Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Petir Terjadi di Mayoritas Kota RI

    BMKG Prediksi Hujan Ringan hingga Petir Terjadi di Mayoritas Kota RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa sebagian besar kota di Indonesia akan mengalami hujan ringan pada Rabu (3/12/2025).

    Prakirawan cuaca BMKG Maharani Intan mengatakan potensi hujan ringan terjadi di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandarlampung, dan Samarinda.

    Kemudian potensi hujan ringan juga akan terjadi di Denpasar, Mataram, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Nabire.

    Sementara itu perlu mewaspadai potensi hujan petir di Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin.

    “Hujan lebat di Bandung, hujan sedang di Medan, Serang, Jakarta, Semarang, Palangka Raya, dan Tanjung Selor,” katanya, dikutip dari Antaranews, Rabu.

    Untuk bagian timur Indonesia, lanjut dia, perlu mewaspadai potensi hujan sedang di Mamuju, Makassar, dan Merauke.

    Di wilayah Aceh berpotensi berawan tebal, kemudian hal serupa juga diprediksi terjadi di Kupang.

    Maharani menyebutkan sirkulasi siklonik juga terpantau di Laut Banda Bagian Selatan yang membentuk daerah konvergensi dari perairan selatan Maluku hingga Maluku, dari Laut Banda hingga Laut Arafura, serta membentuk daerah konfluensi di Laut Banda atau di sekitar sistem.

    Daerah konvergensi lain diprakirakan terbentuk memanjang dari perairan Utara Aceh hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Riau, dari Kepulauan Riau hingga Kepulauan Bangka Belitung, dari perairan Barat Lampung hingga Bengkulu, dari Jawa Timur hingga Banten.

    Kemudian dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Samudera Pasifik Utara Papua, dari Laut Maluku hingga Maluku Utara, dan dari Papua Barat Daya hingga Papua Pegunungan.

    “Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” katanya.

    Dia mengatakan kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

    Menurutnya, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah.

    Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

  • Keberadaan Pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya Tbk Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Tanah Bumbu

    Keberadaan Pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya Tbk Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Tanah Bumbu

    Tanah Bumbu – Kehadiran pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JAR) di Kabupaten Tanah Bumbu semakin dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama sebagai sumber lapangan pekerjaan baru di sektor industri energi terbarukan. 

    Sejak beroperasi, pabrik ini membuka peluang ekonomi yang sebelumnya belum banyak tersedia bagi masyarakat lokal.

    Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Irwan, warga yang kini bekerja sebagai Foreman SHE. Ia bergabung pada 2022 dan mengaku kehidupannya berubah setelah menjadi bagian dari JAR. 

    Menurutnya, keberadaan pabrik biodiesel tidak hanya memberi kesempatan kerja, tetapi juga memperluas wawasan dan keterampilan yang dulu sulit ia dapatkan. 

    “Alhamdulillah dengan adanya PT Jhonlin Agro Raya Tbk di Kabupaten Tanah Bumbu ini, saya banyak mendapatkan manfaat dari segi finansial dan pengalaman. Harapannya ke depan PT Jhonlin Agro Raya Tbk banyak membuka lapangan kerja untuk warga Tanah Bumbu,” ujar Irwan. 

    Di sekitar kawasan pabrik, perubahan serupa mulai terlihat. Warga yang sebelumnya bekerja serabutan atau mengandalkan pekerjaan musiman kini mendapat peluang lebih stabil melalui proses rekrutmen lokal. Banyak masyarakat yang beralih bekerja di unit-unit pendukung pabrik, mulai dari keamanan, kebersihan, hingga operator lapangan. 
     

    Kehadiran PT Jhonlin Agro Raya Tbk juga mendorong aktivitas ekonomi baru, seperti bertambahnya warung makan, penyedia jasa transportasi, serta penyedia layanan teknis yang kini melayani kebutuhan operasional perusahaan. 

    Direktur Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Indra Irawan, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjadikan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit di Tanah Bumbu. 

    Ia memastikan pembukaan lapangan kerja lokal akan terus diperluas sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi perusahaan. 

