provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Cek 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Cek 14 Lokasi Layanan Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling hari ini untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (22/1/2025).

    Informasi 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yakni sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan halaman parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    3. Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 08.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB.

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-15.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.

    6. Samsat keliling hari ini juga ada di parkiran busway Foodmosphere dan Alun-alun Cibodas, Tangerang pukul 08.00-14.00 WIB.

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB.

    8. Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Lake City pukul 09.00-12.00 WIB.

    9.  Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.

    11. Kota Bekasi di Kantor Kelurahan Teluk Pucung 08.00-13.30 WIB.

    12. Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB.

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 08.00-12.00 WIB.

    14. Halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat bahwa layanan Samsat keliling hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Rabu, Samsat Keliling masih tersedia di Jadetabek

    Rabu, Samsat Keliling masih tersedia di Jadetabek

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00 – 14.00 WIB

    3. Jakarta Barat di Mall Citraland pukul 08.00-14.00 WIB

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00 – 15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB

    6. Kota Tangerang di parkiran busway Foodmosphere dan Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB

    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB

    8. Ciledug di Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB

    9. Ciputat di kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman G TOWN Square pukul 08.00-14.00 WIB

    11. Kota Bekasi di kantor Kelurahan Teluk Pucung pukul 08.00 – 13.30 WIB

    12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robinson Lippo Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB

    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00 – 14.00 WIB dan kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 08.00-12.00 WIB

    14. Cinere di halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB

    Masyarakat perlu membawa KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing disertai fotokopi, dan tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

    Gerai ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, sedangkan untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

    Lalu, sebagai pilihan, warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membantu menyelesaikan urusan bayar PKB.

    Aplikasi SIGNAL dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring di 33 provinsi melalui telepon seluler di genggaman dan berkas STNK juga akan dikirim ke alamat.

    Namun, aplikasi ini tak bisa digunakan untuk pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun. Bagi penunggak pajak lebih dari setahun, tetap harus kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi III DPR Ungkap Banyak Warga Minta Pemerintah Tak Lagi Buat Kebijakan Kenaikan Pajak – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Ungkap Banyak Warga Minta Pemerintah Tak Lagi Buat Kebijakan Kenaikan Pajak – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengutarakan, dirinya mendapat keluhan dari banyak warga yang mengeluhkan agar pemerintah tak lagi membuat kebijakan terkait kenaikan pajak.

    Keluhan itu didapatkan oleh Habib Aboe kala dirinya menyambangi daerah pemilihannya (dapil) di Kalimantan Selatan, saat masa reses anggota DPR RI kemarin.

    “Mereka menaruh harapan besar agar tidak ada kebijakan yang semakin memberatkan, terutama dalam hal perpajakan,” tutur Habib Aboe dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    “Mereka berharap pemerintah tidak menaikkan pajak yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat,” sambung dia.

    Selain itu, dalam kunjungannya di dapil, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu juga menyatakan kalau masyarakat berharap pemerintah membantu perbaikan kondisi perekonomian. 

    Di mana, kebanyakan publik berharap agar bantuan sosial bisa terus dikucurkan dan menyasar ke masyarakat kurang mampu.

    “Ada permintaan untuk menstabilkan harga pangan operasi pasar. Selain itu mereka berharap ada bantuan sosial untuk mendorong daya beli masyarakat,” ujar Habib Aboe.

    Di samping itu, dirinya juga mengaku mendapatkan masukan dari mitra kerja di pemerintahan dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan.

    Mereka kata Sekretaris Jenderal DPP PKS itu, berharap bisa mendapatkan gedung baru untuk operasional.

    Pasalnya menurut Habib Aboe, hingga saat ini, BNN masih menggunakan gedung pinjaman dari pemerintah provinsi.  

    “BNN Kalsel membutuhkan fasilitas yang lebih layak agar dapat menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam memberantas peredaran narkoba di daerah. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan,” tegasnya.

    Setelah selesainya masa reses yang ditandai dengan digelarnya rapat paripurna pembukaan masa persidangan II tahun 2024-2025, Selasa tadi, Habib Aboe menyebut akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut.

