Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan perkuat sinergi tanggap darurat pelabuhan 

    Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan perkuat sinergi tanggap darurat pelabuhan 

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan perkuat sinergi tanggap darurat pelabuhan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 17:04 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi keadaan darurat di lingkungan pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menyelenggarakan forum Coffee Morning dengan tema Sinergi Tanggap Darurat di Pelabuhan yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk KSOP Kelas I Banjarmasin, Basarnas, TNI AL, Polairud, KPLP, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dan asosiasi pengguna jasa pelabuhan. 23/07/2025

    Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan ini dibuka oleh Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono. Dalam sambutannya, Sugiono menegaskan pentingnya membangun sinergi lintas instansi guna menciptakan sistem tanggap darurat yang lebih tangguh, khususnya dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas operasional dan risiko pelayaran.

    “Pelabuhan adalah titik temu berbagai kepentingan: keselamatan, pelayanan publik, dan keamanan. Maka, tidak ada pilihan selain membangun kolaborasi nyata untuk menghadapi berbagai potensi risiko darurat secara terpadu dan proaktif,” ujar Sugiono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Selasa (29/7). 

    Dari sisi regulator, KSOP Kelas I Banjarmasin menekankan pentingnya pengembangan prosedur dan rencana kontinjensi tanggap darurat. Contoh konkret mitigasi yang diangkat mencakup penanganan tumpahan B3, evakuasi kapal, pengendalian kebakaran, serta koordinasi pencarian dan penyelamatan korban secara terintegrasi antar instansi

    “Sinergi adalah kunci. Dalam operasi SAR (Search And Rescue), waktu adalah segalanya. Oleh karena itu, komunikasi dan pemahaman prosedur antarlembaga harus terus diasah,” ungkap Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana.

    Dalam sistem operasi SAR, Basarnas memiliki struktur komando mulai dari SAR Coordinator (SC), SAR Mission Coordinator (SMC), On Scene Coordinator (OSC), hingga Search and Rescue Unit (SRU) yang bergerak cepat sesuai kondisi di lapangan. Operasi SAR tidak hanya menanggulangi kecelakaan kapal, namun juga evakuasi medis, pencemaran, hingga korban yang terperangkap di lokasi sulit dijangkau.

    Pelindo sebagai operator pelabuhan juga memaparkan upaya konkret yang telah dilakukan, antara lain penyusunan SOP tanggap darurat, pelaksanaan simulasi tahunan, penguatan peralatan APAR, sistem safety patrol, dan implementasi SMK3 serta ISPS Code. Dalam paparannya, Junior Manager HSSE menyebut bahwa berbagai potensi bahaya seperti tumpahan bahan berbahaya, kebakaran kapal, hingga kecelakaan kerja menjadi fokus penguatan prosedur mitigasi di lapangan.

    Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman penanganan insiden dan penyusunan drill skenario terpadu ke depan. Diskusi berlangsung konstruktif dan menghasilkan beberapa action plan, termasuk peningkatan jadwal latihan gabungan, pembentukan tim reaksi cepat di terminal utama, dan harmonisasi SOP tanggap darurat antar instansi.

    Kegiatan ini menegaskan kembali komitmen Pelindo untuk tidak hanya menghadirkan pelayanan jasa pelabuhan yang efisien, tetapi juga membangun pelabuhan yang aman, tanggap, dan adaptif terhadap risiko.

    “Melalui forum ini, kami ingin menyatukan tekad dan langkah bersama agar pelabuhan bukan hanya pusat logistik, tapi juga ruang kerja yang selamat dan tangguh dalam segala situasi,” tutup Sugiono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Komdigi Lakukan Ini Demi Internet 100 Mbps

    Lelang Frekuensi 1,4 GHz, Komdigi Lakukan Ini Demi Internet 100 Mbps

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka seleksi frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan layanan akses nirkabel pitalebar atau broadband wireless access (BWA). Lebar pita 80 MHz di spektrum tersebut dibagi ke dalam 15 zona di tiga regional.

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

    Adapun, 15 zona tersebut Komdigi bagi ke dalam tiga regional yang mencakup seluruh wilayah Tanah Air, yaitu di antaranya:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatera Utara
    Zona 2 : Sumatera Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    Di tiga regional tersebut rentang frekuensinya dari 1432 – 1512 MHz yang terdiri dari satu blok dengan lebar pita 80 MHz. Mode frekuensinya time division duplex (TDD) dengan masa berlaku IPFR 10 tahun.

    “Pita frekuensi yang menjadi objek seleksi meliputi rentang1432 MHz hingga 1512 MHz, dengan total lebar pita80 MHz. Frekuensi ini direncanakan akan digunakan untuk penyelenggaraan layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access), yang diharapkan dapat menyediakan layanan internet cepat dengan kecepatan sampai dengan (up to)100 Mbps dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas,” tulis Komdigi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/7/2025).

