provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Politik kemarin, PDIP pecat Effendi Simbolon hingga video Khofifah

    Politik kemarin, PDIP pecat Effendi Simbolon hingga video Khofifah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip hingga Khofifah tegaskan video dirinya janji bagikan santunan adalah hoaks.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. PDI Perjuangan pecat Effendi Simbolon karena berseberangan prinsip

    Juru Bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memecat politikus Effendi Simbolon karena yang bersangkutan berseberangan dengan cita-cita, gagasan, nilai, dan prinsip partai.

    Menurut Seno, kader PDI Perjuangan semestinya menjalin komunikasi politik sejalan dengan prinsip yang dipegang partai. Akan tetapi, Effendi Simbolon tidak melakukan hal demikian.

    “Maka dalam case (kasus) Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu,” kata Seno saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Legislator: Polri berhasil jaga kondusivitas selama Pilkada 2024

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi keberhasilan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan serta ketertiban dalam negeri pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

    “Ini merupakan sumbangsih terbesar Polri untuk pendewasaan demokratisasi di Indonesia yang terus membaik dari waktu ke waktu,” kata Zulfikar melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, pada Pilkada serentak 2024 Polri bersama TNI dan juga aparat penegak hukum lainnya berhasil menciptakan kondusivitas keamanan dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    3. KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, menyatakan klasifikasi suara tidak sah hasil pemungutan suara bukan hanya milik pasangan calon yang didiskualifikasi.

    Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, kata Dahtiar, didominasi perolehan suara tidak sah.

    Suara tidak sah mencapai 78.807 suara (68 persen), sedangkan pasangan Lisa-Wartono mendapatkan 36.113 suara (32 persen).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Hasto: PDIP menang pilkada di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil memenangi pemilihan kepala daerah (pilkada) di 14 provinsi dan 247 kabupaten/kota.

    “Kami melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 persen dan kabupaten/kota menang sebanyak 247 atau 48 persen,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu.

    Hasto memerinci PDI Perjuangan berhasil menang pilkada tingkat provinsi di Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Khofifah tegaskan video dirinya janji bagikan santunan adalah hoaks

    Calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menegaskan jika video berdurasi 29 detik di TikTok terkait dirinya akan membagikan santunan adalah hoaks dan hasil rekayasa teknologi AI.

    “Saya menegaskan bahwa video tersebut adalah hoaks dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Khofifah di Surabaya, Minggu.

    Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan bahwa video tersebut sesungguhnya adalah rekaman dirinya saat sedang di Turki pada awal tahun 2024 yang lalu. Yang kemudian diolah sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perekonomian Kalbar terjaga di tengah ketidakpastian global

    Perekonomian Kalbar terjaga di tengah ketidakpastian global

    Aktivitas jual beli masyarakat di Pasar Flamboyan Pontianak. ANTARA/Dedi

    DJPb: Perekonomian Kalbar terjaga di tengah ketidakpastian global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Kalbar Gunawan Setiono menyebutkan perekonomian Kalbar saat ini masih terjaga baik di tengah ketidakpastian global.

    “Perekonomian Kalbar masih terjaga dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, neraca perdagangan yang surplus, inflasi terkendali dan lainnya masih terjaga,” ujarnya di Pontianak, Minggu.

    Ia menjelaskan untuk pertumbuhan ekonomi Kalbar triwulan III 2024 secara year on year atau tahun ke tahun berada di angka 4,87 persen dan menempati urutan ketiga setelah Kaltim dan Kalsel.

    Distribusi perekonomian di Kalbar didominasi oleh sektor pertanian dengan nilai distribusi 21,58 persen diikuti oleh sektor industri, perdagangan besar, dan konstruksi.

    “Di sisi lain sektor real estat menempati urutan tertinggi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling pesat di Kalbar dengan pertumbuhan year on year sebesar 9,42 persen,” kata dia.

    Untuk tingkat inflasi Kalbar hingga 31 Oktober 2024 sebesar 1,58 persen (year on year) dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Kabupaten Sintang yaitu sebesar 2,31 persen dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Singkawang yaitu sebesar 1,33 persen.

    Selanjutnya, untuk kesejahteraan petani dan nelayan dinilai baik dengan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 162,35 dan 101,26. NTP Kalbar pada Oktober 2024 menempati posisi tertinggi seregional Kalimantan dan berada di atas nasional.

