provinsi: KALIMANTAN SELATAN

7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?
Penulis
Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan bahwa Presiden
Prabowo
Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (
IKN
) Nusantara pada 17 Agustus 2028.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari
IKN Nusantara
.
“Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).
Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
“Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga lantas menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.
Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrasturktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
“Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.
Dengan rampungnya pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.
Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke IKN.
“Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Dia juga menyebut bahwa DPR akan mempersiapkan diri sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk jika diminta untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN.
Presiden Prabowo direncanakan untuk mengunjungi IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, meskipun ini masih berupa usulan dan belum terjadwal secara resmi.
Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan yang akan menentukan jadwal kunjungan tersebut, termasuk peresmian dan groundbreaking proyek-proyek di IKN yang telah disiapkan.
Pembangunan IKN saat ini fokus pada kawasan eksekutif yang direncanakan akan selesai pada Desember 2025.
Setelah itu, pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025, dengan target selesai pada 2027.
Dengan target-target tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap pada 2028.
Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan Indonesia dan memastikan pemerintahan yang lebih efisien dan terpusat di IKN pada masa mendatang.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/12/2024 05:41
Ketua Panitia Ungkap Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama akan Dimulai 17 Desember 2024 – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Panitia Pelaksana Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU), KH Mas Maftuh memastikan Pra MLB NU digelar pada 17 Desember 2024.

“Alhamdulilah panitia telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pra MLB NU di Surabaya. Dan, menetapkan tanggal 17 Desember 2024 sebagai hari H pelaksanaan Pra MLB NU,” kata dia, Selasa (10/12/2024).

Menurut KH Mas Maftuh, Pra MLB menjadi media konsolidasi para pihak, dan sekaligus sebagai tahapan menuju MLB untuk mematangkan serta memutuskan rumusan hingga teknis pelaksanaan MLB.

“Pra MLB adalah konsolidasi para pihak untuk mematangkan rumusan MLB itu sendiri,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Pra MLB dikemas sebagai forum kajian terfokus (FGD), media silaturrohim dan konsolidasi serta perumusanperumusan tindak lanjut menuju MLB NU yang bersifat non-formal.

“Dan bertabarruk (mengambil tetapnya kebaikan jam’iyyah dan jama’ah) dari para masyayikh NU melaluipasowanan,” kata KH Mas Maftuh.

KH Mas Maftuh berkata, rapat hari ini memutuskan tiga poin penting. Pertama, rangkaian Pra MLB akan dimulai pada Selasa, 17 Desember 2024, dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema “Evaluasi Kinerja PBNU masa khidmat 2022-2027, seberapa mendesak MLB NU ?”.

“FGD dilaksanakan secara hibrid; forum diskusi dimana sebagian peserta bertemu langsung, bertempat di salah satu hotel di Surabaya dan sebagian lainnya mengikuti secara online di lain tempat dari berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.

Dia menambahkan, peserta FGD adalah Presidium PO dan MLB NU dan delegasi dari 38 PWNU se-Indonesia.

Dan akan membahas subtema yang telah direncanakan dengan pemantik diskusi/nara sumber empat Pengurus NU Wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Papua.

Kedua, lanjut KH Mas Maftuh, silaturahmi bersama masyayikh dan kiai sepuh akan digelar pada Jumat-Sabtu, 20-21 Desember 2024.

“Diikuti oleh lebih kurang 100 peserta terdiri dari Presidium PO dan MLB NU dan Delegasi dari PWNU seIndonesia, untuk silaturrohim bersama masyayikh dan kiai Sepuh NU untuk mendapatkan do’a-restu serta dawuh-dawuh beliau,” katanya.

Pada Sabtu, 21 Desember 2024, ungkap KH Mas Maftuh forum konsolidasi untuk menajamkan hasil FGD tanggal 17 Desember 2024 secara offline, identifikasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan nama-nama calon Ketua Umum PBNU yang akan diusulkan dalam forum Muktamar Luar Biasa (MLB). Serta menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan MLB NU.

