Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Smartfren Perluas Jaringan Setelah Merger

    Smartfren Perluas Jaringan Setelah Merger

    Jakarta –

    Setelah merger dengan XL Axiata dalam naungan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), Smartfren memperluas cakupan jaringan hingga ke wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

    Daerah seperti Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur kini sudah bisa menikmati layanan Smartfren. Integrasi infrastruktur XL dan Smartfren membuat jaringan keduanya hadir lebih luas dan stabil.

    Chief Marketing Officer Smartfren XLSMART, Sukaca Purwokardjono, mengatakan perluasan wilayah ini ditujukan untuk memastikan pelanggan merasakan konektivitas yang lebih baik. Ia menyebut langkah tersebut juga menjadi strategi untuk menambah jumlah pelanggan setelah merger.

    “Dengan perluasan jaringan dan integrasi teknologi, kami menargetkan pertumbuhan pelanggan baru setelah merger, sekaligus memastikan setiap pelanggan merasakan konektivitas yang lebih baik dan stabil di lebih banyak kota di Indonesia,” kata Sukaca, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Selain jaringan, Smartfren tetap mengandalkan paket internet Unlimited yang menjadi produk andalan. Ada juga paket Nonstop dan berbagai pilihan paket kuota. Untuk pelanggan aktif, tersedia bonus gratis nelpon ke nomor Smartfren, XL, dan AXIS.

    Smartfren juga mengembangkan layanan digital, salah satunya lewat SARAH, chatbot berbasis AI yang tersedia 24 jam. Aplikasi mySF terus diperbarui dengan fitur pembayaran instan, konten digital, hingga sistem poin reward.

    Tidak hanya soal layanan, Smartfren juga menyiapkan berbagai program yang melibatkan pelanggan. Misalnya, Smartfren Fun Run yang akan hadir di 35 kota hingga akhir 2025, serta konser Malam 100 Cinta yang menampilkan karya seni budaya.

    Hingga kuartal II 2025, XLSMART mencatat melayani lebih dari 82,6 juta pelanggan di seluruh Indonesia dengan total 209 ribu BTS, naik 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    (asj/asj)

  • Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Polres Barito Utara pastikan pengamanan maksimal jelang putusan MK

    Muara Teweh (ANTARA) – Kepolisian Resort Barito Utara, Kalimantan Tengah pastikan kesiapan penuh dalam menghadapi potensi gangguan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara pada Rabu (17/9).

    “Kami siap menjaga keamanan kampung halaman kita. Apapun kondisi di lapangan, hujan, badai, bahkan potensi gangguan keamanan, kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi sesuai aturan kepolisian,” kata Kapolres Barito Utara Singgih Febiyanto di Muara Teweh, Selasa.

    Menurut dia, seluruh personel telah melaksanakan latihan tactical floor game (TFG) dan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) termasuk penanganan potensi kerusuhan, ancaman bom, hingga tindakan tegas terukur apabila diperlukan.

    Tim khusus juga disiagakan untuk memastikan keamanan masyarakat di seluruh wilayah Barito Utara.

    Mohon dukungan semua pihak, katanya, baik pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menjelang putusan MK.

    “Tugas kami selain menegakkan hukum adalah menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif,” kata dia.

    Kapolres berharap pelaksanaan putusan MK dapat berlangsung aman, lancar, dan damai. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Barito Utara untuk memastikan situasi terkendali hingga tahap akhir.

    Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan ini dan seluruh unsur pengamanan dapat memahami alur tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi berbagai situasi tidak terduga atau darurat.

    “Persiapan yang matang, koordinasi yang baik, dan latihan yang berkesinambungan, setiap tantangan dapat kita hadapi dengan optimal,” katanya.

    Dia mengharapkan bersama masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui jaminan keamanan sehingga aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan damai.

    Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Muhlis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan melaksanakan kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.

    “Kita harapkan momentum kegiatan ini dapat memperkokoh koordinasi dan soliditas seluruh pihak demi keamanan dan ketertiban wilayah Barito Utara,” ujar Muhlis.