    “Hal tersebut sejalan dengan kontribusi lapangan usaha terbesar di Kalimantan Barat terdapat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,” jelas dia.

    Sementara, untuk neraca perdagangan Kalbar tetap terjaga di angka surplus dengan nilai 159,69 juta dolar AS dengan akumulatif di 2024 sebesar 957,69 juta dolar AS.

    “Nilai impor dan ekspor Kalbar masing-masing sebesar 63,22 juta dolar AS dan US 222,93 juta dolar AS,” jelas dia.

    Menurutnya, meski secara umum perekonomian tetap terjaga, namun dampak perubahan kebijakan Amerika Serikat pada pasar negara berkembang perlu diwaspadai.

    “Rilis pertumbuhan kuartal ketiga negara-negara masih mengindikasikan tren pertumbuhan yang beragam. Secara umum, negara berkembang di Asia tumbuh lebih kuat, Amerika Serikat menunjukkan ketangguhan ekonominya. Sedangkan, Eropa menunjukkan pertumbuhan yang relatif stagnan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    KPU: Suara tidak sah bukan hanya milik paslon yang diskualifikasi

    Aturan pemilihan di Kota Banjarbaru bukan dengan mekanisme kotak kosong, melainkan untuk satu pasangan calon.

    Banjarbaru (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru Dahtiar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu, menyatakan klasifikasi suara tidak sah hasil pemungutan suara bukan hanya milik pasangan calon yang didiskualifikasi.

    Berdasarkan hasil perhitungan dari Sirekap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024, kata Dahtiar, didominasi perolehan suara tidak sah.

    Suara tidak sah mencapai 78.807 suara (68 persen), sedangkan pasangan Lisa-Wartono mendapatkan 36.113 suara (32 persen).

    Dahtiar lantas menjelaskan mekanisme perhitungan dan penentuan pemenang mengacu pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024.

    Berdasarkan SK KPU itu, kata dia, aturan pemilihan di Kota Banjarbaru bukan dengan mekanisme kotak kosong, melainkan untuk satu pasangan calon.

    “Dalam varian surat suara tidak sah, tidak sepenuhnya suara untuk paslon yang dibatalkan,” katanya menegaskan.

    Ia menegaskan bahwa suara tidak sah itu bukan berarti surat suara itu adalah surat suara untuk paslon yang dibatalkan.

    Dalam variannya itu, lanjut dia, ada surat suara yang dicoblos di dua gambar pasangan, ada yang tidak sama sekali dicoblos, ada yang dicoret, bahkan ada pula dicoblos di atas, di kiri, dan di tengah di luar kolom.

    “Tidak bisa dimonopoli atau diklaim bahwa itu adalah surat suara pilihan untuk calon yang dibatalkan,” katanya lagi.

    Ditekankan kembali bahwa klasifikasi suara tidak sah bukan hanya milik suara pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU pada tanggal 31 Oktober 2024.

    Pada kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk memahami mekanisme yang ada serta memahami adanya pelanggaran pilkada yang terbukti dilakukan oleh pasangan calon yang dibatalkan karena menguntungkan diri dan merugikan pasangan calon lain.

    “Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apalagi dari orang-orang di luar penyelenggara pemilu,” katanya.

    Pewarta: Gunawan Wibisono
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dua Kali Mangkir, KPK Masih Cari Keberadaan Sahbirin Noor

    Dua Kali Mangkir, KPK Masih Cari Keberadaan Sahbirin Noor

    GELORA.CO -Sudah dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mencari keberadaan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya telah memanggil Sahbirin Noor sebanyak dua kali dalam kapasitasnya sebagai saksi di kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

    “Kami memang memanggilnya waktu itu ditujukan ke rumah dinas gubernur. Ternyata yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Sehingga sudah tidak berada di rumah. Sehingga suratnya diretur dikembalikan seperti itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu, 1 Desember 2024.

    Asep mengaku, pihaknya masih terus mencari informasi keberadaan Sahbirin Noor. Mengingat pada saat pencoblosan Pilkada 2024 kemarin, KPK sudah mengirim tim untuk mengikuti keluarganya yang mengikuti kontestasi.

    “Kita berharap yang bersangkutan itu ada, tapi ternyata tidak ada, setelah dipantau di sana tidak ada. Barangkali rekan-rekan ada yang tahu keberadaannya mohon informasikan kepada kita,” pungkas Asep.

