Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN TENGAH

  • Personel TNI-Polri Tembak Mati 1 DPO KKB di Bintuni

    Personel TNI-Polri Tembak Mati 1 DPO KKB di Bintuni

    Manokwari, Beritasatu.com – Personel gabungan TNI dan Polri berhasil menembak mati satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Personel gabungan tersebut terdiri atas personel Kompi C Satuan Brimob Teluk Bintuni, Resmob Polres Teluk Bintuni, Yonif 763/Sanetia Buerama Amor, dan Satgas Yonif 642/Kapuas.

    “Satu DPO KKB Papua yang ditembak mati di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, bernama Marthen Aikinggin,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Ongky Isgunawan di Manokwari, Minggu (22/12/2024) dilansir Antara.

    Ia menjelaskan, pergeseran pasukan TNI-Polri untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap DPO KKB Papua dimulai sejak 15 Desember 2024 dengan titik awal Kampung Argosigemerai SP 5, Teluk Bintuni.

    Pasukan kemudian bergerak menuju Kali Biru pada 16 Desember 2024 dengan berjalan kaki melewati Gunung Meyerga, dan pada 17 Desember 2024 tim gabungan TNI-Polri melakukan penyisiran hingga ke Kali Cempedak.

    “Pada 18 Desember 2024 pukul 06.30 WIT, tim melakukan pemantauan di Kampung Meyah Lama tepatnya di sekitar pos KKB Papua pimpinan Marthen Aikinggin,” ucap Ongky.

    Setelah itu, kata dia, tim gabungan bergerak mendekati lokasi persembunyian Marthen Aikinggin. “Dalam perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun tergelincir dan hanyut terbawa arus Kali Rawara,” kata dia.

    Tim gabungan sempat berhenti untuk melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi. Sebagian tim terus melanjutkan perjalanan melewati Kali Rawa menuju Dusu Sagu, Kampung Meyah Lama.

    “Pukul 08.00 WIT terjadi kontak tembak yang mengakibatkan Marthen Aikinggin tewas. Jasadnya dievakuasi, dan pukul 20.00 WIT tim gabung kembali menyeberangi Kali Rawara,” ujar Ongky.

    Ia menyebut Marthen Aikinggin merupakan komandan KKB Papua Batalyon Moskona sekaligus pelaku pembunuhan empat warga sipil pekerja jalan Trans Bintuni-Maybrat tepatnya di Wilayah Kampung Majnic, Distrik Moskona Barat, pada 29 September 2022.

    Barang bukti yang diamankan dari lokasi kontak senjata antara tim Gabungan TNI-Polri dengan KKB Papua pimpinan Marthen Aikinggin, antara lain, satu laptop, satu handphone, dan sejumlah senjata tajam.

  • Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan dan Petir

    Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Kota Besar Indonesia Diguyur Hujan dan Petir

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca hari ini, Minggu (22/12/2024), pada kota-kota besar di Indonesia. Berbagai kondisi hujan mulai dari ringan hingga deras yang disertai petir akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini. 

    Berdasarakan prakiraan cuaca hari ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang mungkin terjadi.

    Prakirawan BMKG Eriska Febriati menjelaskan bahwa hujan dengan intensitas ringan, dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam, diperkirakan terjadi di sejumlah kota seperti Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Mataram, Palangka Raya, Banjarmasin, Gorontalo, Palu, Kendari, Sorong, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya.

    Hujan dengan intensitas sedang, yaitu curah hujan lebih dari 4,0 mm per jam, diprakirakan akan mengguyur kota-kota seperti Banda Aceh, Medan, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Tanjung Selor, Makassar, dan Ternate. Suhu di wilayah tersebut diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius.

    Sementara itu, hujan deras akan melanda Kota Pontianak. Hujan deras disertai petir, dengan curah hujan lebih dari 50 mm per jam, diprediksi terjadi di Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Semarang, Serang, Surabaya, Kupang, Samarinda, Manado, Mamuju, dan Merauke. Untuk Manokwari dan Jayapura, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berkabut sepanjang hari dengan suhu antara 26 hingga 31 derajat Celcius.

