Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Tema Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2024 dan Sejarahnya – Halaman all

    Tema Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2024 dan Sejarahnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember.

    Dalam konteks Global, tema Hakordia 2024 difokuskan PBB kepada generasi muda yang memiliki visi yang jelas dan ide-ide inovatif untuk masa depan dunia yang bebas dari korupsi.

    Adapun tema Hakordia tahun 2024 adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

    Tema tersebut diusung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat seluruh elemen bangsa dalam pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam pemanfaatan tiga momentum besar di Indonesia, yakni:

    Pergantian kepemimpinan nasional
    Pembangunan ibu kota baru Nusantara
    Menuju Indonesia Emas 2045

    Sejarah Hari Antikorupsi Sedunia

    Penetapan Hari Antikorupsi Sedunia berangkat dari kesadaran PBB mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik korupsi. 

    Dimulai saat Majelis PBB menyadari dampak kerugian korupsi, sehingga dipandang perlu merumuskan instrumen hukum internasional terkait pemberantasan antikorupsi di tingkat global agar lebih efektif. 

    Pada 30 Oktober 2003, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyampaikan secara terang-terangan betapa besarnya dampak negatif dari praktik korupsi untuk masyarakat miskin.

    “Praktik korupsi sangat melukai perasaan kaum miskin. Korupsi menjadi penyebab utama rusaknya perekonomian suatu bangsa dan menjadi penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan,” ujar Sekjen PBB Kofi Annan dalam pidatonya di hadapan 191 anggota Majelis Umum PBB pada 30 Oktober 2003.

    Kemudian digelarlah Konvensi PBB untuk menentang korupsi (United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC) pada 31 Oktober 2003. 

    Berselang 40 hari kemudian, PBB menyetujui Perjanjian Antikorupsi yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada 9 Desember 2003. 

    Berdasarkan waktu penandatanganan perjanjian tersebut, sekaligus ditetapkan pula sebagai Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember setiap tahunnya. 

    Sejak saat itu, sebanyak 188 pihak telah berkomitmen terhadap kewajiban antikorupsi, yang menunjukkan pentingnya tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik.

    (Tribunnews.com/Widya)

  • Bersiap Hadapi Periode Libur Nataru, BRI Bagikan Beragam Cara Praktis Top-Up Saldo BRIZZI – Halaman all

    Bersiap Hadapi Periode Libur Nataru, BRI Bagikan Beragam Cara Praktis Top-Up Saldo BRIZZI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI di usianya yang akan menginjak ke-129 tahun, terus menghadirkan inovasi layanan keuangan yang modern dan inklusif. Salah satu layanan unggulannya adalah kartu BRIZZI, solusi pembayaran non-tunai yang praktis untuk berbagai kebutuhan transaksi seperti tol, ferry, KRL, MRT, LRT, parkir, hingga belanja.

    BRI menyediakan berbagai kanal top-up BRIZZI untuk mempermudah pengguna mengisi saldo. Pengisian dapat dilakukan melalui ATM BRI, AgenBRILink, EDC BRI, serta aplikasi BRImo. Melalui BRImo, pengguna cukup menempelkan kartu BRIZZI ke ponsel yang mendukung fitur NFC (Near Field Communication) untuk mengisi saldo secara langsung dengan mudah dan cepat.

    Top-up BRIZZI kini juga dapat dilakukan melalui vending machine yang tersedia di stasiun KRL, MRT, dan LRT. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang menggunakan transportasi umum, memberikan kemudahan tambahan bagi pengguna dengan akses pengisian saldo di lokasi strategis.

    Selain itu, top-up BRIZZI juga dapat dilakukan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, dan Shopee, serta aplikasi pembayaran digital seperti Dana. Layanan ini tersedia di outlet ritel seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Dandan. Saldo BRIZZI juga bisa diisi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti Bank Jateng dan Bank Kalsel, untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan bahwa BRIZZI memainkan peran penting dalam mendorong adopsi transaksi non-tunai di Indonesia. “Melalui jaringan top-up yang luas, BRI memastikan bahwa BRIZZI menjadi solusi utama bagi masyarakat untuk berbagai kebutuhan pembayaran. Kehadiran BRIZZI tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mempercepat peralihan masyarakat menuju gaya hidup non-tunai yang efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan saat ini,” ungkapnya.

