provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Bandung (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan rencana penambahan dan pengembangan berbagai satuan dan struktur pada tiga matra TNI telah melalui berbagai kajian matang, termasuk soal anggaran.

    “Memang untuk pengembangan ini, Angkatan Darat terbanyak karena ada penambahan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan sehingga ada penambahan jumlah tamtama, bintara. Tapi, kami juga sudah menghitung ulang berapa kira-kira kebutuhan anggaran untuk berbagai organisasi tadi dengan berdasarkan jumlah berbagai pasukan yang dibutuhkan,” kata Kristomei di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.

    Kapuspen TNI menyampaikan hal itu menanggapi pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, pembentukan satuan komando teritorial pembangunan, hingga penambahan pasukan di tiga matra TNI yang rencananya dikukuhkan 10 Agustus 2025.

    Untuk penambahan Kodam baru, ia mengatakan TNI hanya melakukan relokasi dari satuan yang sudah ada sehingga tidak ada penambahan personel baru di struktur tersebut.

    Sebagai contoh, Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi Riau dan Kepulauan Riau, sebelumnya berada di bawah Kodam I/Bukit Barisan, kini berdiri sendiri dengan struktur Korem dan Kodim yang sebelumnya bagian dari Bukit Barisan.

    “Termasuk juga pembentukan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang membawahi Sumatera Barat dan Jambi, menggunakan struktur Korem dan Kodim dari Kodam II/Sriwijaya. Jadi, tidak ada penambahan di sini,” katanya.

    Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menambahkan pembentukan 100 batalyon dan 20 satuan teritorial pada TNI AD dilakukan secara bertahap dengan pendekatan efisien. Setiap batalyon baru berisikan 400 hingga 500 personel, namun tidak seluruhnya direkrut dari luar.

    “Tidak mungkin semuanya prajurit baru. Ada penataan personel dari batalyon yang sudah ada. Komandan regu, kompi, sampai pleton tentu diisi oleh prajurit berpengalaman,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa rasio kekuatan personel TNI AD saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar.

    Penambahan kekuatan ini juga mendukung operasional penuh TNI AD untuk menjaga kedaulatan negara serta mempercepat program pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Astacita Presiden, terutama poin kedua dan keenam dengan kajian dan perhitungan yang mendalam.

    Mengenai kebijakan efisiensi, Wahyu menegaskan bahwa kebijakan penambahan kekuatan ini tidak bertentangan dengan semangat efisiensi mengingat kegiatan TNI AD bersifat operasional untuk melaksanakan kegiatan mempertahankan atau menjaga keberadaan negara kesatuan Indonesia dan juga mendukung program-program pemerintah pencapaian kesejahteraan.

    “Kami sampaikan di sini, efisiensi itu digunakan atau ditekankan pada hal-hal yang bersifat nonoperasional, Angkatan Darat tidak mengenal berkaitan dengan kegiatan studi dibanding, lalu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi untuk seminar. Itu kami bisa katakan tidak ada. Angkatan Darat saat ini full operasional,” ucapnya.

    Adapun enam Kodam baru akan dikukuhkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, meliputi Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat), dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan, berpusat di Merauke)

    Selain itu, pada upacara itu juga akan dilakukan peresmian 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia, yakni di Sumatera enam satuan, Jawa tiga satuan, Kalimantan tiga satuan, Balinusra satu satuan, Sulawesi dua satuan, Maluku satu satuan, dan Papua empat satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah TNI AD.

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di tiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga serta penambahan pasukan.

    Di TNI AD, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan enam Grup Kopassus.

    Kemudian di TNI AL, Komandan Korps Marinir (Dankormar) menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL dan lima Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    Selanjutnya di TNI AU, Komandan Jenderal (Danjen) Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan tiga Komando Daerah TNI AU, serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Agustus 2025

    Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara Regional 8 Agustus 2025

    Larang Bendera One Piece Berkibar, Gubernur Kalteng: Tidak Ada Negara di Atas Negara
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran melarang pengibaran bendera One Piece dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-80.
    Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di atas negara.
    “Enggak layak, enggak boleh, tidak ada negara di atas negara,” ujar Agustiar saat diwawancarai awak media di rumah jabatannya, Palangka Raya, Jumat (8/8/2025).
    Agustiar menegaskan bahwa warga sudah seharusnya mengibarkan bendera merah putih.
    Bendera merah putih, lanjut Agustiar, adalah identitas bangsa Indonesia.
    “Merah putih identitas bangsa kita, (di Kalteng) kalau menurut saya enggak boleh (dikibarkan), enggak boleh kalau itu dijadikan bendera, kalau itu dijadikan bendera, ya,” tegasnya.
    Pernyataan Gubernur Kalteng yang melarang bendera One Piece ini berbeda dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo disebut tidak masalah soal bendera bajak laut di anime One Piece, Jolly Roger, apabila itu menjadi wujud ekspresi masyarakat.
    Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika ditanyakan bagaimana respons Presiden Prabowo soal adanya pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus.
    “Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Akan tetapi, menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin jika bendera One Piece itu disandingkan dengan Bendera Merah Putih.
    “Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” tegas dia.
    Terlebih, seharusnya Bendera Merah Putih menjadi satu-satunya bagi anak bangsa menjelang Hari Kemerdekaan.
    “Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Bandung (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dipastikan memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, dengan di dalamnya dilakukan pengukuhan enam Kodam baru, hingga pelantikan Wakil Panglima TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, selepas gladi bersih upacara di Batujajar, mengatakan dua langkah strategis tersebut masuk dalam langkah strukturisasi besar-besaran TNI, termasuk pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial, dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang juga akan dilakukan dalam momen tersebut.

    “Upacara akan melibatkan 27.394 prajurit dari seluruh matra TNI, serta gelar alutsista yang terdiri dari 152 kendaraan taktis dan 124 unit alutsista demo tempur dari TNI AD, AL, dan AU. Presiden Prabowo akan hadir langsung untuk pengukuhan pasukan, pelantikan perwira tinggi, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh komandan satuan dari tingkat batalyon ke atas,” kata Kristomei di lokasi, Jumat.

    Koordinator Lapangan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Mayjen TNI Agus Hadiwaluyo, di lokasi yang sama, menjelaskan bahwa gelar pasukan ini merupakan wujud nyata dari Astacita Presiden khususnya dalam bidang pertahanan, yang menekankan kemandirian, keunggulan teknologi militer, dan kesiapsiagaan nasional.

    “Ini adalah manifestasi konkret dari komitmen Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara melalui sinergi antarmatra,” ucap Agus.

    Terkait dengan pelantikan Wakil Panglima TNI, Kreistomei mengatakan akan dilakukan pada acara yang sama langsung oleh presiden, namun dia tidak mengungkap siapa yang akan dilantik itu.

    “Untuk, siapa yang akan jadi? Kita tunggu tanggal 10, siapa-siapa saja yang menerima panggilan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik,” ucap Kristomei.

    Dalam acara tersebut, Kristomei mengatakan akan ada pemberian pangkat istimewa pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada Prajurit-Prajurit TNI yang memang berdedikasi, berintegritas tinggi pada saat bertugas.

    Upacara juga akan menampilkan demonstrasi kemampuan tempur dari prajurit TNI, serta gelar alutsista mutakhir dari ketiga matra terdiri dari 34 unit TNI AD, 24 unit TNI AL, dan 66 unit TNI AU.

    Pembentukan Kodam Baru, satuan baru, dan perubahan struktur kepangkatan baru yang akan dikukuhkan dalam momen ini berlandaskan Perpres No 84 Tahun 2025 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Adapun yang akan dikukuhkan dalam upacara tersebut, antara lain enam Kodam baru yang terdiri dari:

    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Riau dan Kepulauan Riau

    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – Sumatera Barat dan Jambi

    3. Kodam XXI/Radin Inten – Lampung dan Bengkulu

    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – Kalimantan Tengah dan Selatan

    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – Sulawesi Tengah dan Barat

    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – Papua Selatan (berpusat di Merauke)

    Selain itu, upacara juga akan meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah AD di seluruh wilayah Indonesia yakni di Sumatera 6 satuan, Jawa 3 satuan, Kalimantan 3 satuan, Balinusra 1 satuan, Sulawesi 2 satuan, Maluku 1 satuan, dan Papua 4 satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah AD

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di ketiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga, serta penambahan pasukan.

    TNI AD: Danjen Kopassus naik menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan 6 Grup Kopassus.

    TNI AL: Dankormar naik menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL (Kodairal) dan 5 Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    TNI AU: Danjen Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan 3 Komando Daerah TNI AU (Kodau), serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

    Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat militer dari lembaga swadaya masyarakat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai hal penting yang perlu dipikirkan dari rencana pembantukan enam komando daerah militer (kodam) adalah soal anggaran dan soal persepsi publik.
    “Kita juga perlu menjaga agar langkah ini tidak menimbulkan persepsi militerisasi wilayah. Perlu disampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tujuan utama dari pembentukan Kodam adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam konteks pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Khairul Fahmi kepada 
    Kompas.com
    , Jumat (8/8/2025).
    Soal anggaran, tentunya pembentukan satuan baru butuh duit negara. Komponen yang perlu biaya meliputi pelbagai hal di dalamnya.
    “Dari sisi anggaran, pembangunan Kodam baru memerlukan biaya besar, bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kebutuhan logistik, operasional, dan pengisian personel,” kata Khairul. 
    Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk meremajakan jajaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tentu butuh anggaran besar. 
     
