Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Komdigi Lakukan Ini Demi Internet 100 Mbps

    Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Komdigi Lakukan Ini Demi Internet 100 Mbps

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka seleksi frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan layanan akses nirkabel pitalebar atau broadband wireless access (BWA). Lebar pita 80 MHz di spektrum tersebut dibagi ke dalam 15 zona di tiga regional.

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    Adapun, 15 zona tersebut Komdigi bagi ke dalam tiga regional yang mencakup seluruh wilayah Tanah Air, yaitu di antaranya:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatera Utara
    Zona 2 : Sumatera Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Di tiga regional tersebut rentang frekuensinya dari 1432 – 1512 MHz yang terdiri dari satu blok dengan lebar pita 80 MHz. Mode frekuensinya time division duplex (TDD) dengan masa berlaku IPFR 10 tahun.

    “Pita frekuensi yang menjadi objek seleksi meliputi rentang1432 MHz hingga 1512 MHz, dengan total lebar pita80 MHz. Frekuensi ini direncanakan akan digunakan untuk penyelenggaraan layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access), yang diharapkan dapat menyediakan layanan internet cepat dengan kecepatan sampai dengan (up to)100 Mbps dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas,” tulis Komdigi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/7/2025).

    Dengan menghidupkan kembali layanan BWA, Komdigi mengatakan frekuensi 1,4 GHz itu akan menjadi pembuka jalan masukknya jaringan fiber optik di daerah yang berlum terjangkau fiber optik dan juga pemantik demand untuk layanan fixed broadband.

    Komdigi menyebutkan bahwa proses seleksi frekuensi 1,4 GHz itu dilakukan melalui sistem e-Auction. Seleksi dilakukan ini juga dilakukan melalui metode penawaran harga alias lelang harga.

    “Peserta seleksi wajib mengikuti seleksi untuk seluruh regional dan dimungkinkan untuk memenangkan objek seleksi di seluruh Regional I, II, dan III,” kata Komdigi.

    (agt/agt)

  • Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. 

    Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Untuk Regional I, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10, yang meliputi:

    Zona 4: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).
    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.
    Zona 9: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
    Zona 10: Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Sementara itu, Regional II mencakup Zona 1,2,3, 8, dan 15 yang meliputi:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
    Zona 2: Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi.Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.
    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.

    Lebih lanjut, Regional III mencakup Zona 11 hingga Zona 14 yang meliputi:

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.
    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

    Lebih lanjut, Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis. 

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi.

  • Pasar Raya 2025 Segera Dibuka Gratis di Solo Selama Dua Pekan, Berikut Infonya Regional 28 Juli 2025

    Pasar Raya 2025 Segera Dibuka Gratis di Solo Selama Dua Pekan, Berikut Infonya Regional 28 Juli 2025