    BRIZZI adalah kartu uang elektronik dari BRI yang menjadikan transaksi lebih mudah, cepat, dan praktis di berbagai kebutuhan sehari-hari. Dengan BRIZZI, BRI menghadirkan solusi pembayaran modern yang mendukung gaya hidup digital masyarakat Indonesia. Tercatat hingga akhir November 2024, tercatat terdapat lebih dari 24 juta BRIZZI yang beredar. 

    Andrijanto menambahkan bahwa BRIZZI berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). “BRIZZI hadir sebagai solusi pembayaran non-tunai yang menjawab kebutuhan masyarakat selama Nataru, di mana mobilitas dan transaksi masyarakat meningkat. Dengan jaringan top-up yang luas dan akses yang mudah, BRI memastikan nasabah dapat melakukan transaksi secara cepat, aman, dan nyaman, kapan pun diperlukan,” tambahnya.

    Beragam dan mudahnya cara top-up BRIZZI merupakan bentuk komitmen BRI dalam menyediakan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Kemudahan ini dirancang untuk mendukung kebutuhan transaksi non-tunai yang praktis dan aman. BRIZZI tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga wujud nyata dukungan BRI dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem keuangan digital di Indonesia.

  • Bersiap Hadapi Periode Libur Nataru, BRI Bagikan Beragam Cara Praktis Top-Up Saldo BRIZZI

    Bersiap Hadapi Periode Libur Nataru, BRI Bagikan Beragam Cara Praktis Top-Up Saldo BRIZZI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI di usianya yang akan menginjak ke-129 tahun, terus menghadirkan inovasi layanan keuangan yang modern dan inklusif. Salah satu layanan unggulannya adalah kartu BRIZZI, solusi pembayaran non-tunai yang praktis untuk berbagai kebutuhan transaksi seperti tol, ferry, KRL, MRT, LRT, parkir, hingga belanja.

    BRI menyediakan berbagai kanal top-up BRIZZI untuk mempermudah pengguna mengisi saldo. Pengisian dapat dilakukan melalui ATM BRI, AgenBRILink, EDC BRI, serta aplikasi BRImo. Melalui BRImo, pengguna cukup menempelkan kartu BRIZZI ke ponsel yang mendukung fitur NFC (Near Field Communication) untuk mengisi saldo secara langsung dengan mudah dan cepat.

    Top-up BRIZZI kini juga dapat dilakukan melalui vending machine yang tersedia di stasiun KRL, MRT, dan LRT. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang menggunakan transportasi umum, memberikan kemudahan tambahan bagi pengguna dengan akses pengisian saldo di lokasi strategis.

    Selain itu, top-up BRIZZI juga dapat dilakukan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, dan Shopee, serta aplikasi pembayaran digital seperti Dana. Layanan ini tersedia di outlet ritel seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Dandan. Saldo BRIZZI juga bisa diisi melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti Bank Jateng dan Bank Kalsel, untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan bahwa BRIZZI memainkan peran penting dalam mendorong adopsi transaksi non-tunai di Indonesia. “Melalui jaringan top-up yang luas, BRI memastikan bahwa BRIZZI menjadi solusi utama bagi masyarakat untuk berbagai kebutuhan pembayaran. Kehadiran BRIZZI tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mempercepat peralihan masyarakat menuju gaya hidup non-tunai yang efisien, aman, dan relevan dengan kebutuhan saat ini,” ungkapnya.

