Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Pemprov Kalsel Berikan Penghargaan Atas Kinerja SKPD, UPTD dan Diskominfo Kabupaten/Kota di AMPK 2024 – Page 3

    Pemprov Kalsel Berikan Penghargaan Atas Kinerja SKPD, UPTD dan Diskominfo Kabupaten/Kota di AMPK 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomminfo) Kalsel, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) sukses menggelar Apresiasi Media Pemprov Kalsel (AMPK) 2024. AMPK ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja kehumasan SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota sebagai mitra terbaik Pemprov Kalsel.

    Kegiatan ini diikuti sebanyak 27 dari 47 SKPD Pemprov Kalsel dan 8 dari 13 Diskominfo kabupaten/kota. Pemberian AMPK ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan penjurian. Ada enam kategori yang diperuntukan pada AMPK tahun ini diantaranya kategori top influencer, kategori media massa online, kategori media sosial, kategori website, kategori media sosial UPTD, dan kategori kabupaten/kota mitra humas Pemprov terbaik.

    Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Plt Gubernur Kalsel, H Muhidin diwakili Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Berkatullah bersama dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Husnul Hatimah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso, Ketua Dewan Juri Syaifudin, dan Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jum’at (13/12/2024) malam.

    Dalam sambutannya, H Muhidin yang diwakili Berkatullah mengucapkan selamat kepada para pemenang AMPK 2024. Pada kesempatan ini dia juga menekankan peran penting media pemerintahan sebagai jembatan komunikasi antara publik dan satuan kerja yang bersangkutan.

    “Komunikasi memainkan peran penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, di tengah arus informasi yang mengalir sedemikian cepat. Komunikasi publik yang efektif, yang disampaikan melalui media yang dikelola dengan tepat, akan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat,” kata Berkat.

    Lewat momen ini H. Muhidin melalui Berkatullah turut mengaparesiasi peluncuran Government Public Relation (GPR) Core sebagai wadah yang berisikan perwakilan humas dari seluruh perangkat SKPD Pemprov Kalsel untuk berkolaborasi mengidentifikasi tantangan komunikasi terkini.

    “Saya mengapresiasi satuan kerja yang secara aktif dan efektif menyampaikan informasi lewat media pemerintah. Saya rasa, para pelaku kehumasan di seluruh satuan kerja sudah memahami hal tersebut, apalagi hari kita luncurkan GPR Core sebagai wadah teman-temang untuk berkolaborasi mengidentifikasi tantangan komunikasi terkini,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyayangkan masih ada sejumlah SKPD yang belum mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan ini. Padahal menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada rekan-rekan kehumasan di SKPD, UPTD, dan kabupaten/kota untuk semakin giat dalam memberikan informasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

    “Semoga dengan adanya AMPK ini bisa memberikan semangat dalam membuat produk atau konten kehumasan yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat,” jelasnya. Ke depan Muslim berkomitmen agar semua SKPD, UPTD, dan mitra 13 kabupaten/kota bisa terlibat semua dalam AMPK ini. “Semua SKPD akan kita dorong untuk ikut terlibat. Apalagi saat ini semua SKPD itu memiliki produk atau konten kehumasannya masing-masing,” tukasnya.

    Adapun pemenang untuk masing-masing kategori yakni, kategori Top Influencer juara pertama Fathimatuzzahra selaku Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, disusul Hanifah Dwi Nirwana selaku Kepala DLH Kalsel, dan juara ketiga R Suria Fadliansyah (Alm) Kepala BPBD Kalsel. Selanjutnya pada kategori Media Massa Online juara pertama diisi oleh Dinas Kehutanan Kalsel, juara kedua RSGM Gusti Hasan Aman, dan juara ketiga BPBD Kalsel.

    Selain itu, di kategori Media Sosial juara pertama di tempati Biro Organisasi Kalsel, juara kedua Biro PBJ Kalsel, dan juara ketiga Dinas Kehutanan Kalsel. Dilanjut pada kategori Website juara pertama ditempati oleh Dinas Kehutanan Kalsel, disusul DLH Kalsel, dan juara ketiga Biro PBJ Kalsel. Pada kategori kelima yakni Kategori Media Sosial UPTD juara pertama diisi oleh BPTH Kalsel, juara kedua TPAS Regional Banjarbakula, dan juara ketiga KPH Kabupaten Tabalong.

