provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video Alasan Hasil Lab BPOM dengan Taiwan soal Indomie Soto Banjar Berbeda

    Video Alasan Hasil Lab BPOM dengan Taiwan soal Indomie Soto Banjar Berbeda

    Video Alasan Hasil Lab BPOM dengan Taiwan soal Indomie Soto Banjar Berbeda

  • Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Prabowo Tetapkan 1.700-4.100 ASN Bakal Pindah ke IKN

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Ditargetkan 1.700-4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah dan bertugas di IKN.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangan per 30 Juni 2025.

    Untuk mendukung terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan IKN sebagai Ibu Kota Politik 2028, Prabowo melalui Perpres tersebut menetapkan beberapa hal. Pertama, pemindahan dan/atau penugasan ASN ke kawasan ibu kota baru itu.

    “Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang,” bunyi beleid tersebut dikutip Jumat (19/9/2025).

    Kedua, cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25%. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, dilakukan pemindahan ASN/hankam ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN.

    Lebih lanjut, dalam Perpres tersebut disebutkan, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo merincikan target pelaksanaan pembangunan IKN dengan berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektare (ha)

    Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20%. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50%.

    Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.

    “Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya,” lanjutnya.

    Pemindahan ASN ke IKN

    Sebelumnya, Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto menyampaikan bahwa Kementerian PANRB telah menyampaikan kepada Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Untuk tahap awalnya, total ada sebanyak 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) yang disiapkan untuk pindah.

    “Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang,” kata Bimo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (4/8/2025).

    Bimo juga menambahkan, IKN telah memiliki target market. Saat ini IKN telah dihuni oleh 1.200 ASN dengan jumlah pekerja konstruksi mencapai 5.000 orang.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya masih harus melakukan penapisan atau seleksi ulang dalam menjaring kebutuhan ASN di IKN. Langkah ini menyusul perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan,” kata Rini ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Namun demikian, ia menekankan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto menyangkut pemindahan ASN ke IKN. Dalam hal ini, Prabowo menargetkan IKN dapat menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik di tahun 2028.

    Rini juga belum dapat memastikan kapan proses penapisan hingga pematangan skema pemindahan ASN ke IKN akan rampung. Prosesnya akan terus berjalan, sehingga harapannya kelak ketika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemindahan ibu kota rampung, ASN sudah siap dipindahkan.

    “Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya. Dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN),” ujarnya.

    Tonton juga video “Pembangunan IKN Terancam Molor gegara Tambahan Anggaran Ditolak” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • InJourney Group Beri Bantuan Sembako-Alat Makan untuk Korban Banjir Bali

    InJourney Group Beri Bantuan Sembako-Alat Makan untuk Korban Banjir Bali

    Jakarta

    PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney bersama anak usahanya menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Bali. Bantuan ini sebagai wujud kepedulian sekaligus tanggung jawab sosial.

    Bantuan dari InJourney Group ini diharapkan membantu mengurangi beban warga Bali yang terdampak banjir, sekaligus menjadi komitmen untuk mewujudkan semangat gotong royong yang merupakan nilai luhur bangsa.

    “InJourney menyampaikan keprihatinan sekaligus belasungkawa atas korban banjir Bali, juga kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Melalui bantuan ini, InJourney berharap agar kondisi di Bali segera normal dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. InJourney akan selalu ada untuk membantu Bali agar pulih dan kembali menjadi destinasi pariwisata yang dibanggakan oleh Indonesia,” kata Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

    Adapun penyaluran bantuan InJourney Group Tanggap Bencana Banjir Bali dilaksanakan secara bertahap dari tanggal 12 hingga 18 September di lokasi-lokasi yang paling terdampak yakni Desa Kesambiang, Desa Dalung, Pasar Badung, Desa Kesambi, Banjar Tohpati, Banjar Kesiman Kertalangu, Kampung Jawa Dauh Puri, dan Banjar Batan Nyuh.

