Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Jalan Rusak di Banjar Kemuning Sidoarjo Diperbaiki Bulan Ini

    Jalan Rusak di Banjar Kemuning Sidoarjo Diperbaiki Bulan Ini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jalan rusak di kawasan Banjarkemuning, Kecamatan Sedati, Jumat (24/1/2025).

    Kerusakan jalan yang ada dinilai sangat membahayakan, terutama dengan tingginya curah hujan akhir-akhir ini. “Kami upayakan dalam bulan ini jalan ini diperbaiki, menggunakan material yang bagus,” ujar Subandi saat berdialog dengan warga di lokasi.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas perbaikan setelah jalan diperbaiki. Mengingat jalan sering kali kembali rusak setelah diperbaiki, apalagi akibat curah hujan dan aktivitas pengembang yang melakukan pengurukan.

    “Kuncinya cuma satu, karena curah hujan tinggi, saya tidak memperbolehkan pengembang ada kegiatan pengurukan. Nanti saya buat surat kepada pengembang,” tegasnya.

    Subandi menambahkan bahwa, jika pengembang tetap membandel, maka pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan izin. Ia meminta camat dan polsek setempat untuk turut mengawasi dan mencabut izin pengurukan jika ditemukan pelanggaran.

    Diungkapkan juga rencana pemerintah daerah untuk memperlebar jalan di Banjarkemuning hingga tujuh meter. Rencananya tahun 2026 jalan tersebut akan dibeton.

    “Sebelah jalan ini juga ada tambak dengan air asin, jadi memang perlu material yang lebih kuat agar jalan tahan lama,” jelasnya.

    Plt Bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) agar kegiatan pengurukan dilakukan hanya pada musim kemarau. Subandi menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memperbaiki jalan ini sebaik mungkin demi keselamatan dan kenyamanan warga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga bersama hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Jalan ini kita perbaiki bersama. Jangan sampai setelah diperbaiki, rusak lagi. Aspal itu kalahnya dengan air, jadi kita semua harus ikut menjaga,” pungkasnya. (isa/but)

  • Tapin siap gelar pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara

    Tapin siap gelar pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara

    Rapat Koordinasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2030 di Aula Tamasa Kantor Bupati, di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis (23/1/2025) (ANTARA/Muhammad Rastaferian Pasya)

    Tapin siap gelar pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 09:50 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan mematangkan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030 yang dijadwalkan berlangsung secara serentak di Istana Negara pada 7 Februari 2025.

    Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tapin Padlian Noor mengatakan bahwa persiapan teknis dan strategis menjadi fokus utama pemerintah daerah.

    “Kami memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar mulai dari keberangkatan hingga pelantikan di Istana Negara, Radiogram, undangan, hingga gladi bersih sudah kami jadwalkan secara rinci,” ujarnya, di Rantau, Kabupaten Tapin, Jumat.

    Padlian Noor menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar pelaksanaan acara bebas hambatan.

    Sementara itu Aspem Kesra Setda Tapin Zainal Abidin menyebutkan pemerintah daerah masih menunggu radiogram resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami perkirakan radiogram akan diterima pada 24 Januari 2025, dari situ kami akan mengetahui apakah ada pembatasan jumlah peserta yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke Jakarta nanti,” katanya.

    Zainal menambahkan, jika tidak ada pembatasan kepala perangkat daerah kemungkinan besar akan turut serta mendampingi, jika pembatasan diberlakukan hanya beberapa pejabat yang diizinkan hadir.

    Rapat koordinasi juga menghasilkan sejumlah jadwal penting terkait persiapan pelantikan di antaranya:

    • 24 Januari 2025: Pengiriman radiogram dari Kemendagri.

    • 28 Januari 2025: Distribusi undangan pelantikan ke daerah.

    • 29 Januari 2025: Pemeriksaan lokasi pelantikan di Istana Negara.

    • 30 Januari 2025: Rapat teknis bersama Menteri Dalam Negeri.

    • 4 Februari 2025: Pemeriksaan kesehatan kepala daerah di Kemendagri.

    • 5 Februari 2025: Pembagian atribut resmi kepala daerah.

    • 6 Februari 2025: Gladi bersih di Istana Negara.

    • 7 Februari 2025: Pelantikan serentak oleh Presiden.

    Sumber : Antara

  • IKN Bakal Jadi Incaran Investor, Pengusaha Lokal Minta Karpet Merah – Page 3

    IKN Bakal Jadi Incaran Investor, Pengusaha Lokal Minta Karpet Merah – Page 3

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai prospek masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjanjikan. Namun, hal itu tergantung pada langkah pemerintah dalam mengakomodasi investasi.