    Pada Selasa, 12 November 2024, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady memutuskan menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor yang saat itu menjabat Gubernur Kalsel selaku pemohon, melawan KPK selaku termohon.

    Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor oleh KPK merupakan perbuatan sewenang-wenang. Untuk itu, Hakim menyatakan bahwa Sprindik atas nama Sahbirin Noor tidak sah.

    Setelah menang praperadilan, Sahbirin Noor justru mangkir dua kali dari panggilan tim penyidik KPK sebagai saksi.

    Pada Minggu, 6 Oktober 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Kalsel. Sebanyak 17 orang diamankan dalam kegiatan itu.

    Dari OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp12.113.160.000 (Rp12,1 miliar) dan 500 dolar AS yang merupakan bagian dari fee 5 persen untuk Sahbirin terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Pemprov Kalsel.

    KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalsel, Ahmad Solhan selaku Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalsel, Yulianti Erlynah selaku Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

    Selanjutnya, Ahmad selaku pengurus rumah Tahfiz Darussalam sekaligus pengepul uang, Agustya Febry Andrean selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, Sugeng Wahyudi selaku swasta, dan Andi Susanto selaku swasta.

    Dalam perkaranya, tersangka Wahyudi dan Andi mendapatkan 3 paket pekerjaan di Dinas PUPR Pemprov Kalsel pada 2024, yakni paket pekerjaan pembangunan lapangan sepakbola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih PT Wiswani Kharya Mandiri (WKM) dengan nilai pekerjaan Rp23.248.949.136 (Rp23,24 miliar).

    Selanjutnya paket pekerjaan pembangunan Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih PT Haryadi Indo Utama (HIU) dengan nilai pekerjaan Rp22.268.020.250 (Rp22,26 miliar), dan pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalsel dengan penyedia terpilih CV Bangun Banua Bersama (BBB) dengan nilai pekerjaan Rp9.178.205.930 (Rp9,17 miliar).

    Dalam prosesnya, juga ada rekayasa pengadaan yang dilakukan agar tersangka Wahyudi bersama tersangka Andi terpilih sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut adalah, pembocoran HPS dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan Wahyudi bersama Andi yang dapat melakukan penawaran, konsultan perencana terafiliasi dengan tersangka Wahyudi, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum berkontrak.

    Terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 5 persen untuk Sahbirin.

  • Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM di Seluruh SPBU Pertamina

    Resmi Naik! Ini Daftar Terbaru Harga BBM di Seluruh SPBU Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, khususnya untuk jenis BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut mulai berlaku per 1 Desember 2024.

    Sedangkan, untuk harga BBM non subsidi jenis lainnya seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) masih tetap.

    Begitu juga dengan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) dan BBM Solar Subsidi yang tidak mengalami perubahan pada Desember 2024 ini.

    Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Misalnya, di daerah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax Turbo pada periode Desember 2024 ini dibanderol Rp 13.550 per liter, naik dari bulan November 2024 lalu seharga Rp 13.500 per liter.

    Kemudian BBM Dexlite kini dibanderol Rp 13.400 dari sebelumnya Rp 13.050 per liter. Lalu, Pertamina DEX kini dibanderol 13.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.440 per liter.

    Tak cuma di DKI Jakarta, Pertamina juga menyesuaikan harga BBM dari Aceh hingga Papua. Berikut rincian harga BBM Pertamina berlaku di seluruh Indonesia per Desember 2024:

    Provinsi Aceh

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang

    Pertamax: Rp 11.100

    Dexlite: Rp 12.300

    Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 14.150

    Provinsi Riau

    Pertamax: Rp 12.650

    Pertamina Dex: Rp 14.400

    Dexlite: Rp 14.000

    Pertamax Turbo: Rp 14.150

    Provinsi Kepulauan Riau

    Pertamax: Rp 12.650

    Pertamina Dex: Rp 14.400

    Dexlite: Rp 14.000

    Pertamax Turbo: Rp 14.150

    Free Trade Zone (FTZ) Batam

    Pertamax: Rp 11.500

    Pertamina Dex: Rp 13.100

    Dexlite: Rp 12.800

    Pertamax Turbo: Rp 12.870

    Provinsi Jambi

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi Bengkulu

    Pertamax: Rp 12.650

    Pertamina Dex: Rp 14.400

    Dexlite: Rp 14.000

    Pertamax Turbo: Rp 14.150

    Provinsi Bangka Belitung

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi Lampung

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi DKI Jakarta

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Provinsi Banten

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Provinsi Bali

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Provinsi NTT, NTB

    Pertamax: Rp 12.100

    Pertamina Dex: Rp 13.800

    Dexlite: Rp 13.400

    Pertamax Turbo: Rp 13.550

    Pertamax Green 95: Rp 13.150

    Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi Gorontalo

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi Maluku

    Pertamax: Rp 12.400

    Dexlite: Rp 13.700

    Provinsi Maluku Utara

    Pertamax: Rp 12.400

    Dexlite: Rp 13.700

    Provinsi Papua

    Pertamax: Rp 12.400

    Dexlite: Rp 13.700

    Pertamax Turbo: Rp 13.850

    Provinsi Papua Barat

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    Provinsi Papua Selatan

    Pertamax: Rp 12.400

    Dexlite: Rp 13.700

    Provinsi Papua Pegunungan

    Pertamax: Rp 12.400

    Dexlite: Rp 13.700

    Provinsi Papua Tengah

    Pertamax: Rp 12.400

    Dexlite: Rp 13.700

    Provinsi Papua Barat Daya

    Pertamax: Rp 12.400

    Pertamina Dex: Rp 14.100

    Dexlite: Rp 13.700

    (hsy/hsy)

  • Cuaca Ekstrem, Terdapat 10 Titik Banjir dan Tanah Longsor di Trenggalek dalam Satu Hari

    Cuaca Ekstrem, Terdapat 10 Titik Banjir dan Tanah Longsor di Trenggalek dalam Satu Hari

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Cuaca ekstrem menyebabkan sejumlah bencana hidrometeorologi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

    Dalam satu hari, Sabtu (30/11/2024) terdapat 10 titik banjir dan tanah longsor di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Panggul.

    Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi merinci terdapat 5 titik bencana tanah longsor di Kecamatan Panggul.

    5 titik tersebut tersebar di Desa Ngrencak, Desa Sawahan, Desa Tangkil, Desa Manggis, dan Desa Banjar.

    “Di Desa Manggis Tembok Penahan Jalan (TPJ) SDN 3 Manggis longsor,” kata Triadi, Minggu (1/12/2024).

    Material longsor TPJ setinggi 8 meter dan panjang 35 meter tersebut menutup sebagian jalan akses Kecamatan Panggul menuju Kabupaten Ponorogo.

    Dengan kesigapan dan gotong royong instansi terkait, bersama elemen masyarakat, jalan tersebut kembali normal dan arus lalu lintas kembali lancar.

    Selain longsor, banjir juga terjadi di lima titik di Kecamatan Panggul.

    Lima titik tersebut tersebar di Desa Banjar, Desa Ngrambingan, lalu Desa Nglebeng, Desa Wonocoyo, dan Desa Panggul.

    “Banjir di Desa Nglebeng terjadi setelah Sungai Gedangan meluap. Banjir tersebut menghambat arus lalu lintas dari Kecamatan Dongko menuju Kecamatan Panggul,” kata Triadi.

    Jalan tersebut menurut Triadi juga merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Pacitan via Lorog, Kecamatan Sudimoro.

    “Banjir surut pukul 19.00 WIB sehingga arus lalu lintas normal kembali,” lanjutnya.

    Selain bencana hidrometeorologi, musibah juga menimpa warga Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

    Berniat memperbaiki atap teras rumah yang rusak, tiga warga setempat menjadi korban ambruknya rumah milik Surat (58).

    Kronologi bermula saat Surat ingin memperbaiki atap teras rumah yang sudah rapuh dimakan usia.

    Ia khawatir dengan kondisi atapnya yang sudah tua, ditambah lagi hujan dengan intensitas tinggi yang sering turun di Kabupaten Trenggalek.

    Saat dua orang yang ingin memperbaiki yaitu Imam Tauhid (45) dan Mahsun (45) berada di atas atap, atap tersebut ambruk menimpa pemilik rumah.

    “Ketiganya dibawa ke Puskemas Baruharjo, Kecamatan Durenan untuk mendapatkan perawatan,” ucap Triadi.

    Dari tiga orang tersebut, Mahsun sudah diperbolehkan pulang ke rumah, sedangkan kedua orang lainnya masih mendapatkan perawatan, terutama pemilik rumah yang mengalami patah tulang dan mengalami luka karena tertancap besi.