    Dalam prakiraan cuaca hari ini, BMKG juga melaporkan bahwa bibit Siklon Tropis 98W diperkirakan berada di Laut Cina Selatan, sebelah utara Kalimantan Utara. Fenomena ini membentuk daerah perlambatan angin di Laut Sulu, Kalimantan Utara, dan perairan barat Kalimantan Barat. Selain itu, gangguan tropis di Samudra Hindia barat daya Banten menginduksi kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot di perairan barat daya Lampung hingga selatan Jawa Tengah.

    Angin permukaan pada ketinggian 3.000 kaki di wilayah Indonesia umumnya berasal dari arah barat dengan kecepatan 15-60 km/jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 49% hingga 99%.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter, yang diprediksi terjadi di perairan barat Bengkulu hingga Lampung, selatan Banten hingga Jawa Timur, dan Selat Sunda bagian selatan. 

    Selain itu, masyarakat di pesisir Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob. Demikian prakiraan cuaca BMKG hari ini.

  • Yenny Wahid Sindir Polisi di Haul Gus Dur: Harusnya Melindungi Rakyat

    Yenny Wahid Sindir Polisi di Haul Gus Dur: Harusnya Melindungi Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, menyinggung sejumlah kasus melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia kepolisian harus kembali ke fitrahnya sebagai pelindung masyarakat.

    Dalam Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) malam, Yenny awalnya menyinggung keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI.

    Ia mengatakan meski susah, Gus Dur berani mengambil tindakan itu untuk menegakkan demokrasi.

    “Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando, yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat,” kata Yenny.

    “Gus Dur, dengan visi jernihnya, tahu bahwa untuk negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” imbuh dia.

    Ia memuji TNI kini yang telah belajar dari masa lalu dan menerapkan disiplin untuk tidak cawe-cawe dalam politik. Bahkan, menurut dia, Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi.

    Namun, kata dia, fenomena sebaliknya terjadi di Polri. Ia menyinggung banyak kasus yang melibatkan aparat kepolisian.

    Mulai dari penembakan siswa SMK di Semarang hingga penembakan warga sipil di Kalimantan Tengah.

    “Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gamma Rizkynata, siswa SMK 4 Semarang, Budiman Arisandi warga Palangkaraya, Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Kasus-kasus abuse of power terjadi di depan mata kita,” katanya.

    Ia mengatakan Amnesti Internasional mencatat ada 116 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi sepanjang 2024. 29 diantaranya adalah extra judicial killing atau pembunuhan diluar hukum.

    “Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan, ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan,” ujarnya.

    Yenny mengaku tidak setuju dengan wacana mengembalikan Polri di bawah TNI atau kementerian tertentu.

    Namun, kata dia, aparat kepolisian perlu diingatkan melakukan reformasi menyeluruh dalam lembaganya agar tidak lagi mudah menarik pelatuk pistol.

    “Tugas kita bersama adalah mengembalikan polisi dan semua lembaga negara pada fitrahnya: menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kepentingan segelintir orang,” katanya.

    (yoa/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wujudkan Food Estate, Pemerintah Diminta Optimalkan Lahan Pertanian

    Wujudkan Food Estate, Pemerintah Diminta Optimalkan Lahan Pertanian

    loading…

    Pengamat Ekonomi dan Pertanian Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori. Foto: Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan Program Food Estate . Hal itu sebagai upaya pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan.

    Termasuk sebagai salah satu elemen kunci dalam cita-citanya mewujudkan kedaulatan pangan dengan pengembangan pertanian skala besar di berbagai daerah.

    Namun demikian, penggunaan lahan pertanian dalam rangka mendukung Program Food Estate dinilai belum dilakukan secara optimal. Terbukti, pemerintah cenderung mengedepankan membuka lahan baru dari hutan.