    “Kami berupaya agar keberadaan pabrik biodiesel ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembukaan lapangan kerja untuk warga Tanah Bumbu menjadi prioritas kami agar ekonomi daerah tumbuh bersama,” ujarnya.

    Dengan meningkatnya kebutuhan energi bersih nasional, keberadaan pabrik biodiesel JAR diharapkan terus memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Warga pun berharap industri hijau ini dapat memperluas kesempatan kerja dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

    Tanah Bumbu – Kehadiran pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JAR) di Kabupaten Tanah Bumbu semakin dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama sebagai sumber lapangan pekerjaan baru di sektor industri energi terbarukan. 

    Sejak beroperasi, pabrik ini membuka peluang ekonomi yang sebelumnya belum banyak tersedia bagi masyarakat lokal.

    Manfaat tersebut dirasakan langsung oleh Irwan, warga yang kini bekerja sebagai Foreman SHE. Ia bergabung pada 2022 dan mengaku kehidupannya berubah setelah menjadi bagian dari JAR. 

    Menurutnya, keberadaan pabrik biodiesel tidak hanya memberi kesempatan kerja, tetapi juga memperluas wawasan dan keterampilan yang dulu sulit ia dapatkan. 

    “Alhamdulillah dengan adanya PT Jhonlin Agro Raya Tbk di Kabupaten Tanah Bumbu ini, saya banyak mendapatkan manfaat dari segi finansial dan pengalaman. Harapannya ke depan PT Jhonlin Agro Raya Tbk banyak membuka lapangan kerja untuk warga Tanah Bumbu,” ujar Irwan. 

    Di sekitar kawasan pabrik, perubahan serupa mulai terlihat. Warga yang sebelumnya bekerja serabutan atau mengandalkan pekerjaan musiman kini mendapat peluang lebih stabil melalui proses rekrutmen lokal. Banyak masyarakat yang beralih bekerja di unit-unit pendukung pabrik, mulai dari keamanan, kebersihan, hingga operator lapangan. 
     

    Kehadiran PT Jhonlin Agro Raya Tbk juga mendorong aktivitas ekonomi baru, seperti bertambahnya warung makan, penyedia jasa transportasi, serta penyedia layanan teknis yang kini melayani kebutuhan operasional perusahaan. 
     
    Direktur Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Indra Irawan, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjadikan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit di Tanah Bumbu. 

    Ia memastikan pembukaan lapangan kerja lokal akan terus diperluas sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi perusahaan. 

    “Kami berupaya agar keberadaan pabrik biodiesel ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembukaan lapangan kerja untuk warga Tanah Bumbu menjadi prioritas kami agar ekonomi daerah tumbuh bersama,” ujarnya.

    Dengan meningkatnya kebutuhan energi bersih nasional, keberadaan pabrik biodiesel JAR diharapkan terus memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Warga pun berharap industri hijau ini dapat memperluas kesempatan kerja dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • KPK Telusuri Aliran Uang Mantan Bupati Tanah Bumbu, Begini Respons PBNU

    KPK Telusuri Aliran Uang Mantan Bupati Tanah Bumbu, Begini Respons PBNU

    PBNU membantah tuduhan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama organisasi dan berujung pada ancaman pembubaran PBNU mencuat.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca mengatakan analisis hukum dan fakta menunjukkan bahwa berdasarkan laporan yang ada seluruh tuduhan itu prematur, tidak berdasar dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

    “Dalam dokumen bantahan yang disusun PBNU, ditegaskan bahwa audit yang menjadi dasar berbagai dugaan itu belum rampung dan tidak boleh dijadikan alat untuk mengambil keputusan strategis,” ujar Najib Azca.

    Dia menilai langkah menetapkan kesimpulan berdasarkan dokumen belum final adalah tindakan keliru.

    “Audit belum selesai, bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia?” ucap Najib.

    Bendahara PBNU Sumantri Suwarno juga mempertegas posisi organisasi. Dia menyebut bahwa dokumen audit masih bersifat sementara, sehingga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran aturan organisasi.