    “Ini harus dikelola secara bijak agar tidak membebani APBN secara tidak proporsional, apalagi di tengah tuntutan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
    Ia menambahkan, pembentukan Kodam harus disertai perencanaan operasional yang matang agar tidak sekadar menjadi “struktur di atas kertas.”
    Menurutnya, keberadaan satuan teritorial seharusnya benar-benar efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan nyata di lapangan.
    Khairul menilai, keberadaan Kodam di wilayah strategis akan mempercepat respons terhadap isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga aktivitas ilegal lintas batas.
    “Selama ini ada sejumlah wilayah yang secara geografis terlalu luas untuk dijangkau secara optimal oleh Kodam yang ada. Akibatnya, respons terhadap isu-isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga kegiatan ilegal lintas batas menjadi kurang cepat dan tidak kontekstual,” ungkapnya.
    Khairul juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk menjelaskan tujuan utama pembentukan Kodam.
    Jika dijalankan dengan baik, lanjut Khairul, pemekaran ini bisa memperkuat sinergi pertahanan dan pembangunan, sekaligus mendekatkan TNI AD dengan masyarakat di berbagai daerah.
    Rencananya, peresmian enam kodam baru akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.
    Berikut adalah enam kodam baru yang akan diresmikan negara:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir

    BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir

    Ilustrasi – Petir menyambar di langit Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/pri. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di tiga kota, yakni Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Tanjung Selor Kalimantan Utara untuk mewaspadai hujan disertai petir yang diprakirakan akan terjadi pada Jumat. BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

    “Diprakirakan pada Jumat, cuaca berawan tebal di Banda Aceh,” kata Prakirawan Apdillah Akbar dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Jumat.

    BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan turun di Medan, Tanjung Pinang, serta Padang. Hujan disertai petir berpotensi terjadi di Pekanbaru. Sementara cuaca di Jambi diprakirakan berawan tebal. Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur wilayah Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Masyarakat diminta mewaspadai hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Kota Bandar Lampung.

    “Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan cuaca berawan tebal di Jakarta dan Surabaya,” katanya.

    Kemudian hujan ringan berpotensi turun di Kota Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Denpasar serta berawan tebal di Kota Mataram dan Kupang. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, diprakirakan kondisi cuaca berawan di Palangka Raya.  

    Sementara cuaca di Banjarmasin diprediksi berawan tebal. Asap atau kabut berpotensi terjadi di Samarinda, dan hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di Pontianak. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai petir di Tanjung Selor. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan mengguyur wilayah Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar.

    Hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di Mamuju. Untuk wilayah Indonesia Timur diprakirakan hari ini cuaca hujan dengan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Nabire dan Marauke. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai petir di Kota Ambon.

    Sumber : Antara

  • 1
                    
                        TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus
                        Nasional

    1 TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus Nasional

    TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dalam upacara kehormatan militer yang dijadwalkan berlangsung di Batujajar, Bandung, pada Minggu (10/8/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , pada Jumat (8/8/2025).
    “Iya (benar),” kata Kristomei ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru pada kegiatan tersebut.
    Berdasarkan informasi yang diterima, enam Kodam baru yang akan diresmikan meliputi sejumlah wilayah strategis di Indonesia.
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Diketahui, upacara kehormatan militer pada 10 Agustus juga akan menjadi momentum penting lainnya bagi TNI.
    Selain peresmian enam Kodam baru, acara ini akan diisi dengan pelantikan dan pengukuhan panglima tiga pasukan elite TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang tiga.
    Berdasarkan informasi dari Pusat Penerangan TNI, kegiatan ini akan menghadirkan kekuatan gabungan tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
    Berbagai atraksi militer akan ditampilkan untuk menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit di berbagai medan operasi.
    Diketahui, TNI AD tengah mewacanakan penambahan 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah ada saat ini.
    Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, pembentukan 22 kodam baru adalah demi perimbangan di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Sementara, di setiap provinsi sudah pasti ada kapolda yang merupakan polisi berpangkat jenderal bintang 2.
    “Itu kan sebenarnya mewadahi dengan perkembangan zaman, bahwa di provinsi ada gubernur, ada kapolda, di situ danrem-nya kolonel. Ya ada yang brigjen. Ya untuk memberikan perimbangan juga,” ujar Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur, 7 Maret 2024 lalu.
    Maruli menjelaskan, terkait pembentukan 22 kodam baru ini, pihaknya memang masih mengkaji seberapa mungkin rencana tersebut bisa direalisasikan. 
    Pasalnya, ada banyak pertimbangan untuk membentuk kodam baru, mulai dari gaji, hingga jumlah personel.
    “Tapi perjalanannya perlu lagi personilnya bertambah. Mampu enggak kita menggajinya, membuat fasilitas untuk gedungnya, kendaraannya, semuanya,” kata Maruli.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang 2. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari ini BMKG prakirakan mayoritas wilayah berawan-hujan ringan