    Dengan menghidupkan kembali layanan BWA, Komdigi mengatakan frekuensi 1,4 GHz itu akan menjadi pembuka jalan masukknya jaringan fiber optik di daerah yang berlum terjangkau fiber optik dan juga pemantik demand untuk layanan fixed broadband.

    Komdigi menyebutkan bahwa proses seleksi frekuensi 1,4 GHz itu dilakukan melalui sistem e-Auction. Seleksi dilakukan ini juga dilakukan melalui metode penawaran harga alias lelang harga.

    “Peserta seleksi wajib mengikuti seleksi untuk seluruh regional dan dimungkinkan untuk memenangkan objek seleksi di seluruh Regional I, II, dan III,” kata Komdigi.

    (agt/agt)

  • Duduk Perkara Mobil Polisi di Banjarbaru Tabrak Pemotor hingga Terpental dan Meninggal

    Duduk Perkara Mobil Polisi di Banjarbaru Tabrak Pemotor hingga Terpental dan Meninggal

    Liputan6.com, Jakarta Ramai beredar video kecelakaan di kawasan Bundaran Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Minggu (27/7). Kecelakaan tersebut antara mobil polisi dengan sepeda motor. Akibatnya sepeda motor rusak parah dan menempel di bagian depan mobil, sementara pengendara terpental di tengah Jalan Ahmad Yani.

    “Terjadi kecelakan dekat Bundaran Liang Anggang, antara mobil Polisi K9 dengan sepeda motor,” ucap salah satu relawan dalam video tersebut.

    Berdasarkan informasi, korban meninggal di tempat kejadian. Jenazah dievakuasi relawan menuju kamar jenazah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru.

    Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) Kombes Pol Adam Erwindi menjelaskan, kecelakaan terjadi ketika mobil dinas Dit Samapta Polda Kalsel yang ditumpangi empat anggota Polri dalam perjalanan menuju lokasi pengamanan kegiatan sterilisasi gereja di Banjarmasin.

    Mobil tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor yang dikendarai oleh M Iqbal Risanta.

    “Kami mewakili Polda kalsel menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban atas meninggalnya korban,” ucap Adam kepada wartawan.

    Adam menegaskan apabila dalam pemeriksaan ditemukan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, pihak Polda Kalsel akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan berlaku.

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kronologi Kebakaran di ULM Banjarmasin, Dipicu Korsleting

    Kronologi Kebakaran di ULM Banjarmasin, Dipicu Korsleting

    Awalnya aula Rektorat ULM Banjarmasin terbakar sekira pukul 6.30 WITA. Akibatnya hampir seluruh barang dan dokumen yang berada di ruangan tersebut hangus terbakar.

    Api tiba-tiba muncul dan asap tebal langsung terlihat, hingga terjadi kepanikan, ratusan personel relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) segera datang untuk memadamkan api.

    Begitu juga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, Hendro menyampaikan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 06.59 WITA, dan upaya pemadaman tuntas pada pukul 09.36 WITA. Dia menyebut seluruh tim langsung bergerak cepat ke lokasi begitu informasi diterima.

    “Kami langsung turun bersama-sama. Kami turunkan tiga unit mobil tangki dan 20 personel, bersama rekan-rekan BPK mandiri yang ada di Banjarmasin,” jelasnya.

    Dia mengapresiasi kerja sama yang solid antarunit pemadam, baik dari dinas maupun relawan. Menurutnya, kecepatan penanganan ini berkat sinergi dari lebih 350 unit BPK yang tiba di lokasi kejadian.

    “Kami keroyokan bersama. Jadi meski kebakaran cukup besar, berkat respons cepat dan gotong royong, bisa segera dikendalikan,” tambahnya.

    Atas kejadian seperti ini, Ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang bersumber dari instalasi listrik.

    “Sekitar 70 persen penyebab kebakaran selama ini adalah karena kelalaian, kemudian bisa jadi dari arus pendek listrik,” ujarnya.

    Akan tetapi untuk kejadian ini, pihaknya tidak bisa menyimpulkan, sebab penanganan penyebabnya masih dilakukan oleh pihak berwenang.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan penyebab pasti kebakaran, dan menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada aparat yang berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut.

  • Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI 2025 sepakat memutuskan Musyawarah Nasional (Munas) IMI 2025 akan digelar di Yogyakarta, tanggal 20 September 2025. Agenda penting dalam Munas IMI 2025 adalah untuk memilih Ketua Umum IMI periode 2025-2030 di Yogyakarta.