  • Cuaca Jatim Minggu 1 Desember 2024, Peringatan Dini dari BMKG, Jatim Perlu Waspada akan Hujan Lebat

    Cuaca Jatim Minggu 1 Desember 2024, Peringatan Dini dari BMKG, Jatim Perlu Waspada akan Hujan Lebat

    TRIBUNJATIM.COM – Simak prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) untuk besok Minggu 1 Desember 2024.

    BMKG merilis prakiraan cuaca tersebut melalui laman resminya bmkg.go.id.

    Sejumlah wilayah di Indonesia mendapat peringatan dini.

    Ada beberapa wilayah diperkirakan mengalami cuaca ekstrem.

    Wilayah-wilayah tersebut berpotensi dilanda hujan lebat.

    Jawa Timur termasuk yang diminta untuk waspada.

    Daftar Wilayah Potensi Hujan Lebat Minggu 1 Desember 2024

    Jawa Barat (Siaga)

    Jawa Tengah (Siaga)

    Kalimantan Tengah (Siaga)

    Aceh (Waspada)

    Sumatera Utara (Waspada)

    Sumatera Selatan (Waspada)

    Bengkulu (Waspada)

    Lampung (Waspada)

    D.I Yogyakarta (Waspada)

    Jawa Timur (Waspada)

    Banten (Waspada)

    Bali (Waspada)

    Nusa Tenggara Barat (Waspada)

    Nusa Tenggara Timur (Waspada)

    Kalimantan Barat (Waspada)

    Kalimantan Selatan (Waspada)

    Kalimantan Utara (Waspada)

    Sulawesi Tengah (Waspada)

    Sulawesi Selatan (Waspada)

    Sulawesi Tenggara (Waspada)

    Sulawesi Barat (Waspada)

    Maluku (Waspada)

    Maluku Utara (Waspada)

    Papua Tengah (Waspada)

    Papua Selatan (Waspada).

    Penggunaan Sunscreen untuk Aktivitas di Luar Rumah

    Karena cuaca Jatim besok masih didominasi cerah, Tribunners jangan lupa menggunakan sunscreen atau tabir surya saat beraktivitas di luar rumah.

    Penggunaan sunscreen direkomendasikan BMKG untuk menghindari efek buruk paparan sinar matahari secara langsung terhadap kulit.

    Mengingat bahaya terik matahari yang terlalu panas, bisa membuat kulit luka bakar atau sunburn.

    Gejalanya berupa bercak kemerahan atau kecokelatan pada kulit, meradang, dan terasa panas saat disentuh.

    Sehingga perlu perlindungan yang ampuh setidaknya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

    Sunscreen menjadi salah satu cara jitu untuk menghindari sinaran matahari langsung.

    Bisa digunakan untuk tubuh dan juga wajah.

    Saat ini banyak produk yang bisa dijadikan pilihan untuk penggunaan sunscreen.

    Tak hanya wanita, sunscreen dapat juga dipakai oleh pria dan anak-anak.

    Anda bisa menggunakan sunscreen 30 menit sebelum ke luar rumah dan aplikasikan ulang setiap 2 jam sekali.

    Dalam sunscreen terkandung SPF (Sun Protection Factor), seperti SPF 30, SPF 50 dan lainnya.

    Angka tersebut memberi tahu Anda berapa lama sinar UVB matahari akan memerahkan kulit Anda jika Anda menggunakan sunscreen persis seperti yang diarahkan dibandingkan dengan jumlah waktu tanpa sunscreen, dikutip dari Skin Cancer.

    Artinya, jika Anda menggunakan produk SPF 30 dengan benar, Anda akan membutuhkan waktu 30 kali lebih lama untuk terbakar dibandingkan jika Anda tidak menggunakan sunscreen.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Karier Politik Effendi Simbolon yang Disebut Dipecat PDIP karena Merapat ke Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA – Effendi Simbolon dikabarkan dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Pemecatan tersebut dilakukan sebagai sanksi organisasi bahwa ia sebelumnya mengikuti kampanye pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Effendi saat itu menghadiri acara pertemuan antara Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dengan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil, di Kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

    Ternyata dukungan Effendi Simbolon ini sempat dikonfirmasi oleh RK. Ia mengatakan manuver politik adalah hal yang lumrah.