  • Membandingkan Gugatan Praperadilan Tom Lembong dan Paman Birin terhadap Jampidsus-KPK

    Membandingkan Gugatan Praperadilan Tom Lembong dan Paman Birin terhadap Jampidsus-KPK

    loading…

    Sidang Praperadilan Tom Lembong di PN Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). FOTO/SINDOnews/ARI SANDITA

    JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ( Jampidsus ) Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menghadapi gugatan Praperadilan di waktu yang hampir bersamaan. Jampidsus digugat oleh tersangka kasus importasi gula, Thomas Lembong, sedangkan KPK digugat oleh Sahbirin Noor yang dijadikan tersangka kasus gratifikasi.

    Dua gugatan praperadilan tersebut menarik dicermati karena hasilnya sangat berbeda. Thomas Lembong lewat kuasa hukumnya mendaftar gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024. Selama persidangan, kuasa hukum Tom Lembong berupaya membuktikan ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka untuk kasus dugaan korupsi importasi gula. Salah satu yang ingin dibuktikan kuasa hukum Tom Lembong terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus itu. Namun hakim memutuskan menolak gugatan tersebut.

    Adapun Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin mendaftarkan gugatan praperadilan pada 10 Oktober 2024 setelah dijadikan tersangka karena tertangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024. KPK terus mengumpulkan bukti dengan memeriksa 17 saksi hingga 31 Oktober 2024 untuk menjerat Paman Birin. Sidang praperadilan Paman Birin terhadap KPK berlangsung hingga 12 November yang pada akhirnya majelis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan itu. Berselang sehari putusan praperadilan itu, Paman Birin mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan meski masih menyisakan waktu masa jabatannya.

    Pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Cecep Handoko mengatakan, KPK yang kerap kalah dalam gugatan praperadilan seharusnya lebih cermat dalam menangani sebuah perkara. Apalagi KPK merupakan lembaga hukum yang khusus menangani perkara korupsi.

    “Menarik bila ditarik ke belakang, di mana KPK hadir untuk memberantas korupsi, tidak seperti lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Polri, yang memang lahir mencakup seluruh penanganan perkara hukum. Harusnya KPK lebih matang dan fokus menangani sebuah perkara,” kata Cecep dalam keterangannya, Minggu (8/12/2024).

    Pria yang karib disapa Ceko ini meminta KPK mawas diri dengan cara belajar kepada Kejakgung agar dalam menangani sebuah perkara tidak digugat dan kalah lagi lewat praperadilan. “Segmennya kan jelas, tipikor, bukan perkara lainnya. Ini perlu ditekankan agar KPK kembali belajar. Agar apa? Supaya penanganan sebuah perkara itu tidak dipatahkan,” ujarnya.

    Senada disampaikan pengamat hukum pidana UPN Veteran Jakarta, Beni Harmoni Harefa. Menurutnya, yang terpenting dari kasus korupsi adalah membuktikan perbuatan niat jahatnya. Hal itu pula yang ingin dibuktikan Tom Lembong lewat kuasa hukumnya pada waktu praperadilan, termasuk soal belum ada perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus itu.

    “Sejatinya objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti rugi dan rehabilitasi. Pasca-perluasan objek praperadilan melalui Putusan MK No 21/PUU/XII/2014, maka termasuk objek praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan. Pembatasan semuanya pengujian ini dalam ranah acara/formil,” ujar Beni.

  • Kasus Pemerkosaan Siswi Disabilitas, 10 Terduga Pelaku Ditahan Polres Lombok Timur

    Kasus Pemerkosaan Siswi Disabilitas, 10 Terduga Pelaku Ditahan Polres Lombok Timur

    Lombok, Beritasatu.com – Polres Lombok Timur meringkus 10 terduga pelaku pemerkosaan terhadap seorang siswi disabilitas yang masih berstatus pelajar. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP I Made Darma Yulia Putra mengungkapkan para terduga pelaku kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum.

    “Kesepuluh orang yang ditangkap berinisial R, R, L, A, M, M, H, R, R, dan S,” kata AKP I Made Darma Yulia Putra dikutip dari B-Network, Warta Banjar, Minggu (8/12/2024).

