Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Wamendagri: Retret gelombang kedua diikuti 87 kepala daerah

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa retret gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    “Yang terdaftar itu 93, tetapi kami menerima enam surat permohonan untuk tidak mengikuti karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Memang kalau dipelajari, kondisinya memang tidak memungkinkan begitu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menjelaskan, peserta terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kepala daerah yang sudah dilantik, namun tidak sempat mengikuti retret gelombang pertama.

    Kedua, kepala daerah yang sempat digugat hasil pilkadanya ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun gugatan tidak berlanjut dan ketiga, mereka yang baru dilantik setelah melalui pemungutan suara ulang (PSU).

    “Ada sejumlah kepala daerah lagi di ujung nanti yang belum mengikuti retret karena memang belum selesai, seperti Barito Utara ini kan masih PSU kembali,” kata Bima.

    Dia mengatakan sebelum mengikuti rangkaian retret, para peserta dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Sabtu (21/6).

    Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.

    “Para peserta akan tiba Minggu pukul 12.00 WIB dan disambut resmi oleh Rektor IPDN dan saya mewakili Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Bima mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retreat gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui pembentukan lima
    pengadilan militer
    baru di wilayah Pekanbaru, Kendari, Manokwari, Balikpapan, dan Makassar.
    Pembentukan pengadilan militer baru didasarkan pada dua
    Peraturan Pemerintah
    (PP). Pertama, PP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan
    Pengadilan Militer
    Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar.
    Kedua, PP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-17 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.
    Dikutip dari salinan beleid, Kamis (19/6/2025), pembentukan pengadilan militer ini bertujuan untuk memenuhi
    akses keadilan
    yang merata, serta meningkatkan pelayanan peradilan yang efektif dan efisien kepada pencari keadilan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
    Dua Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar bertujuan untuk mengurangi tingginya beban pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
    Pembentukannya juga seiring dengan adanya pengembangan organisasi militer.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan yang berkedudukan di Kota Balikpapan; dan b. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar yang berkedudukan di Kota Makassar,” tulis Pasal 1 PP 22/2025.
    Sama seperti dua pengadilan di atas, tiga Pengadilan Militer di Kendari, Pekanbaru, dan Manokwari juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada Pengadilan Militer Padang, Pengadilan Militer Makassar, dan Pengadilan Militer Jayapura yang kini menangani wilayah sangat luas dan jumlah perkara yang banyak.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru; b. Pengadilan Militer V-18 Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari; dan c. Pengadilan Militer V-21 Manokwari yang berkedudukan di Kota Manokwari,” begitu tertulis dalam Pasal 1 PP 23/2025.

    Aturan juga menjelaskan daerah hukum masing-masing pengadilan militer.
    Daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.
    Sementara, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi V Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Selatan.
    Adapun daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru meliputi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
    daerah hukum Pengadilan Militer V-18 Kendari meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
    serta daerah hukum Pengadilan Militer V-21 Manokwari meliputi wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer Regional

    7 Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer Regional

    Ormas Dilarang Pakai Baju Mirip TNI/Polri, Pemuda Pancasila Kalteng: Kami Semi Militer
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Organisasi masyarakat
    Pemuda Pancasila
    (PP)
    Kalimantan Tengah
    (
    Kalteng
    ) merespons larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap ormas yang mengenakan seragam mirip TNI, Polri, maupun aparat pemerintahan lainnya.
    Bendahara Majelis Pimpinan Wilayah (MPW)
    PP Kalteng
    , Adhie Abdian, menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan dunia militer. 
    Sebab, organisasi itu diklaim didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang terdiri dari tokoh-tokoh militer seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto.
    “Jadi sejarah kemiliteran melekat di PP, makanya PP disebut organisasi semi militer, sampai sekarang, kami itu organisasi komando,” ucap Adhie kepada Kompas.com di sela pertemuan sejumlah ormas di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis (19/6/2025).
    Adhie menyatakan bahwa sah-sah saja Kemendagri mengeluarkan larangan tersebut, karena banyak ormas yang menyalahgunakan seragam bergaya militer untuk kepentingan pribadi.
    “Karena selama ini banyak ormas yang menggunakan seragam ala militer itu, dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
    Meski demikian, terkait sikap resmi organisasi, PP Kalteng masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.
    “Karena kebijakan ini sifatnya nasional, tentunya akan ada keputusan nasional bagaimana, kalau daerah ini kan mengikuti kebijakan pusat,” ujarnya.
    Ia menambahkan bahwa kader PP selalu melalui proses pendidikan dan pelatihan (diklat), termasuk pelatihan dasar (latsar) militer yang sering kali melibatkan anggota TNI sebagai pemateri maupun instruktur.
    “Memang (ormas) yang pertama kali bergaya militer itu PP, kami sudah 97 tahun, kalau dulu PP itu berwarna merah, kenapa kami pakai (seragam) loreng? Kami membedakan warna, walaupun motifnya sama,” tuturnya.
    Hingga saat ini, baik PP Pusat maupun PP Kalteng belum pernah menerima teguran resmi dari pemerintah terkait penggunaan seragam tersebut.
    “Beberapa bulan ke depan kami akan musyawarah besar (mubes) anggota PP, mungkin di situ nanti salah satunya dibahas aturan Menteri Dalam Negeri, saat ini secara organisasi kami masih belum mengambil sikap,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamensos salurkan 10.000 paket seragam sekolah