    Adapun pada kategori terakhir yakni kategori kabupaten/kota mitra humas Pemprov Kalsel terbaik juara pertama ditempati oleh Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disusul Diskominfotik dan Persandian Kabupaten Banjar, dan juara ketiga diisi oleh Diskominfo Kabupaten Balangan.

  • Puluhan Ton Ikan di Banjarmasin Mati Mendadak, Penambak Rugi Ratusan Juta

    Puluhan Ton Ikan di Banjarmasin Mati Mendadak, Penambak Rugi Ratusan Juta

    Beritasatu.com, Banjarmasin – Para penambak ikan di Banua Anyar, Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan (kalsel) harus gigit jari lantaran puluhan ton ikan mati mendadak, Sabtu (14/12/2024) siang. Sebagian besar ikan yang ditemukan mati mendadak ini adalah bawal tambak. 

    Salah satu penambak, Salamiah menemukan sekitar satu ton ikan bawal di kerambanya mati mendadak. Ia menduga matinya ribuan ikan yang mereka budidayakan di keramba ini karena adanya perubahan air. 

    “Seperti air yang turun dari persawahan atau dari akar. Tadi ada satu ton yang sudah kita angkat, ini masih ada lagi. Apalagi ini mau panen, hitungannya mungkin sekitar Rp 60 jutaan ruginya,” keluhnya.  

    Ia mengatakan biasanya harga jual normal ikan bawal mencapai Rp 20.000-Rp 22.000 per kilogramnya. Namun, karena kejadian ini, pihaknya terpaksa menjual dengan harga murah, yakni Rp 3.000-Rp 5.000 per kilogram untuk dijadikan bahan olahan pakan ikan.

    Sementara itu, Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Banjarmasin Roslina mengatakan, dari perhitungan sementara, ada sekitar 40 ton ikan yang mati mendadak di seluruh keramba di kawasan Banua Anyar. Jika dihitung secara materiel, kerugiannya ditaksir mencapai Rp 880 juta.

    Ia menjelaskan, bahwa kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa bisa diantisipasi oleh pembudidaya ikan. Dugaan sementara, penyebab matinya ikan-ikan tersebut disebabkan adanya cairan prestisida yang larut dari daerah hulu.

    “Biasanya penambak sudah tahu kalau ada tanda-tanda ikan akan mati mendadak. Seperti perubahan warna air, hingga kondisi ikan yang tidak mau makan tetapi ini tidak ada tanda-tanda,” jelasnya.

    Kejadian ini pun, dikatakannya mengulangi kejadian yang serupa pada tiga tahun silam. Kematian ikan mendadak ini hanya terjadi pada jenis bawal. Sedangkan jenis ikan lain seperti Patin atau Toman masih bisa bertahan.

    “Kita akan mengarahkan untuk memanen lebih awal, karena tidak tahu sampai kapan kondisi ikan mati mendadak seperti ini akan berlangsung,” tandasnya. 

     

  • Pengamat sebut Prabowo tetap berkomitmen untuk pembangunan IKN

    Pengamat sebut Prabowo tetap berkomitmen untuk pembangunan IKN

    “Ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,”

    Jakarta (ANTARA) – Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menilai Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti yang telah diamanatkan Presiden Joko Widodo.

    Hal tersebut terlihat dari pernyataan resmi pihak Istana yang menyatakan Prabowo akan berkantor di IKN pada 2028 mendatang.

    “Ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi,” kata Hensa dalam siaran pers resmi yang diterima, Sabtu.

    Selain itu, sikap Prabowo yang ingin berkantor di IKN juga berdampak pada meredamnya polemik pembangunan IKN saat ini. Pernyataan tersebut sekaligus memberikan ketegasan bahwa pemerintah masih berkomitmen untuk membangun IKN.

    Namun demikian, Hensa melihat perpindahan kantor Prabowo ke IKN belum tentu menjadi sinyal bahwa ibu kota Indonesia akan benar benar pindah ke sana.

    “Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan,” kata Hensa.