Ketiga, ujarnya, menyiapkan rumusan strategi dan metode penggalangan usulan MLB dari PWNU-PCNU s-eIndonesia dengan prinsip “aman, nyaman, dan rahasia”.

“Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ART NU, pasal 74, ayat (2). Rumusan akan dibahas secara detail dalam forum FGD,” pungkasnya.

11/12/2024 02:25
Sering Kalah di Praperadilan, Ini Saran untuk KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali mendulang kekalahan di proses praperadilan. Teranyar, di praperadilan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, atau Paman Birin. KPK diminta mempelajari cara Kejaksaan Agung (Kejagung), mengusut perkara hukum.

“Harusnya KPK lebih matang dan fokus menangani sebuah perkara,” kata pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno Cecep Handoko, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 19 Desember 2024.

Cecep membandingkan praperadilan yang dilakukan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, dan praperadilan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong. KPK kalah di praperadilan Paman Birin sementara Kejagung menang di praperadilan Tom Lembong.

Cecep menyebut KPK harus belajar dari Kejagung, supaya tak kalah dalam praperadilan. Apalagi, penanganan perkara yang diusut KPK sangat spesifik, yakni hanya terkait tindak pidana korupsi.

“Segmennya kan jelas, tipikor, bukan perkara lainnya. Ini perlu ditekankan agar KPK kembali belajar. Agar apa? Supaya penanganan sebuah perkara itu tidak dipatahkan,” kata Cecep.

Senada, pengamat hukum pidana UPN Veteran Jakarta, Beni Harmoni Harefa, menilai KPK mesti memperkuat bukti dari niatan jahat. Sehingga, kata dia, KPK jangan hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang disertai penyadapan.

“Namun harus mengkonstruksi (membangun) suatu perkara sejak awal dengan mengumpulkan seluruh bukti tanpa melanggar hukum acara (formil). Hal inilah yang sering dilakukan pidsus Kejaksaan,” kata Beni.

Berdasarkan itu pula, kata Beni, hakim tunggal pada PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak permohonan praperadilan Tom Lembong. Menurut Beni, hal tersebut mesti jadi pelajaran KPK.

“Karena hal itu pula, (KPK) perlu mengkonstruksi suatu perkara sejak awal. Sehingga terkumpul seluruh bukti dengan tanpa melanggar hukum acara/formilnya suatu perkara,” ungkap Beni.

Menurut dia, membangun konstruksi kasus dari awal jauh lebih sulit ketimbang mengandalkan OTT yang selalu berdasarkan pengintaian dan penyadapan. Membangun kasus dari awal itu membutuhkan pemahaman hukum tinggi khususnya soal tindak pidana korupsi.

Karena itu, kata Beni, penyidik pada KPK penting untuk belajar dari Jampidsus, Kejagung dalam menangani kasus tindak pidana korupsi agar tidak mudah kalah ketika digugat praperadilan.

“KPK kendati punya kewenangan supervisi, tidak perlu malu untuk studi banding ke Jampidsus Kejagung untuk belajar mempertahankan argumentasi dalam menghadapi praperadilan. Itu sebabnya, penting mendiskusikan hal tersebut terutama dalam rangka menyiapkan roadmap pemberantasan korupsi ke depan,” kata Beni.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali mendulang kekalahan di proses praperadilan. Teranyar, di praperadilan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, atau Paman Birin. KPK diminta mempelajari cara Kejaksaan Agung (Kejagung), mengusut perkara hukum.

“Harusnya KPK lebih matang dan fokus menangani sebuah perkara,” kata pengamat hukum pidana dari Universitas Bung Karno Cecep Handoko, dalam keterangan yang dikutip Selasa, 19 Desember 2024.

Cecep membandingkan praperadilan yang dilakukan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, dan praperadilan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong. KPK kalah di praperadilan Paman Birin sementara Kejagung menang di praperadilan Tom Lembong.
Cecep menyebut KPK harus belajar dari Kejagung, supaya tak kalah dalam praperadilan. Apalagi, penanganan perkara yang diusut KPK sangat spesifik, yakni hanya terkait tindak pidana korupsi.