    “Munas IMI 2025 tidak hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin IMI dalam 5 tahun kedepan. Kita harapkan Munas IMI nanti akan kembali menetapkan pemimpin yang mampu membawa IMI menjadi kekuatan utama dalam membina atlet otomotif unggulan, menjadi pendorong utama kebangkitan industri otomotif, modifikasi dan sport tourism nasional serta mampu menjaga IMI sebagai organisasi yang solid, bersih, dan terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Anggota DPR ini memaparkan, Rakernas juga secara resmi membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030. Tim ini bertugas melakukan proses seleksi calon berdasarkan kriteria profesionalitas, rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap pengembangan olahraga otomotif nasional. Penjaringan diharapkan transparan, inklusif, dan berjalan sesuai AD/ART IMI.

    Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030 terdiri dari Umbu Kabunang Rudiyanto (IMI Pusat), Brigjen Pol (Purn) Agus Kurniady Sutisna (IMI Pusat), Donni B. Prihandana (IMI Pusat), Sadikin Aksa (Mantan Ketua Umum IMI), Mirza Mubaraq (Ketua IMI Aceh), Edy Sudarmadi (Ketua IMI Kalimantan Selatan) dan Helmy Umar (Ketua IMI Sulawesi Tengah).

    “Dengan telah ditetapkannya jadwal Munas dan tim penjaringan calon, IMI menegaskan komitmen bahwa proses kontestasi internal organisasi harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, meritokrasi, dan akuntabilitas. Proses pengalihan masa jabatan Ketum IMI dari periode empat tahun menjadi lima tahun, selain berdasarkan hasil Munaslub IMI juga sudah memperoleh persetujuan KONI. Hal ini akan memperkuat fondasi organisasi dan mengoptimalkan implementasi kebijakan IMI jangka panjang,” kata Bamsoet.

    Ketua IMI Jawa Timur Bambang Kapten menuturkan, sosok yang ideal untuk menjadi Ketum IMI harus memiliki kombinasi unik antara kecintaan pada dunia otomotif, kapasitas manajerial, kemampuan diplomasi, serta komitmen terhadap integritas dan inklusivitas organisasi.

    Karena, IMI bukan sekadar organisasi olahraga, melainkan ekosistem besar yang menyatukan atlet, komunitas, industri, regulator, hingga stakeholder global.

    “Ketum IMI bukan hanya jabatan simbolik. Ia adalah lokomotif arah kebijakan otomotif nasional. Karena itu, sosok ideal adalah figur yang yang mampu merangkul semua kepentingan di dunia otomotif, punya visi strategis, kuat dalam jaringan, inklusif secara sikap, progresif secara pemikiran serta memiliki pengalaman yang telah teruji,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI 2025 sepakat memutuskan Musyawarah Nasional (Munas) IMI 2025 akan digelar di Yogyakarta, tanggal 20 September 2025. Agenda penting dalam Munas IMI 2025 adalah untuk memilih Ketua Umum IMI periode 2025-2030 di Yogyakarta.

    “Munas IMI 2025 tidak hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin IMI dalam 5 tahun kedepan. Kita harapkan Munas IMI nanti akan kembali menetapkan pemimpin yang mampu membawa IMI menjadi kekuatan utama dalam membina atlet otomotif unggulan, menjadi pendorong utama kebangkitan industri otomotif, modifikasi dan sport tourism nasional serta mampu menjaga IMI sebagai organisasi yang solid, bersih, dan terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Anggota DPR ini memaparkan, Rakernas juga secara resmi membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030. Tim ini bertugas melakukan proses seleksi calon berdasarkan kriteria profesionalitas, rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap pengembangan olahraga otomotif nasional. Penjaringan diharapkan transparan, inklusif, dan berjalan sesuai AD/ART IMI.

    Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030 terdiri dari Umbu Kabunang Rudiyanto (IMI Pusat), Brigjen Pol (Purn) Agus Kurniady Sutisna (IMI Pusat), Donni B. Prihandana (IMI Pusat), Sadikin Aksa (Mantan Ketua Umum IMI), Mirza Mubaraq (Ketua IMI Aceh), Edy Sudarmadi (Ketua IMI Kalimantan Selatan) dan Helmy Umar (Ketua IMI Sulawesi Tengah).

    “Dengan telah ditetapkannya jadwal Munas dan tim penjaringan calon, IMI menegaskan komitmen bahwa proses kontestasi internal organisasi harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, meritokrasi, dan akuntabilitas. Proses pengalihan masa jabatan Ketum IMI dari periode empat tahun menjadi lima tahun, selain berdasarkan hasil Munaslub IMI juga sudah memperoleh persetujuan KONI. Hal ini akan memperkuat fondasi organisasi dan mengoptimalkan implementasi kebijakan IMI jangka panjang,” kata Bamsoet.

