Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Demi Ketahanan Pangan, Pemerintah Perluas Lahan Tani dengan Asuransi

    Demi Ketahanan Pangan, Pemerintah Perluas Lahan Tani dengan Asuransi

    Jakarta: Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan perluasan lahan tani menjadi empat juta hektare mendapat dukungan sejumlah pihak. Apalagi program perluasan lahan tani juga diperkuat dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) guna melindungi petani padi dari risiko gagal panen.
     
    “Asuransi ini memberikan kompensasi finansial kepada petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau kejadian yang merugikan lainnya, seperti banjir, kekeringan, atau hama,” ucap Anggota Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI) Septradi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 13 November 2024.
     
    “Kementan sedang berupaya untuk menyesuaikan mekanisme asuransi pertanian dengan karakteristik komoditas lain yang berisiko, seperti kedelai dan jagung,” tambah dia.
    Septradi memaparkan, perluasan lahan tani menjadi empat juta hektare itu untuk tujuh komoditas penting di antaranya, padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Menurutnya, perluasan lahan tani tersebut harus didukung.
     
    Apalagi strategi ekstensifikasi subsektor tanaman pangan dilakukan dengan mencetak tiga juta hektare sawah baru di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Merauke di Papua Selatan.
     
    “Selain itu juga di Lampung, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah pendukung produksi komoditas seperti jagung, kedelai dan tebu. Ekspansi lahan ini juga diharapkan bisa mencakup daerah-daerah lain yang secara geografis memiliki kondisi tanah dan iklim yang mendukung untuk pertanian,” papar dia.
     
    “Fokus utama dari ekspansi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuh komoditas penting,” tegas Septradi.
     

     

    Tingkatkan swasembada pangan

    Lebih lanjut Septradi mengatakan, saat ini Kementan juga menyampaikan program perluasan lahan tani bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat perekonomian desa dan sektor pertanian.
     
    Upaya ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.
     
    “Perluasan lahan tani ini juga harus dibarengi dengan kesiapan unsur-unsur pendukung lain seperti bibit, pupuk, dan petani yang menggarap. Untuk memastikan keberhasilan program perluasan lahan tani perlu adanya kesiapan yang matang terhadap berbagai unsur pendukung selain lahan itu sendiri,” jelas dia.
     
    Sementara terkait faktor cuaca yang kurang menentu dan ekstrem, Septradi mengakui hal tersebut memang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sektor pertanian di Indonesia.
     
    Kondisi ini, menurut dia, menyebabkan ketidakpastian dalam hasil pertanian, termasuk fenomena seperti kekeringan panjang, banjir, atau angin topan yang merusak tanaman.
     
    “Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani melalui asuransi pertanian menjadi penting agar petani dapat mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan panen atau kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem,” beber Septradi.
     
    Jasindo siap beri perlindungan

    Sejalan dengan rencana perluasan lahan tani ini, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Andy Samuel menyatakan pihaknya siap untuk mendukung program pemerintah dalam pencanangan swasembada pangan.
     
    “Jasindo sudah memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam memberikan perlindungan kepada petani padi, bahkan kami juga telah memberikan perlindungan kepada peternak sapi juga,” sebut Andy saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
     
    Lebih lanjut Andy menambahkan, Jasindo juga siap jika pemerintah melalui Kementan meminta Jasindo untuk melindungi komoditas-komoditas lain yang menjadi program pemerintah.
     
    “Kami sebagai perusahaan BUMN siap mendukung semua program yang dicanangkan pemerintah yang sesuai dengan core bisnis perusahaan,” tutup Andy.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Iti Octavia Jayabaya Beberkan Program 100 Hari Kerja Kementerian Transmigrasi

    Iti Octavia Jayabaya Beberkan Program 100 Hari Kerja Kementerian Transmigrasi

    Liputan6.com, Jakarta – Kementrian Transmigrasi memiliki program 100 hari kerja, salah satunya memberangkatkan 111 Kepala Keluarga (KK) ke enam lokasi di lima provinsi. “Sekitar ada 200 orang dengan tujuan Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,” ujar Stafsus Kementrian Transmigrasi Iti Octavia Jayabaya, Selasa (12/11/2024).