    “Audit yang belum final tidak bisa dijadikan landasan,” beber Sumantri.

    Dalam konteks tuduhan TPPU, PBNU menjelaskan bahwa aliran dana yang dipersoalkan merupakan tindakan individual Mardani H Maming ketika masih menjabat sebagai bendahara umum.

    PBNU, menurut Sumantri, bersifat pasif dan tidak mengendalikan transaksi tersebut. Karena itu, organisasinya tidak dapat dikaitkan dengan dugaan pencucian uang yang belum pernah dibuktikan.

    “PBNU itu pasif. Seluruh transaksi dikendalikan oleh Maming,” kata dia.

    Secara hukum, lanjut Sumantri, dugaan TPPU juga kehilangan landasannya karena hingga kini tidak ada proses hukum yang menetapkan Maming sebagai pelaku TPPU. Meski Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa TPPU dapat diproses tanpa menunggu vonis inkracht dari pidana asal, unsur tindak pidana asal tetap harus ada.

    Dalam kasus Maming, vonis yang dijatuhkan gratifikasi, tanpa unsur lanjutan berupa TPPU. Dokumen bantahan menegaskan, menuduh PBNU menerima dana TPPU sama sekali tidak relevan secara hukum karena predicate crime-nya tidak terbukti.

  • Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%

    Investor Bangun Fasilitas Umum di IKN Bisa Dapat Diskon Pajak hingga 200%

    Jakarta –

    Fasilitas fiskal potongan pajak super atau super tax deduction ditawarkan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bagi pelaku usaha yang memberikan sumbangan ataupun membangun fasilitas sosial dan umum di ibu kota baru.

    Potongan pajak super itu bisa mencapai 200%. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

    Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

    Direktur Pendanaan OIKN, Insyafiah, menjelaskan bahwa fasilitas super tax deduction merupakan bentuk fasilitas dari pemerintah yang memberikan manfaat fiskal langsung bagi perusahaan yang melakukan investasi di IKN.

    “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%. Artinya, kontribusi yang diberikan tidak hanya mengurangi beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan income after tax,” jelas Insyafiah dalam keterangannya, Senin (2/12/2025).

    Selain manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding. Fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan tanpa perlu bayaran.

    “Ini bukan hanya investasi untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat dan negara. Aset yang dibangun akan meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kehadiran positif perusahaan di ruang publik,” ujar Insyafiah.

    Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan Dwi Setyobudi menuturkan insentif fiskal ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujar Dwi.

    Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK nomor 28 Tahun 2024.

    (hal/hns)

  • IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

    IKN Bangun PLTS 50 MW Senilai Rp 900 Miliar, Energi Hijau Berkelanjutan

    Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menelan investasi sekitar Rp 900 miliar. Fasilitas ini dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan.

    “Untuk pemenuhan energi bersih salah satu prioritas utama mendukung pembangunan IKN, dibangun PLTS kerja sama dengan PT NSSE (PT Nusantara Sembcorp Solar Energi),” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Sepaku, dikutip dari Antara, Minggu (30/11/2025).

    Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur energi hijau merupakan elemen kunci bagi masa depan IKN. Energi rendah emisi menjadi fondasi penting agar kota baru ini selaras dengan alam, efisien, dan ramah lingkungan.

    PLTS tersebut dibangun melalui kerja sama Otorita IKN dengan PT NSSE, perusahaan Joint Venture milik PLN Nusantara Renewables dan SembCorp Utilities Pte. Ltd.

    Proyek ini memiliki kapasitas 50 megawatt dan dirancang untuk memanfaatkan tingkat iradiasi terbaik di kawasan IKN guna menghasilkan listrik secara optimal.

     

  • Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Kereta Kilat Pajajaran Muncul, Airlangga: Whoosh Jalan Terus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara soal kemunculan layanan Kereta Api Kilat Pajajaran dan potensi dampaknya terhadap Kereta Cepat Whoosh.

    Airlangga menuturkan, Kereta Cepat Whoosh akan tetap beroperasi meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengumumkan rencana layanan Kereta Api Kilat Pajajaran.