    PSU Pilkada Barito Utara yang berlangsung pada Rabu (6/8) di sembilan kecamatan sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXII/2025 diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yakni calon nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan serta calon nomor urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.

    Namun hasil PSU yang dimenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan itu kembali digugat pasangan Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni dan rencananya diputuskan MK pada Rabu (17/9).

    Pewarta: Kasriadi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 65 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal pembangunan pada 2025.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda memastikan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

    Trian mengatakan sebanyak 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 akan memakan anggaran senilai Rp1,34 triliun.

    Adapun, untuk tahap II, KKP tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan 35 kampung lainnya. Dengan begitu, target 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 dapat tercapai.

    Trian menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan.

    Sementara itu, rincian bangunan pada program ini terdiri dari dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan kantor pengelolaan.

    Di samping pembangunan fisik, Trian menyampaikan, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.

    Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.

    Trian menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan akan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, pemerintah tengah membangun 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih.

    Nantinya, pembangunan di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

    “Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi yang Insya Allah kami akan bangun kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ini mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Setelahnya, pemerintah menyiapkan tahap II untuk 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP tengah mengajukan anggaran untuk 35 lokasi melalui proses diskresi

    “Ini [35 titik lokasi] semua anggarannya melalui anggaran biaya tambahan [ABT], kami berharap ini bisa dilaksanakan Maret 2026,” terangnya.

    Lebih lanjut, KKP memproyeksikan dampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

    Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Mahrus mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan kapal perikanan, sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP.

    “Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” ujar Mahrus.

    Sementara itu, Inspektur II Itjen KKP Lutfi memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya.

    Selain itu, pengawasan juga pendampingan oleh para pengawas dimulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan.

    Berikut daftar lokasi pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih:

    1. Aceh: Lhok Pawoh, Lancok, Kuala Raja, Birem Puntong

    2. Bali: Seraya Timur

    3. Banten: Cikuhutwan

    4. Bengkulu: Merpas, Penago

    5. DI Yogyakarta: Poncowar

    6. Gorontalo: Leato Selatan

    7. Jawa Barat: Wanasari, Gebang Mekar, Karanganyar, Karangjaladri, Ciwaru

    8. Jawa Tengah: Kertojayan, Jatimalang, Bumiharjo, Karangtduwur, Banyutowo

    9. Jawa Timur: Lteeng, Pujiharjo, Dapenda, Bulumeduro

    10. Kalimantan Barat: Ujung Said, Sungai Nyiirih

    11. Kalimantan Tengah: Tanjung Putri

    12. Kepulauan Riau: Sembulang, Sekanak Raya, Kasu

    13. Lampung: Ketapang, Bandar Agung, Sukorahayu, Margasari

    14. Maluku: Weighiang, Labetawi

    15. Maluku Utara: Wasileo, Supu, Sangowo Timur

    16. Nusa Tenggara Barat: Bilelando, Ekas Buana, Pulau Bungin

    17. Nusa Tenggara Timur: Adang, Mudakputtu, Sulamu, Warloko Pesisiz

    18. Papua Barat Daya: Warmasen

    19. Papua Selatan: Samkai

    20. Sulawesi Barat: Sumare, Babara

    21. Sulawesi Selatan: Aeng Batu Batu, Anjuke, Bentengge, Balangloe Tarowang, Untia, Tongke-Tongke

    22. Sulawesi Tengah: Banagan

    23. Sulawesi Tenggara: Terapung, Gerak Makmur, Malalanda, Anaiwoi, Sorue Jaya

    24. Sumatra Barat: Padang Sarai, Kataping

    25. Sumatera Selatan: Sungsang IV

    Gandeng Pertamina

    Di samping itu, KKP juga menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

    VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windriawan Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi,” ujar Windriawan.

    Pertamina juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izin.

    Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, melainkan juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat

    Ketua KNTI Dani Setiawan berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

  • BNN Bekuk 53 Tersangka dari 11 Jaringan Pengedar, 503 Kg Narkoba Disita

    BNN Bekuk 53 Tersangka dari 11 Jaringan Pengedar, 503 Kg Narkoba Disita

    Jakarta –

    Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar 11 jaringan pengedar narkoba di sejumlah wilayah. Puluhan orang tersangka ditangkap BNN.

    “BNN pusat dan provinsi bersinergi dengan stakeholder terkait, berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkotika di berbagai daerah strategis dengan 53 tersangka,” kata Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dalam jumpa pers di kantor BNN, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia mengatakan pengungkapan kasus dilakukan pada periode Agustus-September. Total barang bukti yang diamankan 503.715,65 gram (503 kg) narkoba atau 0,5 ton lebih. Narkoba yang disita terdiri dari:
    – sabu 60.226,71 gram
    – sabu cair 352 ml
    – ganja 441.376,17 gram
    – ekstasi 2.134 butir atau 791,77 gram
    – kokain seberat 1.321 gran
    – ganja sintetik 80 mm
    – bahan kimia padat 4.674,37 gram
    – bahan kimia ciar 5.483 gram

    BNN juga membongkar klandestin laboratorium sabu dengan skala home industry kemudian mengamankan vape mengandung narkotika dan obat berbahaya.

    Dalam kesempatan ini, BNN juga memusnahkan barang bukti yang sudah mendapatkan penetapan dari kejaksaan.

    “Kasus-kasus itu berasal dari perkara BNN yaitu BNNP Sumsel, Kepri, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulsel,” rincinya.

    Barang bukti barkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu 109.896,98 gram, ganja 326.553,88 gram, ekstasi 2.086 butir, kokain 1.310,40 gram, serta bahan kimia prekursor 4.638 gram dan 5.573 ml.

    Kasus TPPU Rp 52 M

    Suyudi mengatakan BNN juga mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Nilai TPPU dalam kasus tersebut lebih dari Rp 52 miliar.

    “BNN mengungkap hasil TPPU jaringan Sutarnedi dkk di wilayah hukum Palembang Sumsel. Total aset diestimasikan Rp 52.788.500.000,” katanya.

    Dia menegaskan narkoba merupakan ancaman nyata yang merongrong generasi muda bangsa. Dia mengatakan pemberantasan narkoba akan terus digencarkan.

    “Tindakan nyata yang dilakukan BNN telah menyelamatkan 1,1 juta jiwa anak bangsa, mencegah ekonomi negara sebesar Rp 130 miliar. Angka ini bukan sekadar barang bukti, melainkan cermin ancaman yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (jbr/dhn)

  • Musim Hujan Maju di RI, BMKG Warning Cuaca di Wilayah Ini

    Musim Hujan Maju di RI, BMKG Warning Cuaca di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sejumlah daerah telah memasuki musim hujan terlebih dulu. Termasuk beberapa daerah di Pulau Jawa.

    Dalam konferensi pers yang dilakukan BMKG, Jumat (12/9/2025), Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan 42% wilayah Indonesia (294 Zona Musim atau ZOM) masuk dalam daerah yang mengalami musim hujan lebih awal dari biasanya.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia curah hujan, sifat hujannya adalah normal secara mayoritas dengan diwarnai di beberapa daerah 27% itu di atas normal,” jelasnya.

    Selain itu, 7,1% atau 51 ZOM memasuki musim hujan secara normal. Sementara itu, 8% atau 56 ZOM diprediksi mundur.

    Sejumlah wilayah Indonesia (27% ZOM) akan mengalami musim hujan di atas normal atau lebih basah. Daerah yang mengalaminya mulai dari sebagian kecil Sumatra, sebagian besar Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Papua Barat bagian timur, dan sebagian Papua.

    Dalam kesempatan itu juga diumumkan cuaca selama sepekan ke depan. Diperkirakan wilayah Indonesia akan mengalami hujan lebat dan angin kencang dengan angin kencang.

