Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Bocah 5 Tahun di Jambi Diduga Hilang Terbawa Arus Drainase

    Bocah 5 Tahun di Jambi Diduga Hilang Terbawa Arus Drainase

    Jambi, Beritasatu.com – Seorang bocah bernama Aisyah (5) diduga hanyut terbawa arus drainase di Perumahan Sigasland RT 45, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Jumat (12/12/2025) sore.

    Peristiwa bermula ketika korban diduga terpeleset saat bermain hujan. Derasnya aliran air di drainase membuat Aisyah terseret arus dan menghilang.

    Tim gabungan yang terdiri dari Polresta Jambi, Basarnas, Damkar, dan warga sekitar langsung melakukan pencarian hingga malam hari.

    Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, menjelaskan hujan deras yang mengguyur Kota Jambi sejak sore menyebabkan air drainase meluap.

    “Saat itu korban bernama Aisyah sedang bermain dan diduga hanyut terbawa saluran air di drainase,” ujarnya.

    Boy menambahkan, pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran drainase sejauh sekitar 1 kilometer dari titik diduga korban jatuh. Namun, hingga malam hari korban belum ditemukan.

    Selain itu, tim gabungan juga memasang jaring di ujung drainase untuk mencegah korban terbawa sampai ke sungai.

    Boy menyebut adanya informasi tambahan dari warga setempat yang melihat sebuah mobil mencurigakan diduga membawa korban, tetapi hal tersebut masih perlu diselidiki lebih lanjut.

    Sementara itu, pencarian korban dihentikan sementara pada malam hari karena kondisi tidak memungkinkan. Operasi pencarian akan dilanjutkan esok hari.

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    James Riady Bicara soal Tantangan Ekonomi & Geopolitik 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir 2025, kondisi ekonomi dan geopolitik global masih tidak menentu. Tantangan tersebut diprediksi masih berlangsung pada 2026.

    Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady menyampaikan kondisi global pada akhir tahun ini menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Secara geopolitik, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade.

    “Ada tiga indikasinya, yakni kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

    Hal itu disampaikannya dalam acara Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

    James Riady melanjutkan, lembaga-lembaga dunia — IMF, World Bank, ECB, OECD — menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

    Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah, rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi, dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

    Secara finansial, kerentanan baru muncul. Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

    Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar, sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

    Selain itu, era suku bunga “lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026. Kendati demikian, ada angin segar dari pemangkasan suku bunga Federal Reserve baru-baru ini.

    Secara sosial, Chairman Lippo Group Group itu menjelaskan soal potensi polarisasi yang meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

    Jika disatukan semuanya, 2026 berisiko menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat. Ketiga, ketidakstabilan energi. keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Kelima, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

    “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” papar James.

    EKONOMI INDONESIA

    Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilalah yang sering dilupakan banyak orang. Pertama, transisi politik Indonesia berjalan stabil. Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini.

    Kedua, fundamental makro ekonomi tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

    Ketiga, Indonesia sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia membangun pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, ibu kota baru. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

    Keempat, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

    Kelima, Indonesia memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik.

    “Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026. Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon. Namun, Indonesia tidak memasuki tahun itu dengan tangan kosong. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup,” jelas James.

    Program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menunjukkan dampak positif. Kadin sebagai mitra pemerintah mendukung penuh program pemerintah. Ini semua memberi alasan kuat untuk optimis.

    Meskipun dunia penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk.

    “Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka 2026 bisa menjadi tahun antisipasi dan tahun keberanian,” pungkas James.

    Dia mengimbau para pelaku bisnis untuk menyambut ketidakpastian dengan persiapan. Semua pihak perlu menggemakan narasi ketangguhan Indonesia, bukan narasi kemunduran.

  • Banjir Terjang Karangasem Bali, Puluhan Rumah Warga Terdampak Denpasar 12 Desember 2025

    Banjir Terjang Karangasem Bali, Puluhan Rumah Warga Terdampak Denpasar 12 Desember 2025