    Total bantuan yang diserahkan InJourney Group untuk korban banjir Bali terdiri dari 712 paket sembako, 50 selimut, 50 matras, 34 rice cooker dan peralatan makan.

    Seluruh bantuan merupakan kontribusi dari InJourney dan anak perusahaannya yakni InJourney Airports, InJourney Aviation Services, InJourney Hospitality, InJourney Destinations Management, dan InJourney Tourism Development Corporation.

    “Sinergi InJourney dan anak usaha untuk membantu korban banjir Bali menjadi bukti bahwa InJourney Group hadir untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Kami berharap kehadiran InJourney akan senantiasa memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar,” tambah Herdy.

    Sebagai BUMN yang mengelola sejumlah destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk di Bali, InJourney tidak hanya berfokus untuk mengelola pariwisata, tetapi juga bagaimana menciptakan dampak ekonomi dan sosial pada masyarakat, melalui pariwisata berkelanjutan.

    Sinergi yang baik dengan masyarakat terus dijalin melalui beragam program, termasuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kontribusi seluruh pemangku kepentingan, Bali dapat menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan, yang tidak hanya menampilkan keindahan alamnya, akan tetapi juga menciptakan rasa aman untuk para wisatawan, juga kesinambungan ekonomi untuk masyarakatnya,” kata Herdy.

    InJourney selanjutnya berharap agar Bali sebagai backbone pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia dapat segera pulih, sehingga wisatawan baik domestik dan mancanegara dapat kembali menikmati keindahan Pulau Dewata.

    Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan penanganan kawasan yang terdampak banjir, akan tetapi juga penanganan terkait mitigasi bencana ke depan. Dengan demikian, Bali akan kembali menjadi destinasi pariwisata yang indah, nyaman, dan aman untuk wisatawan.

    (anl/ega)

  • Umumkan Hasil Uji, BPOM RI Tak Temukan Etilen Oksida di Sampel Indomie!

    Umumkan Hasil Uji, BPOM RI Tak Temukan Etilen Oksida di Sampel Indomie!

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengumumkan hasil uji sampel pertinggal mi instan yang diduga mengandung etilen oksida (EtO) di Taiwan. Hasilnya, baik EtO maupun 2-kloroetanol (2-CE) tidak terdeteksi.

    Sebelumnya, Taiwan Food and Drug Administration (FDA) dalam situs resminya mengumumkan bahwa Mi Instan Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kuit mengandung etilen oksida (EtO) sebesar 0,1 mg/Kg. Mengacu pada regulasi yang berlaku di negara tersebut, kadar ini berada di atas batas kuantifikasi atau limit of quantification (LoQ) sebesar 0,1 mg/Kg.

    Namun hasil berbeda didapatkan oleh BPOM saat melakukan uji terhadap sampel pertinggal dari batch yang sama dengan produk yang ditemukan di Taiwan. Hasilnya, tidak ditemukan residu EtO baik untuk parameter EtO (LoQ 0,003 mg/Kg) maupun 2-CE (LoQ 0,005 mg/Kg).

    “Hasil pengujian BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi syarat batas maksimal EtO dan 2-CE di Indonesia, yaitu di bawah 0,01 mg/Kg dan jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Taiwan FDA,” tulis BPOM dalam penjelasan publik tertanggal 18 September 2025.

    Selain itu, BPOM juga melakukan perluasan sampling pengujian. Artinya, sampel dari batch yang berbeda juga dilakukan untuk memastikan keamanan produk.

    “Hasil pengujian menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak terdeteksi baik EtO maupun 2-CE,” tegas BPOM.

    Terkait perbedaan hasil pengujian ini, BPOM RI akan melakukan klarifikasi kepada Taiwan FDA. Di antaranya terkait metode analisis yang digunakan serta parameter dan kesimpulan ujinya.

