provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Kena Sifilis, sedang Hamil dan Terlibat Pencurian

    Kena Sifilis, sedang Hamil dan Terlibat Pencurian

    Kepada petugas, para PSK mengaku mematok tarif antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 sekali kencan, tergantung layanan yang diminta pelanggan.

    Yosef menjelaskan, Monumen Tsunami Maumere sering dijadikan lokasi pertemuan awal atau “basecamp transaksi”, sebelum pelanggan dan PSK berpindah ke losmen, penginapan, atau hotel sesuai kesepakatan.

    Mirisnya, sebagian besar pelanggan disebut tidak menggunakan alat pelindung (kondom) dalam berhubungan, sehingga berpotensi tinggi menularkan virus menular seksual.

     

    Usai diamankan, keenam PSK menjalani tes HIV, Sifilis, dan kehamilan di Puskesmas Beru, Kelurahan Kota Baru.Hasilnya, empat orang dinyatakan positif Sifilis, sementara satu orang lainnya diketahui sedang mengandung.

    Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sikka, Adeodatus Buang Dacunha, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya praktik prostitusi dan kasus penyakit menular seksual di Maumere.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Temuan para PSK yang terinfeksi penyakit menular bahkan ada yang sedang hamil menjadi peringatan serius. Kami akan terus melakukan operasi rutin di kos, losmen, penginapan, dan hotel di wilayah Kota Maumere,” tegas Dacunha.

    Ia menegaskan pentingnya pendidikan kesehatan dan penyadaran publik agar praktik prostitusi terselubung dapat ditekan, dan generasi muda Kabupaten Sikka terlindungi dari bahaya penyakit menular seksual.

     

     

  • Pertamina EP Sukses Alirkan Gas ke PLN Tanjung Batu Tanpa Bangun Pipa Baru

    Pertamina EP Sukses Alirkan Gas ke PLN Tanjung Batu Tanpa Bangun Pipa Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field dan Sangatta Field mencatatkan peningkatan komersialisasi lifting migas melalui Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PLN Tanjung Batu berupa penyaluran gas sebesar 8,019 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

    Capaian ini turut mendorong peningkatan kinerja penjualan gas pada 22 September 2025 dibandingkan dengan target penjualan bulan tersebut.

    Dengan komersialisasi ini, pendapatan rata-rata bulanan selama tahun 2025 meningkat sekitar Rp3,9 miliar di atas komitmen target penjualan yang telah ditetapkan.

    Keberhasilan komersialisasi ini turut didukung oleh keberadaan Facility Sharing Agreement (FSA) antara PEP Sangasanga Field, PEP Sangatta Field, dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) yang ketiganya berada di bawah naungan Subholoding Upstream Pertamina Zona 9. Melalui sinergi tersebut, proses pengaliran gas menuju PLN Tanjung Batu menjadi lebih efisien dan ekonomis tanpa perlu membangun jalur pipa baru.

    Manager Subsurface Development Area (SDA) 2 Zona 9, Ade Lukman mengatakan bahwa keberhasilan membuka peluang komersialisasi tersebut dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi antara entitas perusahaan di lingkungan Zona 9.

    “Kerja keras dan kerja cerdas mengubah sesuatu yang awalnya dianggap tidak mungkin menjadi sebuah kenyataan melalui capaian ini. Terobosan ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk terus optimis dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumur mature,” kata Ade melalui keterangannya, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa tahun 2025 menandai dimulainya komersialisasi gas dari Lapangan Anggana dan South Kutai Lama di PEP Sangasanga Field. Langkah ini dipadukan dengan optimalisasi penggunaan gas di PEP Sangatta Field, yang semula dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan dialihkan menjadi sumur gas sales.

    Keputusan perubahan alokasi gas tersebut turut berkontribusi terhadap kelancaran penyaluran gas ke PLN Tanjung Batu.

    Selain itu, menurut Ade, pemasangan peralatan Booster Compressor Very Low Pressure (VLP) di daerah Binangat juga membantu aliran gas bertekanan rendah dari Lapangan Sambutan sehingga penjualan gas berhasil melampaui target hingga lebih dari 150%.

    “Terobosan itu menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan kembali potensi sumur-sumur mature di wilayah tersebut,” imbuhnya.

    Supriady, Senior Manager Subsurface Development & Planning, menambahkan bahwa keberhasilan tersebut berkat strategi yang berkelanjutan dan tepat dalam kegiatan pengeboran untuk membuka peluang investasi baru.