“Segmennya kan jelas, tipikor, bukan perkara lainnya. Ini perlu ditekankan agar KPK kembali belajar. Agar apa? Supaya penanganan sebuah perkara itu tidak dipatahkan,” kata Cecep.

Senada, pengamat hukum pidana UPN Veteran Jakarta, Beni Harmoni Harefa, menilai KPK mesti memperkuat bukti dari niatan jahat. Sehingga, kata dia, KPK jangan hanya mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang disertai penyadapan.

“Namun harus mengkonstruksi (membangun) suatu perkara sejak awal dengan mengumpulkan seluruh bukti tanpa melanggar hukum acara (formil). Hal inilah yang sering dilakukan pidsus Kejaksaan,” kata Beni.

Berdasarkan itu pula, kata Beni, hakim tunggal pada PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun, menolak permohonan praperadilan Tom Lembong. Menurut Beni, hal tersebut mesti jadi pelajaran KPK.

“Karena hal itu pula, (KPK) perlu mengkonstruksi suatu perkara sejak awal. Sehingga terkumpul seluruh bukti dengan tanpa melanggar hukum acara/formilnya suatu perkara,” ungkap Beni.

Menurut dia, membangun konstruksi kasus dari awal jauh lebih sulit ketimbang mengandalkan OTT yang selalu berdasarkan pengintaian dan penyadapan. Membangun kasus dari awal itu membutuhkan pemahaman hukum tinggi khususnya soal tindak pidana korupsi.

Karena itu, kata Beni, penyidik pada KPK penting untuk belajar dari Jampidsus, Kejagung dalam menangani kasus tindak pidana korupsi agar tidak mudah kalah ketika digugat praperadilan.

“KPK kendati punya kewenangan supervisi, tidak perlu malu untuk studi banding ke Jampidsus Kejagung untuk belajar mempertahankan argumentasi dalam menghadapi praperadilan. Itu sebabnya, penting mendiskusikan hal tersebut terutama dalam rangka menyiapkan roadmap pemberantasan korupsi ke depan,” kata Beni.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

10/12/2024 23:32
HIPMI Sebut Perlu Regulasi Jelas untuk Tarik Sektor Swasta di IKN – Page 3

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan kabar soal jadwal kunjungan perdana Prabowo ke IKN.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengabarkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024. Sayangnya, belum ada kabar lanjutan terkait itu.

“Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan. Kita menunggu dari Seskab,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Menimpali pernyataan itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono atau yang akrab disapa Pak Bas mengemukakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian PU soal rencana kunjungan perdana RI 1 ke proyek ibu kota baru.

“Kami dengan Menteri PU lagi berkoordinasi. Kalau enggak Desember, ya Januari (kemungkinan Prabowo melawat ke IKN),” kata Pak Bas.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Prabowo target untuk bisa mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

ASN Ikut Pindah

Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke ibu kota baru di waktu yang sama.

“Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody beberapa waktu lalu.

Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di IKN Nusantara,” imbuh Dody.

10/12/2024 19:44
Menteri PKP Maruarar Tanggapi Kritik DPD Soal Rumah Gratis: Kebanyakan Pasti Bayarlah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) perihal gagasan penyediaan rumah gratis untuk rakyat yang dinilai tidak memberikan dampak positif ke depannya.

“Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan,” tutur Maruarar Sirait di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya. Ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayarlah,” sambungnya.

Maruarar menyatakan tidak semua rumah yang dibangun nantinya akan bersifat gratis untuk rakyat. “Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis ya,” ucap Maruarar.

Diketahui, Anggota Komite II DPD Yulianus Henock Sumual mengkritik ide Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Adapun kebijakan yang dikritik yakni terkait ide rumah gratis.