    Sebelumnya, pemerintah hendak membuka lahan hingga 3 juta hektare (Ha) di Merauke. Bahkan, dalam visi misi Presiden Prabowo ditargetkan ada tambahan lahan minimal 4 juta Ha hingga 2029 untuk padi, jagung, singkong, dan tebu.

    Pengamat Ekonomi dan Pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, jika dilihat lahan untuk program food estate yang sudah dibuka di tahun-tahun sebelumnya belum dapat dioptimalkan.

    “Food estate bagi Indonesia bukan hal baru. Sejak era kolonial Belanda sudah ada upaya membangun lumbung pangan atau kawasan pangan berskala luas. Langkah serupa berlanjut di zaman Orde Baru, yang pada 1970-an membuka Palembang Rice Estate dilanjutkan pembukaan lahan gambut sejuta hektare,” ujarnya, Sabtu (21/12/2024).

    Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) food estate dibuka di Merauke dengan Merauke Integrated Food adan Energy Estate (MIFEE) di Bulungan dan Ketapang. Lalu, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dilanjutkan dengan membuka di Humbang Hasundutan (Sumut), kemudian di Kalimantan Tengah, dan Merauke.

    “Jadi, sejarah food estate sudah panjang dan lama. Apakah berhasil? Tidak. Tingkat keberhasilannya kecil, kalau tidak dikatakan gagal. Nah, lahan-lahan eks food estate ini kan banyak dan luas. Juga tersebar di banyak wilayah,” kata Khudori.

    Sementara, di bekas pembukaan lahan gambut yang dibuka pada 1995-1996 itu luasnya 1,4 juta Ha. Sebagian kecil sudah ditempati transmigran sampai saat ini. Tapi, sisanya publik tidak tahu.

  • Harta Kekayaan Djoko Poerwanto, Digadang-gadang jadi Kapolda Termiskin

    Harta Kekayaan Djoko Poerwanto, Digadang-gadang jadi Kapolda Termiskin

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto kini digadang-gadang menjadi Kapolda yang harta kekayaannya paling sedikit di antara Kapolda lainnya. Lantas, bagaimana rincian harta kekayaannya? 

    Djoko merupakan Jenderal polisi dengan pangkat bintang dua ini lahir pada 7 November 1967. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1989. 

    Saat ini, ia memegang posisi sebagai Kepala Kepolisian di Kalimantan Tengah, yang diemban sejak Oktober 2023 lalu. 

    Terlebih, sebelumnya ia juga sempat memegang posisi sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Ia juga memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

    Harta Kekayaan Djoko Poerwanto

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Februari 2024, Djoko memiliki kekayaan sebesar Rp926 juta. 

    Djoko diketahui memiliki dua tanah dan bangunan di Tasikmalaya. Keduanya merupakan hasil sendiri dengan total sebesar Rp480 juta. 

    Selain itu, ia juga memiliki dua transportasi. Ia melapor bahwa memiliki Honda CR-V keluaran 2016 dengan nilai Rp 210 juta dan motor Yamaha NMAX keluaran 2015 senilai Rp 15 juta.

    Kemudian, ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 221 juta. Djoko juga tidak memiliki utang. 

  • Kementrans Jadi Mitra Strategis Kementan, Fokus Sediakan Tenaga Kerja

    Kementrans Jadi Mitra Strategis Kementan, Fokus Sediakan Tenaga Kerja

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendukung target kemandirian pangan nasional. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan tenaga kerja yang siap terlibat dalam pengelolaan lahan pertanian.

    Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menegaskan hal ini saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (19/12). Ia pun menegaskan komitmen kementeriannya untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mengelola lahan pertanian, terutama dalam program cetak sawah baru.

    “Kementerian Transmigrasi adalah mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap membantu dalam penyediaan tenaga kerja,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12).