    Ketua IMI Jawa Timur Bambang Kapten menuturkan, sosok yang ideal untuk menjadi Ketum IMI harus memiliki kombinasi unik antara kecintaan pada dunia otomotif, kapasitas manajerial, kemampuan diplomasi, serta komitmen terhadap integritas dan inklusivitas organisasi.

    Karena, IMI bukan sekadar organisasi olahraga, melainkan ekosistem besar yang menyatukan atlet, komunitas, industri, regulator, hingga stakeholder global.

    “Ketum IMI bukan hanya jabatan simbolik. Ia adalah lokomotif arah kebijakan otomotif nasional. Karena itu, sosok ideal adalah figur yang yang mampu merangkul semua kepentingan di dunia otomotif, punya visi strategis, kuat dalam jaringan, inklusif secara sikap, progresif secara pemikiran serta memiliki pengalaman yang telah teruji,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. 

    Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Untuk Regional I, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10, yang meliputi:

    Zona 4: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).
    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.
    Zona 9: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
    Zona 10: Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Sementara itu, Regional II mencakup Zona 1,2,3, 8, dan 15 yang meliputi:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
    Zona 2: Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi.Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.
    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.

    Lebih lanjut, Regional III mencakup Zona 11 hingga Zona 14 yang meliputi:

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.
    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

    Lebih lanjut, Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis. 

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi.

  • Kebakaran Gedung Rektorat ULM, Berkas Ijazah Ludes, Mahasiswa Diwisuda Pakai Surat Keterangan Lulus

    Kebakaran Gedung Rektorat ULM, Berkas Ijazah Ludes, Mahasiswa Diwisuda Pakai Surat Keterangan Lulus

     

    Liputan6.com, Banjarmasin – Kebakaran hebat melanda Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Jalan Brigjen H Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin pagi (28/7/2025). Terkait hal ini, polisi masih melakuakn penyelidikan terkait penyebab kebakaran. 

    “Kami menunggu tim Labfor Surabaya datang, mereka nanti yang memeriksa bekas kebakarannya,” kata Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi di Banjarbaru. 

    Untuk sementara, Gedung Rektorat ULM telah dipasang garis polisi agar tetap steril dari aktivitas pihak tak berkepentingan.

    Adam menjelaskan untuk olah tempat kejadian perkara (TKP) awal dilakukan penyidik Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin di-backup Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel.

    Hasil data sementara didapati ruang yang terbakar yakni aula pada lantai satu, ruangan Bagian Akademik, ruangan Bagian Kemahasiswaan dan Minat Bakat, ruangan Alumni dan ruangan CCTV di lantai dua.

    Adapun sarana prasarana yang turut terbakar komputer kisaran 40 unit, data S1, S2 dan S3 serta fisik ijazah kelulusan termasuk alat penerbitan ijazah.

    “Untuk data kelulusan aman karena sudah digital, hanya fisiknya saja,” jelas Adam.

    Diketahui gedung Rektorat ULM terbakar hebat pada Senin pagi sekitar pukul 06.30 Wita. Adapun ruang paling parah terdampak pada aula di bagian tengah gedung rektorat. Api bisa dipadamkan sekitar pukul 08.00 Wita setelah 1 jam 30 menit berkobar hebat.

     

     

  • Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Wapres Gibran Diminta Berkantor ke IKN, Istana Jelaskan Fokus Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis wacana Wakil Presiden berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk menempatkan Wakil Presiden secara resmi berkantor di IKN, karena fokus utama masih pada percepatan penyelesaian infrastruktur dasar.

    “Kan tadi sudah dijelaskan, terkait IKN kita menerima semua masukan, tetapi tidak ada rencana seperti itu sekarang,” ujar Prasetyo saat ditemui di Istana Negara, pekan lalu (25/7/2025).

    Menurut Prasetyo, saat ini seluruh perhatian pemerintah, termasuk Otorita IKN, difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.

    Prasetyo juga menekankan bahwa keputusan-keputusan strategis seperti penempatan kantor presiden atau wapres di IKN akan didasarkan pada kesiapan infrastruktur dan pertimbangan menyeluruh yang matang, bukan sekadar wacana.

    “Kepala Otorita IKN dan seluruh jajarannya sekarang sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah. Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin seluruh infrastruktur yang diperlukan baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif bisa selesai,” pungkas Prasetyo Hadi.

    Sejalan dengan itu, Prasetyo menegaskan bahwa rencana strategis pemindahan ibu kota tetap berjalan. Meski demikian, pemerintah akan menyesuaikan terhadap kondisi terkini.

    “Berkenaan dengan IKN, tentu kita menerima semua pendapat dan masukan, apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan, sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025).

    Dia menyebutkan bahwa Otorita IKN saat ini tengah bekerja keras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian proyek, terutama pembangunan infrastruktur dasar sebagai syarat fungsional pemerintahan.