    BPOM menjelaskan, EtO merupakan senyawa berbentuk gas yang mudah menguap, umumnya digunakan sebagai pestisida. Reaksi EtO dengan ion klorida yang terkandung dalam bahan lain, termasuk dalam produk pangan, akan membentuk senyawa 2-CE yang merupakan penanda penggunaan EtO dalam produk.

    Indonesia melarang penggunaan EtO sebagai pestisida berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Sedangkan batas maksimal residu EtO ditetapkan sebesar 0,01 mg/Kg melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida.

    Amerika Serikat mengatur batas maksimal EtO sebesar 7 mg/Kg, dan 2-CE sebesar 940 mg/Kg. Sementara di Singapura, batas maksimal EtO ditetapkan sebesar 50 mg/Kg pada rempah-rempah, dan di Uni Eropa total EtO (jumlah EtO dan 2-CE) sebesar 0,01–0,1 mg/Kg.

    “Sampai saat ini, Codex Alimentarius Commission sebagai organisasi internasional di bawah Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) belum mengatur batas maksimal residu, baik untuk EtO maupun 2-CE,” jelas BPOM.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Langkah BPOM Usai Taiwan Larang Produk Indomie Soto Banjar”
    [Gambas:Video 20detik]
    (up/up)

  • Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 September 2025

    Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan Megapolitan 18 September 2025

    Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mulai menyalurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 12 kecamatan dan 56 kelurahan.
    Penyaluran kartu ini sudah berlangsung sejak Selasa (16/9/2025), dimulai dari Kecamatan Bantargebang dengan total penerima 844 warga dari empat kelurahan, yakni Bantar Gebang (126), Sumur Batu (187), Ciketingudik (354), dan Cikiwul (177).
    Di hari yang sama, distribusi juga dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat untuk Kelurahan Kota Baru (310) dan Kranji (201).
    Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menjelaskan proses distribusi KKS dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data, pencetakan serta penyaluran kartu oleh bank penyalur (BNI), hingga pemanfaatan kartu oleh KPM untuk mencairkan bantuan atau berbelanja di e-Warong.
    “Pendistribusian ini juga melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, Satpol PP, pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial, hingga pekerja sosial masyarakat agar berjalan tertib dan tepat sasaran,” kata Robert saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).
    Robert berharap warga penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut secara bijak.
    “Tentunya bantuan dari pemerintah pusat ini bisa menjadi itu seperti nama kartunya kan Kartu Keluarga Sejahtera untuk memberikan harapan kesejahteraan kepada warga masyarakat,” ujarnya.
    Penyaluran KKS terus berlanjut pada Rabu (17/9/2025) di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat, yakni Bintara (152), Bintara Jaya (103), dan Jakasampurna (287).
    Sementara pada Kamis (18/9/2025), distribusi dilakukan di empat kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur, yakni Durenjaya (400), Arenjaya (149), Margahayu (418), dan Bekasi Jaya (234).
    Selain itu, penyaluran juga berlangsung di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara, yakni Harapan Baru (65), Harapan Jaya (373), dan Kaliabang Tengah (328).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPOM RI Uji Sampel Indomie Soto Banjar yang Dilarang Taiwan, Ini Hasilnya

    BPOM RI Uji Sampel Indomie Soto Banjar yang Dilarang Taiwan, Ini Hasilnya

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan perkembangan hasil pengujian dan penjelasan lanjutan mengenai pemberitaan temuan mi instan Indomie yang mengandung etilen oksida di Taiwan. Hal tersebut tertuang dalam Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.09.25.151.

    Sebelumnya, website resmi Temuan Taiwan Food and Drug Administration (FDA) menyebut bahwa mi Instan Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit mengandung etilen oksida (EtO) sebesar 0,1 mg/Kg. Berdasarkan standar residu pestisida di Taiwan, residu etilen oksida ditetapkan pada tingkat batas kuantifikasi (limit of quantification/LoQ) sebesar 0,1 mg/Kg.