    “Melalui pendekatan ini, kami juga terus berinvestasi dalam eksplorasi guna menemukan sumber daya baru, menambah cadangan, serta meningkatkan produksi gas demi keberlanjutan energi nasional,” ujar Supriady.

    Sejak tahun 2022, melalui implementasi PJBG, gas dari Sangasanga Field dan Sangatta Field dioptimalkan menjadi sumber energi bernilai ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan perusahaan.

    Sebelumnya, produksi gas dari Sangasanga Field dan Sangatta Field digunakan untuk mendukung kebutuhan bahan bakar operasional di Lapangan Anggana (PEP Sangasanga Field) dan Lapangan Semberah (PEP Sangatta Field).

    Langkah komersialisasi gas oleh PEP Sangasanga Field dan Sangatta Field itu tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan perusahaan, tetapi juga memperkuat kinerja bisnis perusahaan yang dapat mendorong keberlanjutan investasi dan produksi migas perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional sesuai dengan Asta Cita pemerintah terkait dengan swasembada energi.

    Adapun, zona 9 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan yang dinakhodai oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Entitas perusahaan di Zona 9 merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja sama dengan SKK Migas dalam  menjalankan pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) khususnya di Wilayah Kerja Sanga Sanga dan Sangatta di Kalimantan Timur serta Tanjung di Kalimantan Selatan.

  • Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    Purbaya Buka Kotak Pandora Ekonomi saat Utang Era Jokowi Mulai Terkuak Ribuan Triliun!

    GELORA.CO – Nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik menggantikan Sri Mulyani, kembali jadi sorotan publik.

    Bukan karena gaya bicaranya yang tenang dan diplomatis, tapi karena pernyataannya yang dinilai membuka “kotak Pandora” ekonomi Indonesia.

    Terutama soal utang negara yang membengkak sejak era pemerintahan sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pekan ini.

    Purbaya mengungkap data mencolok utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138 triliun per akhir Juni 2025.

    Angka itu disebut sebagai “realita yang harus dihadapi bersama, bukan disembunyikan.”

    “Kami tidak ingin menutup-nutupi. Ini fakta keuangan negara yang harus dikelola dengan tanggung jawab,” ujar Purbaya di hadapan media.

    Pernyataan itu langsung mengguncang ruang publik.

    Banyak yang menilai, ucapan Purbaya seperti menyingkap sesuatu yang selama ini tak banyak dibicarakan secara terbuka.

    Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bahkan menyebut langkah Purbaya sebagai “awal dari terbukanya kotak Pandora ekonomi Indonesia”.

    “Menkeu Purbaya berani membuka fakta yang selama ini tertutup. Kita harus berani jujur, ini era baru dalam pengelolaan ekonomi,” kata Bamsoet seperti dikutip PojokSatu.id.

    Isu ini tak lepas dari kebijakan fiskal yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selama dua periode, pemerintah banyak mengambil pinjaman luar negeri dan menerbitkan surat utang negara untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Tak hanya itu ada pembangunan ibu kota baru (IKN), hingga proyek jalan tol trans-Jawa dan Sumatera.

    Kini, di bawah kepemimpinan Purbaya, semua angka itu mulai ditampilkan apa adanya.

    Tak ada lagi narasi “aman terkendali” tanpa data terbuka.

    “Tugas saya bukan menyalahkan, tapi menata kembali. Kalau dulu fokusnya membangun, sekarang fokusnya menyehatkan,” kata Purbaya.

    Pernyataan itu dianggap jujur sekaligus berani.

    Sebab di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil, transparansi semacam itu bisa berdampak dua sisi.

    Menumbuhkan kepercayaan publik, tapi juga menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan bayar utang negara.

    Istilah “kotak Pandora” pertama kali muncul dari pernyataan politisi senior yang menilai langkah Purbaya seperti membuka tabir lama yang selama ini tersimpan rapi di laci kementerian.

    Bukan hanya soal utang, tapi juga soal mekanisme pembiayaan proyek besar yang dinilai tidak semuanya efisien.

    Beberapa proyek disebut memiliki cost overrun atau kelebihan biaya yang cukup besar, termasuk proyek kereta cepat.

    Ekonom independen Said Didu menilai, apa yang dilakukan Purbaya adalah langkah pembersihan besar-besaran.

    “Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi mengembalikan kejujuran fiskal.

    Publik punya hak tahu berapa sebenarnya beban negara,” ujar Said Didu

    Menurutnya, istilah “kotak Pandora” bukan berarti aib, tapi simbol keberanian untuk membuka hal yang selama ini ditutup dengan retorika optimisme.

