provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • BPOM RI Uji Sampel Indomie Soto Banjar yang Dilarang Taiwan, Ini Hasilnya

    BPOM RI Uji Sampel Indomie Soto Banjar yang Dilarang Taiwan, Ini Hasilnya

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan perkembangan hasil pengujian dan penjelasan lanjutan mengenai pemberitaan temuan mi instan Indomie yang mengandung etilen oksida di Taiwan. Hal tersebut tertuang dalam Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.09.25.151.

    Sebelumnya, website resmi Temuan Taiwan Food and Drug Administration (FDA) menyebut bahwa mi Instan Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit mengandung etilen oksida (EtO) sebesar 0,1 mg/Kg. Berdasarkan standar residu pestisida di Taiwan, residu etilen oksida ditetapkan pada tingkat batas kuantifikasi (limit of quantification/LoQ) sebesar 0,1 mg/Kg.

    Dalam hal ini BPOM melakukan pengujian terhadap sampel produk pertinggal pada batch yang sama dengan yang ditemukan di Taiwan. Hasil pengujian BPOM menunjukkan bahwa EtO dan 2-kloroetanol (2-CE) pada produk tersebut “tidak terdeteksi”, baik untuk parameter EtO (LoQ 0,003 mg/Kg) maupun 2-CE (LoQ 0,005 mg/Kg).

    “Hasil pengujian BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi syarat batas maksimal EtO dan 2-CE di Indonesia, yaitu di bawah 0,01 mg/Kg dan jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Taiwan FDA,” jelas BPOM dalam keterangan tersebut, Kamis (18/9/2025).

    BPOM juga melakukan perluasan sampling serta pengujian terhadap produk yang beredar di Indonesia termasuk pada batch yang berbeda untuk memastikan keamanan produk. Hasil pengujian menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak terdeteksi baik EtO maupun 2-CE.

    Di Indonesia sendiri, EtO merupakan bahan yang dilarang digunakan sebagai pestisida berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Pemerintah telah mengatur batas maksimal residu (BMR) EtO sebesar 0,01 mg/Kg melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida.

    BPOM akan melakukan klarifikasi kepada Taiwan FDA terkait permasalahan ini, termasuk metode analisis yang digunakan, serta parameter dan kesimpulan ujinya. Menurut keterangan tersebut, BPOM berkomitmen melakukan pengawalan ekspor untuk menjaga reputasi produk pangan olahan Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

    “BPOM mengimbau pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi negara tujuan. BPOM siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan standar internasional demi memperluas akses ekspor produk Indonesia,” imbau BPOM.

    Masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapi informasi ni. Sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan olahan, masyarakat juga diimbau menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa). BPOM juga menyarankan masyarakat untuk membaca informasi nilai gizi dan takaran saji pangan olahan yang tercantum pada kemasan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Penjelasan Indofood soal Temuan Etilen Oksida di Indomie Soto Banjar”
    [Gambas:Video 20detik]
    (elk/up)

  • Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Di Hall B1, Paviliun AI yang dikelola Mastel menampilkan solusi digital untuk smart farming, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Kehadiran paviliun ini memperkuat kerja sama teknologi Indonesia–Tiongkok sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor digital.

    Provinsi Kalimantan Selatan juga hadir di Paviliun City of Charm Hall B2 dengan menonjolkan pesona alam, kuliner khas, serta peluang investasi di bidang pertambangan dan perkebunan. “Partisipasi ini diharapkan menjadi langkah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ASEAN, khususnya di Provinsi Guangxi,” kata Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Ahmad Bagiawan.

    Ia menambahkan, Kalimantan Selatan dan Guangxi memiliki banyak kesamaan dalam sektor sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

    Acara semakin semarak dengan penampilan karya fashion desainer muda Yoseph Kurnia bersama model Jember Fashion Carnaval yang menarik perhatian pengunjung.

    Selain pameran, delegasi Indonesia juga menggelar forum bisnis, antara lain Business Talk with Government of South Kalimantan Province, penandatanganan MoU Johnlin Agro Raya–Yonghong Group di sektor sawit berkelanjutan, Forum Dialogue of Plantation Fund Management Agency yang membahas hilirisasi sawit dan energi hijau, serta Business Matching UMKM yang ditargetkan menghasilkan transaksi Rp100 miliar.