    Seperti diketahui, pembangunan IKN dilanjutkan pada tahap 2 periode 2025-2029. Pemerintah sendiri telah sepakat mengucurkan dana Rp 48,8 triliun untuk itu.

    Anggawira mengatakan, IKN masih cukup potensial di mata pengusaha. Hanya saja, perlu dukungan dari pemerintah agar bisa mengundang para investor.

    “Dari sudut pandang pengusaha, prospek IKN tetap menjanjikan. Namun, ini tergantung pada bagaimana pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan investasi,” kata Anggawira kepada Liputan6.com, Kamis (23/1/2025).

    Dia berharap, pembangunan IKN nantinya tidak sebatas soal konstruksi fisik. Lebih dari itu, diharapkan cikal bakal ibu kota baru itu bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional.

    “Pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek fisik tetapi juga harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada inovasi, keberlanjutan, dan digitalisasi,” ucapnya.

    Ada beberapa hal yang jadi catatannya. Diantaranya soal kepaatian hukum, insentif fiskal yang menarik buat pengusaha, hingga akses informasi terkait peluang di IKN.

    “Stabilitas regulasi dan kepastian kontrak adalah dua faktor yang sangat penting agar investasi bisa berjalan dengan baik. Selain itu, penting juga adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan dunia usaha untuk membangun kepercayaan,” beber dia.

     

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, BMKG: 14 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, BMKG: 14 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat.

    Tayang: Jumat, 24 Januari 2025 07:49 WIB

    freepik.com

    Ilustrasi hujan lebat. Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan hari ini, Jumat, 24 Januari 2025, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Jumat, 24 Januari 2025

    Peringatan Dini Hujan Sedang – Lebat

    Banten
    DI Yogyakarta
    Gorontalo
    Jawa Barat
    Kalimantan Barat
    Kalimantan Selatan
    Kalimantan Tengah

    Kalimantan Timur
    Kalimantan Utara
    Kep. Bangka Belitung

    Maluku
    Maluku Utara
    Papua Barat
    Riau
    Sulawesi Tengah
    Sulawesi Tenggara
    Sumatera Barat
    Sumatera Selatan

    Peringatan Dini Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Aceh
    Bali
    Bengkulu
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Lampung
    Nusa Tenggara Barat
    Nusa Tenggara Timur
    Papua
    Sulawesi Barat
    Sulawesi Selatan
    Sulawesi Utara
    Sumatera Utara
    Jambi

    Peringatan Dini Angin Kencang

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan Bandung 23 Januari 2025

    Daftar 17 Kepala Daerah di Jabar yang Dilantik Prabowo 6 Februari, Ada Dedi Mulyadi dan Farhan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyebut, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,
    Dedi Mulyadi
    -Erwan Setiawan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Selain itu, dari 27 kabupaten dan kota di
    Jabar
    , sebanyak 16 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 turut dilantik juga di Istana Negara Jakarta.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, kepala daerah yang akan dilantik di Istana Negara dari Jabar yakni Gubernur dan Wakilnya serta 16 dari kabupaten dan kota.
    “Yang akan dilantik itu gubernur, dan dari 27 kabupaten dan kota minus 11 kabupaten dan kota yang sedang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/1/2025).
    Menurut dia, pelantikan 11 kepala daerah lainnya akan dilakukan selanjutnya setelah sidang gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 di MK selesai disidangkan.
    “Semuanya (dilantik) kecuali 11 kabupaten dan kota yang gugat ke MK,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sebanyak 270 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2024 di Istana Negara pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Adapun 16 pasangan kepala daerah di Jabar yang akan dilantik nanti yakni:
    Kabupaten Kuningan

    Dian Rahmat Yanuar-Tuti Andriani: 211.961 suara (38,24%)
    Kabupaten Garut

    Syakur Amin-Putri Karlina: 915.780 (66,31%)
    Kabupaten Ciamis

    Herdiat Sunarya-Yana Dana Putra: 589.695 suara (89,3%)
    Kabupaten Sumedang

    Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila: 313.117 suara (49,49%)
    Kabupaten Purwakarta

    Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin: 251.998 suara (48,48%)
    Kabupaten Majalengka

    Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan: 441.570 suara (59,8%)
    Kabupaten Karawang

    Aep Syaepuloh-Maslani: 669.674 suara (53,3%)
    Kabupaten Indramayu

    Lucky Hakim-Syaefudin: 602.286 suara (67,61%)
    Kabupaten Bekasi

    Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja: 666.494 suara (45,68%)
    Kota Tasikmalaya

