provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Anindya Bakrie Bakal Hadiri Sidang Gugatan Munaslub Kadin Bulan Depan

    Anindya Bakrie Bakal Hadiri Sidang Gugatan Munaslub Kadin Bulan Depan

    Anindya Bakrie Bakal Hadiri Sidang Gugatan Munaslub Kadin Bulan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, disebut akan menghadiri sidang gugatan perdata penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024.
    Kuasa hukum Anindya, Azis Syamsuddin, mengatakan, dalam persidangan hari ini disepakati para pihak, baik penggugat maupun tergugat dan turut tergugat, hadir secara fisik pada 6 Februari mendatang.
    “Para penggugat, turut tergugat, dan tergugat hadir secara fisik plus resume tertulis,” kata Azis saat ditemui awak media usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (9/1/2025).
    Menurut Azis, sidang dengan agenda pertemuan para pihak yang direncanakan digelar pada 6 Februari 2025 itu sempat dipersoalkan karena dinilai terlalu lama.
    Namun, ia menekankan bahwa perlu waktu untuk menyiapkan resume dari setiap pihak, baik tergugat maupun penggugat.
    Azis mengatakan, pihaknya juga perlu melakukan rekonsiliasi.
    “Kita harapkan kan sebelum tanggal 6 atau sebelum masuk persidangan pokok perkaranya sudah ada titik temu,” ujar dia.
    Mantan wakil ketua DPR ini juga berharap kedua pihak bisa mencapai kesepakatan atau titik temu sebelum masuk ke pokok perkara.
    Dengan kata lain, pihak tergugat dan turut tergugat berharap bisa berdamai dengan para penggugat.
    “Niatnya
    attitude
    kita itu untuk melakukan bagaimana ini suatu titik temu perdamaian,” tutur Azis.
    Sebelumnya, 18 Ketua Kadin tingkat provinsi menggugat penyelenggaraan
    Munaslub Kadin 2024
    .
    Dalam permohonan itu, Anindya duduk sebagai turut tergugat.
    Para pemohon meminta majelis hakim menyatakan penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia 2024 batal, tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
    Adapun Munaslub itu memutuskan Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin, menggantikan Arsjad Rasjid.
    Dalam permohonan ini, duduk sebagai penggugat di antaranya, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Ronald Antonio, dan lainnya.
    Sementara, para tergugat yakni, Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub Kadin Indonesia Tahun 2024 Akbar Himawan Bukhari sebagai tergugat I.
    Kemudian, Ketua Panitia Pengarah Munaslub Kadin Indonesia Muhammad Iqbal selaku tergugat II, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono selaku tergugat III, dan Ketua Sidang Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, sebagai tergugat IV.
    Para pemohon meminta Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan tergugat I sampai IV melakukan perbuatan melawan hukum (
    onrechtmatige daad
    ) dan hasil Munaslub tidak sah.
    “Menghukum Turut Tergugat (
    Anindya Bakrie
    ) agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo,” demikian bunyi petitum tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU RI sebut 21 provinsi tetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024

    KPU RI sebut 21 provinsi tetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa terdapat 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada Kamis ini.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menjelaskan penetapan tersebut dapat dilaksanakan menyesuaikan ada atau tidaknya permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ia mengatakan bahwa berdasarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), terdapat 23 perkara PHPKADA gubernur dan wakil gubernur di 16 provinsi. Kemudian, 238 perkara PHPKADA bupati dan wakil bupati, serta 49 perkara PHPKADA wali kota dan wakil wali kota, dan tersebar di 233 kabupaten/kota.

    “Berdasarkan data BPRK tersebut, KPU mencatat sebanyak 21 provinsi, dan 275 kabupaten/kota tidak terdapat permohonan PHPKADA di MK, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada daerah-daerah tersebut dapat melanjutkan ke tahapan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Afifuddin.