    “Silakan saja, tidak apa-apa, Whoosh [tetap] jalan terus,” ujar Airlangga singkat saat di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Kereta Api Kilat Pajajaran merupakan layanan baru hasil kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI.

    Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memaparkan rencana kereta cepat rute Pajajaran yang akan menghubungkan Jakarta–Bandung dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, bahkan dapat dipersingkat hingga 1 jam.

    “Pengembangan kereta listrik dari Padalarang ke Cicalengka. Lalu, pembangunan jalur Nambo-Citayam. Kelima, Kereta Kilat Pajajaran akan memangkas waktu tempuh relatif sangat cepat, Gambir–Bandung menjadi sekitar 1,5 jam,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, layanan kereta api kilat tersebut juga direncanakan terhubung hingga Garut, Tasikmalaya, dan Banjar dengan waktu tempuh sekitar 2 jam.

    KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat.

    Dia berharap sinergi antara Pemda Jawa Barat, PT KAI, dan para mitra lainnya dapat terjalin dengan baik agar berbagai program strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

  • BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    Jakarta –

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.

    Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
    Pegunungan, dan Papua.

    Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    174 Orang Meninggal Dunia

    BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

    Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.

    “Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).

    Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.

    Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.

  • BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    Jakarta –

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.

    Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
    Pegunungan, dan Papua.

    Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    174 Orang Meninggal Dunia

    BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

    Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.

    “Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).

    Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.

    Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.

  • Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan: Denda dan Tunggakan Dihapus

    Jakarta –

    Masih ada provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda dan tunggakan. Mana saja ya?

    Sejumlah provinsi menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Programnya berbeda-beda, ada yang hanya menghapus sanksi denda keterlambatan namun ada juga yang menghapus denda serta tunggakan. Bila yang dibebaskan adalah denda dan tunggakan, ini tentu meringankan. Sebab, kamu hanya membayar pajak tahun berjalan. Tapi kalau yang dibebaskan sanksi administratif, maka kamu tetap membayar tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

    Daftar Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan dengan Penghapusan Denda dan Tunggakan

    Adapun waktu pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan di beberapa provinsi ini berbeda-beda. Banyak yang mengakhiri program hingga Desember 2025. Nah berikut ini daftar provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan dengan penghapusan denda dan tunggakan.

    1. Sumatera Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Sumatera Barat berlaku sejak 20 Oktober dan bakal berakhir 30 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-686-2025 tentang Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam keputusannya menyebutkan bahwa pemberian pembebasan ini bertujuan meringankan beban masyarakat, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memperluas kepatuhan administrasi kendaraan bermotor di daerah.

    Di Sumatera Barat, program pemutihan menghapuskan tunggakan pokok tahun sebelumnya. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak juga dibebaskan. Ada juga pembebasan SWDKLLJ dari Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya. Tak cuma itu, Pemprov Sumbar juga memberikan diskon 50 persen bagi kendaraan yang berasal dari luar provinsi dan mau mutasi ke Sumbar. Diskon pajak juga diberikan untuk angkutan umum barang dan angkutan umum penumpang.

    2. Sumatera Utara

    Pemprov Sumatera Utara juga memberikan pemutihan pajak berupa penghapusan tunggakan tahun sebelumnya. Kamu hanya perlu membayar tunggakan pokok pajak tahun 2024 dan tahun 2025 serta tahun 2026 jika masa pajak jatuh tempo pada Januari 2026. Contoh kamu nunggak 5 tahun dari 2020, maka pajak tahun 2020-2023 tak perlu dibayarkan. Selain itu ada keringanan lain yang diberikan. Berikut daftarnya.
    Adapun program keringanan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain:

    Potongan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2025 sampai dengan 5 persen untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempoBebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau balik nama kendaraan bekasBebas pajak progresifBebas denda atau sanksi administrasi PKBBebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.

    3. Riau

    Provinsi Riau masih menerapkan program pemutihan pajak kendaraan. Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, program pemutihan yang seharusnya berakhir pada 19 Agustus 2025 diperpanjang menjadi sampai 15 Desember 2025. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 789/VIII/2025.