    Langkah Purbaya Panen Sambutan Beragam

    Di media sosial, tagar #PurbayaBukaData dan #UtangEraJokowi sempat jadi trending topic.

    Sebagian warganet menganggap Purbaya membawa “angin baru” dalam manajemen keuangan negara.

    Sementara sebagian lain menilai langkah ini bisa memicu gesekan politik.

    Terutama jika dianggap menyudutkan pemerintahan sebelumnya.

    Partai oposisi pun mulai mencium peluang politik.

    Beberapa anggota DPR meminta audit terbuka terhadap utang dan proyek besar di era Jokowi.

    Namun pihak koalisi merespons santai, menyebut langkah Purbaya sebagai bagian dari transparansi, bukan pembongkaran dosa masa lalu.

    “Ini bukan soal Jokowi atau Purbaya, tapi soal keberanian membuka data publik,” kata salah satu anggota DPR dari fraksi pendukung pemerintah.

    Dalam beberapa minggu terakhir, kementerian keuangan di bawah Purbaya mulai merilis data utang dan pengeluaran publik dengan format baru.

    Lebih terbuka dan bisa diakses masyarakat.

    Langkah ini dipuji banyak pihak, tapi juga membuat para pelaku pasar berhati-hati. Investor asing menunggu sinyal stabilitas dari pemerintah.

    Purbaya sadar risikonya. Namun ia menegaskan, keterbukaan adalah satu-satunya cara agar ekonomi Indonesia bisa pulih dengan dasar kepercayaan yang kuat.

    Langkah Purbaya membuka “kotak Pandora” ekonomi bukan sekadar gebrakan seorang menteri baru.

    Ia menandai babak baru: dari politik pencitraan ke era kejujuran fiskal.

    Tapi di negeri yang sering memuja stabilitas semu, kejujuran kadang lebih menakutkan daripada angka utang itu sendiri.

    Kini publik menunggu, seberapa dalam kotak Pandora itu akan dibuka dan apakah dari dalamnya akan keluar solusi, atau justru masalah baru yang selama ini ditahan di balik senyum manis laporan ekonomi.***

  • Siap-Siap Puncak Musim Hujan Dimulai, Ini Penjelasan Kepala BMKG

    Siap-Siap Puncak Musim Hujan Dimulai, Ini Penjelasan Kepala BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, puncak pertama musim hujan agan segera mulai. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan di beberapa wilayah RI sudah mulai di bulan September dan Oktober lalu, kemudian ada yang akan baru mulai di bulan November.

    Dalam beberapa hari terakhir, kata dia, hujan dengan intensif sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa bagian Barat dan Tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Dwikorita menyoroti, hujan kerap mengguyur langit saat mulai gelap, setelah panas menyengat kala hari masih terang.

    “Meskipun hujan cenderung terjadi pada sore hari hingga malam, pagi hingga siang hari masih terasa panas. Jadi hujannya biasanya sore hingga malam,” ujarnya saat jumpa pers virtual, Sabtu (1/11/2025).

    Menurut Dwikorita, keadaan ini merupakan karakteristik umum periode peralihan menuju awal musim hujan.

    “Tapi mulai hari ini, mulai bulan November ini, kita memasuki puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia,” tukasnya.

    Dwikorita melanjutkan, berdasarkan pembaruan data zona musim, pada dasarian ketiga Oktober, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan.

    Wilayah-wilayah yang saat ini mengalami musim hujan mencakup sebagian Aceh, sebagian Sumatra Utara, sebagian Sumatra Selatan, sebagian Lampung, Kepulauan Bangkah-Belitung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, sebagian Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur bagian Timur, sebagian Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, wilayah Utara Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Utara, sebagian Maluku, serta sebagian wilayah Pulau Papua.

    Ia mengatakan puncak musim hujan di Indonesia dimulai hari ini hingga Februari 2026. Dwikorita menyebut periode tersebut relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya.

    “Puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya, jadi biasanya Desember-Januari atau Januari-Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026, dengan pola umum pergerakan dari arah Barat ke Timur, artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak,” terang Dwikorita.

    Ia merincikan, puncak musim hujan bulan ini terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat, itu November-Desember. Selanjutnya berkembang di Indonesia Tengah hingga Timur pada bulan Januari-Februari.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan terdampak.

    – Saat terjadi hujan disertai petir dan angin kencang, masyarakat diimbau menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang rapuh, serta tetap menjaga kesehatan dan asupan cairan tubuh karena suhu panas pada siang hari masih dapat terjadi.