    Lebih lanjut, dia menyebut 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    Kemudian, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Iran Mau Pindahkan Ibu Kota dari Teheran ke Makran di Selatan, Persiapan Perang Besar Lawan Israel? – Halaman all

    Iran Mau Pindahkan Ibu Kota dari Teheran ke Makran di Selatan, Persiapan Perang Besar Lawan Israel? – Halaman all

    Iran Mau Pindahkan Ibu Kota dari Teheran ke Makran di Selatan, Persiapan Perang Besar Lawan Israel?

     

    TRIBUNNEWS.COM – Iran dilaporkan tengah mempertimbangkan memindahkan ibu kotanya, Teheran, ke selatan negara tersebut di wilayah Makran dekat Teluk Oman.

    Rencana Iran untuk memindahkan ibu kotanya dari Teheran ke wilayah selatan negara itu, diungkapkan juru bicara pemerintah, Selasa (7/1/2025).

    “Ibu kota baru itu pasti akan berada di selatan, di wilayah Makran, dan saat ini kami sedang mengusahakannya,” kata juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Menurut Mohajerani, dua komite telah dibentuk untuk menilai kelayakan pemindahan tersebut.

    Alasan Kepadatan dan Masalah Lingkungan

    Ia menekankan bahwa meskipun pemindahan ibu kota bukanlah masalah yang mendesak, penting bagi para ahli untuk memeriksa masalah tersebut secara menyeluruh, mengingat kepadatan penduduk Teheran yang tinggi dan tantangan lingkungan yang dihadapi kota tersebut.

    Warga Teheran saat ini tengah menghadapi pemadaman listrik dan krisis air.

    Juru bicara pemerintah mencatat bahwa, meskipun pemerintah berupaya mengatasi masalah Teheran, pemerintah juga tengah menjajaki cara untuk memanfaatkan sumber daya di wilayah lain negara tersebut.

    Media Iran melaporkan kalau wacana tentang pemindahan ibu kota telah berlangsung secara berkala sejak Revolusi tahun 1979, tetapi dibatalkan karena kendala ekonomi dan tantangan logistik.

    Isu tersebut muncul kembali selama masa kepresidenan Mahmoud Ahmadinejad, didorong oleh kekhawatiran atas gempa bumi di Teheran.

    Mantan presiden Hassan Rouhani juga mengangkat topik tersebut, dan sekarang sedang dibahas oleh pemerintahan saat ini di bawah Presiden Masoud Pezeshkian.

    Sistem pertahanan udara Iran (Kantor Berita Tasnim)

    Persiapan Perang Besar Lawan Israel?

    Lebih spesifik, Iran dilaporkan saat ini tengah berupaya membangun ibu kota barunya di wilayah Makran, yang terletak di provinsi Sistan dan Baluchestan, di sepanjang pantai selatannya dekat Teluk Oman.

    Para pejabat berpendapat bahwa langkah tersebut memiliki manfaat strategis dan ekonomi, karena wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat perdagangan dan maritim, yang meningkatkan kemampuan perdagangan Iran sekaligus mengurangi beban Teheran.

    Desas-desus yang tidak terkonfirmasi, rencana pemindahan ibu kota Iran ini juga terkait konflik besar dengan Israel.

    Teheran, sebagai ibu kota dan simbol negara, rentan terhadap serangan Tel Aviv.

    Pemindahan ibu kota ke Selatan yang lebih jauh dari jangkauan Israel, menjadi alasan strategis-teknis dalam persiapan Iran menghadapi perang besar-besaran.

    Namun, para penentang rencana tersebut khawatir tentang tingginya biaya dan kesulitan logistik yang terkait dengan pemindahan tersebut.

    Mereka memperingatkan bahwa pemindahan tersebut dapat menyebabkan ekonomi Teheran runtuh, dan kerusakannya mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki.

    Gelar Latihan Militer Besar-besaran

    Di tengah kesulitan ekonomi, toh Iran tetap menunjukkan niatnya untuk bersiap menghadapi potensi perang, khususnya terhadap Israel.

    Niat itu ditunjukkan oleh Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi (IRGC) Iran yang memulai program latihan militer berskala luas bekerja sama dengan tentara Iran di provinsi tengah Isfahan pada 7 Januari.