    “Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia,” tambah dia.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi tahun 2028.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    Jakarta Lepas Status Ibu Kota, Pengamat Transportasi Soroti Bandara IKN Belum Standar Internasional

    TRIBUNJAKARTA.COM – Jakarta resmi tak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Pusat pemerintahan pun akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penegasan komitmen pemerintah soal pemindahan ibu kota baru-baru ini ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dengan Undang-Undang (UU) nomor 151 tahun 2024 tentang  Perubahan Atas UU nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    Hanya ada dua pasal pada UU yang disahkan 30 November 2024 itu.

    Pasal I adalah tentang penggantian nomenklatur DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bagi gubernur dan wakik gubernur, DPRD, daerah pemilihan DPR RI dan DPD RI.

    Sementara pasal II menekankan bahawa ibu kota Indonesia baru benar-benar pindah ke IKN setelah adanya Keputusan Presiden (Kepres) yang saat ini belum diterbitkan.

    Pengamat Transportasi, Bambang Haryo Soekartono, menyikapi kesiapan IKN sebagai ibu kota negara dengan menyoroti bandaranya.

    Menurutnya, IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu harus memiliki bandara standar internasional.

    “Seperti hal nya di Bandara VIP IKN, perlu adanya persiapan untuk menjadi Bandara Internasional. Persyaratan untuk menampung pesawat pesawat internasional, baik kategori Narrow Body ( kecil ) maupun Wide Body ( Besar ) harus memenuhi standarisasi ICAO (International Civil Aviation Organization) ,” kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

    Bambang mengatakan, Bandara internasional di IKN harus bisa memenuhi syarat untuk menampung jenis pesawat narrow body seperti hal nya Boeing-737, Airbus A320 maupun wide body seperti hal nya Airbus A380 dan Boeing-777.

    “Menurut ketentuan ICAO, untuk pesawat narrow body itu lebar landasan harus 45 meter, dan lebar landasan untuk wide body harus 60 meter. Tetapi lebar landasan bandara IKN saat ini hanya 30 meter, jangankan wide body, yang narrow saja sudah tidak memenuhi syarat standarisasi keselamatan landasan dari ICAO,” ucapnya. 

    Lalu, untuk Pavement Classification Number (PCN), suatu angka yang menunjukkan tingkat kekerasan landasan, itu pun harus mengikuti standarisasi sesuai dengan ICAO. Misalnya Untuk pesawat narrow body biasanya pada angka sekitar 52 dan untuk wide body pada angka sekitar 120. 

    “Seharusnya PCN yang menunjukkan angka kekerasan landasan, harus di publikasikan untuk kepentingan penerbangan. Yang hingga saat ini belum ada informasi atau sosialisasi yang jelas untuk memvalidasi kelayakan Bandara IKN dari pihak yang bertanggung jawab yaitu tentunya Kementrian Perhubungan. Termasuk juga kepentingan publik domestik maupun internasional,” ucap Anggota DPR-RI Periode tahun 2024-2029 dari Gerindra itu.

    Bambang mengatakan, daya tampung apron pesawat bandara IKN untuk saat ini masih belum maksimal. Terlihat dari luasan apron hanya bisa maksimal untuk menampung 3-4 pesawat tipe wide body atau 6-8 pesawat untuk tipe narrow body.

    Pria yang karib dengan sapaan BHS itupun membandingkan bandara IKN dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Soetta).

    Menurutnya, Bandara Soetta yang memiliki sekitar 67 garbarata di 3 terminal, masih sering mengalami Overload untuk daya tampung apron.

    Bahkan, Bandara Soetta yang memiliki tiga landasan, yang masing masing mempunyai panjang diatas 2500 meter, dengan lebar 60 meter, dan PCN sekitar 100, masih sering kewalahan menampung pesawat yang akan mendarat, sehingga sering terjadi antrian di udara (holding).

    “Kita juga perlu mengkaji luasan terminal Bandara IKN yang maksimal hanya bisa menampung sekitar 200.000 penumpang per tahun, sesuai data kapasitas, atau sekitar 600 penumpang per hari, bila dibanding dengan Bandara Cengkareng yang bisa menampung rata rata 100.000-150.000 penumpang per hari.” kata dia.