    Viman Alfarizi-Dicky Candra: 193.225 suara (48,34%)
    Kota Sukabumi

    Ayep Zaki-Bobby Maulana: 78.257 suara (44,90%)
    Kota Cirebon

    Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati: 77.755 suara (50,3%)
    Kota Cimahi

    Ngatiyana-Adhitia Yudisthira: 121.108 suara (41,71%)
    Kota Bogor

    Dedie A Rachim-Jenal Mutaqin: 183.500 suara (36,79%)
    Kota Banjar

    Sudarsono-Supriana: 40.646 suara (38,41%)
    Kota Bandung

    Muhammad Farhan-Erwin: 523.000 suara (44,64%)
    Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petugas Lapas Tandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2025

    Petugas Lapas Tandatangani Komitmen Bersama dan Pakta Integritas Tahun 2025

    JABAR EKSPRES  – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjar, di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, secara resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas untuk tahun 2025.

    Acara yang berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025, di halaman kantor Lapas Banjar ini dihadiri oleh seluruh pejabat struktural serta pegawai Lapas Kelas IIB Banjar.

    Kepala Lapas Banjar, Amico Balalembang, dalam sambutannya menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

    “Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Kurangi Kemacetan, Metro Trans Jabar Hadir Dengan 8 Koridor di Kabupaten Bandung

    Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Lapas Kelas IIB Banjar dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

    “Dengan adanya komitmen ini, kami (Lapas Banjar) bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan,” kata dia.

    Selain itu, dalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara pejabat struktural eselon IV dengan Kepala Lapas Kelas IIB Banjar, serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara pejabat struktural eselon V dengan pejabat struktural eselon IV.

    BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Perawatan dan Santunan Korban Alfamart yang Ambruk di Kabupaten Banjar

    “Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 antara Kalapas Banjar dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali,” katanya.

    Pakta Integritas yang ditandatangani berisi poin-poin penting yang menekankan pada pelayanan yang bebas dari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan.

    “Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan,” tambah dia.

    BACA JUGA: Sekda Kabupaten Bogor Hadiri Serah Terima Jabatan Danlanud ATS

    Dengan langkah awal ini, pihaknya berharap mampu menjadi teladan dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan profesional.

  • DLH Beri Penjelasan Terkait Kondisi Taman Eco Park Kota Banjar

    DLH Beri Penjelasan Terkait Kondisi Taman Eco Park Kota Banjar

    JABAR EKSPRES – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjar akhirnya memberikan klarifikasi mengenai kondisi Taman Eco Park yang terletak di samping Sungai Citanduy.

    Dalam pernyataannya, pihak DLH menyatakan bahwa sarana yang ada di Eco Park masih dalam kondisi laik dan terbilang cukup baik.

    Namun, beberapa fasilitas, seperti rumah hobit yang terbuat dari kayu, terpaksa dibongkar bagian bawah dindingnya karena sering disalahgunakan untuk perbuatan yang melanggar norma oleh pengunjung yang tidak bertanggungjawab.

    “Rumah hobit itu bagian dinding bawahnya dibongkar. Itu sengaja dilakukan karena ada usulan dari warga sekitar bahwa bangunan kayu tersebut sering digunakan untuk perbuatan tercela. Jadi, untuk meminimalisir hal-hal negatif, terpaksa kami bongkar bagian papan bawahnya agar tidak ada bagian yang digunakan untuk bersembunyi,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjar, Uun Maryonah, Kamis (23/1).

    BACA JUGA: Yani Subekti akan Dukung Citanduy Waterway, Ini Syaratnya!

    Lebih lanjut, Uun menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan perbaikan pada beberapa bagian sarana yang rusak dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

    “Tentu perbaikan kerusakan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tuturnya.

    Uun juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap Taman Eco Park dilakukan secara konsisten. Termasuk, kebersihan yang dijaga oleh tenaga kebersihan yang rutin melakukan pembersihan di taman tersebut.

    “Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga sarana fasilitas yang ada. Jangan dirusak, jangan dicorat-coret, jangan dicuri. Karena sebelumnya, kami mendapati beberapa sarana hilang, seperti lampu taman,” imbuhnya.

    Sebelumnya, diberitakan bahwa Taman Eco Park, yang dulunya menjadi kebanggaan masyarakat Kota Banjar, kini berada dalam kondisi sepi pengunjung.

    BACA JUGA: Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    Fasilitas yang seharusnya menjadi daya tarik bagi pengunjung juga kini terlihat mulai banyak yang rusak.