    Latihan ini diklaim bertujuan untuk mensimulasikan pertahanan situs nuklir utama dari ancaman udara, model serangan yang belakangan dipertontokan Israel ke teritorial Iran .

    IRGC mengumumkan bahwa pasukannya melakukan latihan yang meniru pertahanan situs nuklir utama Natanz terhadap ancaman udara.

    Tahap pertama latihan, yang dijuluki Eqtedar 1403, dimulai pada hari Selasa di dekat fasilitas nuklir Natanz. Latihan ini diperintahkan oleh Brigadir Jenderal Qader Rahimzadeh, komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatem al-Anbia Iran.

    Latihan tersebut difokuskan pada simulasi pertahanan situs nuklir dari beberapa “ancaman udara” saat berada dalam “kondisi peperangan elektronik,” menurut kantor berita Iran Press TV.

    Peristiwa ini terjadi setelah beberapa latihan militer lainnya di seluruh negeri. 

    Juru bicara Garda Revolusi Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini mengumumkan pada 6 Januari bahwa sekitar 30 latihan darat, udara, dan laut telah berlangsung di enam provinsi barat dan selatan Iran, seraya menambahkan bahwa latihan ini akan terus berlanjut hingga Maret. Naeini mengatakan latihan tersebut dirancang untuk melawan “ancaman baru.”

    Ancaman baru ini diduga merujuk pada ancaman Israel dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS).

    Pasukan elite militer Iran, Korps Garda Revolusi (IRGC) menembakkan loitering munition di situs-situs sensitif termasuk fasilitas nuklir dalam latihan militer skala besar dengan skenario perang besar-besaran melawan musuh (Israel) (mna/tangkap layar)

    “Jumlah latihan hampir dua kali lipat tahun ini dibandingkan tahun lalu, sebagai respons terhadap lanskap ancaman yang terus berkembang. Latihan-latihan ini secara signifikan lebih luas cakupannya dan lebih canggih, yang menampilkan persenjataan baru dan perluasan partisipasi brigade yang terlibat dalam operasi realistis,” katanya kepada Financial Times (FT) dalam jumpa pers di ibu kota, Teheran. 

    Sebagai bagian dari program nasional ini, latihan militer terbesar akan dilaksanakan di Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang dilalui oleh sepertiga pasokan minyak dunia. 

    IRGC mengumumkan pada tanggal 4 Januari bahwa mereka memulai latihan militer berskala besar – dijuluki ‘Nabi Besar 19’ – di provinsi Kermanshah barat, yang melibatkan berbagai unit khusus Iran dan cabang pasukan darat IRGC.

    Latihan tersebut dilakukan setelah muncul laporan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang akan segera lengser baru-baru ini membahas rencana serangan pendahuluan terhadap program nuklir Iran.

    Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memberi Biden sejumlah opsi untuk menyerang fasilitas nuklir Iran jika Teheran bergerak membangun senjata nuklir sebelum 20 Januari, menurut sumber yang dikutip Axios minggu lalu.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa diskusi tersebut berlangsung sekitar satu bulan lalu.

    “Biden dan tim keamanan nasionalnya membahas berbagai opsi dan skenario selama pertemuan tersebut,” kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa pertemuan tersebut “tidak didorong oleh informasi intelijen baru atau dimaksudkan untuk berakhir dengan keputusan ya atau tidak dari Biden.”

    Sebaliknya, pertemuan tersebut berfokus pada “perencanaan skenario yang bijaksana” tentang bagaimana Washington harus bereaksi jika Teheran memperkaya uranium hingga kemurnian 90 persen sebelum akhir bulan ini.

    Israel melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap lokasi militer Iran di provinsi Teheran, Khuzestan, dan Ilam pada dini hari tanggal 26 Oktober, menewaskan empat tentara Iran.

    Teheran melaporkan kerusakan terbatas pada beberapa lokasi dan sistem radar, sementara Israel menggambarkan serangan itu sebagai keberhasilan total. 