    Pengiriman 111 KK transmigrasi ke sejumlah provinsi di Indonesia itu diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi para keluarga, sekaligus pemerataan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Mereka akan dibekali sejumlah keahlian dan prasarana, agar bisa terus berkembang serta maju di daerah transmigran.

    Jadwal keberangkatan sedang diatur, karena melibatkan lintas kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Mereka akan diberikan pembekalan komando cadangan (komcad) sebelum pemberangkatan dan ini menjadi transmigran pertama atau pionir yang akan dilepas bersama Menteri Transmigrasi, Menko Infrastuktur dan Menteri Pertahanan,” tuturnya.

    Khusus di Papua, tidak akan ada pengiriman transmigran dari luar pulau. Prosesnya, hanya ada transmigrasi lokal, yakni memindahkan penduduk ke lokasi yang lebih terjangkau, agar pembangunan SDM, infrastruktur dan perekonomian bisa merata. “Tidak ada lagi pemindahan penduduk dari luar Papua, tapi bagaimana penduduk lokal bisa hidup secara harmonis dengan warga transmigran,” jelas mantan Bupati Lebak dua periode itu.

  • Simak Tupoksi Ditjen Gakkum yang Segera Dibentuk untuk Berantas Tambang Ilegal

    Simak Tupoksi Ditjen Gakkum yang Segera Dibentuk untuk Berantas Tambang Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat dengan sejumlah tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direaliasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.

    Laporan Pertambangan Tanpa Izin

    Tri pun mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batu bara per 2023. Pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB). 

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri.

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI. 

    Lebih terperinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan. 

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

  • ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batubara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberiana izin tambanga kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) atau ilegal di sektor mineral dan batu bara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan tambang ilegal itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” kata Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu mengacu pada laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatra Selatan 26 laporan, dan Sumatra Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberian izin tambang kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Musim Hujan Sawah Kerap Banjir, Petani “Food Estate” Kalteng Dibayangi Gagal Panen Regional 12 November 2024

    Musim Hujan Sawah Kerap Banjir, Petani “Food Estate” Kalteng Dibayangi Gagal Panen Regional 12 November 2024

    Musim Hujan Sawah Kerap Banjir, Petani “Food Estate” Kalteng Dibayangi Gagal Panen
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Petani “Food Estate” di
    Kalimantan Tengah
    (Kalteng) hampir selalu dibayang-bayangi oleh potensi gagal panen saat musim hujan tiba.
    Itu karena air di petak-petak sawah para petani terus meninggi seiring dengan meningkatnya curah hujan.
    Penanaman pun tak bisa dilakukan. Masalah ini lantas menyebabkan hasil panen tidak bisa diharapkan.
    Petani dari Desa Pilang dan Desa Tajepan, dua lokasi “Food Estate” di Kalteng, membutuhkan solusi konkret dari pemerintah, terutama dalam memperbaiki sistem pengairan sawah. 
    Sehingga saat musim hujan tiba, tidak menimbulkan kekhawatiran gagal panen di kalangan petani sawah di Kalteng.
    Ketua Kelompok Tani Sei Hanau di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Ardiyanto mengatakan, pipa yang dipasang lewat Program Optimalisasi Lahan (Oplah) untuk pengairan sawah, belum berfungsi maksimal.
    “Ada kegiatan oplah, yang mana tanggul-tanggul sawah ditinggikan. Sebagian dipasang pipa untuk keluar masuknya air dari dan ke petak-petak sawah, tapi pada musim hujan begini kayaknya pipa itu tidak maksimal, air masih menggenangi petak sawah,” ungkap Ardiyanto kepada
    Kompas.com
    saat dihubungi via telepon, Selasa (12/11/2024).
    Tingginya air menyebabkan petak sawah tidak memungkinkan untuk ditanami padi. Petani hanya bisa menanam di lahan-lahan yang berada pada dataran tinggi.
    Meski sudah memasuki musim tanam, untuk sementara ini, pihaknya masih belum bisa menanam padi.