    Kunjungan tersebut bertujuan memetakan kebutuhan tenaga kerja untuk mengelola 200 ribu hektar sawah. Selain itu, inovasi kepemilikan lahan dalam bentuk saham, tengah dikaji untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran.

    Kepemilikan model ini merupakan perwujudan dari kepemilikan bersama lahan transmigrasi. Saham-saham ini diterbitkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di tiap kawasan transmigrasi.

    “Jika dulu diberikan lahan dua hektare, ke depan sedang diusulkan untuk ditambah menjadi lima hektare, namun dalam bentuk saham,” imbuh Iftitah.

    Di sisi lain, Kementan menyampaikan telah membentuk Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda atau milenial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

    Setiap brigade, yang terdiri dari 15 petani, akan bertanggung jawab mengelola 200 hektar sawah, sehingga dibutuhkan sekitar 15 ribu petani untuk mencapai target lahan.

    Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyatakan kawasan transmigrasi Dadahup didorong untuk menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan pertanian modern terintegrasi dan inklusif.

    “Progres pembukaan lahan cetak sawah di Kabupaten Kapuas sendiri seluas 3.125,67 hektare,” ucapnya.

    Selain berfokus pada lahan pertanian, kunjungan Menteri Iftitah juga mencakup peninjauan desa eks transmigran Danda Jaya yang sedang mengembangkan produksi jamur tiram. Inisiatif ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan bagi warga transmigran, menunjukkan diversifikasi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.

    Sebagai informasi, kerja sama KemenTrans dan Kementan akan diprioritaskan di lima provinsi yang menjadi lokasi utama program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

    Kolaborasi kedua kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.

    (rir/rir)

  • Kementrans Kerahkan Tenaga Kerja untuk Kejar Target Swasembada Pangan – Halaman all

    Kementrans Kerahkan Tenaga Kerja untuk Kejar Target Swasembada Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) siap kerahkan tenaga kerja untuk sukseskan target kemandirian pangan pemerintah.

    “Kementerian Transmigrasi adalah mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap membantu dalam penyediaan tenaga kerja,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) dikutip Jumat (20/12/2024).

    Kunjungan ini untuk memperkirakan jumlah transmigran yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan 200 ribu hektare sawah.

    Iftitah mengungkapkan salah satu inovasi yang sedang dikaji adalah meningkatkan jumlah kepemilikan lahan, dalam bentuk saham, sebagai wujud kepemilikan bersama lahan transmigrasi, pada transmigran Saham-saham ini diterbitkan Badan Layanan Umum (BLU) di tiap kawasan transmigrasi.

    “Jika dulu diberikan lahan 2 hektare, ke depan sedang diusulkan untuk ditambah menjadi 5 hektare, namun dalam bentuk saham,” katanya.

    Sementara itu, Kementan menyampaikan telah membentuk Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda atau milenial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

    Setiap Brigade terdiri dari 15 petani untuk mengelola 200 hektar sawah. Dengan demikian dibutuhkan 15 ribu petani untuk 200 ribu hektar sawah yang direncanakan.

    Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menyatakan kawasan transmigrasi Dadahup didorong untuk menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan pertanian modern terintegrasi dan inklusif.

    “Progres pembukaan lahan cetak sawah di Kabupaten Kapuas sendiri seluas 3.125,67 hektare”, ujar Andi.

    Dalam kunjungan ke kawasan transmigrasi Dadahub, Iftitah beserta rombongan juga meninjau lokasi desa eks transmigran Danda Jaya yang sedang mengembangkan produksi jamur tiram. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga transmigran setempat.

    Kerja sama Kementrans dengan Kementan akan diprioritaskan di lima provinsi lokasi program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

     

  • Kementerian Transmigrasi Berkomitmen Dukung Kemandirian Pangan Nasional Bersama Kementerian Pertanian

    Kementerian Transmigrasi Berkomitmen Dukung Kemandirian Pangan Nasional Bersama Kementerian Pertanian

    Kapuas, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyatakan siap mendukung pencapaian kemandirian pangan nasional dengan menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Kementerian Transmigrasi berperan sebagai mitra strategis Kementan dan siap membantu dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten,” ujar Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman, saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis, (19/12/2024).