    Menurut laporan Wall Street Journal (WSJ) pada awal November, serangan Israel mengakibatkan kerusakan parah pada lokasi rudal Iran dan membuat lokasi tersebut “terpapar serangan di masa mendatang.” 

    Tel Aviv menanggapi peluncuran ratusan rudal balistik Teheran ke Israel pada awal Oktober, yang menargetkan beberapa pangkalan militer Israel dan diumumkan sebagai tanggapan atas pembunuhan kepala politbiro Hamas Ismail Haniyeh, sekretaris jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah, dan Deputi Operasi IRGC Jenderal Abbas Nilforoushan.

    Iran bersumpah akan melakukan pembalasan yang keras tetapi belum menanggapinya.

    Washington dan Tel Aviv telah memperingatkan Teheran tentang konsekuensi serius jika memutuskan untuk melancarkan serangan balasan – yang diperkirakan akan dilakukan dengan nama Operasi True Promise III. 

     

    (oln/ynet/tc/*)

     

  • KPK Akui Kehilangan Jejak Sahbirin Noor

    KPK Akui Kehilangan Jejak Sahbirin Noor

    KPK Akui Kehilangan Jejak Sahbirin Noor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan belum mengetahui keberadaan mantan Gubernur Kalimantan Selatan,Sahbirin Noor.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, penyidik kehilangan jejak Sahbirin setelah Sahbirin Noor memimpin apel pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada November 2024 lalu.
    “Saya juga belum tahu, terakhir itu yang ada dia (Sahbirin Noor) mimpin apel, tapi setelah itu hilang lagi kemana,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Kamis (9/1/2024).
    Asep mengatakan, penyidik masih terus mencari keberadaan Sahbirin Noor dan mendalami alat bukti dari para saksi untuk kembali menetapkan Sahbirin sebagai tersangka.
    “Jadi saat ini belum cukup, atau belum ada kecukupan alat bukti dari sisi materilnya yang belum terpenuhi, sehingga yang bersangkutan belum ditetapkan kembali sebagai tersangka,” ujar dia.
    Asep mengatakan, saat ini tim KPK masih berada di Kalimantan Selatan untuk meminta keterangan beberapa saksi dan melakukan penggeledahan untuk melengkapi alat bukti.
    “Jadi salah satu di antaranya adalah untuk melengkapi (alat bukti),” ujar dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa untuk proyek pekerjaan di Kalimantan Selatan.
    Namun, status tersangka itu gugur setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin.
    Sehari setelah putusan praperadilan, Sahbirin menyatakan mundur dari jabatan gubernur Kalimantan Selatan.
    Meski Sahbirin tak berstatus tersangka, KPK memastikan penyidikan kasus korupsi untuk tersangka lain akan tetap diproses.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru

    CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    CORE nilai Makan Bergizi Gratis berefek pada lapangan kerja baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

    “Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Eliza menyatakan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

    Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

    “Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza.

    Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

    Sebelumnya pada Senin (6/1), pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

    Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

    Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • Polisi Tangkap Buron Pembunuhan Berencana di Tapin Kalsel, Barbuk Pisau untuk Membunuh Dijual

    Polisi Tangkap Buron Pembunuhan Berencana di Tapin Kalsel, Barbuk Pisau untuk Membunuh Dijual

    KALSEL – Polres Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menangkap pelaku pembunuhan berencana berinisial MH (38) yang sempat buron selama dua tahun.

    MH merupakan buronan dari kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Arbain (61) di Desa Paring Guling, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin.

    Kapolres Tapin AKBP Jimmy Kurniawan mengatakan penangkapan dilakukan di pos keamanan PT JAR 2, Jalan Telaga Baru, Kabupaten Banjar, pada Senin 6 Januari.

    “Kasus bermula pada 17 Oktober 2022 ketika Arbain warga Desa Paring Guling, Kecamatan Bungur ditemukan tewas di rumahnya dengan luka-luka akibat senjata tajam,” ujarnya di Rantau, Kalimantan Selatan, Rabu 8 Januari, disitat Antara.

