Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Diguyur Hujan Ringan Hari Ini

    Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Diguyur Hujan Ringan Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan ringan pada Minggu (20/7/2025).

    “Dari Pulau Sumatera, cuaca berawan diperkirakan terjadi di Banda Aceh dan Tanjung Pinang,” ujar prakirawan Hasalika Nurjanah melalui kanal YouTube resmi BMKG dari Jakarta.

    Sementara itu, langit berawan tebal diprediksi akan menyelimuti Medan, Pekanbaru, dan Padang, serta sejumlah kota lain seperti Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung. Khusus untuk Bengkulu, hujan ringan diperkirakan turun di wilayah tersebut.

    Beranjak ke Pulau Jawa, Surabaya diprediksi akan cerah berawan. Sementara itu, kondisi berawan akan meliputi Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Ibu kota Jakarta sendiri diperkirakan akan diguyur hujan ringan hari ini.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kupang diprediksi cerah berawan, Denpasar akan berawan, dan Mataram diperkirakan berawan tebal.

    Di Kalimantan, Tanjung Selor diperkirakan diselimuti udara kabur. Pontianak diramalkan berawan, sedangkan Samarinda, Palangka Raya, dan Banjarmasin diprediksi berawan tebal.

    Sementara itu, udara kabur juga berpotensi terjadi di Palu, Sulawesi. Cuaca berawan diperkirakan melanda Makassar, sedangkan Manado, Gorontalo, dan Kendari kemungkinan besar akan berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan turun di Mamuju.

    Untuk kawasan Maluku dan Papua, BMKG memperkirakan cuaca berawan di Jayapura. Sementara hujan ringan diramalkan mengguyur Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Merauke menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

  • Terbaru, Harga LPG 3 Kg, 5,5 & 12 Kg di Agen-Pengecer Berlaku 19 Juli

    Terbaru, Harga LPG 3 Kg, 5,5 & 12 Kg di Agen-Pengecer Berlaku 19 Juli

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan memberlakukan aturan baru terkait harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg). Rencananya, harga LPG 3 Kg akan dibuat satu harga di seluruh Indonesia.

    Kebijakan ini diharapkan bisa menekan harga LPG yang melampaui harga eceran tertinggi (HET). Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menyatakan, rencana kebijakan tersebut akan tertuang melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

    Rencana LPG Satu Harga ini targetnya bisa diimplementasikan tahun 2026 nanti.

    Lalu, berapa harga LPG 3 kg dan nonsubsidi saat ini di pengecer maupun agen resmi?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia per 8 Juli 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih (sesuai HET) gas 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga di pangkalan tersebut, dikutip Sabtu (19/7/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, terpantau harga jual LPG 3 kg dibanderol sebesar Rp 22.000 per tabung, termasuk biaya pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000,” kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

    Harga LPG Non Subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Di daerah Tangerang Selatan, pengecer LPG menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Harga tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang diriliş Pertamina, khususnya untuk level agen resmi LPG Pertamina.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Program beras murah SPHP jangkau warga Kalteng melalui Pos Indonesia

    Program beras murah SPHP jangkau warga Kalteng melalui Pos Indonesia

    ANTARA – Perum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia Cabang Palangka Raya untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan beras SPHP. Melalui kerja sama ini, beras SPHP dijual seharga Rp65.500 per lima kilogram di gerai Kantor Pos yang tersebar di Kalteng.
    (Redianto Tumon Sp/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    BP Tapera Usul Harga Rumah Subsidi Bisa Dikerek, Jadi Berapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian untuk mengerek harga rumah subsidi dalam waktu dekat.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa usulan tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). 

    Dalam penjelasannya, usulan kenaikan harga rumah subsidi itu sejalan dengan laju inflasi. Di mana, biaya konstruksi dan material telah naik seiring kenaikan harga.

    “Kemarin saya diskusi juga dengan teman-teman di Kemenko Infrastruktur menyampaikan juga perlunya merevie kembali harga rumah per wilayah. Itu sudah diterapkan dari 2023, karena inflasi tiap tahun kan naik ada kenaikan,” tegasnya dalam agenda Sarasehan BP Tapera di Jakarta, Kamus (17/7/2025).

