provinsi: KALIMANTAN SELATAN

Ombudsman RI apresiasi Pertamina terapkan subsidi LPG tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada PT Pertamina Patra Niaga atas pelaksanaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan.

“Kami senang melihat pangkalan ini karena SOP dilaksanakan dengan baik. Hasil pengecekan tabung menunjukkan konsistensi berat di angka 8 kilogram, artinya sesuai dengan standar, berat tabung kosong 5 kg dan isi LPG 3 kg,” ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat kunjungan uji petik ke pangkalan LPG di Kelurahan Mentaos, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis.

Yeka menambahkan selain itu, layanan kepada masyarakat juga dilakukan secara konsisten.

Menurut dia, distribusi LPG di pangkalan terbagi antara rumah tangga dan pelaku usaha mikro, dengan mayoritas pengguna berasal dari rumah tangga.

Hal tersebut menunjukkan subsidi telah menjangkau kelompok yang tepat.

“Harga jual yang diterapkan juga sesuai HET, yakni Rp18.500 per tabung. Tidak ditemukan penjualan di atas harga tersebut. Ini mencerminkan bahwa konsumen mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, khususnya melalui Pertamina,” sebut Yeka.

Mendampingi kunjungan tersebut, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan apresiasi dan komitmen perusahaan dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas dukungan dan pengawasan terhadap tata kelola distribusi LPG 3 kg. Ini menjadi penguat bagi kami untuk terus melakukan peningkatan pelayanan dan memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Eko menambahkan melalui program subsidi tepat, Pertamina Patra Niaga telah menerapkan digitalisasi distribusi menggunakan Merchant Apps, yang terintegrasi untuk memastikan LPG digunakan oleh konsumen sesuai kriteria seperti rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Pertamina Patra Niaga, lanjutnya, terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi LPG 3 kg bersubsidi, salah satunya dengan membuka ruang kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ombudsman, dalam melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke lapangan.

“Kami terbuka terhadap saran dan masukan Ombudsman RI demi penyempurnaan sistem distribusi LPG bersubsidi. Ke depan, kami siap bersinergi dalam kunjungan bersama di berbagai wilayah agar distribusi LPG tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga terjamin stok dan pelayanannya,” ujar Eko.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/07/2025 21:03
Nyaris 13 Kali Luas DKI Jakarta, 850.000 Hektar Lahan di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpetakan Regional 31 Juli 2025

Nyaris 13 Kali Luas DKI Jakarta, 850.000 Hektar Lahan di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpetakan
Tim Redaksi
BANJARBARU, KOMPAS.com –
Hamparan lahan di
Kalimantan Selatan
(
Kalsel
) seluas 850.000 hektar, atau setara dengan hampir 13 kali lipat luas Provinsi DKI Jakarta, hingga kini belum terpetakan dan terdaftar secara resmi.
Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (31/07/2025).
Dia memperingatkan bahwa kondisi tersebut sangat rawan memicu konflik agraria di masa depan.
Dalam kunjungannya tersebut, Nusron menghadiri sejumlah agenda, di antaranya acara Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang ada di Kalsel.
Nusron juga mengadakan pertemuan tertutup dengan seluruh kepala daerah di Kalsel.
Dari hasil pertemuan itu, terungkap jika 850 ribu hektar tanah di Kalsel belum terpetakan dan terdaftar.
“Masih ada 850.000 hektar tanah di Kalsel yang belum dipetakan dan belum terdaftar. Sebagian dari mereka itu adalah hak ulayat,” ujar Nusron kepada wartawan, Kamis.
Nusron mengatakan, luasan tanah tersebut harus segera dipetakan dan didaftarkan agar memiliki kepastian hukum.
Jika belum memiliki kepastian hukum, Nusron khawatir akan menimbulkan konflik di masa yang akan datang, terlebih jika menyangkut masuknya investor.
“Kalau belum ada batas-batas mana wilayah adat dan mana yang bukan wilayah adat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan,” jelas Nusron.
Selain itu, lanjut Nusron, bersama Pemprov dan kepala daerah di Kalsel disepakati adanya integrasi data antara pertanahan dengan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Intregasi tersebut adalah menyatukan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak agar tercipta transparansi.
“Jadi akan ketahuan jumlah hektarnya dan jumlah potensi pajaknya,” tambah Nusron.
Masih kata Nusron, ATR/BPN juga berencana membangun tata ruang kawasan strategis nasional dengan melibatkan sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel.
Yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut.
Tata ruang kawasan strategis ini ditargetkam untuk meminimalisir potensi bencana alam dikemudian hari.
“Sehingga ini menjadi ekosistem penataan ruang,” pungkas Nusron.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/07/2025 20:26
Kementerian ESDM konfirmasi wacana KEK untuk pengembangan DME

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi wacana pemerintah terkait pengembangan proyek batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Setelah jadi, setelah ini kan Kawasan Ekonomi Khusus, artinya nanti kita finalkan dulu (proyek DME), step by step dulu untuk keekonomiannya, studinya,” kata Tri saat ditemui di sela-sela acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Kamis.