    Dari pengakuan MH, yang bersangkutan telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan meminjam senjata tajam dari temannya berinisial IM. 

    “Pelaku melihat korban sedang duduk di teras rumah, lalu MH mendekati korban dengan alasan ingin membayar utang, namun tiba-tiba menusukkan pisau ke tubuh korban,” kata Jimmy.

    Jimmy juga menambahkan korban sempat memberikan perlawanan tetapi hal itu justru membuat MH semakin emosi dan terus menyerang korban.

    Setelah melakukan aksinya, MH melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ke wilayah Banta, Kabupaten Banjar.

    “Selama pelarian, pelaku berpindah-pindah tempat hingga ke daerah pendulangan dan akhirnya ke Tanah Bumbu,” ucapnya.

    Kapolres Tapin mengatakan pelaku menjual barang bukti (barbuk) pisau kepada seseorang berinisial HS dan sepeda motor yang digunakan pelaku juga telah dijual di daerah Pendulangan.

    Dia mengatakan MH telah ditahan di Mapolres Tapin dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

  • Kondisi Terkini Hakim MK Anwar Usman yang Sakit karena Jatuh

    Kondisi Terkini Hakim MK Anwar Usman yang Sakit karena Jatuh

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Kondisi terkini Anwar Usman, hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

    Juru bicara MK, Enny Nurbaningsih mengungkapkan, Anwar Usman tengah dirawat di rumah sakit akibat jatuh pada Selasa (7/1/2025) kemarin.

    Akibatnya, MK mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 yang salah satu hakimnya adalah Anwar Usman.

    “Untuk sidang panel 3, terpaksa harus dilakukan reschedule karena kondisi Pak Anwar mengalami jatuh kemarin dan harus diopname,” ujar Enny di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Seperti diketahui, sidang sengketa Pilkada 2024 dibagi ke tiga panel dan sedianya dimulai bersamaan pada Rabu pagi pukul 08.00 WIB.

    Namun, sidang panel 3 terpaksa diundur karena sidang hanya dapat berjalan jika ketiga hakim yang akan mengadili persidangan hadir di dalam ruangan.

    “Tidak bisa kemudian persidangan itu menggunakan Zoom, tidak boleh juga. Jadi harus lengkap bersidang 3 hakim,” ujar Enny. 

    Untuk itu, sidang di panel 3 akan diundur jadwalnya menjadi lebih siang atau sore, menunggu ada hakim dari panel 1 dan panel 2 yang bisa bertugas di panel 3.

    Dengan demikian, sidang di panel 3 tetap akan dilangsungkan pada hari ini, tetapi tidak dimulai pukul 08.00 WIB seperti yang dijadwalkan di awal.

    “Persidangan panel 3 ditunda untuk pagi ini, nanti akan mulai jam 14.00 WIB. Dan, mulai lagi sidang sesi keduanya, mungkin sampai malam. Mulai dari jam 19.00 WIB, kalau di jadwal sih sampai jam 22.00 WIB, atau mungkin jam 23.00 WIB malam,” kata Enny.

    Enny mengatakan, jadwal sidang di panel 1 dan panel 2 kemungkinan akan mengalami pergeseran karena hakimnya ada yang harus bertugas di panel 3.

    Namun, untuk sementara, perkara yang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB tetap berjalan sesuai jadwalnya.

    Untuk saat ini, beberapa berkas PHPU dari Kalimantan Selatan, salah satunya Banjarbaru, terpaksa diundur ke siang hari. Dilansir dari laman mkri.id, terdapat 47 perkara yang akan disidangkan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

    Perkara yang menjadi sorotan adalah perkara nomor 2265/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh kandidat calon gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans.

    Sidang perkara yang digugat Risma ini rencananya akan digelar pukul 08.00 WIB di Panel 2 yang berada di Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI. 

    Kondisi Anwar Usman

    Juru Bicara MK, Enny Nurbaningsih mengungkapkan, saat ini Hakim Konstitusi Anwar Usman tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit daerah Serpong, Tangerang Selatan.