    Kunjungan ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan transmigran guna mendukung pengelolaan 200.000 hektare sawah yang direncanakan. Dalam kunjungannya, Iftitah diterima oleh perwakilan dari Kementan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta tokoh masyarakat setempat.

    Ia menjelaskan, inovasi baru berupa konsep kepemilikan saham atas lahan transmigrasi, diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan transmigran dalam pengelolaan lahan.

    “Dahulu, setiap transmigran diberikan lahan seluas dua hektare. Ke depan, kami usulkan untuk menambah kepemilikan menjadi lima hektare dalam bentuk saham yang diterbitkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di kawasan transmigrasi,” kata Iftitah.

    Sementara itu, untuk kemandirian pangan nasional, Kementan memperkenalkan Brigade Pangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern serta melibatkan generasi muda.

    Setiap brigade terdiri dari 15 petani yang mengelola 200 hektare sawah. Dengan rencana pembukaan 200.000 hektare sawah, setidaknya dibutuhkan 15.000 petani.

    Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menegaskan, kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas akan dikembangkan menjadi pusat unggulan (centre of excellence) untuk pertanian modern yang terintegrasi.

    “Saat ini, lahan cetak sawah yang telah dibuka mencapai 3.125,67 hektare,” ungkapnya.

    Selain fokus pada pengelolaan sawah, Iftitah dan rombongan juga meninjau Desa Danda Jaya, salah satu lokasi eks-transmigran yang mengembangkan usaha budi daya jamur tiram sebagai tambahan penghasilan warga setempat.

    Kolaborasi antara Kementrans dan Kementan akan diprioritaskan pada lima provinsi yang menjadi lokasi program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

    Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan untuk kemandirian pangan nasional.

  • Kementrans Siapkan Tenaga Kerja Untuk Sukseskan Swasembada Pangan

    Kementrans Siapkan Tenaga Kerja Untuk Sukseskan Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian RI, Kementerian Transmigrasi RI siap kerahkan tenaga kerja untuk sukseskan target kemandirian pangan pemerintah.

    “Kementerian Transmigrasi adalah mitra strategis Kementerian Pertanian yang siap membantu dalam penyediaan tenaga kerja,” kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan saat mengunjungi lahan cetak sawah dan kawasan transmigrasi Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (19/12). Kunjungan ini dilakukan untuk memperkirakan jumlah transmigran yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan 200 ribu hektare sawah.

    Dalam kunjungannya ke kawasan transmigrasi Dadahup, Iftitah bersama rombongan diterima oleh jajaran Kementan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan tokoh masyarakat Dadahup. Iftitah mengungkapkan salah satu inovasi yang sedang dikaji adalah meningkatkan jumlah kepemilikan lahan, dalam bentuk saham, sebagai wujud kepemilikan bersama lahan transmigrasi, pada transmigran

    Saham-saham ini diterbitkan Badan Layanan Umum (BLU) di tiap kawasan transmigrasi.

    “Jika dulu diberikan lahan 2 hektare, ke depan sedang diusulkan untuk ditambah menjadi 5 hektare, namun dalam bentuk saham,” kata Iftitah.

    Dengan demikian, dibutuhkan 15 ribu petani untuk 200 ribu hektare sawah yang direncanakan. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah menyatakan kawasan transmigrasi Dadahup didorong untuk menjadi centre of excellence dalam pelaksanaan pertanian modern terintegrasi dan inklusif.

    “Progres pembukaan lahan cetak sawah di Kabupaten Kapuas sendiri seluas 3.125,67 hektare”, ujar Andi.