    Dalam hal ini BPOM melakukan pengujian terhadap sampel produk pertinggal pada batch yang sama dengan yang ditemukan di Taiwan. Hasil pengujian BPOM menunjukkan bahwa EtO dan 2-kloroetanol (2-CE) pada produk tersebut “tidak terdeteksi”, baik untuk parameter EtO (LoQ 0,003 mg/Kg) maupun 2-CE (LoQ 0,005 mg/Kg).

    “Hasil pengujian BPOM menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi syarat batas maksimal EtO dan 2-CE di Indonesia, yaitu di bawah 0,01 mg/Kg dan jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Taiwan FDA,” jelas BPOM dalam keterangan tersebut, Kamis (18/9/2025).

    BPOM juga melakukan perluasan sampling serta pengujian terhadap produk yang beredar di Indonesia termasuk pada batch yang berbeda untuk memastikan keamanan produk. Hasil pengujian menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak terdeteksi baik EtO maupun 2-CE.

    Di Indonesia sendiri, EtO merupakan bahan yang dilarang digunakan sebagai pestisida berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida. Pemerintah telah mengatur batas maksimal residu (BMR) EtO sebesar 0,01 mg/Kg melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida.

    BPOM akan melakukan klarifikasi kepada Taiwan FDA terkait permasalahan ini, termasuk metode analisis yang digunakan, serta parameter dan kesimpulan ujinya. Menurut keterangan tersebut, BPOM berkomitmen melakukan pengawalan ekspor untuk menjaga reputasi produk pangan olahan Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

    “BPOM mengimbau pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi regulasi negara tujuan. BPOM siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan standar internasional demi memperluas akses ekspor produk Indonesia,” imbau BPOM.

    Masyarakat diharapkan bijak dalam menyikapi informasi ni. Sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan olahan, masyarakat juga diimbau menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa). BPOM juga menyarankan masyarakat untuk membaca informasi nilai gizi dan takaran saji pangan olahan yang tercantum pada kemasan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Penjelasan Indofood soal Temuan Etilen Oksida di Indomie Soto Banjar”
    [Gambas:Video 20detik]
    (elk/up)

  • Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Paviliun Indonesia di CAEXPO 2025 Hadirkan AI, Sawit Berkelanjutan, dan UMKM Go Global

    Di Hall B1, Paviliun AI yang dikelola Mastel menampilkan solusi digital untuk smart farming, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Kehadiran paviliun ini memperkuat kerja sama teknologi Indonesia–Tiongkok sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor digital.

    Provinsi Kalimantan Selatan juga hadir di Paviliun City of Charm Hall B2 dengan menonjolkan pesona alam, kuliner khas, serta peluang investasi di bidang pertambangan dan perkebunan. “Partisipasi ini diharapkan menjadi langkah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis dengan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ASEAN, khususnya di Provinsi Guangxi,” kata Gubernur Kalsel Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Ahmad Bagiawan.

    Ia menambahkan, Kalimantan Selatan dan Guangxi memiliki banyak kesamaan dalam sektor sumber daya alam, pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

    Acara semakin semarak dengan penampilan karya fashion desainer muda Yoseph Kurnia bersama model Jember Fashion Carnaval yang menarik perhatian pengunjung.

    Selain pameran, delegasi Indonesia juga menggelar forum bisnis, antara lain Business Talk with Government of South Kalimantan Province, penandatanganan MoU Johnlin Agro Raya–Yonghong Group di sektor sawit berkelanjutan, Forum Dialogue of Plantation Fund Management Agency yang membahas hilirisasi sawit dan energi hijau, serta Business Matching UMKM yang ditargetkan menghasilkan transaksi Rp100 miliar.

    Wakil Dubes RI untuk China, Parulian Silalahi, menegaskan partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat rantai pasok global, mendorong ekspor UMKM, dan menarik investasi berkelanjutan. “Partisipasi Indonesia di CAEXPO–CABIS 2025 bukan sekadar mempromosikan produk, tapi memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan ASEAN,” ujarnya.