    “Rumah sakitnya di Serpong dekat rumah beliau,” kata Enny kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

    Enny mengatakan, Anwar Usman tengah menjalani observasi setelah terjatuh pada Selasa (7/1/2025).

    Lantaran Anwar Usman sakit, sidang PHPU di MK digelar hingga malam hari. (Kompas.com)

  • 3
                    
                        Anwar Usman Dirawat di Rumah Sakit akibat Jatuh
                        Nasional

    3 Anwar Usman Dirawat di Rumah Sakit akibat Jatuh Nasional

    Anwar Usman Dirawat di Rumah Sakit akibat Jatuh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Enny Nurbaningsih mengungkapkan, hakim MK Anwar Usman tengah dirawat di rumah sakit akibat jatuh pada Selasa (7/1/2025) kemarin.
    Akibatnya, MK mengundurkan jadwal sidang panel 3 sengketa Pilkada 2024 yang salah satu hakimnya adalah Anwar Usman.
    “Untuk sidang panel 3, terpaksa harus dilakukan
    reschedule
    karena kondisi Pak Anwar mengalami jatuh kemarin dan harus diopname,” ujar Enny di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
    Seperti diketahui,
    sidang sengketa Pilkada 2024
    dibagi ke tiga panel dan sedianya dimulai bersamaan pada Rabu pagi pukul 08.00 WIB.
    Namun, sidang panel 3 terpaksa diundur karena sidang hanya dapat berjalan jika ketiga hakim yang akan mengadili persidangan hadir di dalam ruangan.
    “Tidak bisa kemudian persidangan itu menggunakan
    Zoom
    , tidak boleh juga. Jadi harus lengkap bersidang 3 hakim,” ujar Enny.
    Untuk itu, sidang di panel 3 akan diundur jadwalnya menjadi lebih siang atau sore, menunggu ada hakim dari panel 1 dan panel 2 yang bisa bertugas di panel 3.
    Dengan demikian, sidang di panel 3 tetap akan dilangsungkan pada hari ini, tetapi tidak dimulai pukul 08.00 WIB seperti yang dijadwalkan di awal.
    “Persidangan panel 3 ditunda untuk pagi ini, nanti akan mulai jam 14.00 WIB. Dan, mulai lagi sidang sesi keduanya, mungkin sampai malam. Mulai dari jam 19.00 WIB, kalau di jadwal sih sampai jam 22.00 WIB, atau mungkin jam 23.00 WIB malam,” kata Enny.
    Enny mengatakan, jadwal sidang di panel 1 dan panel 2 kemungkinan akan mengalami pergeseran karena hakimnya ada yang harus bertugas di panel 3.
    Namun, untuk sementara, perkara yang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB tetap berjalan sesuai jadwalnya.
    Untuk saat ini, beberapa berkas PHPU dari Kalimantan Selatan, salah satunya Banjarbaru, terpaksa diundur ke siang hari.
    Dilansir dari laman
    mkri.id
    , terdapat 47 perkara yang akan disidangkan pada hari ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
    Perkara yang menjadi sorotan adalah perkara nomor 2265/PHPU.GUB-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh kandidat calon gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans.
    Sidang perkara yang digugat Risma ini rencananya akan digelar pukul 08.00 WIB di Panel 2 yang berada di Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panas Lagi Sandi vs Damkar Depok Usai Kontrak Tak Dilanjut

    Panas Lagi Sandi vs Damkar Depok Usai Kontrak Tak Dilanjut

    Depok

    Memanas lagi perselisihan Sandi Butar Butar dengan Damkar Depok usai sempat viral ‘room tour’ alat operasional rusak. Damkar Depok kini mengakhiri kontrak kerja Sandi.

    Sandi dikenal kritik ke Damkar Depok. Dia pernah melaporkan dugaan kasus korupsi Damkar Depok pada tahun 2021. Kemudian Sandi juga pernah melaporkan atasannya atas dugaan penganiayaan di tahun 2022.