    Sejumlah pedagang yang sebelumnya berjualan di area tersebut terpaksa gulung tikar, yang menambah kesedihan bagi warga yang mengandalkan taman ini sebagai lokasi wisata yang murah dan menyenangkan.

    Taman Eco Park terletak di pinggir Sungai Citanduy, di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman.

  • Kenapa Saat Imlek Hampir Selalu Hujan? Begini Penjelasannya

    Kenapa Saat Imlek Hampir Selalu Hujan? Begini Penjelasannya

    Jakarta –

    Saat ini masyarakat keturunan etnis Tionghoa tengah menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. Sudah menjadi kepercayaan mereka bahwa hujan saat Imlek akan membawa keberuntungan bagi mereka.

    Pada kenyataannya, hujan memang hampir selalu terjadi ketika Imlek. Bagaimana penjelasan ilmiahnya?

    Hujan Saat Imlek

    Kasi Data dan Informasi BMKG Kelas I Semarang, Iis Widya Harmoko, menjelaskan Imlek tahun baru China selalu jatuh di bulan Januari atau Februari. Sementara bulan tersebut termasuk dalam musim penghujan.

    “Di Indonesia, Imlek biasanya jatuh pada bulan Januari-Februari. Pada Januari ini merupakan periode puncak musim hujan,” kata Iis saat dihubungi detikcom, Rabu (22/1/2025).

    Letak geografis Indonesia yang dilewati garis ekuator juga menjadi penyebab Indonesia mengalami hujan pada bulan Januari. Hal ini bisa berbeda dengan negara lain di belahan bumi lain yang mungkin mengalami musim salju atau kering.

    “Karena Indonesia dilewati garis ekuator atau khatulistiwa, maka potensi hujan hampir ada sepanjang tahun. Intensitas hujan akan semakin bertambah seiring semakin dekat dengan pergerakan matahari,” ujar Iis.

    Prakiraan Cuaca Imlek 2025

    Imlek yang jatuh pada akhir Januari 2025 ini tentu memiliki potensi hujan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena bulan ini memang puncak dari musim penghujan. Namun bagaimana prakiraan cuaca Imlek 2025 menurut prediksi BMKG?

    BMKG secara rutin merilis prospek cuaca mingguan. Data terbaru di situs BMKG yang dirilis adalah untuk periode 21-27 Januari 2025. Secara umum, sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan sedang hingga lebat sepekan ke depan.

    Prediksi Periode 21-23 Januari 2025

    Berikut daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan hingga angin kencang pada periode 21-23 Januari 2025:

    Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.Potensi Angin Kencang: Bengkulu dan Kep. Riau.

    Prediksi Periode 24-27 Januari 2025

    Berikut daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan hingga angin kencang pada periode 24-27 Januari 2025:

    Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, DIY, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Barat, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.Hujan Sangat Lebat-Ekstrem: Lampung dan Jawa Tengah.Potensi Angin Kencang: NihilPrakiraan Cuaca di Kota Tujuan Wisata Imlek

    Berikut ini prakiraan cuaca BMKG pada 29 Januari 2025 untuk beberapa daerah yang biasa menjadi destinasi wisata saat Imlek:

    DKI Jakarta: hujan ringan-hujan petir (suhu 23-29°C)Bogor: hujan ringan (suhu 23-27°C)Solo: udara kabur (suhu 23-26°C)Semarang: hujan ringan (suhu 24-26°C)Singkawang: udara kabur (suhu 23-27°C)Palembang: hujan ringan (suhu 23-28°C)Batam: hujan ringan (suhu 25-29°C)Manado: hujan ringan (suhu 24-27°C)

    Nah, sekarang detikers tahu kan, hujan memang umum terjadi di Indonesia saat Imlek karena bulan Januari adalah puncak dari musim penghujan. Jika detikers berencana menikmati malam Imlek, jangan lupa bawa payung, ya!

    (bai/row)

  • Industri Properti Mulai Tumbuh, Sinar Mas Land Targetkan Raup Rp 2 Triliun Lewat Program Ini – Halaman all

    Industri Properti Mulai Tumbuh, Sinar Mas Land Targetkan Raup Rp 2 Triliun Lewat Program Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri properti di Indonesia menunjukkan prospek yang cerah pada tahun 2025. Berdasarkan Property Outlook 2025 dari Knight Frank, sektor hunian tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan properti nasional.

    Memanfaatkan momentum ini, Sinar Mas Land menghadirkan program National Sales bertajuk Move in Quickly (MIQ) yang resmi dimulai pada 22 Januari 2025 di ICE BSD City.