Lebih jauh, Tri mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan merupakan lokasi paling potensial untuk dibidik sebagai KEK khusus DME.

“Kemungkinannya bisa jadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,” ujar dia.

Tri mengatakan, pemerintah kemungkinan bakal menambah insentif bagi perusahaan batu bara yang menggarap proyek DME mereka sendiri.

“Iya (ada) insentif, tapi saya kurang (tahu) untuk detailnya, insentifnya apa saja,” kata Tri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (31/7) secara terpisah di Indonesia Mining Forum 2025 menilai pemberian status KEK akan membuka jalan bagi kemudahan investasi dari sisi fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan batu bara yang menggarap proyek DME.

Adapun proyek ini diharapkan dapat menjadi substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia yang dinilai masih tinggi dengan angka Rp80 triliun per tahun.

Menko Airlangga pun mengatakan pemerintah membidik proyek DME bisa mulai berjalan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menyampaikan hilirisasi batu bara menjadi DME dengan nilai investasi mencapai Rp164 triliun merupakan salah satu dari 18 proyek prioritas hilirisasi.

“(DME) termasuk, refinery (kilang) juga termasuk,” ujar Bahlil dalam konferensi pers setelah acara bertajuk, “Penyerahan Dokumen Pra-Studi Kelayakan Proyek Prioritas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional”, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7).

Proyek industri DME (batu bara) yang tersebar di enam lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin memiliki nilai investasi sebesar Rp164 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.800 orang.

Proyek DME memiliki nilai investasi tertinggi apabila dibandingkan dengan 17 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi lainnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/07/2025 20:25
CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 31 Juli 2025 – 16:19 WIB

Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membuat daftar hitam dan putih proyek yang akan digarap berdasarkan tingkat risiko.

“Ayo bantu untuk mendorong Danantara punya blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar putih) project,” ucap Bhima dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis.

Bhima menjelaskan bahwa proyek-proyek yang nantinya masuk ke daftar putih sebaiknya merupakan proyek yang rendah karbon, termasuk proyek komponen dan instalasi energi terbarukan, transmisi, dan proyek yang bisa meningkatkan nilai tambah.

Adapun sejumlah proyek yang ia nilai perlu menuai dukungan, yakni proyek industri tanaman chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; kemudian proyek industri nata de coco (kelapa) di kawasan industri Tenayan, Riau; industri oleoresin (pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Lebih lanjut, ia juga mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; serta industri karagenan (rumput laut) di Kupang, NTT.

Di sisi lain, tutur Bhima, proyek-proyek yang masuk ke daftar hitam adalah proyek atau sektor yang sebaiknya dihindari Danantara dan anak usahanya, sebab mengandung risiko tinggi, berupa stranded asset dan tidak mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

“Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,” tutur Bhima.

Terdapat tiga proyek yang menurut Bhima wajib dihindari, seperti proyek DME (Dimethyl Ether) dari batu bara yang ditargetkan akan berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin.

Selain itu, Bhima juga menilai proyek kilang minyak dan tangki penyimpanan minyak sebagai proyek yang wajib dihindari.

“Sepertinya kita masih akan bergantung terus pada investasi di sektor fosil,” kata Bhima.

Sumber : Antara

31/07/2025 19:23
BMKG prediksi hujan ringan di sebagian besar wilayah Indonesia

logo BMKG

BMKG prediksi hujan ringan di sebagian besar wilayah Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 31 Juli 2025 – 07:51 WIB

Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis.

“Hari ini diprakirakan cerah berawan di Kota Banda Aceh,” kata prakirawan Zhenny Husna dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta.

Kemudian hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di sejumlah daerah, yakni Kota Medan, Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang. BMKG memprakirakan awan tebal menyelimuti Kota Pangkalpinang, Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di Kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung.

“Beralih ke Pulau Jawa, hari ini diprakirakan cuaca di Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal,” kata dia.

Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Kota Serang dan Jakarta. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Denpasar dan Mataram. Kemudian untuk cuaca di Kota Kupang diprediksi udara kabur. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, BMKG memprediksi cerah berawan di Kota Banjarmasin dan berawan di Kota Palangkaraya.

“Berawan tebal di Kota Samarinda, serta hujan ringan di Kota Tanjung Selor dan Pontianak,” katanya.

Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, hari ini diprediksi awan tebal menyelimuti cuaca di Kota Manado, Gorontalo, dan Kendari. Hujan dengan intensitas ringan di Kota Palu dan Makassar, serta hujan dengan intensitas sedang di Kota Mamuju. Untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Jayapura dan udara kabur di Kota Merauke.

Sementara cuaca di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan hari ini.

Sumber : Antara

31/07/2025 09:41
Mentan Amran Lapor ke Prabowo Program Cetak Sawah Berjalan Tepat Waktu

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan program cetak sawah di berbagai daerah.

Amran memastikan progres program itu berjalan dengan baik di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sampai dengan Sumatra Selatan.

“Insyaallah berjalan tepat waktu,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Amran juga melaporkan bahwa perkembangan produksi beras dalam negeri saat ini aman, baik dari segi stok maupun dari operasi pasar yang dilakukan secara besar-besaran.

“Kita siapkan SPHP beras yang disubsidi itu 1,3 juta ton dan bansos 365 ton totalnya 1,5 juta ton. Stok kita 4,2 juta ton. Semuanya aman,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, amanat untuk menyelenggarakan cetak sawah di sejumlah daerah sudah disampaikan Prabowo ke Amran sejak awal dilantik sebagai salah satu menteri Kabinet Merah Putih.

Salah satu daerah target cetak sawah adalah Merauke, Papua Selatan dengan luas 1 juta hektare.

“Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar,” ujar Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhan, November 2024 lalu.

Di samping itu, Kementerian Keuangan bahkan menyiapkan anggaran negara untuk menyiapkan program cetak sawah hingga 3 juta hektare.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan, pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam 5 tahun ke depan untuk mencapai swasembada beras.

“[Cetak sawah] 1 juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian 3 juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

31/07/2025 05:20
Dipanggil Prabowo, Mentan Lapor Progres Cetak Sawah-Beras Oplosan

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Istana Kepresidenan meminta laporan terkait progres cetak sawah di sejumlah wilayah hingga kasus beras oplosan.

“Tadi pertama adalah kita bahas beliau tanya progres cetak sawah, saya sampaikan laporan berjalan dengan baik mulai Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Insyaallah mudah mudahan selesai tepat waktu. Perkembangan produksi aman, stok aman, operasi pasar dilakukan besar besaran,” kata Amran ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).

Ia juga melaporkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,2 juta ton. Kemudian untuk mengintervensi kenaikan harga beras, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton dan beras murah melalui Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.

Sementara terkait dengan laporan progres kasus beras oplosan, Amran mengatakan akan dilaporkan kembali sore ini juga kepada Prabowo. “Mungkin sore nanti jelang magrib saya ke sini lagi rapat lagi,” tambahnya.

Amran meyakini juga kepada Prabowo bahwa saat ini harga beras premium telah diturunkan sebagai tindak tegas kepada produsen yang melanggar mutu, kualitas hingga oplosan pada beras.

“Yang penting adalah sesuai hasil rakortas kemarin di Kemenko Pangan, pada saat itu Mendagri juga hadir, beliau sampaikan ini good news harga premium sudah turun, ini sesuai dengan laporan yang diterima dari seluruh Indonesia bahwa harga premium sudah turun. Semoga ke depan semua harga beras pada posisi yg baik,” jelasnya.

Lihat juga Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis

(ada/ara)

30/07/2025 17:47
Pendaftaran Internet Murah 100 Mbps Dibuka, Ada di Aceh Sampai Papua

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang seleksi frekuensi 1,4 Ghz. Lelang tersebut untuk layanan akses nirkabel pita lebar dengan tujuan memperluas jangkauan internet tetap serta pemerataan transformasi di Indonesia.

“Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya dikutip Rabu (30/7/2025).

Dia menambahkan pihaknya memastikan pita frekuensi dimanfaatkan secara maksimal. Dengan begitu dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan internet berbasis jaringan pita lebar.

“Fokus kami adalah memastikan pita frekuensi ini dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan internet berbasis jaringan pitalebar tetap, termasuk di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal,” jelasnya.

Proses seleksi akan dilakukan melalui sistem e-Auction. Penyelenggara yang ingin mengikutinya bisa mengambil akun pada 11-13 Agustus dan melakukan reservasi paling lambat 8 Agustus 2025 mendatang.