    Heru menegaskan, usulan kenaikan tarif rumah subsidi ini perlu segera ditangani. Karena kalau tidak, pengembang bakal melakukan pembangunan rumah di lokasi yang semakin jauh dari wilayah perkotaan.

    Namun demikian, Dia belum merinci secara pasti berapa besaran usulan kenaikan rumah subsidi tersebut. Pasalnya, usulan itu harus disandarkan pada kajian mendalam yang perlu diselaraskan dengan data tren kenaikan inflasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau harga rumah tetap sementara [harga] infrastruktur semakin naik, maka rumah itu semakin jauh dar lokasi populasi,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa pihaknya bakal mulai mengkaji usulan untuk dapat segera mengerek harga rumah subsidi.

    Ara menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu menanyakan pendapat sejumlah pihak sebelum resmi menetapkan kenaikan harga pada rumah subsidi di tahun depan. 

    “Ya kita kaji dulu. Itu kan [usulan kenaikan] tadi tujuan baik, caranya juga baik. Ya kan? Yang saya tadi tanya bagaimana, saya juga mau dengar dari konsumen [tanggapannya seperti apa],” jelasnya saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Jumat (27/12/2024) malam.

    Sebagai informasi, ketetapan harga rumah subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. 

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024

  • Pemprov Kalsel Dukung UMKM Kreatif Lewat Pemanfaatan Daun Nanas Jadi Produk Bernilai Ekonomi – Page 3

    Pemprov Kalsel Dukung UMKM Kreatif Lewat Pemanfaatan Daun Nanas Jadi Produk Bernilai Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang kreatif sekaligus ramah lingkungan. Salah satu bentuk nyata upaya tersebut adalah melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Daun Nanas Menjadi Produk Bernilai Tinggi, yang diinisiasi oleh UMKM ECO Pine Borneo.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor. Dalam sambutannya, Ariadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dan komunitas lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Perbesar

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor…. Selengkapnya

    “Kita bersama-sama bisa menyaksikan bentuk nyata kolaborasi antara dunia usaha dan komunitas kreatif lokal, dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ariadi di Banjarbaru, Rabu (16/7/2025).

    Pemerintah Provinsi pun memberikan apresiasi tinggi kepada PT PLN (Persero) UP2B Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atas inisiatif dan komitmennya melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang langsung menyentuh sektor riil, khususnya pelaku UMKM lokal.

    Tidak hanya itu, apresiasi setinggi-tingginya juga diberikan kepada UMKM ECO Pine Borneo, yang dinilai luar biasa inovatif dalam mengubah limbah daun nanas menjadi berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari home decor, dompet, tas, hingga kerajinan lainnya.

    “Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang keberpihakan terhadap lingkungan dan kearifan lokal. Semoga kreativitas ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lain di Banua untuk terus maju, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan,” sambung Ariadi.

    Perbesar

    Program Pengembangan dan Pemberdayaan Daun Nanas Menjadi Produk Bernilai Tinggi… Selengkapnya

    Ia menambahkan, dari program ini, masyarakat dapat melihat wajah baru Kalimantan Selatan yang sedang dibangun bersama: kreatif, hijau, dan mandiri. Pemerintah Provinsi juga berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya UMKM-UMKM inspiratif seperti ECO Pine Borneo, yang tidak hanya menjual produk tetapi juga menghadirkan nilai dan cerita di balik setiap karyanya.

    “Saya berharap bantuan hari ini dapat menjadi pemicu semangat dan perluasan dampak. Bukan hanya memperkuat kapasitas produksi, tetapi juga memperluas pasar dan jejaring UMKM ramah lingkungan di Kalimantan Selatan,” tutup Ariadi.

    Pemprov Kalsel memiliki harapan agar kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat terus terjaga. Sinergi semacam inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua.

  • Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    Jaksa Agung Lantik 34 Pejabat Eselon II dan Kajati, Termasuk Direktur Penyidikan dan Kapuspenkum Baru – Page 3

    1. Undang Mugopal selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

     

    2. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

     

    3. Sugeng Riyanta selaku Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    4. Idianto selaku Sekretaris Badan Pemulihan Aset

     

    5. Harli Siregar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

     

    6. Anang Supriatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum

     

    7. Iman Wijaya selaku Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    8. Supardi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

     

    9. Teguh Subroto selaku Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    10. Jehezkiel Devy Sudarso selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

     

    11. Andi Darmawangsa selaku DirekturUpaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    12. Sukarman Sumarinton selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

     

    13. Enen Saribanon selaku Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    14. Wahyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

     

    15. I Gde Ngurah Sriada selaku Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

     

    16. I Dewa Gede Wirajana selaku Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

     

    17. Riyono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

     

    18. Setiawan Budi Cahyono selaku Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

     

    19. Muhammad Syarifuddin selaku Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

     

    20. Basuki Sukardjono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat

     

     

  • Pertumbuhan Ekonomi Palangkaraya Capai 6,62 Persen, Lebihi Rata-rata Nasional

    Pertumbuhan Ekonomi Palangkaraya Capai 6,62 Persen, Lebihi Rata-rata Nasional

    JAKARTA – Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) Fairid Naparin mengungkapkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palangkaraya mencapai 6,62 persen dan menjadi yang tertinggi di provinsi setempat.

    “Berdasarkan data BPS per 6 Juli 2025, dari 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng, pertumbuhan ekonomi kita menjadi yang tertinggi di angka 6,62 persen, melebihi rata-rata nasional yang berada di angka 4,87 persen,” kata Fairid dilansir ANTARA, Rabu, 16 Juli.

    Dia menerangkan, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menempatkan Kota Palangkaraya pada posisi ke-5 secara nasional dalam daftar 20 kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    Ia menjelaskan pencapaian tersebut tak lepas dari kontribusi berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, UMKM, hingga penguatan infrastruktur.

    Selain itu, dukungan masyarakat dalam menjaga daya beli dan stabilitas lokal turut memperkuat fondasi ekonomi daerah.

    “Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat Palangkaraya memiliki ketahanan ekonomi sekaligus arah pembangunan yang inklusif dan kompetitif,” terangnya.

    Dia menambahkan Pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

    “Dengan semangat kolaborasi, kita jadikan pertumbuhan ini sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait pengaruh pelaksanaan Palangkaraya Fair 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi di kota setempat.

    “Palangkaraya Fair 2025 ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat,” katanya.

    Pergelaran Palangkaraya Fair 2025 akan berlangsung selama lima hari pada 15-19 Juli 2025 dengan menampilkan pameran inovasi perangkat daerah, informasi potensi dan peluang usaha, pameran produk UMKM, kuliner, konser musik dan aneka hiburan rakyat lainnya.

    Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangkaraya, Samsul Rizal selaku ketua panitia Palangkaraya Fair 2025 menerangkan, pihaknya menyiapkan 156 gerai.

    “Kami menyiapkan 60 stan dalam ruangan dan 105 tenda luar ruangan di Palangkaraya Fair 2025 yang masing-masing stan dapat diisi satu sampai dua peserta,” katanya.

    Dia menerangkan, stan yang disiapkan tersebut akan digunakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangkaraya, OPD mitra luar daerah, pelaku industri, perusahaan, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaku UMKM dan pihak lain yang berpartisipasi pada ajang tahunan tersebut.

    Samsul Rizal mengatakan, secara umum Palangkaraya Fair ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi daerah dan menginformasikan peluang investasi serta dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan promosi dalam skala yang lebih luar.

    “Selain itu dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaring investor, memperluas pangsa pasar baik domestik maupun internasional serta memacu inovasi, kreatifitas dan daya saing pelaku UMKM,” katanya.

  • Pesona Tambun Bungai 2025 panggung bagi UMKM Kalteng

    Pesona Tambun Bungai 2025 panggung bagi UMKM Kalteng

    ANTARA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar agenda tahunan Pesona Tambun Bungai 2025 di Kota Palangka Raya, Selasa (15/7). Kegiatan ini menjadi ajang promosi dan pemberdayaan sebanyak 30 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten/kota, khususnya di sektor wastra, kriya, dan kuliner, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Redianto Tumon Sp/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Komisi II DPR minta persiapan PSU dimatangkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong meminta penyelenggara pemilu untuk mematangkan persiapan sehingga tidak ada pemungutan suara ulang (PSU) di atas pemungutan suara ulang.