    Wamensos salurkan 10.000 paket seragam sekolah

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo di SDS Kresna Cililitan Jakarta Timur, Rabu (18/6/2025) saat menyalurkan 10.000 paket bantuan seragam karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos.

    Wamensos salurkan 10.000 paket seragam sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 19 Juni 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menyalurkan sebanyak 10.000 paket bantuan seragam sekolah karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Hari ini kita datang ke SDS Kresna Cililitan, secara simbolik memberikan bantuan -seragam- untuk anak-anak sekolah yang keluarganya kurang mampu,” kata Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Kamis.

    Program bantuan seragam bertajuk “Satu Seragam Sejuta Harapan” itu diinisiasi oleh PT Alamtri Resources Indonesia diwakili oleh Yayasan Amanah Bangun Negeri bekerja sama dengan Forum CSR Indonesia.Sejumlah 10.000 paket seragam dengan total nilai bantuan Rp12 miliar yang berisi seragam putih merah, seragam pramuka, sepatu, tas, serta alat tulis akan disalurkan ke seluruh Indonesia.

    Adapun sebanyak 200 paket seragam disalurkan di empat sekolah di Jakarta.

    “Bantuan itu diorganisasikan oleh kawan-kawan Forum CSR Indonesia yang didukung oleh Alamtri, nilai bantuannya per item itu 1,2 juta rupiah untuk 10 ribu siswa,” imbuhnya.

    Ia menyebutkan, program itu merupakan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan swasta dalam rangka mendukung pendidikan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

    “Kita berharap ke depan di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran, tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah, yang kaya, yang kurang mampu, yang tidak mampu, semua harus sekolah,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Amanah Bangun Negeri Zuraida Murdia Hamdie menjelaskan, paket bantuan seragam ini dibagikan ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah operasional PT Alamtri di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jakarta.

    “Jadi isinya itu Insya Allah cukup untuk satu tahun anak-anak kita sekolah, harapan kami ini menjadi daya ungkit, pemantik semangat dan harapan adik-adik SD di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, seragam merupakan hal yang mendasar dalam proses pendidikan sehingga membutuhkan perhatian khusus.

    “Kami dari swasta senang sekali bisa berkontribusi melalui bantuan seragam, dan mudah-mudahan langkah ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain di sektor swasta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 19 Juni 2025, BMKG: Mayoritas Diguyur Hujan Ringan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 19 Juni 2025, BMKG: Mayoritas Diguyur Hujan Ringan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada hari ini, Kamis (19/6/2025).

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan Sentia Arianti menerangkan secara umum cuaca itu terjadi di daerah konvergensi memanjang dari perairan Barat Bengkulu hingga Lampung, dari Sulawesi Selatan hingga Selat Makassar dan di laut Sulawesi, Laut Jawa.

    “Lalu perairan selatan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, perairan utara Maluku Utara, Papua Pegunungan dan di Samudera Pasifik utara Papua,” terang Sentia, melansir Antara, Kamis (19/6/2025).

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Bengkulu, Palembang, Bandarlampung, Samarinda, Palangka Raya, Banjarmasin, Mamuju, Kendari, Sorong, Nabire dan Merauke.

