provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Pembukaan MTQ Tanpa Sambutan, Jhon Sitorus: Mau Tidak Mau Harus Terbiasa dengan Kelakuan Aneh Wakil Presiden Kita

    Pembukaan MTQ Tanpa Sambutan, Jhon Sitorus: Mau Tidak Mau Harus Terbiasa dengan Kelakuan Aneh Wakil Presiden Kita

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tak memberi sambutan dalam perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

    Gibran yang hadir di acara itu membuka kegiatan tanpa penyampaian sambutan. Hal ini mengundang reaksi berbagai pihak.

    Salah satunya Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus. Dia memberikan sentilan menohok kepada orang nomor dua Indonesia itu.

    “Pembukaan tanpa Sambutan. Kawan-kawan, kita mau tidak mau harus terbiasa dengan kelakuan aneh Wakil Presiden kita ini,” kata Jhon dalam akun X, Rabu, (6/11/2024).

    Padahal kata dia, sebelumnya Gibran sudah diminta Gubernur Kalteng dan Panitia, tetapi Wapresnya malah tidak berani kasih sambutan.

    Jhon Sitorus pun menyarankan agar Gibran membuka acara via zoom jika memang tidak ingin sambutan.

    “Jeii…Mas Gibran, anda itu orang nomor dua di Indonesia. Kalo sekadar datang clingak clinguk, terus menabuh katambung lebih baik via zoom aja,” tandasnya. (selfi/fajar)

  • Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • Menaker Pastikan UMP 2025 Naik, Segini Besarannya Sekarang

    Menaker Pastikan UMP 2025 Naik, Segini Besarannya Sekarang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

    Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.

    “Iya dong [naik], masa enggak naik,” kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). 

    Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintaj nantinya.

    Hanya saja, dia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan Upah Minimum tersebut. Namun, dipastikan angkanya akan naik dari UMP 2024.

    Berikut adalah daftar UMP 2024:

    1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672

    2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915

    3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499

    4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 

    5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121

    6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874

    7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079

    8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496

    9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000

    10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492

    11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381

    12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17

    13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 

    14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897

    15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30

    16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 

    17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000

    18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067

    19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826

    20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616

    21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3.261.61

    22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812

    23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 

    24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653

    25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000

    26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698

    27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00

    28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964

    29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100

    30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958

    31. UMP 2024 Maluku, Rp 3.200.000 juta

    32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000

    33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270

    34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000 

    35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270

    36. Papua Pegunungan, Rp4.024.270

    37. Papua Barat Daya, Rp4.024.270

    38. Papua Selatan, Rp4.024.270

  • Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    Buka MTQ Tanpa Sambutan, Wapres Gibran Tuai Kritik Pedas, Warganet: Bisanya Cuma Bagi-bagi Susu

    FAJAR.CO.ID, PALANGKA RAYA — Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali jadi sorotan publik saat berada di Palangka Raya.

    Pasalnya, pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional VII Korpri di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dia membuka acara tersebut tanpa sambutan.

    Hal tersebut pun memantik reaksi dan cibiran dari warganet. Pasalnya, wapres-wapres sebelumnya selalu memberikan sambutan pada setiap acara yang dihadiri dan dibuka oleh orang nomor dua Indonesia.

    Salah satu yang menyorot peristiwa itu adalah mantan anggota DPR RI dan eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. “Begitulah kerja boneka Oligarki,” tulis Said Didu, mengomentari kejadian tersebut melalui akun media sosial X.

    “Takut dites mengaji. Mungkin,” balas warganet di kolom komentar.

    “Hi rakyat Indonesia.. Jujurlah pada hati nurani mu.. Wakil presiden skr ini tidak mampu dalam segi apapun,” ujar lainnya.

    “Bisa nya cuman bagi² susu, kaos,” kritik lainnya.

    Sebagai informasi, Wapres Gibran menghadiri acara pembukaan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono Km 1 tersebut, secara langsung. Momen itu disiarkan akun Youtube Diskominfosantik Kalteng.

    Namun, Gibran tidak memberikan sambutan. Dia hanya memukul katambung, alat musik tabuh khas Dayak yang biasa digunakan untuk membuka acara selain gong.

    Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya, memohon kepada Wapres RI Gibran, selain Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku tuan rumah, untuk berkenan memberikan sambutan.

  • Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diambil dari desa-desa. Harapannya, hal itu bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Mentan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Keduanya menyepakati pasokan MBG dan upaya mengejar target swasembada pangan.

    “Kita siapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita,” kata Mentan Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Nanti muaranya adalah terjadi pergerakan ekonomi kerakyatan di desa,” sambungnya.

    Dia menjelaskan,dengan pasokan yang didatangkan dari desa, maka tidak memerlukan impor lagi. Beberapa aspek yang bisa dipasok yakni berkaitan dengan kebutuhan protein dalam menu Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi tidak perlu mengimpor atau mengambil dari kota atau dari tempat lain. Tetapi bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya,” tuturnya.