    Pasar Raya 2025 Segera Dibuka Gratis di Solo Selama Dua Pekan, Berikut Infonya
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan kembali menggelar
    Pasar Rakyat
    dan Budaya (
    Pasar Raya
    ) di
    Taman Budaya Jawa Tengah
    (TBJT), Kota
    Solo
    , pada 1–15 Agustus 2025.
    Acara tahunan ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis.
    Ribuan pengunjung diperkirakan akan memadati arena, yang akan menampilkan ratusan seniman lintas daerah, puluhan stan UMKM, serta pertunjukan budaya dari lima provinsi.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin mengatakan, Pasar Raya 2025 menghadirkan sekitar 200 perupa, 70 seniman pertunjukan, 20 band pelajar (SMA/SMK), 41 band umum, tiga museum, serta 80 pelaku UMKM dari sekitar TBJT.
    “Persiapan sudah oke dan mantap. Tinggal pelaksanaan yang akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Gubernur Jawa Tengah,” kata Sadimin dalam keterangan tertulis usai melaporkan persiapan acara kepada Gubernur Ahmad Luthfi di kompleks Gubernuran, Senin (28/7/2025).
    Selain pameran dan pertunjukan seni, gelaran tahun ini juga akan menjadi ajang pemberian penghargaan kepada tokoh budaya Jawa Tengah.
    “Penghargaan tokoh budaya nanti biar disiapkan oleh tim kami, siapa nominasi yang layak mendapat penghargaan. Kita rencanakan pada penutupan,” lanjutnya.
    Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Suratno, menambahkan bahwa Pasar Raya 2025 merupakan penyelenggaraan edisi kedua, sekaligus rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Tengah.
    Berbeda dari tahun sebelumnya, penyelenggaraan kali ini akan diramaikan sekitar 30 stan kuliner jadul (jaman dulu), pertunjukan tari, teater, barongsai, reog, musik lesung, hingga seni rupa seperti lukisan, patung, instalasi, dan fotografi.
    “Ada juga pertunjukan musik band pelajar dan umum. Salah satunya nanti ada Pedas Ndahe yang tampil pada pembukaan 1 Agustus,” jelas Suratno.
    Lima provinsi turut serta dalam acara ini, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Tengah.
    “Gratis untuk masyarakat karena kita siapkan hiburan sekaligus edukasi, mengingat pengunjungnya banyak anak-anak. Mereka bisa menyaksikan pertunjukan seni tradisi hingga seni pengembangan yang sangat mendidik,” ujarnya.
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif pelaksanaan Pasar Raya 2025. Ia menilai event ini bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana penguatan budaya dan ruang ekonomi kreatif yang inklusif.
    “Bagus, apalagi gratis. Seni-budaya memang bukan orientasi bisnis. Kalau budaya itu lebih edukasi kepada masyarakat. UMKM-nya nanti ramaikan, koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Luthfi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut)
    Raja Juli Antoni
    menuturkan,
    Kapolda Riau
    Irjen Herry Heryawan memperingatkan “para cukong” yang berani main api di tengah ancaman
    kebakaran hutan
    dan lahan (karhutla) di Riau.
    “Tadi dikatakan Pak Kapolda Riau, kepada para cukong, pemilik lahan, maupun kepada masyarakat yang berani-beraninya main api ketika ancaman karhutla ini terjadi,” kata Raja Juli, dalam Rapat Monitoring Karhutla yang digelar secara daring, Senin (28/7/2025).
    Ia mengatakan, sepanjang Januari hingga Juli 2025, Polda Riau dan jajaran telah menindak 41 orang dan menetapkan 51 tersangka kasus karhutla di Riau.
    “Kapolda Riau sudah melaporkan ada 41 kasus di Riau, ada 51 tersangka,” tutur dia.
    Sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Raja Juli berharap langkah penindakan serupa juga dilakukan di provinsi rawan lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
    “Dengan tegas Pak Kapolri mengatakan kepada saya untuk menginstruksikan kepada seluruh Kapolda di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang memiliki kerawanan terhadap karhutla agar tidak segan, tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum,” ucap dia.
    Menurut Raja Juli,
    penegakan hukum
    bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai efek jera dalam mencegah pembakaran ulang pada masa mendatang.
    “Ada
    deterrent effect
    sehingga para pengusaha yang melakukan
    land clearing
    atau masyarakat yang melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan keluarga, pembukaan lahan, akan kapok dan tidak akan melakukannya kembali,” tutur dia.
    Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 merupakan salah satu kebakaran terbesar di Indonesia hingga asapnya menyebar ke negara tetangga.
    “Jadi memori masyarakat harus diingatkan kembali agar mereka sadar dan menyadarkan kepada tetangga, sesama keluarga untuk tidak membakar lahan, bagaimanapun betapa banyaknya ketika itu,” tutur dia.
    Mengenang momen ketika itu, Raja Juli menuturkan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah dan roda perekonomian pun terhenti.
    “Tidak bisa keluar rumah, harus pakai masker, anak-anak tidak sekolah, pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat, roda ekonomi berhenti, ini adalah sebuah bencana yang akan merugikan kita,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perekonomian Masyarakat Kalteng Terus Menggeliat Lewat Huma Betang Night dan Gubernur Cup 2025

    Perekonomian Masyarakat Kalteng Terus Menggeliat Lewat Huma Betang Night dan Gubernur Cup 2025

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi Kalteng kembali menggelar Car Free Night dan Huma Betang Night yang dipusatkan di Bundaran Besar Palangka Raya, Sabtu (26/7/2025). Huma Betang Night menjadi acara mingguan yang kian menjelma menjadi destinasi malam favorit warga Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Pada penyelenggaraan Huma Betang Night yang ketujuh ini, turut menghadirkan artis ibu kota, yakni King Nassar dan Marion Jola. Selain itu, acara juga dimeriahkan oleh penampilan band lokal serta pertunjukan seni dari putra-putri daerah Kalteng.