Lelang frekuensi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 337 Tahun 2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

Regional 1

Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
Zona 7 : Jawa Timur
Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

Regional 2

Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 15 : Kepulauan Riau

Regional 3

Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

30/07/2025 10:35
Rabu, Samsat Keliling bisa dijumpai di 14 titik Jadetabek

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 titik Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB

3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB

5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramatjati pukul 08.00-14.00 WIB

6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway foodmasphere pukul 08.00-14.00 WIB

7. Ciledug di Perum Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-14.00 WIB

8. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD pukul 16.00-19.00 WIB

9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB

10. Kelapa Dua di Hal Gtown House Gading Serpong pukul 08.00-14.00 WIB

11. Kota Bekasi di kantor Kecamatan Bekasi Utara 08.00-12.00 WIB

12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB

13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB

14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB

Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

30/07/2025 07:16
KLH dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah karena Belum Lengkapi Dokumen Izin Bandung 29 Juli 2025

KLH dan DLH Jabar Sanksi 21 TPA Sampah karena Belum Lengkapi Dokumen Izin
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Sebanyak 21
tempat pemrosesan akhir
(TPA)
sampah
di sejumlah wilayah di
Jawa Barat
dikenai sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar karena belum melengkapi
izin lingkungan
.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan DLH Jabar, Resmiani, menjelaskan sanksi diberikan lantaran TPA tersebut belum menyelesaikan dokumen lingkungan serta masih menerapkan sistem
open dumping
atau pembuangan sampah secara terbuka.
Ia memastikan bahwa sanksi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua TPA dari total 21 lokasi tersebut dikenai sanksi.
“Total sanksi administratif ada 21 TPA, tidak ada denda, hanya perbaikan, harus perbaikan. Terutama sebagian besar adalah untuk melengkapi dengan dokumen-dokumen (lingkungan) juga,” kata Resmiani saat ditemui di Hotel Pullman, Kota Bandung, Selasa (29/7/2025).
Resmiani mengatakan, KLH terlebih dahulu memberikan sanksi kepada 16 TPA di wilayah Bandung Raya.
Saat ini, perbaikan tengah dilakukan.
Kondisinya pun kini jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali dikenai sanksi.
DLH Jabar juga menyoroti seluruh TPA yang dikenai sanksi.
Menurut Resmiani, masih banyak di antaranya yang menerapkan sistem
open dumping
, padahal metode tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah pusat.
“Jadi sebagian besar tidak boleh lagi
open dumping
, kemudian dokumen lingkungannya harus diperbaiki, terus kemudian pengelolaan air lindinya harus dilengkapi, seperti itu,” ucapnya.
“TPA ini kan sudah dioperasikan sudah lama, tata kelola persampahan dari dulu tuh baru sekarang lah jadi seperti bom waktu, dan harus betul-betul dibenahi, sementara mungkin banyak sekali kabupaten kota kesulitan dari segi penganggaran,” tambah Resmiani.
Ia menerangkan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
Salah satunya dengan memilah sampah dari rumah agar tidak membebani TPA.
“Kalau sudah ada sampah organik, itu yang berbahaya adalah tumpukan gas di dalam TPA yang suatu saat bisa meledak atau misalnya memicu kebakaran,” tutur Resmiani.
1. TPA Galuga (Kabupaten Bogor), disanksi KLHK
2. TPA Jalupang (Kabupaten Karawang),
sanksi KLH
3. TPA Cikolotok (Kabupaten Purwakarta), sanksi KLH
4. TPA Jalumpang (Kabupaten Subang), sanksi KLH
5. TPA Cibereum (Kabupaten Sumedang), sanksi KLH
6. TPA Nangkaleah (Kabupaten Tasikmalaya), sanksi KLH
7. TPA Sumur Batu (Kota Bekasi), sanksi KLH
8. TPA Kopi Luhur (Kota Cirebon), sanksi DLH Jabar
9. TPA Cipayung (Kota Depok), sanksi KLH
10. TPA Cikundul (Kota Sukabumi), sanksi KLH
11. TPA Cimenteng (Kabupaten Sukabumi), sanksi KLH
12. TPA Mekarsari (Kabupaten Cianjur), sanksi KLH
13. TPA Purbahayu (Kabupaten Pangandaran), sanksi KLH
14. TPA Kubandeleg (Kabupaten Cirebon), sanksi KLH
15. TPA Heleut (Kabupaten Majalengka), sanksi KLH
16. TPA Sarimukti (Bandung Raya), sanksi KLH
17. TPA Burangkeng (Kabupaten Bekasi), disanksi oleh DLH Jabar dan KLHK
18. TPA Ciangir (Kota Tasikmalaya), disanksi DLH Jabar
19. TPA Pasir Bajing (Kabupaten Garut), disanksi DLH Jabar
20. TPA Ciniru (Kabupaten Kuningan), sanksi DLH Jabar
21. TPA Cibeureum (Kota Banjar), sanksi DLH Jabar
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/07/2025 18:59