    Wakil Dubes RI untuk China, Parulian Silalahi, menegaskan partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat rantai pasok global, mendorong ekspor UMKM, dan menarik investasi berkelanjutan. “Partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 bukan sekadar mempromosikan produk, tapi memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan ASEAN,” ujarnya.

  • Pelanggan Smartfren Bisa Telepon Gratis ke Nomor XL dan Axis, Ini Syaratnya – Page 3

    Pelanggan Smartfren Bisa Telepon Gratis ke Nomor XL dan Axis, Ini Syaratnya – Page 3

    Di sisi lain, setelah merger dengan XL Axiata dan menjadi bagian dari PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Smartfren memperluas cakupan jaringannya ke sejumlah kota di Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau.

    Jaringan Smartfren sendiri saat ini telah menjangkau 289 kota baru, yang secara total memiliki jaringan di 431 kota.

    Chief Marketing Officer Smartfren XLSmart, Sukaca Purwokardjono, menjelaskan bahwa saat ini Smartfren bahkan sudah meng-cover semua wilayah Aceh, yang sebelumnya hanya sebagian.

    “Bengkulu sekarang juga sudah di-cover Smartfren, sebelumnya tidak ada. Pontianak juga demikian, serta Palangkaraya dan sekitarnya saat ini lebih luas lagi cakupannya,” Sukaca memaparkan, Rabu (17/9/2025) di XLSmart Tower, Jakarta.

    Adapun area-area baru yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur kini sudah merasakan layanan Smartfren.

    “Coverage sangat penting, di mana setelah merger kami bisa menambah jaringan di beberapa daerah yang sebelumnya belum tersentuh,” ucap Sukaca.

  • Pemkab Sumenep Hibahkan 83 Alat SiKapal untuk Keselamatan Nelayan di Harhubnas 2025

    Pemkab Sumenep Hibahkan 83 Alat SiKapal untuk Keselamatan Nelayan di Harhubnas 2025

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan hibah 83 alat deteksi keamanan kapal motor penumpang yang terhubung dengan aplikasi SiKapal (Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran) pada peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di halaman Pemkab setempat, Rabu (17/9/2025).

    SiKapal merupakan perangkat automation identification system (AIS) kapal yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan bagi nelayan. Alat elektronik ini akan mengirimkan sinyal alarm darurat ke server di call center 112 jika terjadi kecelakaan atau kondisi berbahaya di laut.

    “Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memperkuat keselamatan transportasi, pelayanan prima kepada masyarakat, juga digitalisasi sistem transportasi,” kata Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, saat upacara Harhubnas.

    Ia menjelaskan, Pemkab Sumenep terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di semua sektor. Untuk transportasi darat, Terminal Arya Wiraraja telah diresmikan pada Januari 2025 oleh Kementerian Perhubungan agar pelayanan penumpang lebih nyaman. Selain itu, sudah hadir empat operator ojek online yang memberi pilihan lebih luas bagi masyarakat.

    “Kalau di sektor laut, fasilitas transportasi kami anggap cukup memadai, karena Sumenep telah terhubung dengan Tanah Laut di Kalimantan, Flores di Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah kota di Jawa,” ujarnya.

    Pada sektor udara, Bandara Trunojoyo saat ini masih melayani penerbangan perintis ke Pulau Pagerungan dan Bawean, sekaligus menjadi lokasi dua sekolah penerbangan.

    “Kami terus berupaya menghidupkan kembali penerbangan komersial Sumenep–Surabaya dan Sumenep–Jakarta, serta menambah rute perintis ke Pulau Masalembu,” papar Imam Hasyim.

    Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum Harhubnas sebagai dorongan untuk mendukung pembangunan transportasi nasional yang maju, modern, dan inklusif.

    “Semoga kerja keras dan sinergi kita membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Dalam peringatan Harhubnas 2025 tersebut, Pemkab Sumenep juga menyerahkan life jacket dan e-Pas Kecil kepada sejumlah nelayan yang memiliki perahu kecil atau berkapasitas di bawah 7 GT. [tem/beq]

  • Rabu, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek

    Rabu, layanan Samsat Keliling tersedia di 14 wilayah Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Gelanggang Remaja Cengkareng pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;

    9. Ciputat di halaman Parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 08.00-12.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 09.00-12.00 WIB;

    14. Cinere di halaman kantor Samsat pukul 08.00-12.00 WIB.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Selain itu, penting untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan para wajib pajak menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Penjelasan Indofood soal Temuan Etilen Oksida di Indomie Soto Banjar

    Video: Penjelasan Indofood soal Temuan Etilen Oksida di Indomie Soto Banjar

    Video: Penjelasan Indofood soal Temuan Etilen Oksida di Indomie Soto Banjar

  • Timor Leste Beri Donasi Rp 40,9 M untuk Penanganan Banjir Bali

    Timor Leste Beri Donasi Rp 40,9 M untuk Penanganan Banjir Bali

    Dili

    Otoritas Timor Leste akan memberikan donasi sebesar US$ 2,5 juta atau setara Rp 40,9 miliar untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak banjir di Bali, Indonesia.

    Dewan Menteri Timor Leste, seperti dilansir kantor berita resmi Timor Leste, Tatoli, Selasa (16/9/2025), telah menyetujui rancangan Resolusi Pemerintah, yang diajukan oleh Perdana Menteri (PM) Xanana Gusmao, yang mengabulkan penyaluran donasi tersebut.

    Dukungan finansial ini, sebut Tatoli, dimaksudkan untuk membantu operasi bantuan kemanusiaan dan membantu upaya pemulihan untuk masyarakat yang terdampak banjir di Bali.

    Dewan Menteri Timor Leste juga menyatakan solidaritasnya untuk pemerintah Indonesia dan warganya yang terdampak banjir di Bali.

    “Dewan Menteri menyatakan solidaritas kepada masyarakat, pemerintah Republik Indonesia, dan otoritas Provinsi Bali dalam menghadapi dampak menghancurkan dari banjir yang melanda pulau tersebut dalam beberapa hari terakhir,” demikian pernyataan pemerintah Timor Leste pada 12 September lalu.

    Banjir melanda Bali pekan lalu dan awal pekan ini setelah hujan deras terus mengguyur. Banjir ini memakan banyak korban jiwa, dengan aporan BPBD Bali, seperti dikutip dari detikBali, menyebutkan bahwa sedikitnya 17 orang meninggal dunia.

    Lima lainnya, sebut BPBD Bali, dinyatakan hilang dan masih dalam operasi pencarian.

    Para korban tewas disebut berasal dari Denpasar (11 orang), Gianyar (3 orang), Jembrana (2 orang), dan Badung (1 orang).

    Pada Senin (15/9) pagi, tim SAR menemukan satu jenazah di Banjar Pohgading, Denpasar Utara.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak usulan tambahan anggaran seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Termasuk, menolak usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp14,92 triliun untuk 2026.

    Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin usai menerima langsung Surat Putusan Banggar tertanggal 11 September 2025.

    “Ini kami dapat surat dari Banggar per tanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026, delapan mitra kerja kami berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Banggar ini tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan,” ujar Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama seluruh mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.

    Lantas, bagaimana kelanjutan proyek IKN pada tahun depan?

    Ditemui awak media usai menghadiri Raker bersama Komisi II DPR RI, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, apabila usulan tambahan OIKN tidak disetujui, dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada melambatnya progres konstruksi calon ibu kota baru RI.

    Untuk itu, Basuki berharap, agar Komisi II DPR RI dapat mencatat usulan tersebut guna memastikan pembangunan IKN tetap terlaksana.

    “Ya pastinya akan memengaruhi (kalau tak disetujui), progresnya bisa mundur lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif OIKN ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.

    Meski begitu, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN.

    Basuki menegaskan, pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    “Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun,” terangnya.

    Akan tetapi, usai melakukan sejumlah rapat, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran OIKN TA 2026 sebesar Rp14,92 triliun untuk dibahas lebih lanjut ke Banggar DPR RI.

    Namun demikian, per hari ini, usulan tambahan anggaran tersebut ditolak oleh Banggar DPR RI dan OIKN tetap mendapatkan pagu anggaran definitif sebesar Rp6,26 triliun pada 2026.

  • BPOM RI Simpulkan Tak Ada Pelanggaran pada Kasus Indomie Soto Banjar di Taiwan

    BPOM RI Simpulkan Tak Ada Pelanggaran pada Kasus Indomie Soto Banjar di Taiwan

    Jakarta

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyimpulkan tidak menemukan adanya pelanggaran pada kasus mi instan ‘Indomie Soto Banjar Limau Kuit’ di Taiwan.

    “Jadi kesimpulannya, tidak ada yang dilanggar sebetulnya. Dari pihak Badan POM menganggap itu kan peruntukannya yang ditemukan oleh otoritas yang ada di Taiwan, itu dibawa oleh individu-individu dan dipakai (dikonsumsi) oleh individu-individu,” kata Ikrar saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senin (15/9/2025).