Menurut Yulianus, konsep rumah gratis yang direncanakan Maruarar akan membuat rakyat malas. Sebaiknya, ke depan pemerintah menghadirkan rumah terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, sejumlah raksasa properti telah menyatakan minat mereka untuk ikut gotong royong membangun rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Raksasa properti ini ingin ikut serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kita juga sudah ketemu Pak Aguan dari Agung Sedayu Group, Boy Thohir dari Adaro, Prajogo (Pangestu) dari Barito Group, Frankie Widjaja dari Sinar Mas Land, Lawrence Barki dari Harum Energy,” ungkap Ara dalam kegiatan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

“Barusan saya ditelepon ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya. Saya terima, ‘berapa banyak?’ ‘Satu hektare,’ katanya. Ya enggak apa-apa,” ujar Maruarar.

“Saya juga barusan dapat laporan dari Kalimantan Barat ada yang menyiapkan,” sambungnya.

Namun, Ara belum mengungkap lebih detail apakah para pengusaha properti tersebut akan menyumbangkan dalam bentuk lahan atau dari segi pembiayaan hingga pengembangan.

Tetapi, dia yakin mereka memiliki semangat gotong-royong untuk ikut berkontribusi menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tadi Malam saya ketemu Pak Boy (Thohir), dia mau (garap rumah gratis) di Kalimantan Selatan. Kemudian ya yang lain-lain sesuai tempat usahanya. Disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengikuti kegiatan seremoni peletakan semen dan batu pertama Rumah Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

10/12/2024 19:10
Teras Indonesia Fasilitasi 368 Pelaku Ekraf Jabar, Sudah Jual 6.167 Produk

Jakarta –

Teras Indonesia di IKEA Kota Baru Parahyangan (KBP) telah memfasilitasi 368 pelaku ekonomi kreatif (ekraf) Jawa Barat (Jabar) hingga September 2024. Program ini merupakan hasil kolaborasi IKEA, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar, dan KREASI Kabar.

Diketahui, Teras Indonesia adalah sebuah area khusus di IKEA Kota Baru Parahyangan yang didedikasikan untuk memamerkan dan menjual produk-produk ekonomi kreatif Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku ekraf yang terpilih dapat memamerkan dan menjual produk-produk unggulan mereka kepada pengunjung IKEA. Namun, mereka harus melewati program kurasi bulanan terlebih dahulu.

Pihak yang berwenang mengelola kurasi ini adalah KREASI Jabar. KREASI Jabar berperan penting dalam memilih pelaku ekraf yang memenuhi standar kualitas dan keunikan yang ditetapkan. Proses kurasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan produk-produk yang ditampilkan di Teras Indonesia memiliki daya saing dan mencerminkan kekayaan kreativitas Jawa Barat.

Selain menjadi wadah untuk meningkatkan penjualan para pelaku ekraf, Teras Indonesia juga sebuah platform untuk memperluas jaringan, mendapatkan eksposur lebih luas, dan meningkatkan kapasitas bisnis.

Sejak dimulainya program ini, hingga batch ke-37 pada September 2024, tercatat 6167 produk telah terjual. Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap produk-produk lokal, sekaligus menunjukkan potensi besar bagi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat.

Adapun partisipasi aktif dari berbagai kalangan dalam mendukung produk ekraf semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberagaman dan kualitas produk lokal. Program ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi langsung bagi pelaku ekraf, tetapi juga mendukung perkembangan industri kreatif secara keseluruhan.

Teras Indonesia di IKEA Kota Baru Parahyangan menjadi contoh sukses kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan ruang bagi pengembangan industri kreatif yang berdampak positif bagi pelaku bisnis lokal dan masyarakat luas.

(akn/akn)

10/12/2024 16:24
Pemerintahan Pindah ke IKN Setahun Sebelum Pilpres 2029?

ERA.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan pemerintahan diperkirakan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2028, setelah ibu kota baru bisa menjadi ibu kota politik.

“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Hal itu disampaikan Hasan menjawab terkait kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan berkantor di IKN.

Hasan mengatakan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, kata dia, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.

Sejauh ini pemerintah melalui Otorita IKN terus melakukan pembangunan di IKN.

Otorita IKN mengungkapkan proyek pembangunan yang tengah dilakukan salah satunya yakni gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur yang saat ini dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12).

Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri merupakan infrastruktur yang rencananya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut sudah selesai dilelang dan telah ditetapkan namun belum terkontrak. Adapun penandatanganan kontrak menunggu selesainya revisi DIPA.

10/12/2024 16:22
Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Puan: DPR Siap Saja

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah soal kabar akan berkantor di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028.

Hal ini dia sampaikan ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

“Kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah,” kata putri Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebut.

Ketika ditanyai perihal kesiapan gedung DPR di IKN, Puan enggan berbicara banyak. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya siap dalam mengikuti keputusan pemerintah.

“Ya kita siap saja, bagaimana kemungkinan keputusan pemerintah,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan buka-bukaan terkait dengan kabar Presiden Prabowo Subianto yang bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai 17 Agustus 2028.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa kepindahannya pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah kota baru itu bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.

“Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (10/12/2204).

Oleh sebab itu, Hasan melanjutkan bahwa dengan niat tersebut, maka pemerintahan terus berkomitmen agar pembangunan IKN terus berlanjut di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa setelah pelantikannya sebagai Kepala OIKN, dirinya memang mendapatkan arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menyelesaikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kurun 4 tahun.

“Waktu beliau memerintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 [Prabowo] bisa ke sana. Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, yang sekarang baru eksekutif,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

Oleh sebab itu, pembangunan untuk infrastruktur yudikatif dan legislatif, kata Basuki, bakal dimulai pada 2025 mendatang.

10/12/2024 16:16
Kisah Ujang Nuryadien, Tukang Servis Panci di Palangka Raya yang Sukses Sekolahkan Anak hingga S2 Regional 10 Desember 2024

Kisah Ujang Nuryadien, Tukang Servis Panci di Palangka Raya yang Sukses Sekolahkan Anak hingga S2
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Suara palu yang bertalu-talu memukul logam aluminium terdengar lantang di telinga, memecah kesunyian deretan toko kelontong di Kawasan Pasar Kahayan, Kota
Palangka Raya
, Provinsi
Kalimantan Tengah
, Selasa (10/12/2024) pagi.
Suara nyaring bersumber dari toko
servis panci
di deretan toko kelontong itu.
Mesin penyaring minyak berbahan aluminium teronggok di antara bisingnya ketukan palu.
Tangan tua
Ujang Nuryadien
bergerak lincah mengukur, menggunting, sampai memukul-mukul aluminium membentuk tutup mesin peniris minyak.
Ujang tampak sangat sibuk menggarap pekerjaannya.
“Ini lagi bikin tutupnya, kemarin yang mengantar barang ini minta dibuatkan tutup yang baru, yang lama longgar. Saat ini lumayan banyak pesanan,” ungkap pria berusia 60 tahun itu, saat berbincang-bincang dengan Kompas.com.
Pria kelahiran Tasikmalaya tahun 1964 ini mengatakan, usaha servis panci dan peralatan rumah tangga itu sudah dia tekuni sejak zaman krisis moneter tahun 1997 lalu.
Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup di zaman itu, ditambah lagi bekal pendidikannya yang hanya sampai sekolah dasar (SD), memaksanya untuk mencari penghasilan yang cukup.
“Saya ke Kalimantan sejak 1994 ikut orang merantau, pertama di Kalsel, kemudian Kaltim, bekerja serabutan, sempat jadi kuli bangunan juga,” ujar dia.
Dia kemudian menetap di Kalteng pada tahun 1997.
Memikirkan stabilitas penghasilan di tengah pekerjaan yang tidak menentu dan krisis moneter, Ujang lantas berpikir mencari penghasilan yang lebih stabil.
“Saya kemudian belajar menambal panci dari teman. Selain menambal, saya juga menerima pembuatan alat rumah tangga, dandang bakso, loyang roti, dan alat lain yang bahannya dari aluminium,” ucap Ujang, dengan bahasa Banjar beraksen Sunda.