    Dirinya mengklaim, agar apa yang menjadi keluhan dari warga dan mitra kerjanya di legislatif itu bisa tersampaikan. (*)

  • MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    MPR kunjungi IKN guna cek perkembangan pembangunan pada pekan ini

    Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan MPR RI berencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk mengecek perkembangan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru Republik Indonesia tersebut pada akhir pekan ini.

    Selain mengecek pembangunan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Pimpinan MPR RI juga akan mengecek rencana pembangunan gedung parlemen, yang terdiri dari Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

    “Kita membahas rencana kunjungan Pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu,” kata Muzani usai mengikuti Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, pihaknya akan segera mengetahui jadwal selesainya gedung parlemen setelah mengecek langsung IKN pada akhir pekan ini. Nantinya MPR juga akan memberi masukan secara langsung kepada Kepala Otorita IKN.

    Sejauh ini, dia pun belum mengetahui terkait proses pembangunan rumah dinas bagi anggota legislatif. Nantinya semua informasi perkembangan pembangunan IKN terkait lembaga legislatif akan disampaikan kepada publik.

    “Saya belum tahu, makanya kami perlu melihat langsung, mendengar dari pejabat yang memiliki otoritas,” ujar dia.

    Adapun Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan sejumlah agenda peletakan batu pertama (ground breaking) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto masih menunggu jadwal.

    Basuki mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Presiden untuk sejumlah agenda peletakan batu pertama di IKN tersebut.

    “Saya sudah mengirim surat untuk ground breaking. jadi mudah-mudahan beliau bisa menjadwalkan waktunya,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sederet Proyek Rp 6,5 T Mau Groundbreaking di IKN, Prabowo Hadir?

    Sederet Proyek Rp 6,5 T Mau Groundbreaking di IKN, Prabowo Hadir?

    Jakarta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlanjut. Kali ini ada beberapa proyek yang akan dimulai pembangunannya (groundbreaking) di IKN dengan investasi mencapai Rp 6,5 triliun.

    Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, ini merupakan rangkaian groundbreaking yang ke-9 di IKN.

    “Ada Rp 6,5 T, groundbreaking ke-9,” ungkap Danis ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan ada enam proyek di IKN yang akan groundbreaking dalam waktu dekat, yaitu hotel, perkantoran, hingga restoran. Perusahaan Malaysia Citadel Group menjadi salah satu investornya.

    Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam agenda groundbreaking tersebut? Basuki tak bisa memastikan, yang jelas undangan sudah dikirim langsung ke Prabowo.

    “Pak Menteri PU sudah kirim surat untuk peresmian, saya sudah kirim surat untuk groundbreaking. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan waktunya,” sebut Basuki.

    “Kan jadwal semua tergantung Presiden,” lanjutnya ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah groundbreaking akan dilakukan minggu ini atau tidak.

    Pada intinya semua sudah siap untuk menyambut Prabowo di IKN, Basuki bilang kapanpun orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi ibu kota baru semuanya siap menyambut.

    “Kita sih open undangannya, anytime beliau siap ke sana, kami siap, dan mestinya nggak perlu groundbreaking aja, semua dilaporkan juga sama pak AHY,” pungkas Basuki.

    (hal/ara)

  • Penganiayaan Anggota Perguruan Silat di Surabaya, Polisi Salah Tangkap?

    Penganiayaan Anggota Perguruan Silat di Surabaya, Polisi Salah Tangkap?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kasus penganiayaan anggota perguruan silat Pagar Nusa di Surabaya kini menimbulkan pertanyaan besar. Fakta persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya mengungkap adanya dugaan salah tangkap terhadap terdakwa Lukman Fahirul Rafi, yang disebut tidak berada di lokasi kejadian saat insiden berlangsung.