    “Berdasarkan dinamika atmosfer di kondisi sepekan ke depan. Selama sepekan ke depan, cuaca Indonesia diperkirakan bervariasi dengan potensi hujan lebat disertai angin kencang di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati

    Dwikorita mengingatkan untuk mewaspadai dampak hujan lebat dan angin kencang, mulai dari anjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi. Selain itu banjir rob yang akan menimpa wilayah pesisir Indonesia.

    “Termasuk risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir pesisir atau rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa serta pesisir selatan di wilayah Indonesia,” jelasnya.

    Berikut perkiraan potensi hujan lebat dan angin kencang selama 15-18 September:

    Hujan Lebat: Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
    Angin Kencang: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cuaca Daerah Hari Ini Senin 15 September 2025: Sejumlah Kota Berpotensi Hujan Petir

    Cuaca Daerah Hari Ini Senin 15 September 2025: Sejumlah Kota Berpotensi Hujan Petir

     

    Liputan6.com, Jakarta – Cuaca hari ini di sejumlah daerah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (15/9/2025). Hal itu diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Prakirawan BMKG, Wahyu Annisa dalam video prakiraan cuaca BMKG menyebutkan, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa kota besar, antara lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Denpasar, Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Samarinda, Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo,” ujar Wahyu.

    BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Sorong, Papua Barat Daya, serta Nabire, Papua Tengah.

    Wahyu mengingatkan potensi hujan petir di beberapa kota, seperti Pekanbaru, Riau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Manado, Sulawesi Utara, dan Ternate, Maluku Utara.

     

  • 23 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan September 2025

    23 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan September 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di bulan September 2025 ini. Catat 23 provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

    Program pemutihan pajak kendaraan ini bisa dimanfaatkan pemilik kendaraan untuk menunaikan kewajibannya meregistrasikan kendaraannya. Beban pemilik kendaraan untuk membayar pajak jadi lebih ringan jika ada pemutihan.

    Program pemutihan di sejumlah provinsi beda-beda tergantung daerah masing-masing. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, diskon pajak, bahkan sampai memutihkan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya serta menghapus pajak progresif.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, di bulan September ini ada 23 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang program keringanan pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan di Riau antara lain pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    Sumatera Barat

    Pemutihan pajak di Sumatera Barat juga diperpanjang. Masyarakat Sumatera Barat bisa memanfaatkan program ini sampai dengan 30 September 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat meliputi pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100%, kecuali masa Pajak tahun berjalan; pembebasan denda pajak kendaraan bermotor; pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II), pembebasan pajak progresif, serta pembebasan denda SWDKLLJ dari Jasa Raharja. Pembebasan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor tidak termasuk atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (kendaraan bermotor baru) dan mutasi keluar luar provinsi.

    Jambi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan ini berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut Syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing.

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu.

    Bangka Belitung

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Pangkal Pinang, Pemprov Bangka Belitung menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor jilid 2. Program ini berlangsung pada 1 September sampai 30 November 2025. Cukup bayar pajak kendaraan bermotor satu tahun saja, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.

    Sumatera Selatan

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sumsel, Pemprov Sumatera Selatan mengeluarkan kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. Pemutihan ini berlangsung dari 17 Agustus hingga 17 Desember 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Cukup Bayar PKB 1 Tahun, Bebas Tunggakan dan Sanksi Administratif Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya.Bebas BBN KB ke II.Bebas biaya pajak progresif.Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya.Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten masih berlaku. Program pemutihan pajak di Banten berlaku sampai dengan 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga masih berlaku. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat masih ada sampai 30 September 2025. Pemilik kendaraan yang menunggak pajak bertahun-tahun diampuni. Tunggakan pokok pajak dan dendanya dihapuskan, cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Nusa Tenggara Barat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Diskon pajak ini dibagi menjadi enam klaster dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Seperti dikutip detikBali, berikut enam klaster dalam gebyar diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemprov NTB hingga 30 September 2025:

    Diskon 25 persen untuk wajib pajak 4 tahun tanpa terlambat periode tahun 2021-2024.Diskon 25 persen tunggakan PKB tahun 2021-2024.Pemutihan tunggakan PKB dari tahun 2019 ke bawah.Pembebasan pajak untuk masyarakat miskin, veteran, dan kaum disabilitas.Diskon 50 persen bagi kendaraan yayasan, pondok pesantren dan lembaga sosial.Pembebasan pajak kendaraan luar NTB yang mutasi ke NTB.Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur (NTT), ada program pemutihan di NTT pada bulan ini. Program pemutihan di NTT berlaku mulai 28 Juli sampai 30 September 2025. Adapun program pemutihan di NTT antara lain 100% bebas denda pajak kendaraan bermotor, 100% bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, 100% bebas pajak progresif, diskon 50% tunggakan PKB, diskon 50% PKB (kendaraan mutasi masuk dari luar NTT), diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB R2/R3, serta diskon 29,0% dasar pengenaan BBNKB R4, R6, dst.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Utara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kaltara, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025. Program yang berlaku antara lain pembebasan denda administrasi PKB, penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, diskon pokok PKB untuk pemilik kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo dan yang menunggak pajak, diskon BBNKB I untuk jenis kendaraan truk serta diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk ke Kalimantan Utara.

    Sulawesi Utara

    Pemprov Sulawesi Utara juga menggelar pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sulut, program pemutihan yang ditawarkan antara lain:

    Diskon 50 persen PKB masa pajak 2024 ke bawahDiskon 12,5 persen PKB dan 35% opsen PKB masa pajak mulai 5 Januari 2025 yang tidak memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnyaBebas denda PKB 100 persenBebas tarif PKB progresifBebas Denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

    Pemutihan pajak di Sulawesi Utara berlaku sampai 30 September 2025.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Maluku Utara

    Pemprov Maluku Utara kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung sampai 30 November 2025. Seperti dikutip Instagram Jasa Raharja Ternate, Pemutihan di Maluku Utara antara lain bebas pokok dan denda PKB mutasi masuk luar provinsi, bebas pokok dan denda semua tunggakan dengan hanya membayar 1 tahun, bebas denda pajak tahun berjalan, dan penghapusan denda SWDKLLJ.

    Papua

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Papua, program keringanan pajak kendaraan di Papua diperpanjang. Program itu berlaku sampai dengan 30 September 2025. Program keringanan di Papua antara lain diskon 30 persen pokok pajak tunggakan 2 tahun atau lebih, diskon 40 persen pokok pajak mutasi masuk luar Papua, bebas denda PKB dan denda SWDKLLJ tahun lewat, serta diskon 40 persen pokok pajak pendaftaran balik nama.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    (rgr/mhg)

  • Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

    Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyampaikan bahwa proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

    “Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Tentu setelah kita meninjau lokasi kita akan menyiapkan laporan yang bisa menjadi dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” ujar Stella melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Kemdikti Saintek menerapkan mekanisme seleksi transparan dengan melibatkan usulan pemerintah daerah, mempertimbangkan kesiapan wilayah, potensi sumber daya, serta komitmen daerah mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Stella, keputusan lokasi akan diambil cepat. “Karena sebelumnya sudah ditinjau oleh tim dan data-data sudah lengkap. Satu minggu paling lambat diputuskan,” tegasnya.

    Jika ditetapkan, pembangunan Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah akan dimulai pada tahap kedua dan ditargetkan rampung Juni 2027 untuk beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028. Sekolah akan berdiri di lahan 20 hektare, di mana 2 hektare (Ha) digunakan untuk bangunan dan sisanya difungsikan sebagai kawasan hijau serta lahan produktif masyarakat.

    “Kalau di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, lahan sekitar sekolah difungsikan sebagai pusat riset kakao. Kalau di Katingan, mungkin bisa dikembangkan untuk perkebunan durian. Tapi tentu harus dikaji para pakar,” jelasnya.