    “Lalu bagaimana dengan Bandara IKN yang hanya memiliki satu landasan dan Apron serta terminal yang sangat minim tanpa adanya garbarata? Kita tidak bisa membayangkan bagaimana overload dan potensi chaos yang akan terjadi di bandara tersebut. Tolong bisa dijadikan evaluasi, apalagi bila seluruh masyarakat yang berkepentingan dari Jawa dan Sumatera ingin menuju ke IKN. Maka saya berharap Pemerintah mampu untuk menyempurnakan setiap Bandara Internasional khususnya IKN agar mampu menjadi infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat domestik dan internasional.” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Prabowo mengungkapkan, bahwa kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2024 Tenang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

    Adapun kenaikan UMP 2025 diumumkan kemarin. Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi:

    Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.460.672

    Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.811.449

    Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.456.874

    Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.402.492

    Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.294.625

    Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.716.497

    Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.507.079

    Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.037.122

    Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.402.492

    Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.727.812

    Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.067.381

    Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.057.495

    Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.165.244

    Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.125.897,61

    Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.036.947

    Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.672

    Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3.200.000

    Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.949.953

    Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.736.698

    Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.885.964

    Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.343.298

    Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.012.318

    Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.914.958

    Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.702.616

    Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.261.616

    Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.282.812

    Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.361.653

    Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.360.858

    Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270

    Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.615.000

  • Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Simak prediksinya.

    BMKG, dalam laporan ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 13-20 Desember 2024’ mengungkap hasil pemantauan cuaca menunjukkan bibit siklon tropis 93S masih terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa.

    Kendati begitu, bibit siklon tropis 93S mulai bergerak ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki potensi rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam.

    BMKG mengatakan, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang telah aktif di wilayah Indonesia sejak November 2024, diperkirakan masih akan aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. Fenomena ini turut didukung oleh aktivitas Gelombang Rossby, Gelombang Kelvin, Gelombang Low Frekuensi, serta potensi pembentukan bibit dan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang cukup tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan cuaca signifikan.

    “Sekitar 19 persen wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan pada Bulan Desember 2024. Dengan diprediksinya MJO dan gelombang atmosfer yang masih cukup signifikan, maka potensi cuaca ekstrem juga akan tetap terjadi, yang berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, atau tanah longsor,” demikian keterangan BMKG dalam laporannya.

    “Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di daerah rawan. Risiko banjir lahar juga masih ada akibat hujan sangat lebat di sekitar aliran sungai wilayah gunung berapi aktif,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer

    BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan memengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia dari barat ke timur.

    Kedua, gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Ketiga, potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Jawa dan Laut Natuna-Laut Andaman.

    “Kombinasi fenomena-fenomena itu dapat menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung
    Jawa dan Bali: DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua

    Hujan lebat-sangat lebat

    Sumatera: Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung
    Jawa dan Bali: Banten, Jawa Timur, dan Bali
    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
    Sulawesi: Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
    Maluku dan Papua: Papua Pegunungan dan Papua Selatan

    Potensi angin kencang di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Selatan selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

    (tim/dmi)

  • Jasa Marga Pastikan Tol ke IKN Berfungsi Optimal Saat Nataru

    Jasa Marga Pastikan Tol ke IKN Berfungsi Optimal Saat Nataru

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) selaku akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan berfungsi optimal selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan pada periode Nataru 2024/2025 tersebut pihaknya akan menyiagakan sejumlah petugas untuk memantau kondisi lalu lintas kendaraan menuju atau dari IKN.

    Menurutnya hal ini menjadi penting untuk turut diperhatikan mengingat kawasan IKN sekarang ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Timur.

    “Pada prinsipnya kita siagakan petugas disana gitu ya koordinasi dengan pihak setempat utk bisa melihat peningkatan lalu lintasnya yang terintegrasi juga dengan akses khusus di IKN,” kata Lisye dalam konferensi pers di Kantor Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Bekasi, Jumat (13/12/2024).

    Lebih lanjut, ia juga memastikan Gerbang Tol (GT) Karang Joang selaku akses utama menuju IKN juga akan berfungsi dengan baik. Bersamaan dengan itu pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai rambu lalu lintas yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan.

