Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Pelindo Buka Layanan Bongkar Muat Peti Kemas di Terminal Kijing

    Pelindo Buka Layanan Bongkar Muat Peti Kemas di Terminal Kijing

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah membuka layanan bongkar muat peti kemas di Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana mengatakan rencana pengoperasian pelayanan peti kemas di Terminal Kijing akan berdampak positif terhadap kelancaran logistik bagi Provinsi Kalimantan Barat.

    Dia menambahkan Terminal Kijing menjadi solusi yang diberikan Pelindo atas adanya keterbatasan kedalaman alur pelayaran di Sungai Kapuas yang menghambat masuknya kapal-kapal berukuran besar ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.

    “Tentunya hal tersebut akan semakin memudahkan pengguna jasa logistik, karena dengan semakin besarnya ukuran kapal yang dilayani pelabuhan, maka kapasitas muatan kargonya pun semakin banyak, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menekan biaya logistik menjadi lebih efisien,” katanya dalam siaran pers, Minggu (15/6/2025).

    Sementara itu, Asosiasi Nasional Pengusaha Pemilik Kapal Indonesia (INSA) Pontianak mendukung rencana pengoperasian Terminal Kijing untuk kegiatan bongkar muat peti kemas.

    Ketua DPC INSA Pontianak, Tju Fo Phin, mengatakan, pelabuhan sungai memiliki kecenderungan terjadinya sedimentasi yang berakibat pada kedalaman alur dan kolam pelabuhan.

    “Pengoperasian Terminal Kijing menjadi salah satu langkah maju, sebagai mitigasi atas Pelabuhan Dwikora yang berada di Sungai Kapuas,” ujarnya.

    General Manager Pelindo Pelabuhan Pontianak Kalbar Yanto, mengatakan, pada tahap awal akan disiapkan peralatan berupa 2 unit Harbour Mobile Crane (HMC). Selain itu, disiapkan juga alat untuk penumpukan peti kemas di lapangan, jenis reach stacker (RS) dan juga truk untuk pengangkutan di terminal.

    “Secara bertahap pada 2026, Pelindo juga akan mendatangkan quay container crane [derek peti kemas di dermaga] dan juga rubber tyred gantry [RTG atau derek peti kemas] di lapangan penumpukan,” katanya.

    Layanan peti kemas di Pelabuhan Kijing tersebut merupakan kolaborasi pada grup usaha Pelindo, yakni Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), Sub Holding PT Pelindo di bidang peti kemas dan Pelindo Multi Terminal (SPMT), Sub Holding PT Pelindo di bidang multipurpose. Sebelumnya Terminal Kijing telah melayani kargo non-peti kemas seperti curah kering, curah cair, dan general cargo.

  • Video:Bangun Jembatan -Transmigrasi Lokal, Jurus Kapuas Genjot Ekonomi

    Video:Bangun Jembatan -Transmigrasi Lokal, Jurus Kapuas Genjot Ekonomi

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah daerah Kapuas, Kalimantan Tengah menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai penopang ekonomi kawasan. Saat Ini Kapuas tengah menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Terusan Raya yang bertujuan untuk menyelesaikan akses transportasi darat ke daerah penghasil beras terbesar di Kabupaten Kapuas.

    Pemda Kapuas juga mendorong transformasi ekonomi lewat tranmigrasi lokal, pasar mudah dan digitalisasi sebagai pendongkrak ekonomi daerah.

    Pemda Kapus menjalin kerjasama dengan Kementerian Transmigrasi mendorong transmigrasi lokal dalam mengatasi persoalan banjir dan tantangan ekonomi.

    Seperti apa upaya pemda mendorong ekonomi daerah? Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar dengan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Wiyatno dalam Nation Hub, CNBC Indonesia (Jum’at, 13/06/2025)

  • Merawat Pangan Lokal: Langkah Strategis Bangun Ketahanan Pangan dan Identitas Budaya – Page 3

    Merawat Pangan Lokal: Langkah Strategis Bangun Ketahanan Pangan dan Identitas Budaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah dominasi makanan olahan dan pola konsumsi modern, pelestarian pangan lokal kini menjadi sorotan penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengolah dan mengonsumsi kembali makanan lokal dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan serta mendukung pola hidup berkelanjutan.

    Isu ini mengemuka dalam acara Lingkar Diskusi bertajuk “Merawat Cerita-Cerita Pangan Lokal”, yang digelar oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bersama Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), pada Jumat (13/6/2025) di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

     

    Dalam diskusi, Public Relations & Fundraising Officer IDEP Foundation Rodearni Purba menyoroti pendekatan permakultur yang diterapkan IDEP Foundation di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai salah satu strategi dalam membangun ketahanan pangan berbasis komunitas.

    “Bicara ketahanan pangan seringkali bersifat makro, padahal kebutuhan pangan sangat beragam. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh IDEP, kita bisa melihat bagaimana ketahanan pangan dapat ditingkatkan ke level keluarga dan komunitas,” ujar Rodearni.

    Melalui pelatihan permakultur, petani diajak mengembangkan praktik agroekologi yang tidak hanya produktif tapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini juga mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menghasilkan pangan keluarga.