    Banjir Terjang Karangasem Bali, Puluhan Rumah Warga Terdampak
    Tim Redaksi
    KARANGASEM, KOMPAS.com
    — Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Karangasem, Bali, memicu banjir di sejumlah lokasi di Kecamatan Manggis pada Kamis (11/12/2025).
    Peristiwa tersebut viral di media sosial. Beredar video yang memperlihatkan satu unit mobil warga terseret arus banjir.
    Banjir dipicu luapan Tukad Betel yang tak mampu menampung debit air setelah hujan intensitas tinggi sejak pagi hingga siang hari.
    Akibatnya, air meluber ke pemukiman dan fasilitas umum di beberapa desa.
    Kepala Pelaksana (Kalaksa)
    BPBD Karangasem
    , Ida Bagus Ketut Arimbawa, mengungkapkan banjir mulai terjadi sekitar pukul 13.30 Wita.
    “Hasil asesmen sementara tidak ada korban jiwa,” kata dia, Jumat (12/12/2025) pagi.
    Berdasarkan laporan BPBD Karangasem, banjir merendam rumah warga di Desa Gegelang, Desa Antiga, dan Desa Antiga Kelod.
    Air masuk ke rumah warga, meski sebagian telah surut pada malam hari.
    Di Banjar Dinas Pangitebel, Desa Antiga Kelod sebanyak 18 keluarga terdampak, rumah kemasukan air.
    Di Dusun Tengading, Desa Antiga sebanyak 17 keluarga terdampak.
    Kemudian di Dusun Abian Canang, Desa Ulakan ada satu rumah terdampak longsor dan penghuninya telah diungsikan.
    Di Dusun Telengan, Desa Gegelang satu rumah terdampak longsor, warga tetap bertahan.
    Selain merendam permukiman, banjir juga merusak tembok penyengker SMP Negeri 3 Manggis.
    Luapan air Tukad Betel juga menyebabkan genangan cukup tinggi di ruas jalan nasional di Pangitebel.
    Arus lalu lintas menuju Denpasar sempat macet total selama satu jam, sebelum akhirnya mulai normal dua jam kemudian.
    Petugas gabungan mulai melakukan penanganan sekitar pukul 17.00 Wita hingga rampung pada pukul 20.00 Wita.
    Sementara itu, genangan di jalur Bengkel yang sempat kebanjiran kini telah surut.
    “Yang mengungsi ke tempat lebih aman atau rumah kerabatnya ada satu keluarga terdiri dari tiga anggota keluarga 3,” lanjut Arimbawa.
    Mereka mengungsi karena rumahnya terdampak longsor di Desa Ulakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu Kembali Normal Usai Lumpuh Tertutup Longsor Regional 11 Desember 2025

    Jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu Kembali Normal Usai Lumpuh Tertutup Longsor Regional 11 Desember 2025

    Jalan Banjarbaru-Tanah Bumbu Kembali Normal Usai Lumpuh Tertutup Longsor
    Tim Redaksi

    BANJARBARU, KOMPAS.com
    – Jalur alternatif yang menghubungkan Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan (Kalsel) kini berangsur normal.
    Sebelumnya, ruas ini
    lumpuh total
    akibat tertutup longsor. 
    Peristiwa
    tanah longsor
    itu terjadi pada Rabu (10/11/2025).
    Jalur alternatif
    ini longsor akibat hujan deras yang turun pada hari itu.
    Akibatnya, akses jalan lumpuh total dan tak bisa dilalui semua jenis kendaraan.
    Para pengendara terpaksa harus memutar dan mencari jalur lain walaupun dengan jarak tempuh yang lebih jauh.
    Kini, ketinggian
    material longsor
    yang mencapai 4 meter itu telah dibersihkan menggunakan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas
    PUPR Kalsel
    , Yasin Toyib, mengatakan pembersihan dilakukan dengan cepat agar akses bisa kembali dilalui masyarakat.
    Proses pembersihan itu juga melibatkan pihak kepolisian.
    “Alhamdulillah pembersihan dapat dilakukan dengan cepat, dan dengan bantuan pihak Kepolisian dari Polres Banjar,” ujar Yasin kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
    Meski begitu, pengendara yang melintas diimbau untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi cuaca di lokasi yang berpotensi terjadinya longsor susulan.
    Agar akses bisa terus dilalui, PUPR Kalsel tetap menyiagakan sebuah alat berat tak jauh dari lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
    Yasin juga telah nengintruksikan hal tersebut.
    “Saya instruksikan alat berat tetap bertahan. Dikhawatirkan terjadi longsor susulan,” jelas Yasin.
    Sementara itu, untuk memantau pergerakan kendaraan yang melalui jalur tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Sungai Pinang dan Polres Banjar disiagakan di lokasi.
    Kapolsek Sungai Pinang, Iptu Syahbana, mengimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan dan berhati-hati.
    Sebab, setelah material longsor dibersihkan, jalur alternatif penghubung
    Banjarbaru
    dan
    Kabupaten Tanah Bumbu
    ini cenderung licin.
    Sehingga warga tetap diminta untuk selalu waspada.
    “Karena ini jalannya licin setelah dibersihkan, jadi masyarakat kita minta tetap berhati-hati,” ujar Syahbana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Longsor Tutup Jalan Bypass Banjarbaru