    “Nanti juga kita pastikan fungsi di GT Karang Joang yang nanti itu akan menjadi akses menuju tol IKN. Kita pastikan berfungsi 100% secara optimal dan juga pemasangan rambu-rambunya untuk bisa dijadikan bahan informasi dan apabila ada rekayasa-rekayasa yang diperlukan,” jelas Lisye.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PUPR kembali membuka Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kunjungan mulai 16 September 2024 kemarin. Jam kunjungan ditetapkan hari Senin sampai Minggu pukul 09-17.00 WITA untuk 300 pengunjung per hari.

    Lebih lanjut, dalam pemberitaan Antara disebutkan saat ini wilayah IKN juga sudah bisa diperuntukkan sebagai objek wisata, sehingga pihak otorita akan melayani para pengunjung yang datang ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur tersebut.

    “Kami rasa IKN sekarang menjadi salah satu destinasi objek wisata juga dan tentu saja kami harus melayani Bapak dan Ibu apabila nanti ingin berkunjung ke IKN,” kata Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha OIKN Lazuardi Nasution dalam acara ESG Symposium 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu.

    Adapun pihak otorita mencatat Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sudah menerima kunjungan wisatawan hingga 5.000 orang per hari.

    (kil/kil)

  • Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen

    Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen

    JABAR EKSPRES – Perkiraan jumlah UMK di Jabar setelah Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    Kenaikan ini diikuti oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang meningkat sebesar 7 persen, sebagaimana diumumkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024.

    Baca juga : Deretan Provinsi dengan UMP Tertinggi Tahun 2025

    Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan, pada Rabu (11/12/2024) di Gedung Sate, Bandung.

    Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Jawa Barat 2025 naik sebesar Rp 133.737,18, menjadi Rp 2.191.238.

    Kenaikan ini sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan UMP secara nasional sebesar 6,5 persen.

    Sementara itu, UMSP sektor perkebunan meningkat 7 persen, menjadi Rp 2.201.519,60, sesuai dengan aturan bahwa UMSP harus lebih tinggi dari UMP.

    Estimasi UMK di Bandung Raya

    Kenaikan UMP ini memengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang diharapkan naik dengan persentase serupa.

    Berikut adalah estimasi kenaikan UMK di Bandung Raya:

    Kota Bandung: Rp 4.209.309 → Rp 4.482.914Kota Cimahi: Rp 3.627.880 → Rp 3.863.692Kabupaten Bandung: Rp 3.527.967 → Rp 3.757.284Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.508.677 → Rp 3.736.741

    Estimasi UMK di Daerah Lain di Jawa Barat

    Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi tetap menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat.

    Berikut adalah prediksi kenaikan di beberapa daerah lainnya:

    Kota Bekasi Rp 5.343.430 → Rp 5.690.752

    Kabupaten Karawang Rp 5.257.834 → Rp 5.599.593

    Kabupaten Bekasi Rp 5.219.263 → Rp 5.558.515

    Kabupaten Purwakarta Rp 4.499.768 → Rp 4.792.252

    Kabupaten Subang Rp 3.294.485 → Rp 3.508.626

    Kota Depok Rp 4.878.612 → Rp 5.195.721

    Kota Bogor Rp 4.813.988 → Rp 5.126.897

    Kabupaten Bogor Rp 4.579.541 → Rp 4.877.211

    Kabupaten Sukabumi Rp 3.384.491 → Rp 3.604.482

    Kabupaten Cianjur Rp 2.915.102 → Rp 3.104.583

    Kota Sukabumi Rp 2.834.399 → Rp 3.018.634

    Kabupaten Sumedang Rp 3.504.308 → Rp 3.732.088

    Kabupaten Indramayu Rp 2.623.697 → Rp 2.794.237

    Kota Cirebon Rp 2.533.038 → Rp 2.697.685

    Kabupaten Cirebon Rp 2.517.730 → Rp 2.681.382

    Kabupaten Majalengka Rp 2.257.871 → Rp 2.404.632

    Kabupaten Kuningan Rp 2.074.666 → Rp 2.209.519

    Kota Tasikmalaya Rp 2.630.951 → Rp 2.801.962

    Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.535.204 → Rp 2.699.992

    Kabupaten Garut Rp 2.186.437 → Rp 2.328.555

    Kabupaten Ciamis Rp 2.089.464 → Rp 2.225.279

    Kabupaten Pangandaran Rp 2.086.126 → Rp 2.221.724

    Kota Banjar Rp 2.070.192 → Rp 2.204.754

    Baca juga : UMP Jawa Barat Naik Rp133.000 Tahun 2025

    Besaran UMK di atas masih merupakan perkiraan berdasarkan persentase kenaikan UMP.