    Ikrar menambahkan bahwa saat ini, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Indofood) masih belum memiliki agen khusus untuk melakukan ekspor ke Taiwan. Ini membuat beberapa persyaratan terkait pangan sudah lolos di Indonesia, bisa tidak diterima di Taiwan.

    “Taiwan memang mempersyaratkan zero (etilen oksida). Jadi kesimpulannya itu hak lembaga otoritas yang ada di Taiwan untuk menganggap Indomie rasa Soto Banjar Limau Kuit tidak cocok di sana, karena tidak sesuai dengan batas yang mereka miliki yaitu zero,” tegasnya.

    Untuk informasi, melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 229 Tahun 2022 disebutkan bahwa batas maksimal residu pada pangan olahan untuk EtO sebesar 0,01 mg/kg (uniform limit) dengan mempertimbangkan keamanan yang manageable, prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA) serta regulasi dari negara lain.

    Meskipun begitu, BPOM berharap produsen dalam hal ini Indofood bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar meredam kepanikan yang terjadi.

    “Indofood kami harapkan memberikan penjelasan ke publik,” kata Ikrar.

    BPOM Banjir Kritikan

    Terkait kegaduhan yang terjadi, imbas dilarangnya produk Indomie Soto Banjar Limau Kuit di Taiwan, BPOM mengaku mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat.

    “Ada beberapa pertanyaan di sosial media. Saya baca di sosial media, kritikannya begini ‘apakah Badan POM ini tidak mau melindungi rakyat Indonesia?” kata Ikrar

    “Kami melindungi. Karena kami sudah punya standar (terkait etilen oksida),” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • BPOM RI Uji Sampel Indomie Soto Banjar yang Dilarang Taiwan, Ini Hasilnya

    Penjelasan Indofood soal Indomie Soto Banjar Kuit Tersandung Temuan Etilen Oksida

    Jakarta

    Gaduh Indomie varian Soto Banjar Limau Kuit dilaporkan teridentifikasi etilen oksida (EtO) di luar ambang batas aman yang ditolerir. PT Indofood CBP (ICBP) Sukses Makmur buka suara, menekankan produknya selama ini sudah mengikuti standar ketentuan dan perizinan otoritas Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI).

    “Seluruh mi instan yang diproduksi oleh Perseroan di Indonesia diproses sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh BPOM RI dan Standar Codex untuk Mi Instan,” demikian penegasan Indofood dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (16/9/2025).

    Mi instan produksi mereka disebut juga mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan diproduksi di fasilitas produksi yang sudah memiliki Standar Internasional ISO 22000 atau FSSC 22000 untuk Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

    Ekspor Indomie ke berbagai negara juga ditegaskan perusahaan sudah dilakukan lebih dari 30 tahun.

    “ICBP telah mengekspor produk mi instan ke berbagai negara di dunia selama lebih dari 30 tahun,” tekannya.

    “Perusahaan senantiasa memastikan bahwa seluruh produknya mematuhi peraturan dan standar keamanan pangan yang berlaku di negara tempat mi instan ICBP dipasarkan,” pungkas perusahaan.

    Sebelumnya diberitakan, Taiwan menetapkan standar ketat terkait etilen oksida (EtO) dalam produk pangan, yakni kadar total EtO harus nol terdeteksi. Ketentuan ini berbeda dengan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Indonesia, yang membedakan pengaturan antara EtO dan turunannya, 2-kloroetanol (2-CE), sebagai parameter uji, bukan sebagai total EtO.

    Di Indonesia, aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM No. 229 Tahun 2022, yang menetapkan ambang batas residu EtO pada pangan olahan sebesar 0,01 mg/kg. Angka ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan yang masih bisa dikendalikan, prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA), serta menyesuaikan dengan regulasi internasional lain yang sudah ada.

    BPOM menyatakan akan menempuh beberapa langkah. “Pertama, kami akan memanggil produsen, lalu menjalin kerja sama dengan otoritas Taiwan. Setelah itu kami lakukan klarifikasi. Kalau memang mereka melarang konsumsi, ya kita tidak bisa memaksakan, karena itu kewenangan negara mereka,” jelas Kepala BPOM RI Taruna Ikrar.

    “Prinsip BPOM tetap jelas, yaitu mengikuti standar yang berlaku,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)