    Selain itu, Nota Kesepahaman itu juga berkaitan dengan upaya mengejar swasembada pangan. Pada aspek ini, Mentan Amran ingin membangun klaster pertanian moderen.

    “Ini kita akan membangun kluster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” kata dia.

    “Nah ini sentra-sentra produksi pangan kita. Jadi dua bagian, Pangan Bergizi, kemudian Swasembada Pangan. Jadi dua ini kita selesaikan ke depan,” tambah Mentan Amran.

  • Oknum PNS di Kotim Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Ditangkap di Penginapan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 November 2024

    Oknum PNS di Kotim Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Ditangkap di Penginapan Regional 6 November 2024

    Oknum PNS di Kotim Terlibat Penyalahgunaan Narkoba, Ditangkap di Penginapan
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Kotawaringin Timur
    (Kotim) ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga terlibat dalam kasus
    penyalahgunaan narkoba
    jenis sabu.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, membenarkan informasi mengenai penangkapan ini.
    “(Yang bersangkutan) sudah ditahan oleh Polres Kotim,” ungkap Kamaruddin ketika dikonfirmasi Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Rabu (6/11/2024).
    Kamaruddin menjelaskan bahwa PNS yang terlibat dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut bertugas di Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau.
    Sebelumnya, BKPSDM telah berkoordinasi dengan Camat Seranau untuk memproses surat penahanan sebagai dasar tindak lanjut administrasi kepegawaian.
    “Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ada ASN yang ditahan karena proses hukum, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” jelas Kamaruddin.
    Dia menambahkan bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara sudah sedang diproses.
    “Sesuai ketentuan yang berlaku, apabila ada ASN yang ditahan karena proses hukum, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PNS sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya singkat.
    Kapolres Kotim, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, juga membenarkan adanya kasus ini.
    Dalam siaran pers yang disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Kotim, Iptu Edy Wiyoko, Resky menjelaskan bahwa dari tujuh laporan polisi (LP) terkait pengungkapan tindak pidana narkotika yang diterbitkan dalam rentang waktu 11-27 Oktober 2024, terdapat satu laporan yang melibatkan seorang PNS di Pemkab Kotim.
    “Ada pelaku yang berprofesi sebagai PNS yang akrab dipanggil S. Penangkapan bermula setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan di sebuah penginapan di Kota Sampit,” ujar Resky kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024) siang.
    Resky menerangkan bahwa saat pelaku S berada di penginapan, ia terlihat meletakkan sesuatu ke pot bunga yang ada di halaman penginapan tersebut, kemudian duduk di teras lokasi.
    “Tim dari Satresnarkoba langsung menghampiri dan mengamankan orang tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh beberapa warga setempat, ditemukan barang berupa dua bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga
    narkotika jenis sabu
    ,” jelas Resky.
    Setelah interogasi lebih lanjut, Resky menyebut bahwa pelaku S mendapatkan barang haram itu dari seorang pelaku tindak pidana narkoba yang juga masuk dalam laporan polisi, yang dikenal dengan inisial IKNI.
    “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut, saat ini masih diproses,” kata Resky.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 

    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.

    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045

    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.

    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 

    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian
    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.

    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 

    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.

    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 
     
    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.
     
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.
    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045
     
    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.
     
    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 
     
    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian

    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.
     
    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 
     
    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.
     
    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Susul Maruarar, Qodari Ikut Sumbang Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Susul Maruarar, Qodari Ikut Sumbang Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Palangka Raya: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.

    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari, Selasa, 5 November 2024. 

    Qodari juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Bang Ara, yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan. 

    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.

    Menurut Qodari, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang,” ujar Qodari.

    “Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” tambahnya.

    Qodari menyampaikan bahwa tanah yang akan disumbangkan seluas 14.765 m² terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

    “Saya dan adik saya, Wadi, mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara,” ungkap Qodari.

    Qodari menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta, dalam pencapaian target program ini. Ia menyebut bahwa keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa program pembangunan tiga juta rumah perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.

    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.

    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya, dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujar Qodari.

    Qodari menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong ini dianggap tepat.

    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” jelas Qodari.

    Ia pun mengajak para pengusaha dan donatur di seluruh Indonesia untuk turut menyumbangkan lahan atau aset lain demi mewujudkan target besar ini.

    “Mari kita wujudkan mimpi masyarakat miskin untuk memiliki rumah layak huni. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tambahnya.

    Qodari menjelaskan bahwa pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Qodari berharap dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah ini bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.

    Sebagai penutup, ia mengimbau semua pihak untuk berkontribusi secara nyata, menegaskan bahwa kolaborasi dalam bentuk nyata akan lebih berdampak daripada sekadar kritik.