    Berbalut semangat kearifan lokal, HBN memberi napas bagi pelaku UMKM, seniman, dan komunitas kreatif. Laporan panitia mencatat, rata-rata transaksi per malam mencapai Rp 500 juta. Angka ini jadi bukti, bahwa hiburan berbasis komunitas bisa punya daya ungkit ekonomi yang nyata.

    “Bapak Gubernur (Agustiar Sabran) ingin menghadirkan alternatif hiburan di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangka Raya, agar masyarakat dapat menikmati suasana malam sekaligus mencicipi ragam kuliner lokal,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo.

    “Kegiatan ini memberikan dampak ekonomi yang sangat positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Kita patut berbangga karena Huma Betang Night kini menjadi sorotan nasional, yang menandakan bahwa Kalimantan Tengah tidak lagi sepi,” tambah Wagub Edy Pratowo.

    Tak hanya HBN, perekonomian masyarakat Kalteng juga terus menggeliat lewat Turnamen Olahraga Gubernur Cup Tahun 2025, dari Juli hingga Desember mendatang. Gubernur Cup 2025 mempertandingkan 17 cabang olahraga, antara lain pencak silat, sepak bola, bulu tangkis, catur, bola voli, tenis, maraton, biliar, bola basket, e-sport, jalan sehat, tenis meja, domino, menyumpit, panahan, mini soccer, dan perahu hias. Peluncuran turnamen ini dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat yang dilepas secara resmi oleh Wagub Kalteng Edy Pratowo di Bundaran Besar Palangka Raya, Minggu (27/7/2025).

    Wagub menyampaikan bahwa Gubernur Cup merupakan ajang strategis untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kalteng di tingkat nasional maupun internasional.

    “Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku UMKM,” ucap Wagub saat membacakan sambutan Gubernur Agustiar Sabran.

    Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa olahraga merupakan investasi penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan rangkaian kegiatan turnamen ini,” tambahnya.

    Jalan sehat ini juga menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara, Hari Bhakti ke-65 Adhyaksa, dan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Kegiatan jalan sehat ini turut dirangkai dengan Gerakan Pembagian 10.000 Bendera Merah Putih secara serentak, sebagai bentuk upaya menggugah rasa cinta tanah air serta meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong seluruh masyarakat.

  • Dua Kebakaran Landa Kalteng dalam Sehari Saat Sabtu 26 Juli 2025, RS dan Asrama Pesantren Diamuk Api

    Dua Kebakaran Landa Kalteng dalam Sehari Saat Sabtu 26 Juli 2025, RS dan Asrama Pesantren Diamuk Api

    Kebakaran juga melanda Pondok Pesantren Manba’u Darissalam yang berlokasi di Jalan Mendawai I, Palangka Raya, Kalteng, pada Sabtu (26/7/2025) malam. Insiden ini mengakibatkan hangusnya tiga kamar asrama santri putra.

    Material bangunan asrama yang terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar. Setelah kurang lebih 1 jam, petugas pemadam kebakaran yang dibantu para relawan berhasil menjinakan si jago merah.

    Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Mamba’u Darussalam, Saleh, mengungkapkan, saat kebakaran terjadi, para santri tidak berada di dalam asrama karena sedang mengikuti pengajian di mushola. Api berkobar sekitar pukul 19.30 dan diduga berasal dari ruang tengah asrama.

    “Tiga kamar terbakar. Saat kejadian para santri tidak ada di kamar, karena sedang mengaji,” jelas Saleh.

    Sementara itu, Kepala Seksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Palangka Raya, Sucipto, menyatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Dugaan ini diperkuat dengan titik awal api yang berasal dari ruang tengah asrama.