    “Sementara, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Mataram, Kupang,” terang dia.

    “Lalu Tanjung Selor, Pontianak, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya,” sambung Sentia.

     

    Masakan yang diolah kali ini sangat cocok menemani kita pagi atau malam hari, terlebih jika cuaca sedang dingin setelah hujan. Dengan bahan utama kacang hijau, Bubur Kacang Hijau sangat mudah untuk diolah.

  • Raih WTP 11 Kali Berturut-turut, Gubernur Agustiar: Bukti Transparansi Pemprov Kalteng – Page 3

    Raih WTP 11 Kali Berturut-turut, Gubernur Agustiar: Bukti Transparansi Pemprov Kalteng – Page 3

    Liputan6.com, Palangka Raya Untuk ke-11 berturut-turut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di tahun 2024.

    Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengungkapkan, raihan tersebut merupakan wujud komitmen pihaknya guna memajukan provinsi Bumi Pancasila, dalam bingkai Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat.

    “Tentu ini menjadi bukti transparansi Pemprov Kalteng dalam pengelolaan keuangan daerah, serta bukti kami sudah menyusunnya dengan baik dan akuntabel,” ungkapnya.

    Agustiar juga menyebut, raihan tersebut menjadi pelecut semangat Pemprov Kalteng terus mengelola keuangan dengan berkualitas baik, transparansi, dan akuntabel untuk tahun 2025 dan seterusnya.

    “Harus tepat sasaran semuanya, pajak rakyat dapat dikelola dengan secara efektif, efesien, dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat Kalteng, serta program pembangunan yang merata dan berkeadilan,” sebutnya.

    Agustiar pun mengapresiasi Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Tengah beserta jajaran atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan selama ini.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh temuan, kekurangan, serta rekomendasi dari BPK,” ujarnya.

  • PLN Kalselteng: Program listrik desa terealisasi 98 persen 

    PLN Kalselteng: Program listrik desa terealisasi 98 persen 

    Kita masih punya cadangan daya listrik sebesar 200 MW, ini bisa melayani pelanggan-pelanggan baru

    Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijono menyampaikan program listrik desa di Provinsi Kalsel dan Kalteng sampai saat ini sudah terealisasi 98 persen.

    “Program listrik desa ditargetkan 100 persen terealisasi pada 2027,” ujarnya saat mengunjungi Kantor Biro LKBN ANTARA Kalsel di Banjarmasin, Kalsel, Rabu.

    Dia menyampaikan tantangan geografi wilayah Kalselteng adalah adanya desa pedalaman seperti di pegunungan, yang cukup menjadi tantangan untuk program bisa mencapai target 100 persen.

    “Salah satu tantangannya jangkauan listrik ke desa-desa, ada yang di pegunungan. Jika tidak memungkinkan pakai jaringan, kita bisa gunakan sistem energi baru terbarukan, misalnya tenaga surya,” ujarnya.

    Program listrik desa di wilayah Kalselteng sudah mencapai 3.587 desa.

    Iwan menyampaikan program listrik desa merupakan bentuk hadirnya negara untuk memberikan layanan listrik bagi seluruh masyarakat.

    “Dengan langkah-langkah dan upaya maksimal, kita optimistis 100 persen target bisa dicapai,” ujarnya.

    Terkait ketersediaan tenaga listrik saat ini di wilayah Kalselteng, Iwan menyampaikan dalam kondisi aman dengan cadangan daya listrik yang besar.

    “Kita masih punya cadangan daya listrik sebesar 200 MW, ini bisa melayani pelanggan-pelanggan baru,” paparnya.

    Iwan, yang baru menjabat GM PLN Kalselteng, merasa bahwa wilayah Kalimantan memiliki tantangan, karena tidak seperti di Pulau Jawa.