    “Program tiga juta rumah ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan solusi untuk tantangan perumahan bagi rakyat kecil,” pungkas Qodari.

    Palangka Raya: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
     
    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.
     
    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari, Selasa, 5 November 2024. 
    Qodari juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Bang Ara, yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan. 
     
    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.
     
    Menurut Qodari, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
     
    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang,” ujar Qodari.
     
    “Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” tambahnya.
     
    Qodari menyampaikan bahwa tanah yang akan disumbangkan seluas 14.765 m² terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
     
    “Saya dan adik saya, Wadi, mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara,” ungkap Qodari.
     
    Qodari menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta, dalam pencapaian target program ini. Ia menyebut bahwa keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
     
    Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa program pembangunan tiga juta rumah perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.
     
    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.
     
    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya, dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujar Qodari.
     
    Qodari menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong ini dianggap tepat.
     
    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” jelas Qodari.
     
    Ia pun mengajak para pengusaha dan donatur di seluruh Indonesia untuk turut menyumbangkan lahan atau aset lain demi mewujudkan target besar ini.
     
    “Mari kita wujudkan mimpi masyarakat miskin untuk memiliki rumah layak huni. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tambahnya.
     
    Qodari menjelaskan bahwa pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.
     
    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
     
    Qodari berharap dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah ini bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.
     
    Sebagai penutup, ia mengimbau semua pihak untuk berkontribusi secara nyata, menegaskan bahwa kolaborasi dalam bentuk nyata akan lebih berdampak daripada sekadar kritik.
     
    “Program tiga juta rumah ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan solusi untuk tantangan perumahan bagi rakyat kecil,” pungkas Qodari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Tangkapan layar-Sekretaris DKPP David Yama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa (5/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:39 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris DKPP David Yama mengatakan pihaknya menerima 584 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan November 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2024, pengaduan KEPP mengalami kenaikan sekitar 16 kasus dari 568 aduan.

    “Kami laporkan pada ibu/bapak berdasarkan data yang masuk ke DKPP mulai 1 Januari hingga 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk sebanyak 584 pengaduan,” kata David dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, aduan hingga November 2024 ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 325 aduan. Dia menjelaskan dari 584 aduan, sebanyak 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Hal ini berarti aduan tersebut sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang.

    Kemudian, dari 270 aduan yang sudah teregistrasi, sekitar 173 aduan sudah diputuskan perkaranya.

    “Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David pun merincikan terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan aduan KEPP tertinggi. Pertama, Sumatera Utara sebanyak 65 aduan. Kedua, Jawa Barat sebanyak 41 aduan. Ketiga, Jawa Timur sebanyak 39 Aduan.

    Keempat, Sumatera Selatan sebanyak 38 aduan. Kelima, Papua Pegunungan sebanyak 32 aduan. Keenam, Papua Tengah sebanyak 29 aduan. Ketujuh Sulawesi Selatan sebanyak 22 aduan. Kedelapan, Aceh sebanyak 21 aduan. Kemudian, posisi kesembilan dan kesepuluh ditempati oleh Papua dan Jawa Tengah sebanyak 20 aduan.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan aduan dari provinsi lain, seperti Sumatera Barat sebanyak 17 aduan, Bengkulu sebanyak 11 aduan, Kepulauan Babel sebanyak 10 aduan, Banten sebanyak 9 aduan, Kepulauan Riau sebanyak 8 aduan, DKI Jakarta sebanyak 8 aduan, Jambi dan Lampung sebanyak 7 aduan, Riau sebanyak 4 aduan.

    Ia mengatakan hanya Bali dan Kalimantan Tengah yang nihil terhadap aduan KEPP.

    “Bali bersama Kalimantan Tengah 0 aduan. Selamat untuk Bali dan Kalimantan Tengah,” tambah David.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Sumber : Antara

  • Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah

    Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah

    Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendahJakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.

    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan.

    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.

    Menurut dia, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta rumah Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang. Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Qodari.

    Ia menyampaikan tanah yang akan disumbangkannya itu seluas 14.765 meter persegi terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangka Raya.

    “Saya dan adik saya mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara (Maruarar Sirait),” ucap Qodari.

    Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta dalam pencapaian target program tersebut. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Baca juga: Tiga juta rumah jadi program serius yang sarat tantangan

    Baca juga: Menteri PKP ajak pengusaha besar sukseskan program tiga juta rumah

    Baca juga: Program tiga juta rumah untuk membangun manusia Indonesia berkualitas

    Lebih lanjut, Qodari mengatakan program pembangunan tiga juta rumah juga perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.

    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.

    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujarnya.

    Ia menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong dianggap tepat.

    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” harap Qodari.

    Ia menjelaskan pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Ia mengharapkan dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024