    “Di ruangan itu tidak ada dapur. Hanya ada kipas angin yang menyala. Jadi dugaan sementara penyebabnya adalah arus pendek listrik,” beber Sucipto.

    Sucipto juga menerangkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

  • Kebakaran RSUD Pulang Pisau Tak Ganggu Layanan, Stok Obat-obatan Aman

    Kebakaran RSUD Pulang Pisau Tak Ganggu Layanan, Stok Obat-obatan Aman

    Pulang Pisau, Beritasatu.com – Ruang instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) terbakar, Sabtu (26/7/2025). Namun, stok obat-obatan dan pelayanan pasien disebut tidak terganggu.

    “Kami ingin masyarakat tenang, kebutuhan obat-obatan pasien tidak terganggu. Depo cadangan di belakang ruang gawat darurat mampu memenuhi kebutuhan obat untuk satu minggu ke depan,” kata Direktur RSUD Pulang Pisau Muliyanto Budihardjo, Minggu (27/7/2025), dikutip dari Antara. 

    Muliyanto menegaskan stok obat-obatan masih mencukupi, sehingga pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal, dan tidak ada korban dalam insiden kebakaran di ruang instalasi farmasi tersebut.

    Menurutnya, pihak Rumah Sakit Kapuas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau siap memberikan dukungan apabila diperlukan.

    Dugaan Penyebab Kebakaran

    Terkait penyebab kebakaran, Muliyanto menjelaskan berdasarkan pengamatan awal dari masyarakat dan pasien yang melihat, diduga sebelum terbakar terdapat sambaran listrik dan suara letupan dari dalam ruangan farmasi.

    Letupan ini dimungkinkan dari arus pendek yang percikannya menyambar bahan yang mudah terbakar, seperti alkohol dan bahan lain. Untuk penyebab pasti masih belum bisa dipastikan, karena masih menunggu hasil penyelidikan.

    “Dugaan sementara memang karena terjadi arus pendek listrik, tetapi kita belum bisa menyimpulkan sebelum ada hasil resmi dari kepolisian,” ujarnya.

    Manajemen RSUD Pulang Pisau, kata Muliyanto, juga langsung mengadakan rapat darurat internal bersama tim ahli farmasi guna merumuskan langkah cepat penanganannya.

    Tak Ada Korban Jiwa

    Muliyanto menegaskan tidak ada pasien yang terdampak akibat insiden tersebut dan semua pasien tetap mendapatkan pelayanan sesuai prosedur.

    “Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kami mengutamakan keselamatan seluruh orang di rumah sakit, baik pasien, tenaga medis maupun pengunjung,” katanya.

    Muliyanto mengungkapkan kerugian sementara akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Namun, jumlah pastinya belum dapat dipastikan, karena tim teknis nanti melakukan pendataan dan belum bisa memasuki seluruh area yang terbakar secara menyeluruh.

    “Kami belum bisa masuk ke semua bagian ruang farmasi, karena kondisi belum sepenuhnya aman. Tapi, estimasi awal kerugian memang cukup besar, karena menyangkut obat-obatan dan lain-lain,” kata Muliyanto.

    Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i sebelumnya menyampaikan keprihatinannya akibat insiden kebakaran tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk lebih waspada dan tidak lalai agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

    “Yang terpenting saya meminta manajemen rumah sakit untuk segera memulihkan pelayanan, terutama memastikan seluruh pasien tetap mendapatkan perawatan yang layak dan seluruh pasien tetap terlayani dengan baik,” pungkas Ahmad Rifa’i.

  • Pemerintah Pastikan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Digelar Agustus

    Pemerintah Pastikan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Digelar Agustus

    Bisnis.com, Jakarta — Pemerintah mengaku sudah siap menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 yang digelar di Agustus 2025.

    Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan penyelenggaraan PSU tersebut akan digelar di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara yang merupakan bagian rangkaian akhir dari tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2025.

    Dia berharap PSU Pilkada 2025 tersebut dapat berjalan dengan Luber, Jurdil, dan demokratis, serta aman, dan lancar sesuai koridor hukum yang berlaku.