    Hal tersebut disampaikan Bahtera dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    “Agar betul-betul persiapan dan kesiapannya dalam rangka PSU maupun Pilkada ulang dipersiapkan secara matang,” kata Bahtra di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan persiapan dan pengawasan pelaksanaan PSU tersebut harus patuh terhadap aturan dan prosedur yang ada sehingga tidak berujung dengan gugatan yang kembali akan menunda rampungnya tahapan pemilu tersebut.

    “Paling penting adalah agar tidak terjadi lagi gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi nanti karena itu akan merepotkan Kemendagri dalam hal berkaitan dengan penganggaran,” ujarnya.

    Bahtera juga mengingatkan bahwa apabila PSU kembali terulang maka pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran untuk pemungutan suara ulang, hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan spirit efisiensi yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Di satu sisi kita sedang melakukan penghematan, tapi di sisi lain dengan adanya Pilkada berulang kali, itu juga bisa merepotkan dalam hal bagaimana kita bisa mewujudkan efisiensi yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Rapat kerja antara pihak penyelenggara pemilu dan DPR RI tersebut membahas sejumlah hal antara lain persiapan pemungutan suara ulang untuk pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang, pemilihan ulang Bupati Bangka, kemudian PSU di Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Barito Utara, serta evaluasi pemilihan kepala daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    KPU paparkan progres pencairan dana PSU dan pilkada ulang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memaparkan progres pencairan dana pemungutan suara ulang (PSU) dan pemilihan kepala/wakil daerah (pilkada) ulang tahun 2024.

    Afifi dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, menyebut progres transfer terbilang cukup baik.

    Adapun PSU sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025, sedang pilkada ulang digelar di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2025.

    Dijelaskan Afif, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Provinsi Papua sebesar Rp93 miliar dan sisa naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Rp47.912.288.236, sehingga kekurangan anggaran berjumlah Rp45.087.711.764.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah kekurangan tersebut. Jadi, progres transfer sudah 100 persen. Kesiapan sudah 100 persen,” kata dia.

    Sementara itu, perkiraan kebutuhan anggaran untuk PSU Kabupaten Boven Digoel ialah Rp19.284.212.221 dan sisa NPHD Rp1.284.212.221, sehingga kekurangan Rp18 miliar. Namun, kekurangan tersebut sudah ditransfer ke KPU sepenuhnya.

    “Sehingga progres sudah 100 persen,” kata dia.

    Perkiraan kebutuhan untuk PSU Kabupaten Barito Utara sejumlah Rp15.184.460.550 dan sisa NPHD pilkada sebelumnya Rp100 juta, sehingga kekurangan Rp15.084.460.550. Sama dengan daerah yang lain, kekurangan sudah ditransfer sepenuhnya ke KPU.

    Berikutnya, perkiraan kebutuhan dana untuk pilkada ulang Kabupaten Bangka sebesar Rp21.112.430.000 dan sisa NPHD dari pilkada sebelumnya nihil, sehingga jumlah kekurangan sama dengan perkiraan kebutuhan.

    “Sudah transfer ke KPU sejumlah yang dibutuhkan, jadi progres 100 persen,” tutur Afif.

    Sama dengan Kabupaten Bangka, sisa NPHD dari pilkada sebelumnya untuk pilkada ulang Kota Pangkalpinang juga nihil, sementara perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp16.280.429.000. Dari kekurangan itu, sudah ditransfer ke KPU sebesar Rp10.175.268.000.

    “Progres transfer 62 persen, kurang Rp6.105.161.000,” ucap Afif.

    Sebagai catatan, pencairan terakhir untuk Kota Pangkalpinang akan dilakukan paling lama bulan Agustus 2025, berdasarkan kesepakatan di dalam NPHD.

    “Terima kasih teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk sangat membantu proses ini di awal sampai sekarang,” imbuh Ketua KPU.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.