    Penangkapan dilakukan di tempat tinggal para pelaku tanpa adanya perlawanan. Proses penangkapan ini berawal dari laporan orang tua korban yang mencurigai adanya perubahan pada kondisi fisik anaknya. Setelah dilakukan tes, ternyata korban positif hamil, yang mengarah pada dugaan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual.

    “Orang tua korban mulai curiga setelah perut anaknya terlihat semakin membesar. Mereka kemudian membeli alat tes kehamilan untuk memastikan dan hasilnya positif,” jelas Darma Yulia.

    Kasus pemerkosaan siswi disabilitas ini terungkap setelah pengakuan salah satu pelaku utama, yang kemudian memicu penangkapan pelaku lainnya pada Kamis (5/12/2024). Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui telah menjadi korban kekerasan seksual berulang kali oleh para pelaku.

    Saat ini, proses hukum tengah berjalan, dan para pelaku dijerat dengan Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, juncto Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022. 

    “Kasus ini sangat serius dan kami akan memproses para pelaku tanpa toleransi. Kami juga memberikan pendampingan psikologis untuk korban dan keluarganya untuk mengatasi trauma yang ditimbulkan,” tambah AKP Made Darma Yulia Putra.

    Kasus pemerkosaan siswi disabilitas ini mendapat perhatian publik, terutama terkait perlindungan anak. “Perlindungan anak, terutama anak disabilitas, adalah prioritas kami,” tegas Darma Yulia.

  • Sukses Kawal Pemilu 2024, Irjen Pol Winarto Ucapkan Terima Kasih kepada Forkopimda dalam Acara Pisah Sambut Kapolda Kalsel

    Sukses Kawal Pemilu 2024, Irjen Pol Winarto Ucapkan Terima Kasih kepada Forkopimda dalam Acara Pisah Sambut Kapolda Kalsel

    Banjarmasin, Beritasatu.com – Irjen Pol Winarto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepala kepolisian daerah (kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel) kepada Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Winarto kini mendapat tugas baru sebagai perwira tinggi (pati) Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dengan penugasan pada Badan Intelijen Negara (BIN).

    Acara pisah sambut berlangsung di Gedung Chandra, Banjarmasin, pada Sabtu (7/12/2024) malam. CEO B-Universe Rio Abdurachman turut hadir dalam momen tersebut.

    Dalam sambutannya, Irjen Pol Winarto mengucapkan terima kasih kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya sebagai kapolda Kalsel.

    Selama menjabat kapolda Kalsel, Winarto mencatat dua peristiwa besar di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Kedua pesta demokrasi tersebut sukses berjalan dengan aman dan damai.

    “Saya berterima kasih kepada Forkopimda yang selama ini telah memberikan dukungan kepada kami,” ungkapnya.

    Irjen Pol Winarto juga memberikan selamat kepada Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Winarto berharap Rosyanto yang sebelumnya menjabat sebagai wakapolda Kalsel dapat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik.

    “Saya mengucapkan selamat kepada kapolda baru, Irjen Pol Rosyanto Yudha. Saya yakin, dengan dedikasi dan kontribusinya, beliau akan membawa Kalimantan Selatan menjadi lebih baik lagi,” tambah Winarto.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan dirinya bersama jajaran akan bekerja dengan optimal, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tugas utama Polda Kalsel adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif di Kalimantan Selatan.

    “Saya mohon diterima di lingkungan Forkopimda Kalsel. Sinergi Forkopimda di Kalsel ini luar biasa akur dan guyub. Semoga kerja sama ini dapat terus dipertahankan,” tutup Irjen Pol Rosyanto.

  • Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan Fokus Tangani Narkoba, Lalu Lintas, dan Kejahatan Seksual

    Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha Hermawan Fokus Tangani Narkoba, Lalu Lintas, dan Kejahatan Seksual

    Banjarmasi, Beritasatu.com – Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan resmi menjabat sebagai kepala kepolisian daerah (kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel). Ia menggantikan Irjen Pol Winarto, yang kini bertugas sebagai perwira tinggi (pati) Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dengan penugasan di BIN. Pelantikan dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Acara pisah sambut digelar di Gedung Chandra, Banjarmasin, pada Sabtu (7/12/2024) malam. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, sejumlah pengusaha besar, dan CEO B-Universe Rio Abdurachman turut hadir dalam momen tersebut.