  • Pasar Induk Pare Pasok 60 Persen Kebutuhan Cabai Jabodetabek – Halaman all

    Pasar Induk Pare Pasok 60 Persen Kebutuhan Cabai Jabodetabek – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI – Wilayah DKI Jakarta kota-kota sekitarnya di Jabodetabek saat ini menjadi pasar terbesar yang menyerap panenan cabai rawit petani di Pulau Jawa. 

    Setiap harinya, Jawa Timur memasok 80 hingga 110 ton cabai rawit ke wilayah Jabotabek. Pasokan puluhan ton cabai untuk Jabodetabek setiap harinya dipasok dari Pasar Induk Sayur dan Buah Pare di Kabupaten Kediri.

    Pasokan cabai di Pasar Induk Pare berasal dari berbagai daerah seperti Banyuwangi, Blitar, Probolinggo, Nganjuk, Jombang, dan lain lain termasuk dari petani cabai dari Kediri sendiri. 

    “Saat panen raya pasar ini suplai 60 persen kebutuhan cabai di Jabodetabek,” ungkap Suyono, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) Kabupaten Kediri saat ditemui Kamis, 13 Desember 2024.

    Selama ini kita pasokan cabai ke Jabodetabek pembongkarannya dilakukan di Pasar Induk Kramatdjati, sampai Pasar Tanah Tinggi Tangerang.

    “Pasokan cabai dari Jawa Timur ke Jabodetabek antara 80 sampai 100 ton per hari. Sementara kebutuhan cabai untuk wilayah Kediri saja 8 sampai 10 ton per hari, sementara ke daerah lain di Jawa Timur 110 ton per hari dari sini,” ujarnya.

    “Kita sudah bekerja sama dengan salah satu Pemprov Papua dan sudah bikin MoU (nota kesepahaman) untuk pengiriman cabai ke sana. Tapi proses pengiriman selama ini ada kendala transportasi,” kata Suyono. 

    “Kalau kita kirim lewat kargo laut butuh seminggu. Sementara kalau menggunakan kargo udara yang lebih cepat biayanya Rp72 ribu per kilogram dengan transit di Makassar,” bebernya.

    Petani Cabai Kediri Butuh Dukungan Penerbangan

    Selain ke Jabodetabek, cabai di Pasar Induk Pare juga memasok kebutuhan daerah lain seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan hingga Papua. 

    Cabai dari Pasar Induk Pare juga memasok kebutuhan cabai di Batam dan Kepri dan selama ini dikirim via udara.

    “Kami sebenarnya berharap ada pesawat yang bisa suplay ke Kota Kota besar seperti Jakarta, Makassar, Batam hingga Papua, minimal sehari 2 kali sehingga dapat mendistribusikan hasil panen seperti cabe, bawang merah, bawang putih yang ada di Pasar Induk Pare, Kediri tepat waktu ” kata Suyono.

    Melalui Pasar Induk Pare ini asosiasinya juga berusaha mencegah terjadi over suplai maupun kekurangan pasokan.

    “Kebutuhan cabai setiap daerah beragam. Tapi apapun kebutuhannya dan jenis cabainya, kita siap memasok,” kata dia.

    Suyono mengatakan wilayah Kabupaten Kediri dan daerah lain di Jawa Timur saat ini sedang memasuki panen raya meski di tengah gangguan musim hujan dengan curah hujan cukup tinggi.

    Hal itu menyebabkan harga cabai sedikit turun dan proses pematangan cabai di pohon menjadi sedikit lama dari 5-6 hari sekali bisa dipanen menjadi 10 hari sekali.