    Kasus ini bermula dari konflik antaranggota dua perguruan silat, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Pagar Nusa, yang memuncak pada 8 Agustus 2024. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yustus One Simus Parlindungan dari Kejari Tanjung Perak, disebutkan bahwa terdakwa Louis Safarino Lake bersama Lukman dan beberapa orang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Yoga Ari Fardhani dan Moch. Heru Kurniawan di depan sebuah Indomaret di kawasan Banjar Sugihan, Surabaya.

    Dalam sidang, dua saksi meringankan, Eko dan Soni, yang merupakan tetangga Lukman, memberikan kesaksian bahwa saat kejadian, Lukman sedang berada di rumah dan tidur.

    “Saat itu saya obrak-obrak Lukman, saya tanya umiknya (ibu Lukman), katanya Lukman tidur. Saya kemudian ke kamarnya dan memang Lukman sedang tidur,” ujar Eko, yang dibenarkan oleh Soni.

    Keterangan ini diperkuat oleh terdakwa Louis Safarino Lake, yang menyatakan bahwa Lukman tidak terlibat dalam kejadian tersebut dan menyebut nama-nama pelaku lain yang saat ini masih buron.

    “Kalau yang di CCTV yang seperti Lukman itu bukan Lukman, tapi namanya Ahmad. Dia sekarang lari ke Madura,” ungkap Louis.

    Terdakwa Louis juga mengungkapkan bahwa ia dipaksa mengakui perbuatannya melalui cara-cara yang tidak manusiawi. Louis mengaku kepalanya ditutup dengan plastik berlapis hingga merasa sesak dan hampir pingsan.

    “Ketika mau ditutup kresek kelima, saya sudah nggak kuat karena saya merasa mata saya gelap. Kemudian saya mengakui kalau memukul, padahal saya tidak memukul, saya hanya memegang sabuk,” ujar Louis.

    Lukman juga mengaku mengalami kekerasan fisik saat pemeriksaan oleh Kanit Polsek Tandes.

    “Saya dipukul kepala saya dengan botol Aqua yang masih ada isinya,” jelas Lukman.

    Kuasa hukum terdakwa, Wildan Fikri Hidayatullah, membeberkan sejumlah kejanggalan, salah satunya terkait barang bukti pakaian yang dikenakan pelaku dalam rekaman CCTV.

    “Baju di CCTV warna putih, tapi tidak ditemukan di rumah Lukman. Yang di CCTV pakai baju warna putih polos, yang disita hem putih motif garis,” ujar Wildan.

    Kuasa hukum terdakwa berharap agar majelis hakim dapat melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memberikan putusan yang adil.

    “Harapan kami, hakim bisa membuat putusan yang adil demi kemerdekaan seseorang,” tegas Wildan.

    Kasus ini terus menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran prosedur dan kekerasan dalam proses penegakan hukum. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaku utama masih buron, sementara dugaan salah tangkap terhadap Lukman semakin menguat. [uci/beq]

  • Daftar Lengkap Kuota Jemaah Haji 2025

    Daftar Lengkap Kuota Jemaah Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Keseluruhan kuota itu kemudian akan dibagi ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, kuota haji reguler dialokasikan untuk 203.320 jemaah, sementara haji khusus mendapatkan alokasi sebesar 17.680 jemaah. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 89,41 juta per jemaah.

    Sementara, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah adalah sebesar Rp 55.431.750. Pelaksanaan keberangkatan jemaah haji reguler akan dimulai dengan gelombang pertama pada 2 hingga 16 Mei 2025, sedangkan gelombang kedua dijadwalkan pada 17 hingga 31 Mei 2025.

    Keputusan Kemenag RI Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tahun 1446 H/ 2025 Masehi, berikut adalah daftar lengkap kuota jemaah haji reguler per provinsi:

    Jawa Barat (Jabar): 38.723 jemaahJawa Timur (Jatim): 35.152 jemaahJawa Tengah (Jateng): 30.377 jemaahBanten: 9.461 jemaahSumatera Utara (Sumut): 8.328 jemaahDKI Jakarta: 7.926 jemaahLampung: 7.050 jemaahSumatera Selatan (Sumsel): 7.012 jemaahSulawesi Selatan (Sulsel): 7.272 jemaahRiau: 5.047 jemaahNusa Tenggara Barat (NTB): 4.499 jemaahSumatera Barat (Sumbar): 4.613 jemaahAceh: 4.378 jemaahKalimantan Selatan (Kalsel): 3.818 jemaahDaerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 3.147 jemaahJambi: 2.909 jemaahKalimantan Timur (Kaltim): 2.586 jemaahKalimantan Barat (Kalbar): 2.519 jemaahSulawesi Tenggara (Sultra): 2.019 jemaahSulawesi Tengah (Sulteng): 1.993 jemaahBengkulu: 1.636 jemaahKalimantan Tengah (Kalteng): 1.612 jemaahSulawesi Barat (Sulbar): 1.453 jemaahKepulauan Riau (Kepri): 1.291 jemaahMaluku: 1.086 jemaahPapua: 1.076 jemaahMaluku Utara (Malut): 1.076 jemaahBangka Belitung (Babel): 1.065 jemaahGorontalo: 978 jemaahSulawesi Utara (Sulut): 713 jemaahPapua Barat: 723 jemaahBali: 698 jemaahNusa Tenggara Timur (NTT): 668 jemaahKalimantan Utara (Kaltara): 416 jemaah.

    Dengan alokasi kuota ini, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Persiapan matang diperlukan, mengingat tingginya jumlah peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

  • Modus Penipuan Pinjaman Online Comot Identitas Yayasan Agama

    Modus Penipuan Pinjaman Online Comot Identitas Yayasan Agama

    Surabaya (beritajatim.com) – Modus penipuan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah modus penipuan dengan memberikan pinjaman online yang mengatasnamakan yayasan agama.

    Dari pengamatan Beritajatim.com di media sosial, ada lebih dari 10 akun yang mempromosikan pinjaman dana dengan mengatasnamakan yayasan keagamaan. Baik di media sosial TikTok dan Instagram. Mereka kebanyakan mencantumkan nama Al-Falah yang merujuk pada kata yang sering digunakan umat muslim yang berarti keberhasilan, kemenangan, atau kebahagiaan. Dari segi logo, para penipu menggunakan background hijau dengan lambang seperti buku yang terbuka dan sedikit tulisan arab.

    Penawaran yang diiklankan pun cukup menarik. Mereka bisa melayani pinjaman mulai 5 juta – 500 juta dengan hanya membayar saat awal bulan Ramadhan. Tanpa bunga, dan menegaskan tidak melibatkan riba. Lagi-lagi simbol agama Islam digunakan oleh para pelaku.

    Beritajatim mencoba menghubungi salah satu akun dan menanyakan persyaratan untuk meminjam. Ketika pertama kali mengklik bio di salah satu akun TikTok Pinjaman Yayasan Al-Falah, Beritajatim.com diarahkan ke salah satu nomor dengan nama kontak Pinjaman Pondok Pesantren Yayasan Al-Falah dengan nomor 0857-5740-5625. Setelah dikontak dengan menyampaikan tujuan ingin pinjam dana online, akun Whatsapp itu akan memberikan keterangan bahwa Beritajatim.com tersambung dengan seorang yang mengaku Ustadz dan pimpinan yayasan Pinjaman Dana Al Falah bernama Fauzi.

    Walaupun sudah menyampaikan maksud ingin meminjam uang, Beritajatim.com diminta untuk menambahkan kontak/menyimpan nomor Pondok Pesantren Yayasan Al-Falah. Hal itu agar pihak pelaku bisa melihat aktivitas dan akan menghubungi pembayaran lewat status WA.

    Beritajatim.com lantas melakukan arahan pihak Pondok Pesantren Yayasan Al-Falah. Ketika selesai, Beritajatim.com di kirimkan persyaratan pinjaman dengan brosur yang berisi penjelasan skema peminjaman. Selain itu, pihak pemberi pinjaman juga mengirimkan video testimoni dari sejumlah orang yang menjelaskan bahwa layanan pinjaman yang mereka adalah asli. Tidak lupa, mereka juga mengirimkan gambar yang memuat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seolah-olah layanan pinjaman mereka telah diverifikasi oleh OJK.