    Dalam sambutannya, Irjen Pol Winarto menyampaikan ucapan selamat kepada kapolda baru. Ia juga mengapresiasi dukungan Forkopimda selama masa jabatannya sebagai kapolda Kalsel.

    “Saya berterima kasih kepada Forkopimda yang selama ini telah memberikan dukungan kepada kami,” ucap Irjen Pol Winarto.

    Acara ini juga ditandai dengan pemberian cendera mata oleh Forkopimda Kalsel dan penayangan profil Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan sebagai kapolda baru.

    Sebagai kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan tiga catatan penting yang menjadi fokus utamanya untuk menjaga wilayah.

    “Pengungkapan kasus narkoba sampai saat Desember hampir 300 kilogram. Ini sebenarnya ada sisi prestasi bagi Polda Kalsel, di sisi lain kita miris masyarakat semakin banyak yang menggunakan narkoba,” ungkapnya dalam sambutan.

    Selain itu, catatan terkait pelanggaran dan korban lalu lintas juga meningkat. Dari Januari hingga Desember 2024 angka meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas lebih dari 100 orang.

    “Artinya kalau kita bagi 12 bulan, setiap bulannya hampir 10 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas,” bebernya.  

    Adapun kejahatan yang masih marak di Kalsel, lanjut Irjen Pol Rusyanto Yudha, yaitu kejahatan seksual.

    “Berdasarkan data kejahatan seksual, hampir setiap hari kita dapat laporan. Ini juga menjadi catatan. Harapannya, peran ulama dan guru-guru di Kalsel bisa mengembalikan generasi muda untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt,” ungkapnya.

    Irjen Pol Rosyanto berharap dapat terus bersinergi dengan Forkopimda Kalsel dalam menjalankan tugasnya.

    “Saya mohon diterima di lingkungan Forkopimda Kalsel. Sinergi Forkopimda di Kalsel ini luar biasa akur dan guyub, semoga dapat terus dipertahankan,” tutup Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha.

  • Peringatan Hari Antikorupsi, Momentum Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi di Kalsel

    Peringatan Hari Antikorupsi, Momentum Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi di Kalsel

    Liputan6.com, Banjarbaru – Awal Oktober 2024 lalu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diperhadapkan dengan kasus korupsi pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan dugaan bagi-bagi hasil dari proyek pengerjaan. Hal tersebut menjadi acuan kepada seluruh pemangku kebijakan agar dapat lebih sadar terhadap perilaku koruptif yang tidak bermoral.

    Perilaku tersebut juga terjadi di hampir semua daerah di Tanah Air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun hadir untuk meningkatkan daya guna dan hasil upaya pemberantasan korupsi, sehingga mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.

    Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rina Virawati mengajak kepala seluruh pihak untuk bersama-sama melawan korupsi untuk Indonesia Maju. Ia mencontohkan beberapa pejabat bahkan menteri yang telah terjerat hukum atas perilaku korupsi.

    “Sebuah ironi, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral, dari kepala sekolah, kepala desa hingga menteri jadi tersangka,” ujarnya saat menyampaikan paparan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024, Kamis (05/12).

    Ia menyebutkan, kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku, budaya antikorupsi menghilang.

    Rina mempertanyakan hilangnya budaya antikorupsi, sebagai mana bentuk warisan kolonial mental ego, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, gampang dihasut, dan lainnya, namun tidak saling menyalahkan.

    Peringatan Hakordia diikuti oleh seluruh Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Kalsel di ruang rapat Aberani Sulaiman Setda Prov Kalsel di Banjarbaru. Peringatan tahun ini mengangkat tema ‘Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju’.

    Dijelaskan, korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat, dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional, maupun internasional.

    Korupsi dilakukan secara terorganisir dan sistematis, kejahatan kerah putih (intelektual) berkaitan dengan kekuasaan dan keuangan negara. Merugikan negara dan merugikan hak dasar masyarakat dalam kehidupan kebangsaan.