    Di Riau, program pemutihan yang diadakan yaitu pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda. Pembebasan ini diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan dua tahun atau lebih, cukup bayar tunggakan pokok pajak satu tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

    Selain itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk akan mendapatkan pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen pada tahun pertama. Wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tertib membayar pajak tepat waktu akan mendapatkan pengurangan sebesar 10 persen. Ada pula penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk kendaraan bermotor penyerahan pertama angkutan umum orang atau angkutan umum barang.

    4. Jambi

    Jambi juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan pajak kendaraan di Jambi berlaku mulai 19 Agustus hingga 22 Desember 2025 dan terbuka bagi seluruh wajib pajak kendaraan di Provinsi Jambi.

    Berikut syarat dan ketentuan mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor Pemprov Jambi 2025:

    1). Pembebasan pokok pajak kendaraan yang mati 5 tahun sampai 15 tahun ke atas hanya bayar 2 tahun. Satu kendaraan hanya diberikan satu kesempatan mengikuti program pembebasan pokok pajak.

    2). Pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat jatuh tempo.

    3). Pembebasan sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/eksekusi negara, kendaraan dinas pemerintah, perusahaan pembiayaan leasing).

    4.) Pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor I, II dan lelang yang telah lewat tanggal dan jatuh tempo.

    5.) Pembebasan denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun tahun lalu

    5. Bangka Belitung

    Pemutihan pajak kendaraan di Bangka Belitung tersisa dua hari lagi. Program itu berlangsung sejak 1 September hingga 30 November 2025. Kamu hanya perlu bayar pajak kendaraan satu tahun saja. Selain itu, pemilik kendaraan akan diberikan program bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan bekas, dan bebas bea balik nama mutasi dari luar provinsi.

    6. Sumatera Selatan

    Di Sumatera Selatan, tunggakan dan denda tahun-tahun sebelumnya dihapuskan. Pemilik kendaraan hanya perlu bayar PKB 1 tahun. Kemudian ada juga bea balik nama kendaraan bekas, pembebasan biaya pajak progresif, dan bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    7. Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    8. Kalimantan Tengah

    Mulai tanggal 24 September sampai 31 Desember 2025, wajib pajak di Kalteng cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan maka dapat pembebasan denda pajak kendaraan, bebas pokok dan bea balik nama mutasi masuk dari luar Provinsi Kalteng, bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda SWDKLLJ, serta bebas bea balik nama kendaraan bekas.

    9. Sulawesi Tenggara

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    (dry/din)

  • Kunjungi Yonif TP 828 di Kalsel, Menhan Sjafrie Pantau Peran TNI soal Ketahanan Pangan

    Kunjungi Yonif TP 828 di Kalsel, Menhan Sjafrie Pantau Peran TNI soal Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti peran strategis TNI dalam pembangunan kewilayahan serta ketahanan pangan.

    Salah satu pengawasan itu dilakukan melalui kunjungan ke Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone (Yonif TP 828/BWM).

    Yonif tersebut berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Menhan Sjafrie dan rombongan mengunjungi lokasi tersebut pada Rabu (25/11/25). 

    Menurut Sjafrie, Yonif TP 828 bukan hanya berperan dalam penguatan pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga aktif dalam pembangunan teritorial.

    “Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung peran strategis TNI dalam mendukung pembangunan dan ketahanan nasional di tingkat daerah,” dalam keterangan tertulis Setjen Kemhan, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Selanjutnya, Yonif TP 828 memiliki semboyan ‘Banua Warani Mattone’ dikenal dengan fokus pada empat pilar utama.

    Empat pilar itu yakni ketahanan pangan, melalui program budidaya Taman Padi Mekongga; pemeliharaan lingkungan; pembinaan fisik dan kesehatan prajurit; serta penguatan keamanan masyarakat. 

    “Dukungan Pemerintah Daerah setempat juga menjadi kunci percepatan pembangunan markas komando dan fasilitas pendukung batalyon ini,” pungkas Setjen Kemhan.