    “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat TNI/Polri berkomitmen untuk menyukseskan gelaran pelaksanaan PSU agar berjalan dengan aman, damai, lancar, dan berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, dan berintegritas,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Dia menegaskan bahwa pihaknya juga terus  melakukan pemantauan terhadap gelaran PSU Pilkada 2025 tersebut, sehingga PSU bisa berjalan dengan aman.

    Tidak hanya itu, kata Lodewijk, koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga terus berjalan untuk memantau setiap proses penyelenggaraan pilkada tersebut.

    “Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam akan terus memonitor perkembangan serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah tetap terjaga melalui koordinasi dan sinkronisasi langkah bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan aparat keamanan,” katanya.

    Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa logistik dan administrasi sudah 100 persen dan sudah tiba di kabupaten kota masing-masing hanya tinggal didistribusikan.

    Lodewijk juga berharap semua pihak bisa mendukung pelaksanaan PSU Pilkada 2025 itu agar berjalan dengan lancar dan aman.

    “Kami juga berharap agar seluruh pihak, termasuk masyarakat luas untuk bersama-sama berpartisipasi dalam PSU dan mendukung suksesnya Pilkada dengan damai dan berkualitas demi terjaminnya proses demokrasi elektoral yang lebih baik lagi,” ujarnya.

  • Berita Pekan Ini: Banyak Koperasi Merah Putih di Daerah Belum Beroperasi Usai Diresmikan, Masalah Modal Jadi Faktor Utama Regional 26 Juli 2025

    Berita Pekan Ini: Banyak Koperasi Merah Putih di Daerah Belum Beroperasi Usai Diresmikan, Masalah Modal Jadi Faktor Utama Regional 26 Juli 2025

    Berita Pekan Ini: Banyak Koperasi Merah Putih di Daerah Belum Beroperasi Usai Diresmikan, Masalah Modal Jadi Faktor Utama
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi sebanyak 80.000
    Koperasi Merah Putih
    pada Senin (21/7/2025).
    Sejumlah pejabat tinggi menghadiri acara ini, sebut saja Menko Bidang Pangan Zulhifli Hasan, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Mendagri Tito Karnavian.
    Usai diresmikan, ternyata banyak Koperasi Merah Putih yang belum beroperasi.
    Umumnya, masalah utama yang menjadi kendala Koperasi Merah Putih berasal dari ketiadaan modal.
    Misalnya, di Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 194
    Koperasi Desa Merah Putih
    belum beroperasi karena masih menunggu modal.
    194 Koperasi Desa Merah Putih di Sikka Belum Beroperasi, Pemkab: Masih Tunggu Modal
    Juga ada sebanyak 281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan, Jawa Timur belum berjalan karena sejumlah kendala.
    Selain legalitas yang belum siap untuk meminjam modal ke bank, serta pendamping dari kementerian yang belum datang juga menjadi kendala.
    281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Belum Berjalan, Diskop Ungkap Sejumlah Kendala
    Masih di Jawa Timur, pendanaan Koperasi Merah Putih di Sumenep juga belum ada.
    Karena anggarannya masih tertahan di Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Perubahan 2025 Pemkab Sumenep.
    Pendanaan Koperasi Merah Putih di Sumenep Tertahan di APBD Perubahan
    Cerita lucu juga datang dari Ketua Koperasi Merah Putih di Sumenep.
    Mereka belum memiliki modal, namun sudah ada yang berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp 100 juta ke mereka.
    Cerita Ketua Koperasi Merah Putih di Sumenep: Belum Ada Modal, Sudah Ada yang Minta Pinjam Rp 100 Juta
    Di Jawa Tengah, Koperasi Merah Putih di Purworejo juga tidak bisa beroperasi karena masalah modal yang belum ada.
    Koperasi Merah Putih di Purworejo Mandek, Ketua Kopdes: Bagaimana Mau Jalan Kalau Modal Belum Ada?
    Selain modal, masalah legalitas yang belum siap juga menjadi kendala dalam pengoperasian Koperasi Merah Putih.
    Di Lhokseumawe, Aceh, belum ada Koperasi Merah Putih yang beroperasi.
    Karena koperasi tersebut masih melengkapi dokumen-dokumen usahanya.
    Dua Hari Diresmikan Presiden, Belum Ada Koperasi Merah Putih di Lhokseumawe Aceh yang Beroperasi
    Sebanyak 205 Koperasi Merah Putih di Lumajang, Jawa Timur juga belum mulai beroperasi karena masih dalam proses pengurusan legalitas.
    205 Koperasi Merah Putih di Lumajang Belum Beroperasi (masih pengurusan legalitas
    Masalah legalitas ini juga, yang kemudian membuat sejumlah pengurus di Koperasi Merah Putih di Bondowoso, Jawa Timur mengundurkan diri.
    Mereka yang mengundurkan diri karena takut berurusan dengan proses hukum karena ketidakjelasan legalitas koperasi tersebut.
    Baru Diresmikan, Sejumlah Pengurus Koperasi Merah Putih di Bondowoso Justru Mendadak Mundur
    Selain itu, keberadaan pendampingan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun pusat juga sangat penting dalam keberlanjutan pengoperasian Koperasi Merah Putih, seperti di Kalimantan Tengah.
    Baru Diluncurkan, Koperasi Merah Putih di Kalteng Butuh Pendampingan Pemprov
    Masalah modal, manajemen dan pendampingan ini, telah dilakukan pihak swasta seperti PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat.
    Seperti yang dilakukan terhadap Koperasi Desa Merah Putih Pucangan, Tuban, Jawa Timur.
    Namun, karena koperasi tersebut meniadakan kontribusi mereka, Ponpes Sunan Drajat sempat kecewa dan menarik seluruh barang dari koperasi ini pada Selasa (22/7/2025).
    Koperasi Merah Putih di Tuban Ditutup 1 Hari Usai Diresmikan, Perusahaan Mitra Tarik Semua Barang
    Meski kemudian, Koperasi Desa Merah Putih Pucangan ini kembali buka karena sudah meminta maaf dan Ponpes Sunan Drajat memaafkan dan membuka kembali kontrak kerja sama.
    Kepala Desa Pucangan Menyesal: Pihak Pondok Pesantren Sunan Drajat Berperan Besar untuk Koperasi Desa Merah Putih
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara Nasional 25 Juli 2025

    Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara Nasional 25 Juli 2025

    Lima Daerah Gelar PSU pada Agustus, Termasuk Papua dan Barito Utara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri (Wamen) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Lodewijck F. Paulus, mengatakan, lima daerah akan melaksanakan
    Pemungutan Suara Ulang
    (PSU) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang pada Agustus 2025.
    Lodewijk menyebutkan bahwa PSU akan dilangsungkan di tiga wilayah pada 6 Agustus, sedangkan dua wilayah lainnya pada 27 Agustus.
    “Dari rapat tadi ya sekarang itulah kita melaksanakan rapat kita mengecek sejauh mana
    kesiapan logistik
    dan administrasi,” kata Lodewijk di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    Lodewijk mengatakan PSU pada 6 Agustus akan digelar di Provinsi Papua, Kabupaten Boven, dan Kabupaten Barito Utara.
    Sedangkan
    Pilkada ulang
    akan digelar di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang pada 27 Agustus.
    “Dan ada juga Pilkada ulang yang 2 kabupaten/kota saya sampaikan tadi yaitu Bangka dan Pangkalpinang,” ujarnya.
    Lodewijk bersama stakeholder terkait memastikan bahwa pemerintah sudah siap menggelar PSU dan Pilkada ulang ini.
    Dia memastikan logistik dan administrasinya sudah 100 persen.
    “Saat ini sudah sampai di kabupaten/kota masing-masing, ya tinggal distribusi ke TPS, kemudian kesiapan anggaran sudah 100 persen,” ujarnya.
    Dia berharap PSU dan Pilkada ulang yang akan digelar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan judil), aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Pemerintah juga berharap proses PSU dan Pilkada ulang berjalan demokratis, serta stabilitas politik dan keamanannya dapat terjaga dengan baik.
    “Ya kita harapkan tingkat partisipasinya tinggi, ya, karena ini menjadi salah satu tolok ukur dari indeks demokrasi Indonesia,” tegas Lodewijk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.