    – BMKG mengimbau masyarakat untuk memantau informasi peringatan dini secara aktif serta memastikan kesiapan infrastruktur dan langkah mitigasi risiko dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem di wilayah masing-masing.

    Untuk informasi cuaca dan iklim terkini serta peringatan dini resmi, masyarakat diimbau memantau kanal resmi BMKG melalui situs www.bmkg.go.id, media sosial @infoBMKG, dan aplikasi InfoBMKG.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

    Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

    Jakarta

    Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG dengan cara mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Proyek ini akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

    “Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

    Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

    “Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

    Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

    Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

    “Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

    (hal/fdl)

  • Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

    Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

    “Bank daerahnya meng-inputnya salah,” kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

    Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

    Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

    “Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” ucap Tito.

    Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

    “Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru,” paparnya.

    Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

    Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

    “Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun,” ucap Tito.

    Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

    “Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input,” tegas Tito.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

    “Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat,” tegasnya.

    “Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga,” papar Purbaya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap Sumber Bahan Baku Proyek DME Pengganti LPG

    Terungkap Sumber Bahan Baku Proyek DME Pengganti LPG

    Jakarta

    Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG, salah satunya dengan mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME), proyek ini salah satunya akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

    Sekretaris Jenderal Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

    “Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

    Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

    “Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

    Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

    Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

    “Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

    (hal/kil)

  • Otorita IKN: Pembangunan IKN terus maju capai target ibu kota politik

    Otorita IKN: Pembangunan IKN terus maju capai target ibu kota politik

    Jakarta (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan pembangunan IKN terus maju tanpa ragu dalam rangka mencapai target sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.

    “Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

    Basuki menambahkan bahwa seluruh tim Otorita IKN terus bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, memastikan setiap rencana pembangunan berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

    “Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujarnya.

    Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan yang signifikan dan penuh keyakinan.

    Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup 2024-2029

    Profil Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Hanif Faisol Nurofiq dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak panjang di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Saat ini, dia mengemban amanah sebagai menteri lingkungan hidup dalam Kabinet Merah Putih.

    Kiprahnya pada bidang kehutanan menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya, khususnya tata kelola hutan dan konservasi alam untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

    Lantas, seperti apa sosok Hanif Faisol Nurofiq ini? Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut ini profilnya.

    Profil Hanif Faisol Nurofiq

    Hanif Faisol Nurofiq lahir pada 21 Maret 1971 di Bojonegoro, Jawa Timur. Hanif merupakan suami dari Sulikah. Ia mengenyam pendidikan di SDN Kadipaten 2 Bojonegoro, SMPN 1 Bojonegoro, disusul SMA Negeri 1 Bojonegoro.

    Pria berusia 54 tahun ini, meraih gelar S-1 dan S-2 dari Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian, dia dikukuhkan menjadi doktor dari Universitas Brawijaya. Hanif memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik dan birokrat.

    Karir Hanif dimulai ketika diangkat menjadi staf data di Kalimantan Selatan pada 1993. Kemudian, dia dilantik menjadi kepala Resort Pemangkuan Hutan, Pulau Laut Utara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kota Baru pada 1995.

    Pada 1997, dia dilantik menjadi kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BPKH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan.

    Tiga tahun berselang, Hanif dinaikkan pangkatnya dan menjadi kepala BPKH di Batulicin, salah satu pusat perdagangan kayu terbesar di Kalimantan Selatan kala itu.

    Pada 2000, Hanif dilantik secara resmi menjadi kepala urusan peredaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan, Sungai Kupang.

    Tak lama kemudian, dia dimutasi menjadi kepala seksi pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan dan bertugas di Kabupaten Tanah Bambu sejak 2007.

    Hanif kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016, lalu dilantik menjadi direktur jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) pada 2023.

    Tak tanggung-tanggung, Hanif tercatat menerima sejumlah penghargaan atas dedikasinya sebagai aparatur negara. Ia dianugerahi Satyalancana Karyasatya X Tahun sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian selama 10 tahun dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Penghargaan tersebut kemudian disusul dengan Satyalancana Karyasatya XX Tahun, yang diberikan sebagai pengakuan atas 20 tahun pengabdian berkelanjutan kepada negara, menunjukkan konsistensinya dalam mengabdi dan berkontribusi bagi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

    Kiprah politiknya dimulai ketika Hanif menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN) pada 2024 sebelum akhirnya diangkat menjadi menteri lingkungan hidup dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Jabatan ini diemban merangkap dengan kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.