    “Curah hujan yang tinggi sejak awal bulan ini membuat air menggenangi sawah kami, sehingga membuat kami tidak bisa menanam, tapi tidak tahu nanti bulan seterusnya seperti apa, kalau memungkinkan kami tetap menanam,” imbuh dia.
    Tak hanya akibat curah hujan, genangan air di petak sawah mereka juga terjadi akibat banjir yang merupakan air kiriman dari daerah hulu sungai.
    Mayoritas petani di Desa Pilang saat ini, lanjut Ardiyanto, tidak bisa menanam padi lantaran sawahnya digenangi air.
    “Hampir semua petani, cuman mereka yang bisa menanam kebetulan berada di dataran tinggi,” ucapnya. Padahal, jadwal tanam mereka berada di bulan Oktober.
    “Karena masalah banjir, harus menunda masa tanam, rencana awalnya Oktober, tapi mungkin menanam di November ini,” imbuh dia.
    Musim hujan yang menyebabkan petak sawah banjir sangat berdampak besar bagi kegagalan panen petani di desa setempat.
    Belajar dari pengalaman tahun lalu, seiring dengan tingginya curah hujan dan belum maksimalnya sistem pengairan sawah, para petani bahkan tidak bisa panen.
    “Tidak bisa panen di tahun 2023 karena sawah airnya tinggi, sudah terulang tiga kali begitu, ada yang sebagian sudah panen tapi tidak maksimal karena operasional lebih besar ketimbang keuntungan yang didapat,” ungkapnya.
    Pihaknya berharap agar sistem pengairan pada sawah-sawah di desa setempat diperbaiki. Mereka membutuhkan orang-orang pemerintahan yang mengerti masalah tersebut.
    “Masalah terbesar kami air itu saja sebenarnya, pastinya membuat khawatir setiap musim hujan tiba,” tambahnya.
    Halani, petani di Desa Tajepan, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, juga mengeluhkan masalah serupa. Seiring dengan masuknya Kalteng ke musim hujan pada November ini, sawah yang pihaknya kelola pun kerap tergenang air dengan volume tinggi.
    “Setiap tahun air dalam tidak bisa diatur, kalau dalam, pipa pembuangan air tidak berfungsi, jadi tidak bisa ditanam, saat ini airnya sedalam lutut,” ujar Ketua Kelompok Tani Karya Sejahtera II ini, Selasa (12/11/2024).
    Padahal, air di petak sawah idealnya setinggi 20 sentimeter atau satu jengkal tangan untuk bisa menanam padi di atasnya.
    Halani menggarap lahan pertanian seluas 3 hektare. Deretan lahan pertanian yang dia garap termasuk dalam food estate.
    “Sebagian petani yang lahan berada di dataran tinggi tetap bisa menanam, tapi yang rendah tidak bisa, kalau di lokasi kami banyak yang terendam, akhirnya tidak bisa menanam karena airnya dalam, kalau ada surut, bisa kami tanam.”
    Jika musim hujan terjadi berkepanjangan, maka mereka terpaksa harus mengalami gagal panen. Sebab, ketika telah menyemai bibit, namun air yang ada di petak sawah tetap tinggi, mereka harus mengulang menyemai bibit kembali.
    “Kalau dari perhitungan kami seharusnya mendapat untung paling tidak separuh, tapi ini pas-pasan, bahkan malah bisa rugi,” imbuh dia, menjawab kerugian yang dialami petani saat sawah tergenang air bervolume tinggi.
    Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kalteng, Sunarti, saat dikonfirmasi, masih belum memberikan respons sampai berita ini diturunkan.
    Namun, saat dikonfirmasi sebelumnya, Sunarti menjelaskan bahwa dalam program ketahanan pangan “Food Estate” yang berganti nama menjadi Optimasi Lahan (Oplah), mereka menargetkan untuk memaksimalkan sistem irigasi persawahan.
    “Proyek oplah ini salah satunya untuk menangani saluran irigasi supaya mendukung produksi pertanian,” ujar Sunarti ketika dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (15/10/2024).
    Pihaknya menargetkan akan membangun 51 ribu saluran irigasi di setiap lahan pertanian pada wilayah-wilayah yang menjalankan proyek oplah. Dari 51 ribu target yang ditetapkan itu, lanjut Sunarti, sudah kurang lebih terdapat 45 ribu yang sudah terbangun.
    “Itu kami bangun di 10 kabupaten, beberapa di antaranya Palangka Raya, Lamandau, Sukamara, semuanya ada,” tutur Sunarti.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewati Masa Rehabilitasi Panjang, 6 Orangutan Dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya Regional 12 November 2024