    “Bonus dukungan dari tokoh-tokoh kan. Yang paling utama kemarin Pak Jokowi. Pak Prabowo sudah, bahkan ada pak Effendi Simbolon kan sempat rame kan, yang namanya pergeseran dukungan itu adalah hal yang lumrah di dalam demokrasi. Dulu terpisah oleh Pilpres, bersatu dalam pilkada,” kata RK di DPP Gibran Center, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

    Perjalanan Politik Effendi Simbolon

    Effendi diketahui merupakan kader PDIP yang dikenal sebagai anggota DPR RI.

    Perjalanan karier politik beliau dimulai saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada 2004. Sejak itu ia telah menjadi anggota DPR selama empat periode.

    Di internal partai PDIP, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana PDIP, bahkan dia juga sempat diusung sebagai bakal calon sekretaris jenderal PDIP untuk periode tahun 2010 hingga 2015.

    Menilik ke belakang, pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini merupakan putra bungsu dari St. MM Simbolon dan Martha br. Tobing. Dia mengenyam pendidikan di SD Negeri Cendrawasih Banjarbaru (1969–1975), kemudian berpindah ke Jakarta.

    Di Jakarta, dirinya bersekolah di SMP Negeri 41 Jakarta (1975–1979) dan SMA Negeri 3 Jakarta (1979–1982). Dalam bangku pendidikannya, Effendi pernah ditunjuk menjadi Ketua Alumni SMA Negeri 3 Jakarta dengan anggota sekitar 600 orang yang terdiri dari berbagai kalangan.

    Selepas lulus SMA, Effendi mengemban studi S-1 Manajemen Perusahaan di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Doktorandus pada 1988.

    Sambil berkursi di DPR, pada 2011 dia masih haus mengejar ilmu dengan menempuh studi S-2 Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Magister Ilmu Politik pada 2013. Bahkan, dia langsung melanjutkan studi S-3 Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar Doktor pada 2015.

    Tak hanya mengenyam pendidikan, ternyata dia juga dipercaya dalam sejumlah bidang organisasi, salah satunya untuk menjabat sebagai Ketua Umum PB Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) hingga tahun 2012 menggantikan ketua lama periode 2004-2008, Doddy Susanto.

    Effendi juga merupakan salah satu penggagas terbentuknya Pusat Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI), sebuah perkumpulan bagi marga Simbolon.

    Dirinya juga sempat ikut berpartisipasi sebagai calon gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013 dan berpasangan dengan Jumiran Abdi.

    Dalam pemilihan ini, pasangan Effendi-Jumiran meraih posisi ke-2 dengan 24,34 persen suara, sementara posisi pertama diraih pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dengan 33,00 persen suara.

  • Daftar UMP 2024 Seluruh Indonesia Sebelum Ada Kenaikan 6,5%

    Daftar UMP 2024 Seluruh Indonesia Sebelum Ada Kenaikan 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 6,5%.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024). Ia menjelaskan bahwa menteri dan jajarannya mengusulkan kenaikan upah minimum hanya sebesar 6%.

    Namun dirinya tetap melakukan pertemuan dengan para buruh maka pemerintah mantap menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

    “Menteri tenaga kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas dan melaksanakan pertemuan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat.

    Ia kemudian menuturkan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kota dan Kabupaten.

    Adapun ketentuan lebih rinci terkait dengan kenaikan upah minimum 2025 disebut bakal diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    “Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting, kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka,” tambahnya.

    DKI Jakarta menjadi daerah yang akan mendapat UMP tertinggi di tahun 2025, dari semula Rp5,06 juta menjadi Rp5,39 juta.

    Kemudian UMP terendah yakni wilayah Jawa Tengah yakni Rp2.036,947 menjadi Rp2.186.898.

    Berikut ini daftar UMP tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia sebelum mengalami kenaikan 6,5% pada 2025.

    Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024

    UMP DKI Jakarta 2024 – Rp5.067.381
    UMP Papua 2024 – Rp 4.024.270
    UMP Papua Tengah 2024 – Rp 4.024.270
    UMP Bangka Belitung 2024 – Rp 3.640.000
    UMP Sulawesi Utara 2024 – Rp 3.545.000
    UMP Aceh 2024 – Rp 3.460.672
    UMP Sumatera Selatan 2024 – Rp 3.456.874
    UMP Sulawesi Selatan 2024 – Rp 3.434.298,00
    UMP Kepulauan Riau 2024 – Rp 3.402.492
    UMP Papua Barat 2024 – Rp 3.393.000
    UMP Kalimantan Utara 2024 – Rp 3.361.653
    UMP Kalimantan Timur 2024 – Rp 3.360.858
    UMP Riau 2024 – Rp 3.294.625
    UMP Kalimantan Selatan 2024 – Rp 3.282.812
    UMP Maluku Utara 2024 – Rp 3.200.000
    UMP Jambi 2024 – Rp 3.037.121
    UMP Gorontalo 2024 – Rp 3.025.100
    UMP Sulawesi Barat 2024 – Rp 2.914.958
    UMP Sulawesi Tenggara 2024 – Rp 2.885.964
    UMP Sumatera Barat 2024 – Rp 2.811.499
    UMP Sumatera Utara 2024 – Rp 2.809.915
    UMP Sulawesi Tengah 2024 – Rp 2.736.698
    UMP Banten 2024 – Rp 2.727.812
    UMP Lampung 2024 – Rp 2.716.496
    UMP Bali 2024 – Rp2.713.672
    UMP Kalimantan Barat 2024 – Rp 2.702.616
    UMP Bengkulu 2024 – Rp 2.507.079
    UMP Nusa Tenggara Barat 2024 – Rp 2.444.067
    UMP Nusa Tenggara Timur 2024 – Rp 2.186.826
    UMP Jawa Timur 2024 – Rp 2.165.244,30
    UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 – Rp 2.125.897
    UMP Jawa Barat 2024 – Rp 2.057.495,17
    UMP Jawa Tengah 2024 – Rp 2.036.947
    UMP Kalimantan Tengah 2024 – Rp3.261,616.00
    UMP Maluku 2024 – Rp2.949,953.00
    UMP Papua Pegunungan 2024 – Rp4.024,270.00
    UMP Papua Barat Daya 2024 – Rp3.393,500.00
    UMP Papua Selatan 2024 – Rp4,024,270.00

  • Jalan Buntu KPK Cari Paman Birin

    Jalan Buntu KPK Cari Paman Birin

    Jakarta

    Sahbirin Noor atau Paman Birin masih tidak diketahui rimbanya. Pencarian KPK terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan itu terus menemukan jalan buntu.

    KPK sempat menetapkan Paman Birin sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel). Paman Birin lalu menggugat status itu ke pengadilan dan dikabulkan oleh hakim. Status tersangka yang menjerat Paman Birin pun gugur. Pihak KPK tetap meminta Paman Birin bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan sebagai saksi.

    Paman Birin 2 Kali Mangkir dari Panggilan KPK

    KPK sempat memanggil Paman Birin pada Senin (18/11). Mantan Gubernur Kalsel itu lalu tidak memenuhi panggilan KPK tanpa memberikan penjelasan. KPK kemudian memanggil lagi Paman Birin pada Jumat (22/11), namun lagi-lagi Paman Birin tidak menggubris panggilan KPK.

    “Jadi untuk saksi Saudara SN, sampai dengan hari ini, atau pada saat pertanyaan ini diajukan, yang bersangkutan belum terindikasi hadir maupun menyampaikan ketidakhadirannya,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/11/2024), per pukul 14.42 WIB.

    Tessa mengatakan peluang menjemput paksa dari Paman Birin akan diserahkan ke penyidik. Sesuai aturan upaya penjemputan paksa bisa dilakukan jika saksi dua kali tidak hadir tanpa alasan jelas.

    “(Penjemputan paksa), maka tentunya hal ini akan kita serahkan kepada penyidik, hal-hal apa saja atau tindakan apa saja yang dapat dilakukan,” kata dia.

    Sempat Dicari Saat Coblosan Pilkada

    “Kemarin waktu hari Rabu kemarin ya, waktu pemilihan, ini karena kan keluarga yang bersangkutan juga ikut kontestasi. Kita berharap yang bersangkutan itu ada, tapi ternyata tidak ada setelah dipantau di sana,” kata Asep.

    Asep mengatakan KPK juga telah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada Paman Birin. Surat itu dikirimkan ke rumah dinas Paman Birin di Kalimantan Selatan. Asep menyebut surat yang dikirimkan itu justru dikembalikan lagi ke KPK.

    Proses pencarian terhadap Paman Birin saat ini masih berlanjut. KPK juga meminta informasi dari warga jika mengetahui keberadaan Paman Birin.

    “Barangkali rekan-rekan tahu keberadaannya, mohon diinformasikan kepada kita,” kata Asep.

    (ygs/ygs)