  • Pelanggan Smartfren Bisa Telepon Gratis ke Nomor XL dan Axis, Ini Syaratnya – Page 3

    Pelanggan Smartfren Bisa Telepon Gratis ke Nomor XL dan Axis, Ini Syaratnya – Page 3

    Di sisi lain, setelah merger dengan XL Axiata dan menjadi bagian dari PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Smartfren memperluas cakupan jaringannya ke sejumlah kota di Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau.

    Jaringan Smartfren sendiri saat ini telah menjangkau 289 kota baru, yang secara total memiliki jaringan di 431 kota.

    Chief Marketing Officer Smartfren XLSmart, Sukaca Purwokardjono, menjelaskan bahwa saat ini Smartfren bahkan sudah meng-cover semua wilayah Aceh, yang sebelumnya hanya sebagian.

    “Bengkulu sekarang juga sudah di-cover Smartfren, sebelumnya tidak ada. Pontianak juga demikian, serta Palangkaraya dan sekitarnya saat ini lebih luas lagi cakupannya,” Sukaca memaparkan, Rabu (17/9/2025) di XLSmart Tower, Jakarta.

    Adapun area-area baru yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur kini sudah merasakan layanan Smartfren.

    “Coverage sangat penting, di mana setelah merger kami bisa menambah jaringan di beberapa daerah yang sebelumnya belum tersentuh,” ucap Sukaca.

  • Pemkab Sumenep Hibahkan 83 Alat SiKapal untuk Keselamatan Nelayan di Harhubnas 2025

    Pemkab Sumenep Hibahkan 83 Alat SiKapal untuk Keselamatan Nelayan di Harhubnas 2025

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan hibah 83 alat deteksi keamanan kapal motor penumpang yang terhubung dengan aplikasi SiKapal (Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran) pada peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di halaman Pemkab setempat, Rabu (17/9/2025).

    SiKapal merupakan perangkat automation identification system (AIS) kapal yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan bagi nelayan. Alat elektronik ini akan mengirimkan sinyal alarm darurat ke server di call center 112 jika terjadi kecelakaan atau kondisi berbahaya di laut.

    “Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memperkuat keselamatan transportasi, pelayanan prima kepada masyarakat, juga digitalisasi sistem transportasi,” kata Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, saat upacara Harhubnas.

    Ia menjelaskan, Pemkab Sumenep terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di semua sektor. Untuk transportasi darat, Terminal Arya Wiraraja telah diresmikan pada Januari 2025 oleh Kementerian Perhubungan agar pelayanan penumpang lebih nyaman. Selain itu, sudah hadir empat operator ojek online yang memberi pilihan lebih luas bagi masyarakat.

    “Kalau di sektor laut, fasilitas transportasi kami anggap cukup memadai, karena Sumenep telah terhubung dengan Tanah Laut di Kalimantan, Flores di Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah kota di Jawa,” ujarnya.

    Pada sektor udara, Bandara Trunojoyo saat ini masih melayani penerbangan perintis ke Pulau Pagerungan dan Bawean, sekaligus menjadi lokasi dua sekolah penerbangan.

    “Kami terus berupaya menghidupkan kembali penerbangan komersial Sumenep–Surabaya dan Sumenep–Jakarta, serta menambah rute perintis ke Pulau Masalembu,” papar Imam Hasyim.

    Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum Harhubnas sebagai dorongan untuk mendukung pembangunan transportasi nasional yang maju, modern, dan inklusif.

    “Semoga kerja keras dan sinergi kita membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Dalam peringatan Harhubnas 2025 tersebut, Pemkab Sumenep juga menyerahkan life jacket dan e-Pas Kecil kepada sejumlah nelayan yang memiliki perahu kecil atau berkapasitas di bawah 7 GT. [tem/beq]