    Lewati Masa Rehabilitasi Panjang, 6 Orangutan Dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya Regional 12 November 2024

    Lewati Masa Rehabilitasi Panjang, 6 Orangutan Dilepasliarkan di TN Bukit Baka Bukit Raya
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
    Kalimantan Tengah
    (Kalteng) kembali melepasliarkan enam
    orangutan
    yang telah menjalani proses rehabilitasi intensif di Pusat Rehabilitasi
    Orangutan
    Nyaru Menteng, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng.
    Keenam individu orangutan tersebut terdiri dari tiga jantan dan tiga betina, masing-masing bernama Happy, Jengyos, Runtu, Bejo, Blegi, dan Meryl.
    Mereka resmi kembali ke habitat alami di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Resort Tumbang Hiran, Seksi Pengelolaan Wilayah II Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng, setelah dilepasliarkan pada Sabtu (9/11/2024).
    Pelepasliaran dilaksanakan dengan melibatkan Balai TNBBR, berkolaborasi dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo (Yayasan BOS), dan mitra terkait.
    Kepala BKSDA Kalteng, Agussetia Sitepu menjelaskan, orangutan yang dilepasliarkan ini telah melewati proses rehabilitasi yang panjang agar mampu bertahan di alam liar, mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
    “Dengan keterampilan yang diasah selama rehabilitasi, mereka kini siap untuk melanjutkan peran sebagai spesies payung di hutan hujan tropis Kalimantan,” ujar Agussetia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/11/2024) pagi.
    Agussetia mengatakan, pelepasliaran itu dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan 2024. Dia mengapresiasi ketangguhan orangutan dalam beradaptasi dengan alam liar dan berperan penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
    “Meskipun kami berperan dalam mengembalikan orangutan ke habitat alaminya, sesungguhnya, pahlawan sejati adalah orangutan itu sendiri. Keenam individu ini adalah simbol kemampuan luar biasa dalam menghadapi tantangan alam. Dengan keterampilan yang diasah selama rehabilitasi, mereka membuktikan sebagai pahlawan yang berjuang untuk kebebasan mereka sendiri,” jelas dia.
    Kepala Balai TNBBBR, Andi Muhammad Kadhafi menambahkan, pelepasliaran ini adalah simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan habitat alami di kawasan konservasi.
    Pihaknya berharap bahwa setiap orangutan yang dilepasliarkan dapat menjalani hidup yang bebas, aman, dan terlindungi di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Langkah ini bukan hanya sebagai wujud kepedulian pihaknya terhadap kesejahteraan individu orangutan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat ekosistem.
    “Dengan begitu, kami turut memastikan bahwa keberlanjutan alam ini akan tetap terjaga bagi generasi yang akan datang,” pungkas dia.
    Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi konservasi, hingga masyarakat lokal, dalam menghadapi ancaman terhadap satwa liar.
    “Pada momen Hari Pahlawan ini, kami diingatkan akan kebutuhan mendesak untuk melindungi satwa liar Indonesia yang terancam punah dan menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung keberlanjutan seluruh makhluk hidup,” ujar dia.
    Dengan dukungan dari seluruh pihak, pihaknya yakin bahwa upaya konservasi dapat memberi manfaat jangka panjang, baik untuk satwa maupun untuk manusia sendiri.
    “Mari kita bersama berkomitmen menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi warisan tak bernilai untuk generasi mendatang,” imbuh dia.
    Dalam siaran pers tersebut, diketahui bahwa sejak 2012, Yayasan BOS sampai hari ini telah melepasliarkan 533 orangutan ke dua lokasi pelepasliaran di Kalimantan Tengah (Hutan Lindung Bukit Batikap dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya) dan satu di Kalimantan Timur (Hutan Kehje Sewen).
    Pelepasliaran ini adalah yang ke-44 kali di Kalteng. Pelepasliaran ini menjadikan jumlah orangutan yang dilepasliarkan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya 214 individu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

    Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anak-anak duduk berkumpul beralaskan dipan. Wajah mereka penuh kegembiraan karena dihadapan mereka telah tersaji kotak berisi nasi putih lengkap dengan lauk ayam goreng, tumis sayur, dan telur rebus. Ditambah dengan buah pisang, susu, dan air putih. Sebuah hidangan makan siang yang tidak ‘biasa’ bagi mereka.

    Para bocah itu langsung menyantap makanan di kotak berwarna cokelat dengan lahap. Padahal biasanya, sewaktu jam rehat kebanyakan hanya mengonsumsi jajanan sekolah yang sama sekali jauh dengan apa yang dimakannya hari ini. Siswa-siswi SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, begitu menikmati makan siang tersebut. Setelah habis, mereka mengupas pisang dan meminum susu sebagai penutup hidangan.

    “Enak! Senang dapat makan gratis,” jawab salah satu siswa saat ditanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, bagaimana makanannya.

    Kehadiran Wapres Gibran di sana untuk meninjau program uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG). Gibran memang sering datang ke lokasi, lihat langsung dan mengawal implementasi program MBG gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran juga menyempatkan berkeliling ke setiap kelas, mulai dari kelas satu hingga kelas enam, sembari berinteraksi dengan para siswa dan guru. Tanya-tanya apa yang kurang, serta masukan dari program Makan Bergizi Gratis.

     

    Perbesar

    Pembiasaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Senin, (09/9/2024).

    Guru kelas III-B, Yulie Antika, menyampaikan siswa-siswinya merasa senang dengan adanya program MBG tersebut. Dan bersyukur program ini bisa ‘hadir’ di sekolahnya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu langsung merespon. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas ke berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa.

    “Sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata,” tutur Gibran.

    Beberapa program uji coba MBG memang terus dilakukan. Evaluasi juga berjalan. Dan yang terbaru di luar pulau Jawa, yakni SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin 4 November 2024.

    Mengutip data Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis telah memasuki masa uji coba yang dilaksanakan lebih di 80 titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah sampai nantinya program ini resmi dijalankan pemerintah mulai 2 Januari 2025.

    Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

    Prabowo Pertaruhkan Jabatan dan Tongkat Nabi Sulaiman

    Perbesar

    Presiden Prabowo. (Foto: Dok. Instagram @prabowo)

    Program Makan Bergizi Gratis telah didengungkan sejak masa kampanye oleh Presiden Prabowo. Komitmen untuk mewujudkan program ini disampaikan langsung dalam rapat kabinet perdana.

    Presiden Prabowo bahkan menyebut mempertaruhkan jabatannya untuk program, dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana baik.

    Prabowo juga menganalogikan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan istilah ‘tak punya tongkat Nabi Sulaiman’ saat membahas soal rencana tersebut.

    “Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman,” ujar Prabowo dalam memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

    Menurut Prabowo, meski dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik, dia tetap percaya kerja sama yang baik program ini bisa berhasil dalam jangka panjang.

    “Saya haqqul yaqin saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategic,” tegasnya.

    Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional. Dia berharap Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya yang sudah dibentuk bisa segera bekerja maksimal.

    Meski begitu, Prabowo sadar program Makan Bergizi Gratis tidak bisa langsung berjalan sempurna, apalagi di tahap-tahap awal. Tetapi, semua itu bisa diusahakan jika dipersiapkan matang sejak jauh hari.

    Lalu, seperti apa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bagaimana aturan pembagiannya?

    Perbesar

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun ke lapangan pada hari ketiga. Ia mengecek program Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng Jakarta. (Dok Sekretariat Wapres)

    Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dari program MBG.

    Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

    Ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), dengan rincian; peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

    Kedua yakni balita atau anak usia di bawah lima tahun, ketiga adalah ibu hamil, dan terakhir ibu menyusui.