    “Tantangannya masalah area, kalau di Pulau Jawa itu kan tidak jauh jaraknya antarpemukiman, kalau di sini bisa sangat jauh, masuk hutan dan terpencar-pencar di pegunungan,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bro Ron jadi pendaftar pertama calon Ketum PSI

    Bro Ron jadi pendaftar pertama calon Ketum PSI

    ANTARA – Ronald Sinaga atau “Bro Ron” yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Jawa Barat menjadi pendaftar pertama Calon Ketua Umum PSI di Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Jakarta, Rabu (18/6). Bro Ron yang juga merupakan seorang content creator didampingi oleh pendukungnya, antara lain Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PSI Jawa Barat Abang Ijo Hapidin, dan Ketua DPW PSI Kalimantan Tengah Pancani Gandrung. (Sanya Dinda Susanti/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bro Ron Maju Caketum PSI Usai Ditantang Kaesang dan Netizen

    Bro Ron Maju Caketum PSI Usai Ditantang Kaesang dan Netizen

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua I Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat (Jabar), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron mendaftarkan diri untuk menjadi calon Ketua Umum PSI.

    Berdasarkan pantau Bisnis, Bro Ron, sapaan akrabnya, tiba di Gedung DPP, PSI, Jakarta Pusat pukul 14:48 WIB, pada Rabu (18/6/2025). Dia didampingi oleh Ketua DPW Jabar Abang Ijo.

    Adapun, Bro Ron bisa maju mendaftarkan diri seusai mendapat dukungan dari 6 DPW dan 36 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI. 6 DPW itu adalah Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

    CEO Sena Indonesia ini bercerita, mulanya PSI di Instagram mengumumkan adanya Pemilu Raya untuk pemilihan ketua umum. Kemudian, banyak netizen yang menyebut namanya dalam unggahan tersebut.

    “Netizen mention Broron, Broron, Broron. Saya juga awal-awalnya gak ngerti apa namanya Pemilu Raya. Tapi karena netizenya manggil terus di Instagram PSI jadi saya perhatiin, saya baca. Oh begini tuh, oh begini tuh,” terangnya di lokasi.

    Kemudian, lanjutnya, di grup obrolan PSI ada diskusi Pemilu Raya dan menentukan siapa saja yang bisa menjadi Ketua Umum. Selanjutnya, Ketum PSI Kaesang menantang Broron.

    “Mungkin karena Mas Ketum kita yang muda, yang juga bermain medsos memantau ya, kok namanya Bro Ron disebut terus, disebut terus ini. Jadi, ditantanglah Bro Ron. Berani gak lawan saya? Itulah hebatnya Ketua Umum kita juga. Hebatnya partai ini,” bebernya.

    Akhirnya, setelah dirinya merasa ditantang netizen dan Kaesang, dirinya segera maju mendaftar jadi caketum PSI. Dia berharap PSI bisa masuk Parlemen Senayan pada 2029 mendatang.

  • Ditantang Kaesang, Bro Ron Daftar Jadi Caketum PSI

    Ditantang Kaesang, Bro Ron Daftar Jadi Caketum PSI

    Jakarta –

    Salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald A. Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) dalam ajang Pemilu Raya PSI. Wakil Ketua DPW Jabar ini mengaku terdorong maju setelah ‘ditantang’ oleh Ketua Umum PSI saat ini, Kaesang Pangarep.

    Dalam konferensi pers pendaftaran di DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025), Bro Ron menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung dan jajaran pengurus daerah yang mengawal langkahnya hingga ke tingkat pusat.

    “Yang mendorong saya maju ini justru netizen dan para kader. Bahkan Mas Kaesang sendiri, waktu ngobrol santai di Jawa Barat, sempat bilang, ‘Berani nggak maju?” ujar Bro Ron.

    Bro Ron menyebut dirinya telah mengantongi dukungan dari 6 DPW dan 35 DPD PSI di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

    Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan komitmennya membawa PSI lolos ke Senayan pada Pemilu 2029. Menurutnya, dengan waktu 3,5 tahun ke depan, partai punya kesempatan besar untuk benar-benar turun ke rakyat dan membuktikan kerja nyata.

    “PSI nggak mau dikenal lewat billboard doang. Kita nggak mau jadi partai yang baru turun ke masyarakat setahun sebelum pemilu. Kita mulai dari sekarang. Kita ini partai yang ‘menjilat’ rakyat mulai sekarang dalam arti baik ya,” ujarnya.

    “Saya ini sudah punya visi-misi sendiri. Siapa pun yang maju, saya siap. Nggak masalah mau lawannya siapa, yang penting tujuannya sama, membesarkan PSI dan melayani rakyat,” imbuhnya.

    (bel/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini