Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Syarat dan Cara Ikut Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Gratis Bayar Denda

    Syarat dan Cara Ikut Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Gratis Bayar Denda

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah daerah masih memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program ini ada yang berlaku akhir Oktober hingga Desember 2025.

    Pemutihan pajak kendaraan adalah program yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang telat membayar pajak kendaraan. 

    Program ini bertujuan untuk meringankan tunggakan pajak dengan skema penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak atau diskon tarif pajak, sehingga Anda bisa membayar pajak yang tertunggak tanpa dikenakan denda atau sanksi.

    Program ini diselenggarakan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan ketentuan yang berbeda-beda serta jadwal yang dapat berbeda-beda.

    Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan

    STNK asli dan fotokopi kendaraan yang Anda miliki.
    BPKB asli dan fotokopi sebagai bukti kepemilikan KTP asli dan fotokopi sesuai nama pada STNK
    Bukti pembayaran pajak terakhir (jika ada)
    Formulir pendaftaran pemutihan yang tersedia di kantor Samsat

    Cara Mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan 

    Untuk memanfaatkan program ini, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan: 

    1.Datangi Samsat terdekat di provinsimu. 

    2.Bawa dokumen berikut: 

    STNK asli dan fotokopi 
    BPKB asli dan fotokopi 
    KTP pemilik kendaraan 

    3.Tanyakan detail program di loket informasi atau hubungi kontak resmi Bapenda/Samsat provinsimu. 

    4.Lakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disesuaikan dalam program pemutihan. 

    Daerah yang membuka layanan pemutihan pajak kendaraan

    1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Bebas pajak progresif + denda/tunggakan kendaraan

    2. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan

    3. Yogyakarta (Hingga 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    4. Kalimantan Barat (Hingga 20 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon pokok PKB, pajak progresif, gratis BBNKB

    5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)

    Keringanan: Diskon besar untuk PKB/BBNKB; bebas semua tunggakan & denda; cukup bayar tahun berjalan.

    6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)

    Keringanan: Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas; mutasi masuk bebas denda.

    7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025 )

    Keringanan: Bebas sanksi administratif & pengurangan pokok pajak & BBNKB.

    8. Riau (Hingga 15 Desember 2025)

    Keringanan: Penghapusan denda & pokok tunggakan lama; mutasi masuk diberi diskon; taat pajak mendapat diskon (Bapenda Riau)

    9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)

    Keringanan: Bebas sanksi admin PKB 100%, pengurangan PKB, bebas denda SWDKLLJ, bebas BBNKB II.

  • Ini Bocoran UMP 2026 dari Menaker Yassierli

    Ini Bocoran UMP 2026 dari Menaker Yassierli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan proses pembahasan dan kajian penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

    Sekadar informasi, Pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

    Adapun, formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

    Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut daftar lengkap UMP 2025 di 38 provinsi:

    Aceh: Rp3.685.616
    Sumatra Utara: Rp2.992.559
    Sumatra Barat: Rp2.994.193
    Riau: Rp3.508.776
    Jambi: Rp3.234.535
    Sumatra Selatan: Rp3.681.571
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Lampung: Rp2.893.070
    Bangka Belitung: Rp3.876.600
    Kepulauan Riau: Rp3.623.654
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.349
    DI Yogyakarta: Rp2.264.080
    Jawa Timur: Rp2.305.985
    Banten: Rp2.905.119
    Bali: Rp2.996.561
    Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
    Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
    Kalimantan Barat: Rp2.878.286
    Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
    Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
    Kalimantan Timur: Rp3.579.313
    Kalimantan Utara: Rp3.580.160
    Sulawesi Utara: Rp3.775.425
    Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430
    Maluku: Rp3.141.700
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Papua Barat: Rp3.615.000
    Papua Barat Daya: Rp3.614.000
    Papua: Rp4.285.850
    Papua Selatan: Rp4.285.850
    Papua Tengah: Rp4.285.848
    Papua Pegunungan: Rp4.285.850

  • Dua Jenazah Kru Tugboat yang Hilang di Pegatan Akhirnya Ditemukan

    Dua Jenazah Kru Tugboat yang Hilang di Pegatan Akhirnya Ditemukan

    SAMPIT – Dua jenazah yang ditemukan di perairan Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Jumat, 10 Oktober, dipastikan merupakan korban insiden tenggelamnya tugboat di perairan Pegatan, Kabupaten Katingan, pada Selasa, 7 Oktober.

    “Jenazah sudah dibawa ke RSUD dr Murjani Sampit untuk visum dan mengetahui identitasnya,” kata Kabagbinopsnal Polda Kalteng Kompol Masharsono di Sampit, dilansir dari ANTARA, Sabtu.

    Dua jenazah itu diketahui merupakan Pujianto yang ditemukan Jumat pagi dan Agus Sugianto (54) yang ditemukan pada Jumat sore.

    Pujianto ditemukan sekitar 2,3 mil dari bibir pantai atau sekitar 28,65 mil dari lokasi kapal tenggelam. Sementara itu Agus ditemukan 28,54 NM ke arah barat laut, sekitar 447 meter dari lokasi ditemukannya jenazah Pujianto.

    Masharsono menceritakan, sebuah kapal tugboat kayu tanpa muatan berangkat dari Sampit hendak menuju Banjarmasin Kalimantan Selatan pada Senin (6/10). Kapal tersebut diawaki Ode Zulfikar sebagai nakhoda, serta tiga kru yaitu Pujianto, Sugianto dan Cahyo.

    Selasa (7/10) sekitar pukul 01.00 WIB, nakhoda kapal merasakan keanehan atau keganjilan pada kapal itu sehingga nakhoda memerintahkan juru mudi dan lainnya melakukan pengecekan di ruang mesin kapal.

    Saat diperiksa, ternyata ruang mesin sudah dipenuhi air. Hal itu langsung dilaporkan ke nakhoda dan nakhoda memerintahkan menyedot air itu menggunakan mesin alkon namun ternyata tidak mampu.

    Nakhoda kemudian memerintahkan mengubah haluan kapal ke arah Pegatan Kabupaten Katingan yang dinilai merupakan daratan terdekat. Sayangnya, belum sempat mencapai pantai, sekitar pukul 02.00 WIB di sekitar 3 mil laut muara Pegatan, tugboat tersebut tenggelam.

    Sebelum kapal tenggelam, nakhoda memerintahkan semua kru menggunakan alat keselamatan dan naik ke liferaft atau rakit darurat. Ada dua orang yang sudah naik ke liferaft, sedangkan dua orang lainnya tidak sempat naik. Diduga karena gelombang, akhirnya mereka semua terpisah.

    “Yang berhasil ditemukan hanya satu orang yaitu nakhoda. Dia ditemukan dalam kondisi selamat oleh nelayan sekitar pukul 08.00 WIB, kemudian dibawa ke Pegatan dan dilaporkan ke Markas Unit Ditpolairud yang ada di Pegatan dan dibawa ke puskesmas untuk diberikan pengobatan,” ujar Masharsono.

    Keterangan yang didapat dari nakhoda kapal, kata dia, indikasinya kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga air masuk dan menyebabkan kapal tenggelam.

    “Nakhoda sedang dimintai keterangan lebih lanjut. Pencarian juga dilakukan oleh tim gabungan terhadap satu orang lainnya,” demikian Masharsono.

    Sementara itu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sampit belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Hal itu lantaran tidak ada laporan kapal tersebut berangkat dari Sampit.

    KSOP Sampit berkoordinasi dengan kepolisian terkait kejadian tersebut. KSOP juga mengambil langkah demi keselamatan yakni memberi tanda di lokasi tempat tenggelamnya kapal agar bangkai kapal tidak membahayakan kapal lain yang melintas.

    “Perairan Pegatan itu memang masih masuk wilayah kerja KSOP Sampit. Kami juga membantu melakukan pencarian korban dan kami membantu SAR. Ada satu mobil diberangkatkan,” kata Baharudin dari Humas KSOP Sampit.

  • Wakil Ketua DPRD Banjar Minta Evaluasi Total Dapur MBG dan Perketat Pengawasan

    Wakil Ketua DPRD Banjar Minta Evaluasi Total Dapur MBG dan Perketat Pengawasan

    Liputan6.com, Banjar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 100 siswa Yayasan Assalam Martapura, Jumat 10 Oktober 2025.

    Irwan mengatakan, insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tidak kembali terulang.

    “Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian serius. Semoga ini yang pertama dan terakhir, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan,” ujar Irwan kepada Liputan6.com, Jumat malam 10 Oktober 2025.

    Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045.

    Karena itu, ia berharap masyarakat tetap melihat sisi positif program tersebut.

    Menurut Irwan, keberadaan dapur MBG tidak hanya bermanfaat bagi pelajar, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang kini terbantu dalam memasarkan hasil produksi.

    Namun begitu, ia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG di Kabupaten Banjar.

    “Kami bersama pemerintah daerah akan memperkuat fungsi pengawasan. Ini bagian dari tanggung jawab moral karena program ini merupakan kebijakan pusat,” terang Irwan.

    Terkait kabar yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG di daerah Tungkaran, Irwan membantah dan meluruskan informasi tersebut.

    “Dapur di Tungkaran itu milik rekan kami, Haji Sawkani. Kami memang sering berdiskusi soal MBG, tetapi dapur saya ada di wilayah Sungai Ulin,” ucap Irwan.

    Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan dan distribusi makanan dalam program MBG kedepannya.

    “Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Ke depan, dapur MBG harus lebih profesional dan aman bagi anak-anak,” tandas Irwan.

     

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi terkait kasus siswa keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

  • Perkuat Koordinasi Penanganan Bencana, Kogabwilhan II Kunjungi BPBD Jatim

    Perkuat Koordinasi Penanganan Bencana, Kogabwilhan II Kunjungi BPBD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kolaborasi penanggulangan bencana di Jatim bersama TNI dipastikan akan semakin kuat di masa-masa mendatang.

    Itu setelah Tim Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II mengunjungi Kantor BPBD Jatim, Jumat (10/10/2025).

    Kunjungan Tim Kogabwilhan II yang dipimpin Asisten Teritorial (Aster) Brigjen TNI Robby Suryadi ini disambut langsung Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto bersama Tenaga Ahli BPBD Jatim Bige Agus Wahyuono dan Tim Pusdalops PB BPBD Jatim.

    Dalam pertemuan ini, Kalaksa BPBD Jatim memaparkan potensi bencana,  potensi SDM dan potensi peralatan yang dimiliki BPBD Jatim. Termasuk, potensi BPBD di Kabupaten/kota serta unsur penthahelix di Jawa Timur.

    Berbagai kendala juga disampaikan, seperti, variasi dukungan kepala daerah terhadap BPBD di daerah, serta koordinasi dengan stakeholders di tingkat pusat.

    Salah satu contohnya, normalisasi sungai lahar dingin di kawasan Gunung Semeru yang tidak bisa dilakukan karena menjadi kewenangan BBWS.

    “Kami berharap Kogabwilhan II bisa memfasilitasi kendala itu sebagai upaya penguatan mitigasi bencana di sekitar wilayah Semeru,” ujarnya.

    Kalaksa Gatot Soebroto juga menambahkan perlunya penguatan kesiapan Jatim dalam menghadapi potensi tsunami di pesisir selatan. Misalnya, dengan menambah EWS tsunami dan shelter evakuasi di sejumlah titik, seperti, di Pacitan.

    Selain berdiskusi tentang permasalahan kebencanaan, Tim Kogabwilhan II juga meninjau fasilitas Pusdalops BPBD Jatim yang mampu memonitor berbagai kejadian bencana secara nasional dan bahkan internasional.

    Tim Kogabwilhan pun mengapresiasi akses dan jejaring yang dimiliki BPBD Jatim hingga ke level multi nasional itu.

    “Saya kira, apa yang dimiliki Jatim ini penting dan selaras dengan tupoksi kami untuk menjaga pertahanan di berbagai wilayah di Indonesia Timur,” terang Aster Kaskogabwilhan II.

    Seperti yang diketahui, Kogabwilhan II memang memiliki wilayah kerja tidak hanya di Jatim saja, tapi juga di berbagai provinsi lain, seperti, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, dan DIY. (tok/ted)

  • Nasi Kuning dan Sayur MBG Diduga Jadi Pemicu Keracunan Anak Sekolah di Martapura

    Nasi Kuning dan Sayur MBG Diduga Jadi Pemicu Keracunan Anak Sekolah di Martapura

    Liputan6.com, Banjar – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar mengungkap hasil sementara penyelidikan terkait kasus dugaan keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa Sekolah Islam Terpadu (SIT) Assalam Martapura, Kamis (9/10/2025).

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Banjar, Dr. H. Nooripansyah, mengatakan, hasil uji laboratorium sementara menunjukkan bahwa nasi kuning dan sayur yang disajikan dalam program MBG terindikasi jadi pemicu keracunan.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, nasi kuning dan sayur menunjukkan hasil positif mengandung zat penyebab keracunan. Sedangkan ayam dalam menu tersebut tidak terdeteksi adanya kontaminasi,” ujar Nooripansyah kepada wartawan, Kamis malam.

    Menurutnya, temuan itu masih bersifat awal. Tim gabungan dari Dinkes Banjar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk menelusuri dapur penyedia makanan program tersebut.

    “Kami bersama tim dari provinsi akan turun langsung ke dapur penyedia untuk memastikan keamanan makanan. Karena kegiatan makan bersama masih akan berlanjut, jadi harus benar-benar dipastikan aman,” tegasnya.

    Nooripansyah menambahkan, pemeriksaan lanjutan akan terus dilakukan hingga penyebab pasti keracunan dapat dipastikan.

    Ia juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

    Kasus dugaan keracunan ini sebelumnya menimpa puluhan siswa SIT Assalam Martapura yang mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG berupa nasi kuning, sayur, dan ayam suwir.

    Sebagian korban sempat mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Martapura.

     

  • XLSmart Perkuat Jaringan di Kalimantan, Incar Pertumbuhan Baru di Luar Jawa

    XLSmart Perkuat Jaringan di Kalimantan, Incar Pertumbuhan Baru di Luar Jawa

    Banjarmasin –

    Pasca-merger dua entitas telekomunikasi, XLSmart memperkuat sinyal internet di Kalimantan. Wilayah ini dinilai membuka pertumbuhan baru perusahaan di masa mendatang.

    “Perusahaan tidak hanya membangun jaringan yang kuat untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang siap menghadapi kebutuhan digital masa depan. Dengan strategi tiga brand dan distribusi yang lebih luas, posisi XLSMART kini jauh lebih kuat di pasar,” ujar Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi dikutip Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan data terkini, layanan XLSmart telah dirasakan di seluruh provinsi di Kalimantan. Dengan total pelanggan mencapai sekitar 3 juta, dan ditopang oleh lebih 11.400 BTS, termasuk lebih dari 4.200 BTS di Kalimantan Selatan, dengan keseluruhan BTS mayoritas merupakan BTS 4G.

    Kemudian, 90% jaringan fiber optik XLSmart telah menjangkau kota dan kabupaten di seluruh Kalimantan, dengan 80% di antaranya menggunakan teknologi yang menjamin kecepatan dan kestabilan layanan. Perluasan jaringan juga dilakukan dengan cara integrasi antar BTS yang terus dilakukan hingga saat ini. Proses integrasi ini menghasilkan perluasan cakupan yang signifikan.

    Perluasan jaringan tersebut menjangkau sejumlah wilayah baru yang sebelumnya belum terlayani secara optimal, meliputi Kabupaten Landak, Sanggau, Sintang, dan Ketapang di Kalimantan Barat. Kabupaten Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, hingga Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah.

    Kemudian, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Paser di Kalimantan Timur. Lebih jauh, perluasan ini pun untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kawasan penyangganya.

    Untuk jaringan fiber optik XLSmart juga mendukung pemerintah dengan menggelar layanan telekomunikasi dan internet cepat di IKN. Operator seluler ini telah mengoperasikan SKKL Batam – Serawak yang menghubungkan Malaysia – Indonesia melalui Entikong – Pontianak sejauh 120 km. Infrastruktur ini akan memperkuat koneksi internet antara Batam, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

    Jaringan kabel optik ini juga menjadi alternatif gateway international yang baru bagi Indonesia menuju Kuching, Serawak, dan Hongkong, serta menambah keragaman dan keandalan koneksi ke beberapa POP/HUB di Asia.

    “Infrastruktur ini penting untuk bisa mengatasi peningkatan trafik data di masa depan dan menyediakan jaringan berkualitas sehingga bisa memberikan layananan terbaik kepada pelanggan,” ucapnya.

    Perusahaan secara aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan pembangunan jaringan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Di daerah yang sulit terjangkau, solusi energi alternatif seperti solar panel terbukti efektif. Ini sekaligus mendukung agenda nasional dalam penggunaan energi bersih.

    Selain itu, XLSmart menerapkan sistem monitoring dari Network Operation Center (NOC) untuk menjaga stabilitas jaringan secara real-time. Preventive maintenance juga rutin dilakukan untuk mengantisipasi gangguan teknis.

    Sementara itu, Kalimantan Selatan sendiri memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama di Kalimantan, mengingat provinsi ini tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dengan jumlah pelanggan mencapai sekitar 1,4 juta dari total 3 juta pelanggan di seluruh Kalimantan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah penting bagi XLSmart. Kota Banjarmasin sendiri menjadi wilayah dengan pengguna terbesar, mencapai 270 ribu pelanggan.

    Tak hanya memperluas layanan ke kecamatan baru, XLSmart juga memperhatikan lokasi wisata yang menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk Kalsel sendiri, layanan data dari XLSmart sudah tersedia di lokasi wisata terkenal seperi kawasan wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan Kampung Sasirangan.

    (agt/fyk)

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Bawaslu RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalsel laksanakan PDPB

    Kota Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berkolaborasi dengan Bawaslu Kalimantan Selatan dan Bawaslu Banjarmasin melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 pada masa non-tahapan pemilihan umum.

    “Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini harus dilakukan karena hak memilih itu kan hak konstitusional, dan ini merupakan langkah awal,” ujar anggota Bawaslu Kalsel Akhmad Mukhlis di Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis.

    Selain itu, Mukhlis mengatakan pemutakhiran data dilakukan sebab hal tersebut merupakan upaya menjamin kedaulatan rakyat.

    Lebih lanjut dia mengatakan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu untuk memastikan kinerja dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Bawaslu hadir di sini dalam rangka untuk memastikan bahwa pemutakhiran pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU itu berjalan dengan benar, lancar, dan verifikasinya itu memang betul-betul mencapai target yang dituju terkait dengan pemilih yang masih terdaftar ini, apakah masih sebagai pemilih atau sudah dicabut haknya untuk memilih karena sudah meninggal dunia,” katanya.

    Sementara itu, dia menjelaskan pemutakhiran data dilakukan Bawaslu dengan mendatangi rumah-rumah warga, dan mencocokkan dengan data yang dimiliki pihaknya.

    Ia mengatakan sejumlah target pemutakhiran data tersebut seperti pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun setelah masa Pilkada 2024 selesai, anggota TNI/Polri yang baru pensiun, maupun warga negara yang sudah meninggal dunia.

    Untuk wilayah Kalsel, kata dia, Bawaslu kabupaten/kota sedang melakukan pemutakhiran data pada triwulan ketiga tahun 2025. Setelah itu, Bawaslu Provinsi akan menetapkan data tersebut pada rapat pleno setelah pemutakhiran triwulan keempat selesai dilakukan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siswa Keracunan MBG di Banjar Kalsel Bertambah, Kini Berjumlah 37 Orang Regional 9 Oktober 2025

    Siswa Keracunan MBG di Banjar Kalsel Bertambah, Kini Berjumlah 37 Orang Regional 9 Oktober 2025

    Siswa Keracunan MBG di Banjar Kalsel Bertambah, Kini Berjumlah 37 Orang
    Tim Redaksi
    MARTAPURA, KOMPAS.com
    – Jumlah siswa yang mengalami keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), terus meningkat.
    Saat ini, Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha merawat 37 siswa dengan gejala keracunan.
    Kepala Kepolisian Resor Banjar, AKBP Fadli, mengungkapkan bahwa jumlah korban kemungkinan akan bertambah.
    “Jumlah siswa akibat MBG ini sudah berjumlah 37 orang dan kemungkinan juga masih ada berikutnya,” ujar Fadli kepada wartawan di RSUD Ratu Zalecha Martapura, Kamis (9/10/2025).
    Untuk menyelidiki penyebab keracunan, petugas kepolisian telah mengambil sampel menu yang dikonsumsi oleh para siswa.
    Sampel makanan tersebut akan diuji di laboratorium sebagai bagian dari penyelidikan.
    “Hasilnya kita tunggu, saat ini sementara proses. Kami akan melakukan penyelidikan bagaimana prosesnya kejadian ini bisa terjadi,” tambah Fadli.
    Salah satu orang tua siswa, Nassar, menceritakan bahwa anaknya mengonsumsi menu MBG saat jam istirahat makan siang.
    Gejala keracunan tidak langsung muncul setelah mengonsumsi makanan tersebut.
    “Setelah pulang sekolah, mendekati sore, gejala keracunan mulai muncul. Anak saya mengalami mual dan muntah-muntah, dan langsung saya larikan ke RSUD Ratu Zalecha Martapura,” ungkap Nassar.

    Nassar juga menyatakan bahwa anaknya mencurigai salah satu bahan makanan yang disajikan.
    “Kalau menurut anakku, itu dari ayam suwir yang dihidangkan,” jelasnya.
    Selain itu, sehari sebelum kejadian, anak Nassar juga mengeluhkan buah yang disajikan mulai membusuk.
    “Anakku juga bilang kemarin itu buahnya mulai busuk dan hari ini ayam suwirnya,” tambah Nassar.
    Nassar berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
    “Ya, kita berharap supaya lebih diperbaiki lagi prosesnya, diawasi betul-betul,” harapnya.
    Sebelumnya, sebanyak 17 siswa dari dua sekolah di Martapura, Banjar, Kalsel, dilarikan ke RSUD Ratu Zalecha karena mengalami keracunan setelah menyantap MBG di sekolah masing-masing.
    Sebelum mendapatkan perawatan medis, para siswa tersebut mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah.
    Hingga saat ini, seluruh siswa yang mengalami keracunan masih menjalani perawatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.