    Untuk melakukan pinjaman, Beritajatim.com diminta untuk mengirimkan identitas pribadi seperti foto KTP, Foto Kartu Keluarga dan Foto halaman pertama buku tabungan. Lalu membayar biaya admin mulai Rp 250 ribu – Rp 350 ribu.

    Beritajatim.com lantas menelusuri alamat kantor pihak yang mengatasnamakan Pinjaman Yayasan Al-Falah. Dari hasil penelusuran, diketahui alamat kantor berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tempat itu diberi rating bintang 2 dan dipenuhi ulasan ratusan netizen diduga korban penipuan lembaga yang sama.

    Beritajatim.com juga mengecek nama Pinjaman Pondok Pesantren Yayasan Al-Falah ke OJK. Hasilnya, nama serupa pernah dinyatakan hoaks oleh OJK namun lokasi kantornya berada di Bondowoso.

    Menanggapi fenomena ini, pakar digital dari Stikosa AWS, Hendro D Laksono mengatakan para pelaku penipuan dengan mencomot identitas keagamaan memiliki peluang lebih besar untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Ikatan emosional dan spiritual terhadap agama di Indonesia sangat besar.

    “Agama dianggap sebagai sumber kebenaran, kejujuran, dan moralitas. Ketika penipu menggunakan nama atau simbol agama, mereka otomatis mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat yang memiliki ikatan emosional dan spiritual terhadap agama tersebut,” kata Hendro diwawancarai Beritajatim.com, Senin (20/01/2025).

    Menurut Hendro, Agama juga menciptakan rasa kebersamaan. Orang merasa lebih dekat dan percaya pada individu atau kelompok yang mengidentifikasi diri dengan kepercayaan mereka. Akun-akun media sosial yang mengatasnamakan yayasan keagamaan sering membangun hubungan personal melalui konten yang menyentuh emosi, seperti cerita sedih, doa bersama, atau ajakan berbuat baik.

    “Mereka juga aktif membuat pesan-pesan seperti membantu orang miskin akan mendatangkan berkah atau donasi kecil bisa menyelamatkan jiwa, memanfaatkan rasa tanggung jawab religius untuk mempengaruhi perilaku,” imbuhnya.

    Keberadaan para pelaku penipu mengatasnamakan agama linier dengan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi sulit dan tingkat pendidikan menengah kebawah. Kelompok ini lebih mudah terpengaruh oleh janji bantuan atau mendapat pahala besar.

    “Hal ini sering dilakukan tanpa verifikasi lebih lanjut karena dorongan emosional. Mereka enggan menanyakan keaslian atau memverifikasi informasi dari akun berbasis agama bisa dianggap tidak sopan atau kurang iman,” jelas Hendro.

    Hendro menegaskan walaupun telah banyak himbauan terkait modus penipuan serupa, namun masih banyak masyarakat menjadi korban. Hal ini karena, banyak akun penipu itu yang mencomot foto atau dokumentasi dari lembaga yayasan kredibel dan diklaim sebagai kegiatan lembaga yang menipu. Selain itu, Media sosial memungkinkan pesan menjangkau audiens luas dengan biaya rendah.

    “Ada teori, namanya bubble theory. Ada yang menyebut filter bubble. Yakni algoritma yang menampilkan konten sesuai dengan preferensi pengguna media sosial. Algoritma ini dapat membuat pengguna terisolasi dari informasi yang berbeda, sehingga dapat mempersempit pandangan dan memperkuat polarisasi,” terang Hendro.