    Pada pertengahan 2024 Sandi membuat video ‘room tour’ alat operasional Damkar Depok yang disebutnya rusak. Video itu menuai reaksi KPK. Kala itu, KPK mengatakan temuan itu bisa diusut pidana jika memang ditemukan dugaan perbuatan korupsi.

    Awal tahun 2025, Sandi muncul lagi. Perselisihan Sandi dengan Damkar Depok kembali memanas gegara kontrak kerja tak diperpanjang.

    Berakhirnya kontrak kerja Sandi itu diketahui dari surat keterangan kerja yang diterbitkan Dinas Damkar dengan Nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024. Surat itu menerangkan bahwa kontrak Sandi Butar Butar tidak diperpanjang.

    “Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas usaha dan dedikasi yang telah Saudara berikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” demikian isi surat yang dilihat detikcom, Senin (7/1/2025).

    Surat itu diterbitkan pada Kamis (2/1/2025) yang ditandatangani Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti. Tesy membenarkan surat itu.

    “Terkait dengan kontraknya Sandi, ini ada dokumen yang beredar. Itu saya nyatakan itu benar bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen bidang PO,” kata Tesy kepada wartawan.

    Tesy mengatakan ada dua petugas lain yang kontrak kerjanya tak diperpanjang. Dia mengatakan surat itu telah disampaikan kepada tiga orang yang kontrak kerjanya tak diperpanjang.

    “Terus ini perlu kami sampaikan bahwa kenapa tidak diperpanjang kontrak itu sudah kami beritahukan. Ada surat pemberitahuannya dulu, kemudian paklaring. Kalau itu namanya surat pernyataan kerja dari yang bersangkutan ini karena memang ada tiga orang yang kebetulan memang tidak diperpanjang lagi kontraknya, jadi tidak cuma satu,” tuturnya.

    Alasan Kontrak Sandi Tak Diperpanjang

    Foto: Petugas Damkar Kota Depok, Sandi Butar Butar, membuat video ‘room tour’ yang mengeluhkan gergaji mesin hingga rem tangan mobil damkar tidak berfungsi dengan baik (dok Istimewa)

    Damkar Depok menjelaskan alasan kontrak kerja Sandi Butar Butar tak diperpanjang. Sandi sempat viral karena ‘room tour’ alat operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok rusak dan melaporkan dugaan korupsi.

    “Tadi ada pertanyaan kenapa kok nggak diperpanjang lagi kontraknya? Ini kami jelaskan bahwa tidak diperpanjang kontrak kerja karena memang habis masa berlaku kontrak kerja tersebut,” kata Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.

    Tesy mengatakan kontrak Sandi tak dilanjutkan juga karena adanya evaluasi internal di Damkar Depok. Dia mengatakan, berdasarkan evaluasi kinerja setiap tahun, diputuskan Sandi tak diperpanjang kontrak.

    “Hal lain adalah ada evaluasi internal yang kami lakukan di dinas kami, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. (Evaluasi) Semua kerja, ya mungkin kalian juga dievaluasi. Ini kita ada evaluasi tiap tahunnya dan itu menyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang kontraknya,” jelasnya.

    Sandi Bingung Kontraknya Diakhiri

    Foto: dok. Istimewa

    Sandi Butar Butar bingung kontrak kerjanya di Damkar Depok tak diperpanjang. Dia bertanya-tanya alasan kontrak kerjanya tak diperpanjang oleh Damkar Depok.

    “Ya, saya nggak tahu. Kesalahan saya apa gitu? Apakah mungkin dari dendam pribadi mereka? Atau seperti apa dari Bu Tesy? Apa mungkin dia, apa ya, kuncinya ada di saya? Mungkin saya menyerang dia secara pekerjaan ya,” kata Sandi kepada wartawan di Depok, Selasa (7/1/2025).

    Sandi merasa, dalam menjalankan tugas sebagai petugas Damkar Depok, tak pernah absen. Termasuk selalu menjalankan perintah atasan.