    “Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi akibat korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana, menciptakan ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kemiskinan,” lanjutnya.

    Ia menyampaikan nilai-nilai antikorupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Termasuk langkah-langkah dalam berintegritas.

    Oleh kejaksaan, rangkaian tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan pencegahan atau preventif, melalui program penyuluhan hukum atau penerangan hukum. Selanjutnya tercapai tujuan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), preventif dan represif atau penyelidikan dan penyidikan.

    Tindakan ini juga dengan mengajak kepada seluruh elemen terkait untuk bersama-sama saling mendukung agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Melakukan sosialisasi anti korupsi dalam penyelengaraan pemerintah, melakukan nota kesepahaman dan kesepakatan dengan pemerintah pusat dan daerah.

    Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pendapat hukum.Kemudian melaksanakan program pengawalan pembangunan, jaga desa, mengadakan bimbingan teknis atau penyuluhan hukum.

    Melalui pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar yang diwakili oleh Inspektur, Akhmad Fydayeen menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa, para penegak hukum, lembaga pemberantasan korupsi, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, yang dengan konsisten dan penuh dedikasi terus berjuang memberantas praktik korupsi.

    “Tema pertemuan ini bukanlah sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah spirit perjuangan yang mendesak kita untuk secara konsisten dan berkelanjutan memberantas praktik korupsi, mari kita teguhkan komitmen dan integritas untuk mewujudkan indonesia yang bebas korupsi,” ujarnya seraya mengucapkan selamat memperingati Hakordia.

    Fydayeen mengajak kepada seluruh peserta agar dapat mewujudkan komitmen antikorupsi bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi, membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Upaya ini sangatlah penting, apalagi mengingat berbagai dinamika yang terjadi di Kalsel belakangan ini, setiap tantangan yang kita hadapi adalah momentum untuk memperkuat komitmen bersama, khususnya dalam upaya memberantas korupsi dan mendorong transformasi budaya birokrasi,” tutupnya.

     

  • Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Indonesia dan Norwegia Kerja Sama Aksi Iklim, Kalsel Dapat Alokasi Dana Rp38,19 Miliar

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.

    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.

    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.

    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.

    (Foto: Dok.)

    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 

     

    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.

    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)

    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.

    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.

    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 

    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.

    Jakarta: Program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) khususnya di Kalimantan Selatan, diharapkan terus ditingkatkan. Sebab, upaya ini berdampak positif terhadap penurunan emisi karbon.
     
    Salah satu upaya RHL yang dilakukan di Kalimantan Selatan yaitu penanaman pohon bersama Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin, serta berdialog dengan lima Kelompok Tani Hutan (KTH), beberapa waktu lalu.
     
    RHL di Kalimantan Selatan ini didukung oleh Program Kerja Sama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan melalui kegiatan FOLU Norway Contribution Phase One atau FOLU NC-1. Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp38,19 miliar dengan target penanaman seluas 1.724 hektare (ha).
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, yang juga merupakan inisiator FOLU Net Sink 2030 menjelaskan pelaksanaan RHL di Kalimantan Selatan menunjukan hasil menggembirakan. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam RHL juga dinilai baik dan mengesankan.
     
    “Saya semakin yakin kalau Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang terbaik dalam hal rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon. Untuk selanjutnya Result Based Contribution (RBC) Phase 2 ke Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus didukung,” ujar Siti Nurbaya.
     

    (Foto: Dok.)
     
    Dukungan Pemerintah Norwegia kepada Pemerintah Indonesia dilatarbelakangi prestasi Pemerintah Indonesia menurunkan deforestasi secara signifikan sehingga berdampak positif pada menurunnya emisi karbon. Upaya ini diganjar dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Norwegia melalui Program Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use untuk mendukung upaya-upaya penurunan emisi karbon di Indonesia ke depannya. 
     