    Adapun sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan; pada 2025 sekitar 40 persen, tahun berikutnya sekitar 80 persen dan 2029 mencapai 100 persen.

    Pada 2025, program ini menargetkan 5.000 satuan pelayanan. Lalu di 2027, satuan pelayanan ini diharapkan sudah menyentuh angka 30 ribu.

    Pemberian MBG (1 kali sehari) untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Anak PAUD-Kelas 2 SD mendapat jatah duluan pada pukul 8 pagi, lalu kelas 3-6 SD dibagikan pukul 9.30 pagi, dan SMP-SMA dibagikan pukul 12 siang.

    Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

    Sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan, dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

    “Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten,” tuturnya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip dari YouTube FMB9ID.

    Badan Gizi Nasional juga akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

    “Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Perbesar

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Liputan6.com/Herman Zakharia)

    Untuk menu makanan, nantinya juga disesuaikan wilayah masing-masing. Misalnya, daerah Padang dengan preferensi menu makanan Padang, hingga daerah Sunda dengan preferensi menu makanan Sunda.

    Hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi tak ada yang dibuang alias dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Tak hanya itu, menu makanan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

    “Siapa yang membuat menu? Itu tenaga gizi yang ada di situ. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kader, puskesmas, dalam rangka untuk melihat preferensi anak,” imbuhnya.

    BGN juga menggandeng Kodim di berbagai wilayah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

    Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

    Nantinuya keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

    Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

    Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB

    Perbesar

    Siswa-siswi SDN 05 dan 07 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta terlihat antusias mengikuti rangkaian uji coba atau simulasi program makan siang gratis. (merdeka.com/Imam Buhori)

    Dalam sebuah diskusi virtual belum lama ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan sumbangan ke produk domestik bruto (PDB) 2025 sampai Rp4.510 triliun atau setara 34,2 persen dari PDB nasional.

    Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, sumbangan tersebut berasal dari efek pengganda (multiplier effect) yang bisa ditimbulkan dari program yang anggarannya digolongkan ke dalam belanja pendidikan tersebut.

    Adapun berdasar studi Indef, untuk setiap peningkatan Rp1 triliun pada belanja pendidikan, akan mendorong peningkatan nilai PDB hingga Rp63,52 triliun. Sementara, setiap Rp1.000 yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG, dapat memberi manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian nasional.

    “Pada tahun 2025, dengan sasaran sekitar 19,47 juta orang dengan estimasi biaya sekitar Rp71 triliun, maka estimasi daya dorongnya terhadap PDB itu sekitar Rp4.150 triliun,” kata Esther.

    Kemudian pada 2026, dengan sasaran penerima sebanyak 30,46 juta orang dan alokasi biaya sebesar Rp109,7 triliun, potensi peningkatan PDB yang bisa didapatkan sekitar Rp6.967,2 triliun.

    Dan pada 2027, dengan sasaran penerima sebanyak 41,45 juta orang dengan estimasi biaya Rp149,2, dorongan yang bisa ditimbulkan terhadap PDB sekitar Rp9.479,4 triliun.

    Selanjutnya, pada 2028, dengan jumlah penerima yang melonjak cukup signifikan, yakni mencapai 62,18 juta orang dan dengan alokasi biaya Rp223,8 triliun, MBG dapat memberikan sumbangan hingga Rp14.219,1 triliun ke PDB.

    Pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika sasaran penerima program dinaikkan menjadi 82,9 juta orang dan dengan biaya Rp298,4 triliun, sumbangan ke PDB berpotensi melonjak hingga Rp18.958,8 triliun.

    Jadi Priotitas Kementerian Komdigi

     

    Perbesar

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

    Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua menteri mendukung jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan, ia mempersilakan para menterinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih jika tak setuju dengan program tersebut.

    Semuanya kementerian langsung sat set. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, jika kampanye makan bergizi gratis menjadi program prioritas jangka pendek kementerian yang ia pimpin.

    “Yang juga menjadi prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya makan Bergizi Gratis melalui kampanye program secara masif,” kata Meutya.

    Ia menilai, jika kampanye program makan bergizi gratis sangat penting. Terlebih kampanye itu bisa melibatkan dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap makan bergizi gratis.