    Ketika informasi hoaks itu dikonsumsi oleh pengguna yang punya keyakinan sendiri dan terpolarisasi, maka pengguna akan terisolasi dari informasi yang berbeda atau informasi pembanding. Sehingga, kemampuan berpikir kritis menurun dan menyebabkan bias kognitif (kondisi yang terjadi ketika alam bawah sadar salah dalam berpikir). Akibatnya, seseorang bisa mengambil keputusan yang tidak rasional. “Jadi yang namanya seruan, akan kalah dengan cara pandang emosional. Imbauan kalah dengan keyakinan dasar,” tutup Hendro. (ang/kun)

  • Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Prabowo Janji Semua Anak Indonesia Dapat Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyayangkan pemangkasan anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, itu berimbas isu lain, termasuk anggaran transportasi umum harus dikorbankan.

    Dalam hal ini, Djoko mencontohkan program Buy The Service (BTS) yang digawangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan anggaran Rp 437,9 miliar pada 2024. Program BTS diselenggarakan untuk 11 kota dengan total 46 koridor.

    Pada 2025, nominalnya menyusut menjadi Rp 177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp 8,7 miliar hingga Rp 37,6 miliar.

    “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif. Sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Djoko, Minggu (19/1/2025).

    Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Januari 2025), total penumpang BTS yang terangkut sebanyak 72.138.046 orang (sejak beroperasi Juni 2020 hingga 2023) dengan fare box sebesar Rp 58,54 miliar.

    Dengan rincian, subsidi per 2020 diberikan pada 5 kota dengan 19 koridor sebesar Rp 49,93 miliar. Lanjut pada 2021 di lima kota dan 26 koridor (Rp 311,71 miliar), 2022 di 10 kota dengan 51 koridor (Rp 546,95 miliar), 2023 di 10 kota dengan 48 koridor (Rp 573,36 miliar) dan tahun 2024 di 11 kota dengan 46 koridor (Rp 429,79 miliar).

    “Sekarang di tahun 2025 menurun menjadi Rp 177,5 miliar,” imbuh Djoko.

     

  • Pegawai Setwan DPRD Banjar Diduga Gelapkan Mobil Rental, Ini Kata Polisi

    Pegawai Setwan DPRD Banjar Diduga Gelapkan Mobil Rental, Ini Kata Polisi

    JABAR EKSPRES – Seorang pria yang diduga sebagai sopir Setwan DPRD dan sopir cadangan Ketua DPRD Kota Banjar, telah diciduk oleh Satreskrim Polres Ciamis sejak awal tahun 2025. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, S terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan kendaraan roda empat.

    S diketahui merupakan pegawai non ASN yang tengah mengurus persyaratan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 di lingkungan Pemkot Banjar. Namun, sejak awal tahun 2025, S tidak masuk kerja tanpa memberikan keterangan yang jelas.

    Kasat Reskrim Polres Ciamis, AKP Joko Prihatin, membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani kasus penipuan dan penggelapan kendaraan jenis R4.

    “Kalau masalah pekerjaan saya ngak tahu, yang jelas swasta dan ada yang kita amankan inisial S, kasusnya menangani masalah tipu gelap kendaraan roda empat rental,” ungkap Joko melalui pesan WhatsApp, Senin (20/1).

    Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Banjar, Aspihani, belum memberikan tanggapan ketika dikonfirmasi mengenai kasus yang menimpa mantan sopir Sekwan berinisial S.

    BACA JUGA: Tak Hanya Pantau RTH dan Tenaga Kerja, Komisi IV DPRD Sumedang Fokus Awasi Privatisasi Air oleh Industri

    Saat ini, lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjar tengah diterpa serangkaian masalah. Mulai dari kasus tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota DPRD yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan, serta insiden bocornya atap gedung saat rapat paripurna penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk pemilihan tahun 2024.

    Ruang Paripurna Bocor

    Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Banjar pada Jumat, 10 Januari 2025, membuat panik para pejabat yang berada di ruang paripurna DPRD Banjar.

    Insiden ini terjadi saat mereka akan menggelar rapat pengumuman penetapan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada Banjar tahun 2024. Atap gedung mengalami kebocoran, sehingga air hujan masuk ke sekitar area rapat.

    Ketua DPRD Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kondisi gedung tersebut. “Hujan yang terjadi saat ini cukup besar, sehingga atap di gedung ruang rapat paripurna ini mengalami kebocoran,” ujarnya.