    “Saya juga bingung juga, saya dipecat. Faktor apa, standardisasinya seperti apa? Kalau dibilang masuk, saya masuk terus. Apa yang dikomandokan mereka, saya selalu menyelesaikan tugas saya. Sampai saya kena luka bakar, saya patah tulang dan lain-lain, saya selalu seperti itu,” jelasnya.

    Dia menyebut tak ada penjelasan soal pemutusan kontrak kerja. Dia menjelaskan pernah dipanggil atasannya pada 31 Januari.

    “Saya ke Mako, saya tanya-tanya. Malah ngoper-ngoper ke kepala UPT. Ke mana, segala macam. Katanya sudah ngirim surat. Ngirim surat ke mana? Ke rumah. Saya telepon anak saya. Pas saya lihat, lah…, kok begitu. Memang sebelumnya saya udah dapet info,” terangnya.

    Sandi mengatakan ada dua petugas Damkar Depok lain yang kontrak kerja juga tak diperpanjang. Dia menyebut dua rekannya diputus kontrak karena jarang masuk untuk bertugas.

    “Ada tiga, yang dua karena jarang masuk. Kalau saya kan, boleh tanya rekan saya satu satu tim. Saya nggak tahu ya, Kepala UPT atau kasubag saya manipulasi absen saya atau tidak,” ujarnya.

    Sandi Bakal Somasi Damkar Depok

    Foto: Sandi Butar Butar tak diperpanjang kontrak oleh Damkar Depok. (Devi/detikcom)

    Sandi akan mengajukan somasi ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

    “Kami akan melakukan somasi terhadap Damkar dan kita somasi kepada Wali Kota, tapi Wali Kota ini kan berganti. Sementara Wali Kota baru tidak bertindak dalam posisi yang sekarang ini,” kata kuasa hukum Sandi, Deolipa Yumara, di Depok, Selasa (7/1/2025).

    “Jadi tentunya kita melakukan somasi dan kita melakukan advokasi Sandi kepada Wali Kota baru. Mengingat Sandi namanya sudah dikenal oleh masyarakat Kota Depok kan,” tambahnya.

    Deolipa mengatakan pihaknya juga akan meminta bantuan kepada Wali Kota terpilih Depok Supian Suri. Dia meminta Walkot terpilih menyoroti mengenai sistem gaji dan pendapatan semua anggota Damkar.

    “Kita minta bantuan Wali Kota baru, Pak Supian Suri. Supaya Pak Supian Suri kemudian bisa menjembatani kepentingan pekerjaan Sandi. Jadi nafkah Sandi harus dijembatani juga. Yang lain-lain juga mengenai sistem gaji atau pendapatan dari semua anggota Damkar atau sebagian besar anggota Damkar yang di bawah UMP juga akan kita kejar,” tuturnya.

    Deolipa mengaku sebelumnya melayangkan somasi terhadap pihak Damkar. Namun kali ini, katanya, kliennya juga akan melakukan petisi untuk mengganti pejabat Damkar saat ini.

    “Kita minta pejabat yang sedang menjabat sekarang diganti. Pejabat yang sedang menjabat sekarang diganti. Kenapa? Karena tidak profesional. Sandi bekerja atau tidak bekerja, ya anggaplah dia diberhentikan. Tapi ini kan kita sedang perjuangkan. Jadi posisi Sandi adalah dalam posisi status quo. Jadi dia kan menolak ini. Sehingga ini masih kita perjuangkan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (idn/idn)

  • 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek

    14 Lokasi Layanan Samsat Keliling Hari Ini di Jadetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (8/1/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Mal Artha Gading pukul 08.00 – 14.00 WIB.

    3. Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB.

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00 – 15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Samsat keliling hari ini juga ada di parkiran busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB.

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.

    8. Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Rukan Market Green Lake City Cipondoh 09.00-12.00 WIB.

    9.  Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00 – 11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Hall GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Kantor Kelurahan Teluk Pucung 08.00 – 13.30 WIB.

    12. Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB.

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 08.00-12.00 WIB.

    14. Halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat bahwa layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.