     

     
    Duta Besar Norwegia Rut Krüger mengapresiasi upaya masyarakat yang tergabung dalam KTH untuk melakukan RHL di wilayahnya masing-masing. Ia terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan anggota KTH Berkah Sulasih di Sungai Arfat, yang bersama dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mampu mengimplementasikan program RHL dengan hasil yang baik.
     
    “Kami menyadari pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui rehabilitasi lahan. Semangat dan kerja sama yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini, memperlihatkan komitmen dan partisipasi aktif bersama dalam upaya pengendalian dan penanggulangan perubahan iklim,” ujar Dubes Rut.
     

    Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger. (Foto: Dok.)
     
    Sebagai informasi, KTH Berkah Sulasih terletak di Desa Sungai Arfat Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan RHL dilokasi tersebut dilakukan dengan pola agroforestry ditargetkan seluas 70 ha.
     
    Progress kegiatan agroforestry di wilayah KTH Berkah Sulasih tersebut telah mencapai 70 ha dalam persiapan lahan, sehingga sudah siap tanam, sudah dibersihkan dan sebagian sudah dipasang ajir. Pengadaan bibit pun telah selesai.
     
    Lahan RHL tersebut merupakan milik masyarakat di mana KTH Berkat Sulasih berkomitmen untuk melaksanakan penanaman agroforestri dengan jenis tanaman buah, antara lain durian, petai, jengkol dan alpukat. 
     
    Kelembagaan KTH sudah terbentuk dengan nama KTH Berkat Sulasih dengan anggota masyarakat umum berjumlah 50 orang campuran antara warga asli lokal dan warga pendatang, dengan komposisi warga asli sekitar 20 persen dan 80 persen adalah warga pendatang. Adapun keikutsertaan kaum perempuan dalam kelompok adalah 16 orang dari total jumlah kelompok 50 orang.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pengurus DPW KIPRA Kalsel Resmi Dilantik, Siap Dukung Program Prabowo Subianto

    Pengurus DPW KIPRA Kalsel Resmi Dilantik, Siap Dukung Program Prabowo Subianto

    ERA.id – Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kita Indonesia Prabu Nusantara (KIPRA) Kalimantan Selatan, akhirnya bisa terbentuk dan dilantik pada Sabtu , 7 Desember 2024.

    Ketua DPW dan Pengurus DPW  KIPRA Kalsel dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KIPRA Ir Evi Masarah FK di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pukul 09.30 waktu setempat.

    Menurut Evi, KIPRA Kalimantan Selatan sudah lama di nanti oleh masyarakat Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin. 

    “Karena komitmen kami pada Pemerintahan Prabowo Gibran, adalah mendukung sepenuhnya program pemerintah khususnya Program Makan Siang Gratis untuk anak sekolah dan Ibu hamil,” katanya.

    Ketua DPW KIPRA Kalsel yang baru saja dilantik, Wahidah Oni menyatakan akan selalu arahan DPP dan mendukung program pemerintah, dengan satu slogan yang sama, ‘Berani Jujur dan Setia’.

    “Slogan itu merupakan pesan khusus dari Presiden RI, H.Prabowo Subianto kepada pengurus dan anggota KIPRA seluruh Indonesia. tidak lupa kesetaraan yang harus diutamakan,” kata Wahidah. 

    KIPRA yang merupakan salah satu wadah simpatisan dan relawan Prabowo Subianto  siap bersinergi dan mendukung program pemerintah agar terciptanya negara adil dan makmur, menuju Indonesia Emas 2045. 

    Hadir pada acara pelantikan ini Ketua Umum Forum masyarakat Indonesia Emas (Formas), Yohanes Handojo Budhi Sedjati. Selain itu juga hadir Dewan Pakar dari DPP KIPRA, DR.Ir Agus Santoso. Msc,  salah satu ahli penerbangan di Indonesia.

    Selain itu, turut hadir Sekjen KIPRA. Yuliana Zahara Mega, praktisi Halal (CEO halalin); dan Sekjen Formas Hoga Saragih; Koordinator TI ,Humas dan media DPP KIPRA Leo Ikbal Gibran.