Ujang kemudian menyewa salah satu bangunan toko kayu yang kini menjadi tempat usahanya itu.
Jaraknya tak berapa jauh dari tempat tinggalnya.
Toko servis berbahan bangunan kayu itu yang kemudian menjadi saksi bisu perjuangan Ujang puluhan tahun mencari nafkah untuk istri dan keempat anaknya.
Penghasilan dari pekerjaan itu yang membuat anak-anaknya bisa sekolah.
“Lumayan lah, sebulan paling sedikit bisa dapat Rp 3 juta, tapi itu naik turun, tergantung banyak sedikitnya orang yang mau servis,” ujar dia.
Dari penghasilan yang naik turun itu, Ujang mengaku harus pintar-pintar membagi prioritas.
Menurut Ujang, selain untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, dia juga harus menyisihkan uang demi pendidikan anaknya.
“Saya cuman lulusan SD, ibunya juga sama, tapi saya ingin anak-anak kami punya masa depan yang lebih baik. Jalurnya ya melalui pendidikan,” ungkap Ujang.
Berkat penghasilan dari servis panci dan alat rumah tangga itu, dia bisa membuat anak-anaknya menempuh pendidikan dengan baik.
Anak keduanya, Bela Novita, yang menjadi sumber kebanggaannya, berhasil menamatkan S1 di IAIN Palangka Raya.
“Saat ini dia lanjut S2 di universitas yang sama. Alhamdulillah sekarang bisa bekerja sebagai supervisor di salah satu perusahaan ritel di Palangka Raya,” tutur dia.
Bagi Ujang, pendidikan adalah kunci mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik.
Melalui kios kecil dan usaha yang digelutinya, kisah Ujang memberikan pesan bahwa kerja keras mampu memperbaiki nasib seseorang, betapapun terbatasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2024 14:50
Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal atau Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, S.I.P., M.Sc. adalah Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman.

Perwira tinggi TNI AD ini, menjabat sebagai Pangdam VI/Mulawarman sejak 6 Desember 2024.

Mutasi TNI ini, tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Tentara kelahiran 29 Januari 1969 ini menggantikan posisi Achiruddin.

Mayjen Rudy akan memimpin Kodam Mulawarman yang dari kewilayahan pertahanan militer meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Selatan.

Jenderal bintang dua ini, sebelumnya menjabat Asisten Intelijen atau Asintel Panglima TNI.

Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha diketahui merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil 1991) yang berasal dari Korps Artileri Pertahanan Udara.

Karier

Karier Mayjen Rudy Rachmat Nugraha memiliki perjalanan karier yang cukup beragam.

Mayjen Rudy Rachmat Nugraha terakhir menjabat sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI.

Jenderal bintang dua ini, diketahui juga pernah menduduki posisi sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komunikasi Sosial Panglima TNI.

Nama Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha juga pernah menjadi Danpusintelad dan Direktur E Bais TNI.

Berikut adalah rincian jabatan yang pernah diemban oleh Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, dikutip dari Wikipedia:

Kasiops Satgas Kongo XXVI-A (2009)

Direktur E Bais TNI (2018)
Waaster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bakti TNI (2021)
Waasintel Kasad Bidang Bin Intel (2023)
Danpusintelad[1] (2023)
Pa Sahli TK III Bid. Komsos Panglima TNI[2] (2023—2024)
Asintel Panglima TNI (2024)
Pangdam VI/Mulawarman (2024—sekarang)

Harta Kekayaan

Dilihat dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN miliknya, Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha terbilang jarang melaporkan harta kekayaan miliknya.

Laporan terakhir LHKPN Meyjen Rudy Rachmat Nugraha adalah tahun 2020 lalu.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 28 April 2020 jenis laporan khusus Calon PN, harta kekayaan Meyjen Rudy Rachmat Nugraha ada di angka Rp 2.380.000.000.

Dalam LHKPN tersebut, Meyjen Rudy Rachmat Nugraha diketahui tidak memiliki hutang.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Meyjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dilansir dari e-LHKPN :

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. —-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.300.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. —-

Sub Total Rp. 2.380.000.000

III. HUTANG Rp. —-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 2.380.000.000

(TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)

10/12/2024 13:48