Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potensi curah hujan berintensitas sedang hingga lebat terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan faktor utama pemicu kondisi tersebut adalah terbentuknya Siklon Tropis “MATMO” di timur filipina.

    Dampak tidak langsung yang diakibatkan siklon tropis ini adalah terbentuknya daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara, yang berperan dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    Selain Siklon Tropis MATMO, ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, seperti Rossby Ekuator dan Kelvin, yang saat ini aktif di kawasan Indonesia.

    Gelombang-gelombang tersebut memicu terbentuknya awan konvektif di berbagai wilayah, sehingga menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    BMKG mencatat kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut (SST) yang relatif hangat, dengan anomali positif di Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua.

    “Suhu laut yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan, menambah massa uap air di atmosfer, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan,” tulis BMKG dalam laporan prospek cuaca mingguan periode 3-9 Oktober 2025, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih perinci, melalui laman Instagram resminya, BMKG juga membagikan laporan peringatan dini cuaca Indonesia untuk 3 hari ke depan, dari 6-8 Oktober 2025, sebagai berikut:

    6 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara.

    7 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara, NTT, Sulut.

    8 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, Banten, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Jatim.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Insentif Rumah PBG Gratis Belum Optimal, 385 Daerah Belum Terapkan

    Insentif Rumah PBG Gratis Belum Optimal, 385 Daerah Belum Terapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap implementasi pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) belum berjalan mulus. Pasalnya, masih terdapat ratusan daerah yang tetap melakukan penarikan biaya pengurusan PBG tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran menjelaskan bahwa hingga periode Oktober 2025 masih terdapat 385 Kabupaten/Kota yang belum mengimplementasikan pembebasan PBG.

    “Beberapa daerah yang masih belum mengimplementasikan kami harap tentunya sudah akan mengimplementasikan pada minggu-minggu yang akan datang. Ini 358 daerah belum mengimplementasikan,” jelasnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Lebih lanjut, Imran menjelaskan bahwa hingga saat ini baru terdapat 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan pembebasan PBG.

    Adapun, daerah-daerah tersebut dilaporkan telah melakukan pemberian PBG secara gratis terhadap 49.635 unit rumah di berbagai kawasan.

    “Sedikit kami gambarkan terkait evaluasi untuk pembebasan PBG Rp0 khusus MBR sampai hari ini baru 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan,” tambahnya.

    Adapun, beberapa wilayah yang tercatat masif memberikan pembebasan PBG itu di antaranya, kawasan delineasi perdesaan yakni Kabupaten Banyuasin (lebih dari 3.000), Kabupaten Deli Serdang (+1.300), Kabupaten Madiun (+1.200), Kabupaten Bandung (+1.200) dan Sumedang (+1.100).

    Kemudian, kawasan delineasi perkotaan dengan capaian pembebasan PBG terbesar di antaranya Kota Banjarmasin (+3.000), Kota Kendari (+2.200) serta Kota  Jambi (+1.000).

    Terakhir, capaian implementasi bebas PBG terbesar kawasan delineasi pesisir di antaranya Kabupaten Kubu Raya (+5.600) Kabupaten Bone (+2.300) dan Lampung Selatan (+1.300).

    Sebagai informasi, arahan mengenai pembebasan PBG tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Adapun, SKB itu ditetapkan pada 25 November 2025. Di mana, dalam keputusan tersebut pemerintah membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

  • Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 mencapai 44,53 poin. Infrastruktur digital di Indonesia dinilai cukup matang, namun belum mampu membuat masyarakat berdaya. 

    Angka tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. 

    Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak 2022 dan dilakukan setiap tahun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045. 

    Dia menegaskan IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Meutya Hafid mengatakan, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat berbasis pada data yang akurat.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

    Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06. Sementara itu, pilar Pemberdayaan menempati posisi terendah dengan skor 34,42, yang menandakan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil capaian penting dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    IMDI diukur setiap tahun dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Pada 2022, skor nasional tercatat sebesar 37,80. IMDI terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 43,18. Pada 2024, skor kembali meningkat menjadi 43,34.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, menjelaskan nilai nasional merupakan rata-rata dari seluruh nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

     Komdigi juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian tertinggi. 

    Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Pemerintah Kota Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat. Di wilayah tengah, Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan menempati posisi teratas. 

    Sementara itu, di wilayah timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.

  • Awal Musim Hujan Oktober 2025 Daerah Mana Saja? Cek Infonya

    Awal Musim Hujan Oktober 2025 Daerah Mana Saja? Cek Infonya

    Jakarta –

    Awal musim hujan 2025/2026 sudah mulai berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia sejak September. Namun, Zona Musim (ZOM) terbanyak diprediksi terjadi pada Oktober ini, saat sebagian besar daerah beralih dari musim kemarau menuju musim hujan.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), waktu datangnya musim hujan berbeda-beda di tiap wilayah, tergantung pola angin, letak geografis, serta dinamika atmosfer. Lalu, daerah mana saja yang mengalami awal musim hujan pada Oktober 2025?

    149 Zona Musim Mulai Musim Hujan pada Oktober 2025

    Berdasarkan Prakiraan Musim Hujan 2025/2026 yang dirilis BMKG, terdapat 149 Zona Musim (ZOM) yang diprediksi memasuki awal musim hujan pada bulan Oktober 2025. Jumlah ini mencakup sekitar 42 persen wilayah Indonesia.

    BMKG menjelaskan bahwa awal musim hujan ditetapkan ketika curah hujan mencapai ≥50 milimeter dalam satu dasarian (10 hari) dan diikuti oleh dasarian berikutnya dengan curah hujan yang sama atau lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah mengalami peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

    Secara umum, wilayah barat dan tengah Indonesia mendominasi fase awal musim hujan pada Oktober ini, seiring dengan mulai aktifnya angin baratan yang membawa uap air dari Samudra Hindia ke wilayah daratan.

    Daftar Wilayah yang Awal Musim Hujan di Oktober 2025Sumatera bagian tengah dan selatan, seperti Riau bagian selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.Jawa bagian barat dan tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, serta sebagian Jawa Tengah.Kalimantan bagian barat dan tengah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian Kalimantan Selatan.Sulawesi bagian tengah dan tenggara, seperti sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.Bali bagian barat dan sebagian Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Di wilayah-wilayah tersebut, frekuensi hujan mulai meningkat secara bertahap, menandai berakhirnya periode kering yang terjadi sejak pertengahan tahun.

    Prakiraan Awal Musim Hujan 2025 di Wilayah Lainnya

    BMKG juga mencatat bahwa beberapa wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua bagian selatan baru akan memasuki awal musim hujan pada November hingga Desember 2025.

    Sementara itu, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan sebagian Kalimantan Timur justru sudah lebih dulu mengalami awal musim hujan sejak September 2025, mendahului sebagian besar wilayah lainnya.

    BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

    BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem di awal musim hujan, terutama hujan lebat disertai angin kencang dan kilat. Daerah dengan topografi curam atau sistem drainase buruk diminta siaga terhadap kemungkinan banjir lokal dan tanah longsor.

    Pemerintah daerah juga diimbau untuk memperkuat sistem peringatan dini serta melakukan langkah antisipasi guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya curah hujan di bulan Oktober ini.

    (wia/idn)

  • Seratus Lebih Siswa SD di NTT Keracunan Usai Santap MBG, Tenda Darurat Didirikan

    Seratus Lebih Siswa SD di NTT Keracunan Usai Santap MBG, Tenda Darurat Didirikan

    Karena jumlah korban terus bertambah, Polres TTS bersama tim medis membangun tenda darurat di lapangan Puspenmas Soe untuk menampung siswa yang tak bisa ditangani di RSUD Soe.

    “Hasil koordinasi dengan dokter di RSUD Soe, mereka meminta kami untuk bangun tenda darurat. Di tenda itu ada tim medis Polri yang siap menangani adik-adik itu,” kata Hendra.

    Hendra menambahkan, jatah MBG di tiga SD tersebut dikelola oleh SPPG Kota Soe 1 dari Yayasan Peduli Timorana Mandiri yang berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS.

    “Menu tadi siang itu sop dan soto ayam,” pungkas Hendra.

     

     

  • Kemenhub: Sinergi pusat-daerah wujudkan transportasi berkeselamatan

    Kemenhub: Sinergi pusat-daerah wujudkan transportasi berkeselamatan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan transportasi berkeselamatan melalui regulasi, infrastruktur, serta uji berkala kendaraan yang wajib dilaksanakan.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan untuk mewujudkan keselamatan jalan khususnya pada angkutan barang, pemerintah pusat menyusun regulasi hingga infrastruktur.

    “Peran pemerintah daerah salah satunya melalui pelaksanaan uji berkala kendaraan yang wajib dilakukan. Setiap kendaraan harus diuji sampai lulus baru bisa beroperasi di jalan,” kata Aan dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2025 di sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Aan menekankan tiga isu penting pada sektor perhubungan darat yang kini menjadi fokus di antaranya keselamatan jalan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan (over dimension over loading/ODOL) serta transportasi perkotaan.

    Dia menekankan isu keselamatan jalan sangatlah penting. Menurut data Korlantas Polri tahun 2024, lanjut Aan, pada posisi pertama penyebab kecelakaan terbanyak ialah sepeda motor yang memakan korban lebih dari 200 ribu orang.

    “Posisi kedua, terdapat sekitar 27 ribu korban akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang,” ucap mantan Kepala Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu.

    Ia memaparkan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kendaraan yang berkeselamatan sesuai dengan pilar ketiga pada Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).

    Lebih lanjut, Ia menuturkan pada tahun 2025 penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan dipimpin oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga tercipta harmonisasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

    “Yang utama kita lakukan saat ini ialah integrasi data bersama dengan Korlantas Polri, Jasa Marga, Ditjen Bina Marga, serta operator-operator pelabuhan. Karena data menjadi sangat penting untuk memulai pengawasan dan penegakan hukum,” tegasnya.

    Ke depan kegiatan lainnya akan dilakukan bertahap sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Muatan. Pihaknya berharap pada tahun 2027 program bebas kendaraan lebih dimensi dan muatan sudah dapat berjalan dengan baik.

    Di samping itu, Dirjen Aan juga menyampaikan kepada pemerintah daerah agar lebih memerhatikan transportasi perkotaan di wilayahnya masing-masing.

    Kini Ditjen Perhubungan Darat telah memiliki program angkutan perkotaan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di beberapa kota.

    Adapun pada kota-kota yang sudah mengambil alih program itu meliputi Denpasar, Bali; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Medan, Sumatera Utara; Bandung, Jawa Barat; dan Solo, Jawa Tengah.

    Ia menyebutkan dari tahun 2020 hingga 2025, sebanyak 92 juta penumpang telah terlayani dan sebesar 72 persen pengguna program itu adalah masyarakat yang beralih dari sepeda motor dan 23 persen merupakan masyarakat yang beralih dari mobil pribadi.

    “Saya berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan program stimulus ini sehingga dapat membantu masyarakat dalam bermobilisasi,” kata Dirjen Aan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu Surabaya 3 Oktober 2025

    Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu Surabaya 3 Oktober 2025

    Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjalin kerja sama dengan PT Elnusa Tbk untuk mendukung transportasi dan logistik masyarakat kepulauan, khususnya di Kecamatan Masalembu, Jawa Timur.
    Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan lahan milik Elnusa di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu.
    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, berharap kerja sama ini mempercepat pembangunan sarana pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan, terutama Masalembu.
    “Kami merencanakan pemanfaatan lahan Elnusa di kepulauan ini, menjadi peluang penting bagi pembangunan air strip untuk penerbangan perintis,” kata Fauzi, Jumat (3/10/2025).
    Dia menjelaskan, Sumenep memiliki 126 pulau dan 48 di antaranya berpenghuni. Karena itu, fasilitas transportasi udara sangat penting untuk menunjang mobilitas dan kebutuhan logistik masyarakat.
    Anggota DPRD asal Masalembu, Darul Hasyim Fath, menyebut rencana pembangunan bandara ini sebagai langkah pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.
    “Masalembu sebagai pulau terjauh di gugusan depan perbatasan antar wilayah Kabupaten Sumenep akan tumbuh seiring pertumbuhan kawasan di gugusan pulau hingga Kalimantan Selatan,” katanya.
    Menurut Darul, transportasi udara mendesak diwujudkan untuk membuka isolasi saat musim gelombang pasang tiba.
    “Pembangunan bandara udara wujud dari pengejawantahan komitmen negara mengurai keterjangkauan jarak antarwilayah,” ujarnya.
    “Pada tingkat yang lebih universal, inilah manifestasi keadilan negara kepada seluruh rakyat tanpa kecuali masyarakat kepulauan yang jauh dari mainstream atau arus utama kota yang identik locus pembangunan,” lanjutnya.
    Darul juga menambahkan, pembangunan bandara juga sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan wisata bahari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Basuki Lapor ke Mensesneg: Ibu Kota Politik Rampung 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan pembangunan Nusantara usai terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    Laporan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Kementerian Sekretariat Negara melalui akun Instagram resmi @otorita_ikn pada Jumat (3/10/2025).