    Kerja sama Kementrans dengan Kementan akan diprioritaskan di lima provinsi lokasi program swasembada pangan, yaitu Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

    (prf/ega)

  • 5 Brigadir Anton Curi Mobil Usai Tembak Mati Sopir Ekspedisi, Mobilnya Terjual ke Anggota TNI Regional

    5 Brigadir Anton Curi Mobil Usai Tembak Mati Sopir Ekspedisi, Mobilnya Terjual ke Anggota TNI Regional

    Brigadir Anton Curi Mobil Usai Tembak Mati Sopir Ekspedisi, Mobilnya Terjual ke Anggota TNI
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Mobil hasil curian dari tindakan pencurian-kekerasan (curas) yang diduga dilakukan oleh
    Brigadir Anton
    , mantan personel Polresta Palangka Raya,
    Kalimantan Tengah
    (Kalteng), rupanya terjual ke tangan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Seperti diberitakan sebelumnya, pengacara Brigadir Anton, Suriansyah Halim mengungkapkan, usai menembak dua kali kepala Budiman Arisandi, seorang sopir ekspedisi, Anton berpikir untuk pulang karena sudah di luar rencana awal yang hanya berniat memalak, namun berujung menghilangkan nyawa orang.
    Kata Halim, Haryono (Heri) kemudian membawa mobil pikap yang dibawa oleh Budiman Arisandi itu ke lokasi yang sepi di dekat rumah orang kenalannya.
    “Di tengah perjalanan, Heri berinisiatif agar mobil curian itu disimpan di depan rumah temannya, di Jalan Tingang ujung, di situ sepi, lalu diantarlah ke situ,” kata Halim saat diwawancarai awak media di kantor hukumnya, Kamis (19/12/2024) siang.


    Kemudian, malam hari di hari yang sama, keduanya mencari orang untuk mengosongkan pikap dari barang-barang yang dibawa sopir.
    Mobil korban itu kemudian dijual melalui perantara oleh seseorang yang bernama Adi.
    “Melalui Adi-lah mobil itu dijual lagi ke, dengar-dengar sih (yang beli) oknum anggota juga, oknum TNI sih infonya, tinggal dipastikan lagi kepada penyidik,” ujarnya.
    Mereka untung Rp 50 juta dari hasil penjualan mobil itu. Haryono kemudian mendapat uang sebesar Rp 15 juta dari Anton berdasarkan hasil menjual mobil curian itu.
    “Anton memang dapat bagian yang lebih besar, selain diberikan ke Haryono, dia juga membagikannya ke perantara penjual, ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” katanya.
    Saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Kepala Penerangan Komando Resor Militer (Kapenrem) 102/Panju Panjung, Mayor Chk Suryanto Evan menjelaskan bahwa anggota TNI yang membeli mobil hasil curian Anton hanyalah seorang saksi dalam barang bukti.
    “Anggota, dalam hal ini bukan sebagai penadah, tapi sebagai saksi dalam barang bukti,” terang Suryanto saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Jumat (20/12/2024) pagi.
    Suryanto menyebutkan, anggota TNI yang membeli tersebut tidak mengetahui jika mobil yang mau dibeli itu adalah hasil dari kejahatan.
    Anggota TNI itu juga langsung melaporkan ke kepolisian saat mengetahui jika mobil yang barusan dibelinya tersebut adalah hasil dari tindak pidana.
    “Saat ternyata barang mau diambil, mendengar berita tersebut, dia langsung menyerahkan mobil itu ke Polda, karena tidak mau terlibat. Ternyata mobil habis kejahatan,” tuturnya.
    Ditanya perihal kedekatan anggota TNI tadi dengan perantara penjual mobil hasil curian yang bernama Adi, Suryanto menyebutkan bahwa anggotanya hanya mengenal sekilas.
    “Dia tidak kenal, hanya pas di bengkel, sesaat saja kenalnya, lalu dirayu dengan ditawari mobil, lalu yang bersangkutan melihat suratnya dan lain-lain, dijawab aman dan siap tanggung jawab kalo ada apa-apa,” tutur Kapenrem.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.