    Stella menekankan, kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, tetapi juga mendorong potensi daerah, ekonomi, dan pariwisata.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR (15/8/2025) menegaskan sebanyak 20 Sekolah Unggulan Garuda Baru dan 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi segera beroperasi sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang sains dan teknologi.

  • Peringatan BMKG, Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI!

    Peringatan BMKG, Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prediksi cuaca untuk sepekan ke depan. Hampir seluruh wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami hujan lebat dan angin kencang.

    “Berdasarkan dinamika atmosfer di kondisi sepekan ke depan. Selama sepekan ke depan, cuaca Indonesia diperkirakan bervariasi dengan potensi hujan lebat disertai angin kencang di banyak wilayah,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Jumat (12/9).

    Dia mengatakan hampir di seluruh wilayah akan mengalami hujan lebat dan angin kencang, mulai dari Sumatera, Jawa, Indonesia bagian tengah hingga timur.

    Pertumbuhan awan hujan terjadi dengan diperkuat oleh aktivitas masuknya pergerakan awan hujan dari barat Indonesia di sepanjang katulistiwa dari Samudera Hindia.

    Gelombang Kelvin dan Rosby juga menyebabkan caca sepekan. Selain itu gelombang atmosfer frekuensi rendah disebut aktif di berbagai wilayah.

    Dwikorita juga menjelaskan terdapat pergerakan bibit siklon tropis 93S di Samudera Hindia bagian barat Bengkulu. Ini memicu konverfensi dan konfluensi angin membuat pertemuan angin.

    Di Kalimantan Utara juga terjadi pola siklonik, yang membentuk area konvergensi atau pertemuan angin untuk meningkatkan peluang hujan di sejumlah daerah.

    Berikut daftar daerah berdasarkan potensi hujan lebat dan angin kencang sepanjang sepekan ke depan:

    13-14 September

    Hujan Lebat: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Angin Kencang: Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    15-18 September

    Hujan Lebat: Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Angin Kencang: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengingatkan untuk waspada dampak hujan lebat dan angin kencang, seperti banjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi.

    “Termasuk risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir pesisir atau rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa serta pesisir selatan di wilayah Indonesia,” dia menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Peringatan BMKG, Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI!

    Peringatan BMKG, Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan prediksi cuaca untuk sepekan ke depan. Hampir seluruh wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami hujan lebat dan angin kencang.

    “Berdasarkan dinamika atmosfer di kondisi sepekan ke depan. Selama sepekan ke depan, cuaca Indonesia diperkirakan bervariasi dengan potensi hujan lebat disertai angin kencang di banyak wilayah,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Jumat (12/9).

    Dia mengatakan hampir di seluruh wilayah akan mengalami hujan lebat dan angin kencang, mulai dari Sumatera, Jawa, Indonesia bagian tengah hingga timur.

    Pertumbuhan awan hujan terjadi dengan diperkuat oleh aktivitas masuknya pergerakan awan hujan dari barat Indonesia di sepanjang katulistiwa dari Samudera Hindia.

    Gelombang Kelvin dan Rosby juga menyebabkan caca sepekan. Selain itu gelombang atmosfer frekuensi rendah disebut aktif di berbagai wilayah.

    Dwikorita juga menjelaskan terdapat pergerakan bibit siklon tropis 93S di Samudera Hindia bagian barat Bengkulu. Ini memicu konverfensi dan konfluensi angin membuat pertemuan angin.

    Di Kalimantan Utara juga terjadi pola siklonik, yang membentuk area konvergensi atau pertemuan angin untuk meningkatkan peluang hujan di sejumlah daerah.

    Berikut daftar daerah berdasarkan potensi hujan lebat dan angin kencang sepanjang sepekan ke depan:

    13-14 September

    Hujan Lebat: Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Angin Kencang: Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    15-18 September

    Hujan Lebat: Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Angin Kencang: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengingatkan untuk waspada dampak hujan lebat dan angin kencang, seperti banjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi.

    “Termasuk risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir pesisir atau rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa serta pesisir selatan di wilayah Indonesia,” dia menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]