    Dalam pertemuan itu, Basuki bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

    Dia menjelaskan status pembangunan IKN sekaligus menyampaikan rencana program periode 2026–2028 yang berfokus pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.

    “Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pascaterbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden,” tutur Basuki.

    Menurutnya, pembangunan IKN kini memasuki fase lanjutan setelah penerbitan Perpres 79/2025, yang menjadi landasan hukum penting bagi penataan kelembagaan dan percepatan infrastruktur di ibu kota baru tersebut.

    Fokus ke depan adalah menjadikan Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga simbol modernitas dan inklusivitas Indonesia.

    “Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandas Basuki.

  • Smartfren Error Hari Ini 3 Oktober, Warganet Ramai Keluhkan Tak Bisa Internetan – Page 3

    Smartfren Error Hari Ini 3 Oktober, Warganet Ramai Keluhkan Tak Bisa Internetan – Page 3

    Di sisi lain, setelah merger dengan XL Axiata dan menjadi bagian dari PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), Smartfren memperluas cakupan jaringannya ke sejumlah kota di Indonesia yang sebelumnya tidak terjangkau.

    Jaringan Smartfren sendiri saat ini telah menjangkau 289 kota baru, yang secara total memiliki jaringan di 431 kota.

    Chief Marketing Officer Smartfren XLSmart, Sukaca Purwokardjono, menjelaskan bahwa saat ini Smartfren bahkan sudah meng-cover semua wilayah Aceh, yang sebelumnya hanya sebagian.

    “Bengkulu sekarang juga sudah di-cover Smartfren, sebelumnya tidak ada. Pontianak juga demikian, serta Palangkaraya dan sekitarnya saat ini lebih luas lagi cakupannya,” Sukaca memaparkan, Rabu (17/9/2025) di XLSmart Tower, Jakarta.

    Adapun area-area baru yang sebelumnya tidak tersentuh, seperti Bengkulu, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumbawa, hingga Nusa Tenggara Timur kini sudah merasakan layanan Smartfren.

    “Coverage sangat penting, di mana setelah merger kami bisa menambah jaringan di beberapa daerah yang sebelumnya belum tersentuh,” ucap Sukaca.

  • Gubernur Kalsel pastikan tidak naikkan pajak saat TKD berkurang

    Gubernur Kalsel pastikan tidak naikkan pajak saat TKD berkurang

    Banjarmasin (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin memastikan tidak akan menaikkan pajak daerah, meski dana transfer pusat ke daerah (TKD) berkurang hingga 50 persen.

    “Kita memastikan, meskipun ada pengurangan transfer dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani,” ujar Muhidin di Banjarbaru, Jumat.

    Muhidin justru menegaskan Pemprov Kalsel memberikan insentif dan menjaga agar beban masyarakat tidak semakin berat.

    Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel hadir untuk menjaga kesejahteraan, agar masyarakat tetap tenang dan bisa bekerja dengan nyaman.

    Ditekankan Muhidin, bupati/wali kota se-Provinsi Kalsel harus memprioritaskan anggaran pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat, menyusul penurunan transfer dana pusat ke daerah hampir 50 persen.

    Muhidin mencontohkan Kabupaten Tanah Bumbu terkena dampak hingga 49 persen dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang terkecil sebesar 11 persen.

    “Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” ujar Muhidin.

    Pewarta: Imam Hanafi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.