    “Bahkan, pekarangan rumah yang sebelumnya adalah lahan kosong dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan yang difokuskan pada konsumsi keluarga,” tambahnya.

    Tak hanya itu, IDEP juga mengangkat potensi pangan lokal di Kapuas Hulu yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

    “Masyarakat belum menggunakan pangan yang ada karena hanya tahu mengolahnya untuk satu jenis [makanan] tertentu. IDEP menginisiasi pelatihan mengolah pangan lokal agar memiliki nilai tambah,” kata Rodearni.

    Petani didorong untuk meninggalkan sistem monokultur dan beralih ke pertanian regeneratif, yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun kelestarian lingkungan.

    Pangan Lokal dan Dokumentasi BudayaDalam diskusi, Ahmad Arif dari Nusantara Food Biodiversity mengungkap pentingnya mendokumentasikan ragam pangan lokal dan pengetahuan budayanya sebagai bentuk pelestarian.

    “Kita harus jaga itu [pangan lokal] supaya tidak hilang karena yang tahu cara mengolahnya adalah masyarakat lokal. Misalnya, ada jenis tanaman kacang yang beracun di Nusa Tenggara Timur, tapi masyarakat kita tetap bisa mengolahnya secara khusus untuk dimakan,” jelas Arif.

    Gerakan Nusantara Food Biodiversity juga melibatkan generasi muda dalam mendokumentasikan identitas pangan lokal—dari proses produksi hingga cara penyajiannya.

    “Perlu menanamkan rasa kebanggaan mereka pada pangan lokal yang dimiliki daerahnya. Sejauh ini, lebih dari 500 data pangan daerah dari Aceh hingga Papua berhasil terdokumentasi dan semua orang bisa bergabung sebagai kontributor,” kata Arif.Inovasi Kuliner Bernuansa Lokal.

  • Merawat Pangan Lokal: Langkah Strategis Bangun Ketahanan Pangan dan Identitas Budaya – Page 3

    Merawat Pangan Lokal: Langkah Strategis Bangun Ketahanan Pangan dan Identitas Budaya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah dominasi makanan olahan dan pola konsumsi modern, pelestarian pangan lokal kini menjadi sorotan penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Mengolah dan mengonsumsi kembali makanan lokal dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan serta mendukung pola hidup berkelanjutan.

    Isu ini mengemuka dalam acara Lingkar Diskusi bertajuk “Merawat Cerita-Cerita Pangan Lokal”, yang digelar oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bersama Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), pada Jumat (13/6/2025) di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

     

    Dalam diskusi, Public Relations & Fundraising Officer IDEP Foundation Rodearni Purba menyoroti pendekatan permakultur yang diterapkan IDEP Foundation di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai salah satu strategi dalam membangun ketahanan pangan berbasis komunitas.

    “Bicara ketahanan pangan seringkali bersifat makro, padahal kebutuhan pangan sangat beragam. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh IDEP, kita bisa melihat bagaimana ketahanan pangan dapat ditingkatkan ke level keluarga dan komunitas,” ujar Rodearni.

    Melalui pelatihan permakultur, petani diajak mengembangkan praktik agroekologi yang tidak hanya produktif tapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Program ini juga mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menghasilkan pangan keluarga.

    “Bahkan, pekarangan rumah yang sebelumnya adalah lahan kosong dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan yang difokuskan pada konsumsi keluarga,” tambahnya.

    Tak hanya itu, IDEP juga mengangkat potensi pangan lokal di Kapuas Hulu yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.

    “Masyarakat belum menggunakan pangan yang ada karena hanya tahu mengolahnya untuk satu jenis [makanan] tertentu. IDEP menginisiasi pelatihan mengolah pangan lokal agar memiliki nilai tambah,” kata Rodearni.

    Petani didorong untuk meninggalkan sistem monokultur dan beralih ke pertanian regeneratif, yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka panjang, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun kelestarian lingkungan.

    Pangan Lokal dan Dokumentasi BudayaDalam diskusi, Ahmad Arif dari Nusantara Food Biodiversity mengungkap pentingnya mendokumentasikan ragam pangan lokal dan pengetahuan budayanya sebagai bentuk pelestarian.

    “Kita harus jaga itu [pangan lokal] supaya tidak hilang karena yang tahu cara mengolahnya adalah masyarakat lokal. Misalnya, ada jenis tanaman kacang yang beracun di Nusa Tenggara Timur, tapi masyarakat kita tetap bisa mengolahnya secara khusus untuk dimakan,” jelas Arif.

    Gerakan Nusantara Food Biodiversity juga melibatkan generasi muda dalam mendokumentasikan identitas pangan lokal—dari proses produksi hingga cara penyajiannya.

    “Perlu menanamkan rasa kebanggaan mereka pada pangan lokal yang dimiliki daerahnya. Sejauh ini, lebih dari 500 data pangan daerah dari Aceh hingga Papua berhasil terdokumentasi dan semua orang bisa bergabung sebagai kontributor,” kata Arif.Inovasi Kuliner Bernuansa Lokal.

  • Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

    Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu

    Palangka Raya, Beritasatu.com  – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran, memberikan ultimatum kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalteng.

    Gubernur Agustiar Sabran mengingatkan, agar perusahaan-perusahaan tersebut jangan telat membayar pajak. Jangan mimpi ingin cepat dilayani kalau tidak taat membayar pajak.

    Pesan tegas Gubernur Agustiar Sabran disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025).

  • Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan pada Sabtu Ini

    Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan pada Sabtu Ini

    JAKARTA – Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Sabtu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Yohanes dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Sabtu pagi menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

    “Sementara di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Surabaya, Jawa Timur,” kata dia.

    Berikutnya, Yohanes menyampaikan kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Pontianak, Kalimantan Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo, Gorontalo; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Jayapura, Papua.

    Selain hujan ringan dan sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, seperti Bandar Lampung, Lampung; Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; serta Merauke, Papua Selatan.

    Lalu, ada pula kondisi cuaca berawan tebal yang diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Serang, Banten; DKI Jakarta; dan Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diprakirakan berawan.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui situs resmi www.bmkg.go.id dan akun media sosial @infoBMKG,” ujar Yohanes.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu

    Arsip foto – Warga berkendara saat hujan di Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Rendhik Andika)

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Sabtu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Yohanes dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Sabtu pagi menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

    “Sementara di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Surabaya, Jawa Timur,” kata dia.

    Berikutnya, Yohanes menyampaikan kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Pontianak, Kalimantan Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo, Gorontalo; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Jayapura, Papua. Selain hujan ringan dan sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, seperti Bandar Lampung, Lampung; Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; serta Merauke, Papua Selatan.

    Lalu, ada pula kondisi cuaca berawan tebal yang diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Serang, Banten; DKI Jakarta; dan Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diprakirakan berawan.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui situs resmi www.bmkg.go.id dan akun media sosial @infoBMKG,” ujar Yohanes.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Ultimatum Pengusaha Agar Taat Bayar Pajak, Gubernur Kalteng: Jika Tidak Jangan Mimpi Dilayani Cepat – Page 3

    Ultimatum Pengusaha Agar Taat Bayar Pajak, Gubernur Kalteng: Jika Tidak Jangan Mimpi Dilayani Cepat – Page 3

    Liputan6.com, Palangka Raya Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran ultimatum perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Pancasila agar taat membayar pajak. Ia pun menegaskan, jika perusahaan tak bayar pajak, pelayanan maksimal tak akan diberikan pemprov.

    “Kalau tidak bayar pajak dengan benar jangan mimpi dilayani cepat, kami hanya akan melayani yang taat aturan dan berkontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat, Kamis (12/6/2025).

    Agustiar juga mengungkapkan, masih banyak pelaku usaha yang menikmati hasil sumber daya alam Kalteng, namun enggan menjalankan kewajiban fiskalnya secara jujur.

    “Kalteng memiliki pendapatan dari sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan belum tergarap secara optimal, untuk menaikkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

    “Ini tentu untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng, di mana pendapatan daerah Bumi Pancasila sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut,” jelas Agustiar.

  • Lakukan Sidak di Samsat Palangka Raya, Gubernur Agustiar Sabran Tegas Berantas Pungli dan Calo

    Lakukan Sidak di Samsat Palangka Raya, Gubernur Agustiar Sabran Tegas Berantas Pungli dan Calo

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Palangka Raya, Selasa (10/6/2025). Agustiar didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Bapenda Prov. Kalteng Anang Dirjo serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    Sidak ini dilakukan Agustiar untuk memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam pelayanan publik, khususnya di lingkungan Samsat. Menurutnya, pungli dan pencaloan tidak dibenarkan dan harus diberantas secara menyeluruh.

    “Penting bagi kita untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara bersih, transparan, dan profesional. Tidak boleh ada pungli maupun calo dalam proses pelayanan,” tegas Agustiar.

    “Jika ditemukan pelanggaran di Samsat seluruh Kalimantan Tengah, saya akan mengambil langkah tegas, termasuk pencopotan jabatan hingga proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

    Sidak ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

    “Ketaatan masyarakat dalam membayar pajak berdampak positif terhadap pembangunan. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Agustiar.

    Agustiar menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi terhadap program pemutihan pajak kendaraan yang akan dilaksanakan mulai 23 Juni hingga 23 September 2025. Menurutnya, sosialisasi informasi kepada masyarakat masih belum optimal, baik melalui media layanan langsung maupun platform digital.

    “Program pemutihan ini bukan hanya soal pembebasan denda. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dan menertibkan data kendaraan. Dengan data yang akurat, penertiban ke depan akan lebih mudah dan tepat sasaran,” jelas Agustiar.

    Agustiar memberikan perintah kepada jajaran terkait untuk proaktif dalam pelayanan publik di Kalteng. Lalu, menertibkan kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah Kalteng namun belum memberikan kontribusi terhadap PAD.

    “Langkah ini penting untuk mewujudkan keadilan fiskal, di mana semua pihak yang menikmati fasilitas daerah juga turut memberikan kontribusi sesuai ketentuan,” tutup Agustiar.