    “Dan ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Merujuk hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024, lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

    Dalam survei nasional ini, masyarakat memberikan dukungan tinggi terhadap program makan bergizi gratis yang mencapai 77,6% dan turut mendapatkan tingkat awareness yang tinggi.

    Lebih lanjut, sebanyak 65,5% responden percaya program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% merasa yakin program itu dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

     

    (*)

  • Bappedalitbang: Peningkatan status jalan semakin pacu ekonomi Kalteng

    Bappedalitbang: Peningkatan status jalan semakin pacu ekonomi Kalteng

    Peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, diharapkan bisa menjadi trigger (pemicu) peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di ketiga kabupaten itu…

    Palangka Raya (ANTARA) – Bappedalitbang Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di wilayah setempat memberi banyak manfaat, salah satu yang utama adalah semakin memacu pertumbuhan ekonomi daerah ataupun masyarakat.

    “Salah satunya peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan, ini perlu dukungan semua pihak,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Leonard S Ampung, di Palangka Raya, Senin.

    Leonard menekankan, kebijakan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ke wilayah-wilayah strategis dan kawasan agar semakin cepat tumbuh, serta sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

    “Dengan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, diharapkan bisa menjadi trigger (pemicu) peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah di ketiga kabupaten tersebut, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah,” kata Leonard menegaskan.

    Berkaitan peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi tersebut, masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalteng, dan dijabarkan ke dalam Renstra Dinas PUPR Kalteng 2025-2029 dan Renja Dinas PUPR Kalteng, serta diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

    “Penanganan ruas-ruas jalan tersebut nantinya juga bisa diusulkan melalui sumber-sumber pendanaan lainnya, misal melalui DAK, DBH DR, DBH Sawit, serta sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya pula.

    Adapun ruas jalan kabupaten yang ditingkatkan menjadi jalan provinsi, yakni di Kabupaten Seruyan Jalan Simpang Amin Jaya batas Arut Utara hingga Tumbang Manjul yang aksesnya sampai Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 113 kilometer, melintasi 12 desa di dua kecamatan.

    Selanjutnya, Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan Mentaya Seberang dari Kecamatan Cempaga sampai Pulau Hanaut sepanjang 125 kilometer, melintasi 23 desa di tiga kecamatan.

    Terakhir, Kabupaten Katingan Jalan Kereng Pakahi-Kampung Melayu kemudian Kampung Melayu-Kampung Tengah sepanjang 121,8 kilometer, melintasi 29 desa di tiga kecamatan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahuddin menjelaskan, manfaat utama yang didapat dari peningkatan status jalan adalah provinsi bisa menggelontorkan anggaran perbaikan atau peningkatan infrastruktur jalan tanpa terbatas, karena kewenangan sudah berada di bawah provinsi.

    “Dengan begitu, Pemprov Kalteng bisa maksimal dalam menyalurkan dana, bisa lebih fokus dan pengerjaannya pun bisa lebih cepat selesai,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menko Pangan Zulkifli Hasan Jamin Stok dan Harga Beras Aman selama Nataru – Page 3

    Menko Pangan Zulkifli Hasan Jamin Stok dan Harga Beras Aman selama Nataru – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa kunci mencapai swasembada pangan pada 2028 adalah dengan memperbaiki seluruh aspek, mulai dari hulu hingga hilir.

    “Ya, semua harus diperbaiki. Benihnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, (alokasi) pupuk subsidi sudah ditingkatkan, dari 4,5 juta ton menjadi lebih dari 9 juta ton. Semua harus kita benahi jika ingin hasil optimal,” kata Zulhas saat meninjau lahan padi PT Sang Hyang Seri, di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

    Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan dibutuhkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Zulhas juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang telah menjalankan program cetak sawah, yang menurutnya berperan penting dalam mempercepat swasembada pangan.

    “Tentu kita butuh upaya lebih besar lagi. Pak Mentan (Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman) sudah luar biasa, membuka lahan sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah. Jadi, dari berbagai lini kita perbaiki, agar dalam waktu dekat bisa swasembada,” ujarnya.