    Longsor Tutup Jalan Bypass Banjarbaru

     

    Liputan6.com, Banjarmasin – Longsor menutup akses jalan Bypass Banjarbaru – Batulicin, Kalimantan Selatan, sehingga jalan menuju kawasan Bukit Papua tertutup total, sejak Rabu pagi (10/12/2025). Sebelumnya akses jalan tersebut juga terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi di daerah tersebut. 

    Dari laporan di lapangan terlihat material tanah dan bebatuan menutup penuh badan jalan sehingga arus kendaraan dari dua arah tak bisa melintas.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar Yayan Daryanto membenarkan adanya peristiwa tanah longsor yang menutup akses jalan tersebut.

    “Benar, tim kami masih melakukan asesmen di lapangan. Untuk lokasinya di sekitar Bukit Papua. Kami masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

    Yayan juga mengungkapkan hingga kini menurut laporan anggota yang ada di lapangan tidak ada korban jiwa akibat tanah longsor tersebut.

    “Dari laporan sementara tidak ada korban jiwa,” ucapnya.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel M Yasin Toyib mengatakan pihaknya langsung mengerahkan tim penanganan di lapangan.

    “Kami tangani segera. Alat kami sudah ada di Bukit Papua dan langsung kami geser ke lokasi longsor,” kata M Yasin Toyib.

    Petugas BPBD, Dinas PUPR, dan kepolisian, sudah di lokasi untuk melakukan penanganan di lapangan.

    Arus kendaraan masih tertahan dan pengguna jalan diminta memilih jalur alternatif hingga proses pembersihan dilakukan.

  • Mengerikan! Puting Beliung Berputar Terjang Permukiman Warga Jembrana Terekam Kamera

    Mengerikan! Puting Beliung Berputar Terjang Permukiman Warga Jembrana Terekam Kamera

    GELORA.CO  – Angin puting beliung menerjang kawasan pesisir selatan Jembrana, tepatnya di Banjar Temples, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Bali pada Selasa (9/12/2025) sore. Peristiwa ini sempat terekam kamera handphone (HP) warga.

    Dalam rekaman video tersebut menunjukkan, angin berputar dari tengah laut sebelum akhirnya bergerak ke daratan. Akibat terjangan angin kencang tersebut, sejumlah bangunan milik warga rusak, terutama pada bagian atap. 

    Bangunan yang rusak di antaranya, usaha pembibitan tambak udang serta satu rumah warga. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Saat kejadian, sejumlah warga sempat panik ketika rumah mereka diterjang angin.  

    Putu Ardana, salah seorang warga yang menyaksikan langsung kejadian itu, kaget melihat angin datang begitu cepat dari arah laut. 

    “Angin puting beliung itu dari arah laut, lama-kelamaan angin itu menuju daratan setelah itu masuk ke tambak udang pembibitan. Ternyata rumah biang juga kena,” kata Putu Ardana di lokasi. 

    Sementara itu, Kepala Desa Penyaringan, Made Dresta memastikan bersama aparat kecamatan, TNI-Polri serta masyarakat segera turun tangan melakukan gotong royong di lokasi bencana.  

    Pascakejadian, petugas gabungan bersama warga membersihkan puing-puing atap bangunan yang berserakan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kembali aman dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi warga terdampak.  

    “Kerusakan kena angin, rata-rata di atap tapi kalau bangunannya masih utuh semua,” ucap Made Dresta

  • DPR Desak Pemerintah Percepat Perpindahan ASN ke IKN

    DPR Desak Pemerintah Percepat Perpindahan ASN ke IKN

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat dan memperbanyak perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026. Dorongan ini muncul setelah jumlah ASN yang telah berpindah ke wilayah ibu kota baru dinilai masih sangat terbatas.

    Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menuturkan, hingga saat ini jumlah ASN yang berada di IKN baru sekitar 6.000 orang. Menurutnya, angka tersebut belum menggambarkan kemajuan signifikan dari rencana relokasi besar-besaran yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

    “Ini sudah dicicil (pemerintah), tetapi jumlahnya tidak signifikan. Jadi, sekarang ada sekitar 6.000 orang ASN yang ada di IKN,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

    Ia tidak menampik bahwa kapasitas hunian yang tersedia di IKN masih terbatas. Saat ini, fasilitas hunian hanya mencakup sekitar 15.000 kamar, sementara total ASN di seluruh Indonesia mencapai 1,3 juta orang. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menunda proses perpindahan.

    “Ini perlu exercisement karena tidak mungkin semua ASN akan dikasih fasilitas rusun misalnya,” katanya.

    Politisi Partai Nasdem itu mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema perumahan terjangkau bagi ASN yang nantinya dipindahkan ke IKN. Ia menilai langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan mayoritas ASN dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan roda pemerintahan dari ibu kota baru.

    Selain penyediaan fasilitas hunian, Rifqinizamy menyebut keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan berkantor di IKN diperkirakan dapat menjadi katalis peningkatan jumlah ASN yang pindah. Kehadiran pimpinan negara, menurutnya, akan otomatis menarik perpindahan birokrasi dalam jumlah lebih besar.

    “Karena itu kami concern pada 2026 untuk melakukan akselerasi terhadap mutasi ASN ke IKN. Karena kalau tidak, pembangunan fisik infrastruktur IKN akan mubazir, akan sia-sia,” tegasnya.

    Komisi II DPR berharap pemerintah dapat menyiapkan langkah strategis yang lebih agresif untuk memastikan IKN bukan hanya terbangun secara fisik, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang aktif dan efektif melalui keberadaan ASN dalam jumlah memadai.

  • 3 Proyek Strategis Jadi Fokus Kerja Sama Infrastruktur RI-China

    3 Proyek Strategis Jadi Fokus Kerja Sama Infrastruktur RI-China

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengusulkan kerja sama infrastruktur antara pemerintah Indonesia dengan China, difokuskan pada tiga proyek utama.

    Hal ini disampaikan Dody saat menjadi Pembicara Kunci dalam seminar “The Indonesia-China Infrastructure Investment and Construction” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Dody mengungkapkan, kerja sama Indonesia-China sudah berjalan selama 75 tahun sehingga kini semakin memasuki hubungan bilateral yang strategis. Untuk itu, Dody mengatakan kerja sama infrastruktur berdasarkan tiga pilar strategis yakni air, pangan, dan energi sebagai inti pembangunan.

    “Ketahanan air, pangan, dan energi bukan sekadar program teknis. Ini kebutuhan dasar bagi keberlanjutan bangsa. Karena itu, seluruh kolaborasi internasional harus selaras dengan arah tersebut,” tegas Dody melalui keterangan persnya, Selasa (9/12/2025).

    Dody mengungkapkan, dirinya mengusulkan tiga proyek utama yang nantinya menjadi titik fokus utama kerja sama Infrastruktur internasional tersebut. Adapun ketiganya yakni Bendungan Serbaguna Riam Kiwa, Bendungan Serbaguna Pelosika, dan Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan.

    “Ketiga proyek ini sudah berada dalam tahap siap pembiayaan. Kami tidak lagi berbicara rencana, tetapi implementasi. Ini proyek jangkar untuk ketahanan air, irigasi, dan konektivitas nasional,” ucap Dody.

    Dalam penyampaiannya, Dody menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat hanya mengandalkan anggaran negara. Ia menegaskan perlunya memperluas partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Dalam pembangunan infrastruktur modern, sektor swasta harus menjadi bagian dari ekosistem. Proyek WTE (Manggar Waste-to-Energy di Balikpapan), PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Way Sekampung, Tapin, Leuwikeris, Cipanas, dan Karalloe), dan konsesi tol (di Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) adalah contoh bagaimana model pembiayaan berlapis bisa berjalan,” terang dia.

    Selain itu, Dody di hadapan pejabat dan pemangku kepentingan kedua negara, menekankan bahwa Kementerian PU menjadi poros utama percepatan pembangunan strategis Indonesia, terutama dalam memastikan setiap kerja sama internasional sejalan dengan agenda ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita dan kerangka PU608.

    “Kerja sama Indonesia-China dalam bidang infrastruktur kini memasuki fase yang semakin strategis. Selama 75 tahun hubungan diplomatik, kedua negara secara konsisten bekerja sama. Fondasi itulah yang memungkinkan pembangunan bersama terus berkembang,” pungkasnya.