    Hari ini BMKG prakirakan mayoritas wilayah berawan-hujan ringan

    logo BMKG

    Hari ini BMKG prakirakan mayoritas wilayah berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia, Kamis. Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Kamis, prakirawan BMKG, Zhenny Husna menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Samudra Hindia barat daya Sumatera, utara Kalimantan Barat, Laut Sulawesi, dan perairan utara Aceh.

    Selain itu, di perairan barat Sumatera Barat hingga Riau, Lampung hingga Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur bagian timur, Laut Banda, Laut Arafuru, Maluku, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat dengan disertai petir dan angin kencang, di antaranya ialah wilayah Bengkulu, Jambi, Bandung, Serang, dan Tanjung Selor.

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Samarinda, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, serta Nabire.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini ialah wilayah Banda Aceh, Pangkal Pinang, Surabaya, Jakarta, Mataram, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Banjarmasin, Makassar, Kendari, dan Gorontalo. Untuk tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi lebih dari 2.5 m hingga 4 m berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh hingga Bengkulu, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur.

    Pihaknya mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Banten, Jakarta, Nusa Tenggara Barat dan pesisir Kalimantan Barat.

    Sumber : Antara

  • Sungai Kapuas jadi jalur vital distribusi elpiji ke pelosok Kalimantan Barat

    Sungai Kapuas jadi jalur vital distribusi elpiji ke pelosok Kalimantan Barat

    Senin, 4 Agustus 2025 15:55 WIB

    Pekerja memasukkan tabung gas elpiji ke dalam lambung kapal kayu di dermaga Pelabuhan Kapuas Indah, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (4/8/2025). Menurut pemilik kapal, mereka mengangkut tabung elpiji ukuran 5 kilogram dan 12 kilogram dari Pontianak ke Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang, Kalbar, melalui Sungai Kapuas, dengan biaya pengiriman masing-masing sebesar Rp12 ribu dan Rp17 ribu per tabung guna memenuhi kebutuhan gas di daerah itu. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/tom.

    Seorang pekerja menyusun tabung gas elpiji di lambung kapal kayu di dermaga Pelabuhan Kapuas Indah, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (4/8/2025). Menurut pemilik kapal, mereka mengangkut tabung elpiji ukuran 5 kilogram dan 12 kilogram dari Pontianak ke Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Ketapang, Kalbar, melalui Sungai Kapuas, dengan biaya pengiriman masing-masing sebesar Rp12 ribu dan Rp17 ribu per tabung guna memenuhi kebutuhan gas di daerah itu. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan langsung ke tiga titik tempat pemungutan suara (TPS) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, yaitu TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,” kata Bagja saat ditemui usai melakukan pemantauan di rumah jabatan Bupati Barito Utara.

    Meski demikian saat memantau langsung ke salah satu TPS, dia menyebut sempat ada salah satu warga yang kemudian dipulangkan dari TPS karena tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP).

    Dia juga mensyukuri partisipasi pemilih pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah mencapai angka 50 persen sampai dengan jam 10.00 WIB, Rabu.

    “Lebih dari 60 persen kami harapkan partisipasi pemilih karena biasanya memang kalau sudah PSU itu partisipasi menurun biasanya. Semoga ini tidak (seperti) biasanya,” tuturnya.

    Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

    “Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.

    Bagja menambahkan bahwa para komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Utara turut memantau pula jalannya PSU di TPS-TPS daerah perbatasan kabupaten.

    “Para komisioner ada yang melaksanakan pengawasan, dan juga sekaligus pecoblosan karena warga Barito Utara. Ada yang tiga jam dari sini rumahnya. Jadi sekalian mengawasi daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan rombongan lainnya memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kemudian melanjutkan pemantauan PSU kembali bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa dengan menyambangi TPS 12 Kelurahan Lanjas, dan TPS 06 Kelurahan Melayu, serta TPS 04 Melayu.

    Saat menyambangi TPS 04 Melayu, Bagja kemudian bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan melanjutkan perjalanan bersama menuju Kantor KPU Barito Utara untuk melangsungkan rapat.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Sumber : Antara