    Gerbang masuk Pasar Induk Pare di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri. (Tribunnews/Choirul Arifin)

    Varietas cabai yang dipasok dari petani melalui Pasar Induk Pare sangat beragam seperti untuk jenis cabai rawit merah antara lain Ori 212, Asmoro 043, Bhaskara, lokal Kediri, lokal Nganjuk dan lokal Jombang.

    Sementara untuk jenis cabai besar ada varietas Gada MK dan Imola. Sementara, untuk jenis cabai merah keriting varietas Boos Tavi dan Sibad.

    Sugik, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri mengatakan, Pasar Induk Pare merupakan tradisional terbesar di Kabupaten Kediri dari total 17 pasar tradisional yang ada di wilayah ini.

    Transaksi cabai di Pasar Induk Pare di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kediri.

    Hevin Switerson, Kepala UPT Pasar Pemkab Kediri mengatakan, pedagang resmi yang bergabung di Pasar Induk Pare mencapai 450 pedagang, tidak termasuk pedagang musiman.

    Pasar induk ini sudah beroperasi sejak belasan tahun lalu pembangunannya didanai Pemkab Kediri sendiri.

    Lamiran, Koordinator Pasar Induk Pare menambahkan, selain pedagang besar dan grosiran, mereka yang banyak mengambil komoditas sayur mayur dari pasar ini adalah pengusaha restoran dan rumah makan termasuk usaha catering dari berbagai kota.

    “Yang beli ke sini dengan membawa kendaraan sendiri banyak dari luar kota bahkan dari luar provinsi seperti Solo, Madiun, Surabaya,” ujarnya.

     

  • ADB pertahankan proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2024

    ADB pertahankan proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    ADB pertahankan proyeksi ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 18:42 WIB

    Elshinta.com – Asian Development Bank (ADB) tetap mempertahankan proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia akan mencapai 5 persen masing-masing pada 2024 dan 2025 di tengah ketidakpastian atau risiko global.

    “Prakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 dan 2025 tetap pada kisaran 5 persen, didukung oleh konsumsi swasta yang kuat, belanja infrastruktur publik, dan investasi yang terus membaik,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam konferensi pers di Kantor ADB, Jakarta, Kamis (12/12).

    Jiro menuturkan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada kuartal III dan juga tumbuh rata-rata 5 persen pada tiga kuartal pertama 2024, sesuai dengan perkiraan Asian Development Outlook (ADO) September.

    Konsumsi swasta tetap solid sementara belanja infrastruktur publik meningkat pada kuartal III, didorong oleh pembangunan ibu kota baru dan pembangunan jalan tol.

    Ekspor neto berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan karena impor tumbuh lebih cepat pada kuartal III-2024, didorong oleh peningkatan aktivitas domestik. Selain itu, pemilihan daerah seharusnya masih memberikan dukungan untuk pertumbuhan pada kuartal IV-2024.

    Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada September untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah risiko yang mulai menurun terhadap stabilitas harga.

    Lebih lanjut Jiro mengatakan inflasi di Indonesia masih berada dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia. Hal itu mencerminkan tren stabilitas harga yang lebih luas yang akan mendukung daya beli rumah tangga.

    Inflasi menurun dari 2,6 persen pada Januari menjadi 1,7 persen pada Oktober, dengan rata-rata 2,5 persen dalam 10 bulan pertama tahun 2024, di titik tengah kisaran target inflasi 1,5-3,5 persen.

    “Dari sisi inflasi juga masih rendah dan stabil, yang merupakan kondisi makroekonomi yang sangat baik dan fundamental bagi Indonesia untuk tumbuh dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Inflasi inti tetap rendah pada September dan Oktober. Pemulihan harga pangan pasca panen dan kenaikan harga emas menjadi pendorong utama inflasi. Prakiraan inflasi untuk tahun 2024 direvisi turun dari 2,8 persen menjadi 2,4 persen.

    “Pada dasarnya kami mengharapkan pertumbuhan yang seimbang dan stabil ini akan terus berlanjut hingga tahun 2025,” tuturnya.

    Sumber : Antara