakan dan kemudahan bagi desa/kelurahan yang akan mengajukan Permohonan Pembentukan Koperasi Merah Putih ke Notaris.

    “Semoga berkas yang diajukan lengkap sehingga proses pendirian dan Badan Hukumnya dapat selesai cepat dan tepat,” katanya.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik kolaborasi dan dukungan Kanwil Kemenkum dan Notaris dalam upaya percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih.

    “Tentunya kami akan terus mendorong percepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan Porsi kami yaitu untuk dapat menyelesaikan Musyawarah Desa/Kelurahan yang dimana sampai hari ini telah terlaksana sekitar 717 Musdes/Kelurahan di Wilayah Kalimantan Tengah,” katanya.

    Dinas PMD terus berperan aktif dalam proses pendampingan, dan fasilitasi kepada desa dan kelurahan yang akan membentuk koperasi.

    “Kami yakin dan mari sama-sama kita doakan semoga progres tersebut dapat tercapai sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, tentunya dengan dukungan dari Kanwil Kemenkum Kalteng maupun dinas terkait lainnya seperti Dinas Koperasi dan UKM Kalteng,” kata Aryawan.

  • 2 Pelaku Penyiraman Air Keras Ibu dan Anak di Sukabumi Ditangkap, Sempat Kirim Hadiah untuk Korban

    2 Pelaku Penyiraman Air Keras Ibu dan Anak di Sukabumi Ditangkap, Sempat Kirim Hadiah untuk Korban

    Setibanya di Sukabumi, Pelaku H langsung mencari rumah korban di salah satu perumahan di daerah Kecamatan Cibeureum. Pelaku mengetahui alamat korban karena pernah mengirimkan sebuah sepeda untuk anak korban dari Kalteng ke Sukabumi.

    “H yang ditemani oleh YD yang telah menemukan alamat korban, pelaku menunggu di depan gerbang perumahan sejak pukul 4 pagi dan saat pelaku keluar rumah, kedua pelaku membuntuti korban hingga pada saat di Jalan Sudajaya, Baros kedua pelaku menyalip motor korban dan langsung menyiramkan air keras ke arah korban dan anaknya,” jelas dia.

    Usai menjalani aksinya kedua pelaku penyiraman air keras itu langsung melarikan diri. Rita menerangkan, setelah cintanya kandas bersama korban, pelaku diketahui sering memantau korban lewat media sosial dan merasa cemburu karena korban terlihat dekat dengan teman-teman pelaku. 

    Dari para pelaku, polisi menyita satu unit sepeda motor, sebuah helm dan kaleng bekas sisa makanan yang digunakan oleh pelaku untuk menyiramkan air keras kepada korban.

    Akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana 9 tahun, pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, 

    “Kemudian pasal 76 C juncto pasal 80 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara 5 tahun,” tutupnya. 

  • Segini Jatah Uang Makan Pejabat Menteri Prabowo Sekali Rapat

    Segini Jatah Uang Makan Pejabat Menteri Prabowo Sekali Rapat

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengeluarkan aturan terkait pengeluaran Pemerintah, termasuk biaya makan menteri saat mengadakan rapat.

    Dalam aturan itu, biaya konsumsinya bisa berupa makan berat ataupun kudapan.

    Hal tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan itu sudah diteken Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 dan sah diundangkan pada 20 Mei 2025.

    “Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama dua jam,” tulis PMK tersebut, dikutip Sabtu, 31 Mei 2025.

    Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa untuk uang konsumsi pejabat setingkat menteri berhak mendapatkan uang makan berat paling tinggi Rp118.000 per orang setiap rapat. Kemudian untuk biaya snack atau kudapan makanan ringan paling mahal Rp53.000 per orang setiap rapat.

    Besaran biaya maksimal untuk konsumsi rapat tersebut juga berlaku untuk pejabat negara setingkat eselon I atau yang setara seperti posisi direktur jenderal (dirjen) atau deputi pada kementerian/lembaga.

    Sementara itu, untuk pegawai lainnya di bawah eselon I besaran biaya paling mahal untuk konsumsi disesuaikan dengan provinsi masing-masing.

    Misalnya di wilayah DKI Jakarta, uang konsumsi untuk biaya makan berat dipatok hingga Rp53.000/orang per pertemuan untuk makanan berat. Lalu, untuk biaya kudapan makanan ringan dipatok paling besar Rp24.000 per orang setiap pertemuan.

    Selanjutnya, untuk biaya konsumsi pegawai paling tinggi adalah di Provinsi Papua Pegunungan dengan total Rp135.000. Nilai tersebut terbagi dalam Rp93.000 per orang setiap rapat untuk makanan berat dan Rp42.000 untuk kudapan ringan.

    Sebaliknya, biaya konsumsi paling rendah ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana untuk uang konsumsi makan berat disediakan paling mahal Rp42.000 per orang untuk setiap rapat dan makanan ringan Rp16.000.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 31 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) seharusnya dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan ‘mentok’ di harga Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan lantaran pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Ini Berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Lantas, berapa harga LPG saat ini?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg Rp 19.000 per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19.000 (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22.000 per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000 (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG Nonsubsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023 sampai saat ini.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:

    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:

    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (hoi/hoi)

  • Besaran Jatah Uang Makan Para Menteri Prabowo untuk Sekali Rapat

    Besaran Jatah Uang Makan Para Menteri Prabowo untuk Sekali Rapat

    Jakarta

    Para pejabat negara seperti Menteri dan Wakil Menteri hingga para pemimpin lembaga lainnya berhak mendapatkan uang konsumsi untuk setiap pertemuan rapat yang mereka lakukan. Uang konsumsi ini bisa berupa makan berat ataupun kudapan.

    Hal itu sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Aturan ini sudah diteken Sri Mulyani pada 14 Mei 2025 lalu dan sah diundangkan pada 20 Mei 2025.

    “Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama dua jam,” tulis PMK tersebut, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa untuk uang konsumsi pejabat setingkat Menteri berhak mendapatkan uang makan berat paling tinggi Rp 118.000 per orang setiap rapat. Kemudian untuk biaya snack atau kudapan makanan ringan paling mahal Rp 53.000 per orang setiap rapat.

    Satuan biaya maksimal untuk konsumsi rapat tersebut juga berlaku untuk pejabat negara setingkat eselon I atau yang setara seperti posisi direktur jenderal (dirjen) atau deputi pada kementerian/lembaga. Sementara itu, untuk pegawai lainnya di bawah eselon I besaran biaya paling mahal untuk konsumsi disesuaikan dengan provinsi masing-masing.

    Contoh untuk wilayah DKI Jakarta, uang konsumsi untuk biaya makan berat dipatok hingga Rp 53.000 per orang per pertemuan untuk makanan berat. Lalu untuk biaya kudapan makanan ringan dipatok paling besar Rp 24.000 per orang setiap pertemuan.

    Kemudian untuk biaya konsumsi pegawai paling tinggi adalah di Provinsi Papua Pegunungan dengan total Rp 135.000. Nilai tersebut terbagi dalam Rp 93.000 per orang untuk setiap rapat untuk makanan berat dan Rp 42.000 untuk kudapan ringan.

    Sebaliknya, biaya konsumsi paling rendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Di mana untuk uang konsumsi makan berat disediakan paling mahal Rp 42.000 per orang untuk setiap rapat dan makanan ringan Rp 16.000.

    (igo/fdl)