    Program MIQ dirancang untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki properti siap huni di tahun 2025, baik untuk tempat tinggal maupun keperluan bisnis. Dengan unit-unit yang sudah siap ditempati (ready to move), konsumen tidak perlu menunggu lama untuk menikmati kenyamanan dan fungsionalitas properti yang mereka inginkan.

    “Kami melihat peluang besar di tahun 2025 dengan kebutuhan properti yang terus meningkat. Program Move in Quickly ini memudahkan konsumen untuk memiliki properti dengan berbagai kemudahan,” ujar Herry Hendarta, Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land saat MoU Signing & Press Conference Grand Launching Sinar Mas Land National Program 2025.

    Kata dia, perusahaan optimistis dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Sebelumnya, program serupa yang kami luncurkan pada 2020 mendapat respon positif dari masyarakat, dan program penjualan nasional tahun 2024 berhasil meraih Rp 1,4 triliun. 

    “Tahun ini, kami menawarkan lebih dari 1.350 unit properti dan menargetkan perolehan sebesar Rp 2 triliun dari program Move in Quickly 2025,” sambungnya.

    Program Move in Quickly 2025 terbagi menjadi tiga periode sepanjang tahun. Periode pertama dimulai pada 22 Januari hingga 30 April 2025 dengan berbagai promo menarik, seperti diskon harga hingga 25 persen, subsidi uang muka (DP) hingga 15%, bebas biaya BPHTB, bebas biaya KPA hingga 2,5%, bebas IPL hingga 1 tahun, serta voucher furniture hingga 10?n voucher elektronik hingga 4%. Selain itu, ada hadiah konsumen hingga 3,5% sesuai dengan produk pilihan.

    Pada periode peluncuran (22-31 Januari 2025), konsumen juga berkesempatan mendapatkan double lucky draw, berupa tambahan diskon hingga 3,5%, serta hadiah langsung berupa voucher belanja hingga Rp 2 juta untuk nasabah prioritas bank rekanan Sinar Mas Land.

    Sementara itu, Hermawan Wijaya Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menambahkan sebagai bagian dari Sinar Mas Land, BSDE turut berpartisipasi dalam program Move in Quickly. 

    “Kami berharap program ini dapat membantu masyarakat memiliki hunian dengan harga terjangkau dan solusi yang inovatif, serta mendukung visi Sinar Mas Land dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan kawasan perumahan yang modern dan nyaman,” ujarnya.

    Program Move in Quickly juga menawarkan berbagai kemudahan pembayaran, baik melalui Cash Keras, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT),  maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

    Selain itu, nasabah prioritas dari 21 bank mitra Sinar Mas Land akan mendapatkan diskon tambahan hingga 4?ngan menunjukkan kartu nasabah prioritas. Loyal customer yang terdaftar sebagai anggota Sinar Mas Land Precious juga berhak mendapatkan diskon tambahan hingga 1,25% untuk pembelian produk berikutnya.

    Herry melanjutkan, anggota sinar mas land yang berpartisipasi dalam program Move in Quickly tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di Tangerang Raya, ada BSD City dan Taman Banjar Wijaya. 

    Di Jakarta, terdapat The Elements, Southgate, dan Apartemen Aerium. Di Cibubur, ada Kota Wisata dan Legenda Wisata, serta proyek di luar Jakarta seperti Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam, hingga Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur.

    “Kemudahan memiliki produk-produk Sinar Mas Land juga didukung oleh kerja sama dengan 21 bank terkemuka di Indonesia, seperti BCA, Mandiri, BNI, Maybank, CIMB Niaga, dan lainnya, untuk memfasilitasi pembiayaan melalui KPR, KPT, dan KPA,” pungkasnya.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Lewat Program Move in Quickly 2025, Sinar Mas Land Targetkan Raup Rp 2 Triliun

  • Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Utak Atik Asupan Anggaran dan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 

    Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

    Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

    Kawasan

    Jumlah Anak Penerima Manfaat

    Asia Selatan

    125 juta anak

    Amerika Latin-Karibia

    80 juta anak

    Asia Timur Pasifik

    57 juta anak

    Eropa-Asia Tengah

    55 juta anak

    Afrika Sub-Sahara

    53 juta anak

    Amerika Utara

    29 juta anak

    Timur Tengah-Afrika Utara

    19 juta anak

    Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya. 

    Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

    Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu. 

    “Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan. 

    Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

    Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai. 

    Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

    Ketiga, pemerintah juga  bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG. 

    Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

    Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday. 

    Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

    Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis. 

    “Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

    Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

     

    No

    Wilayah

    Jumlah SPPG

    1

    Jakarta

    5 titik

    2

    Jawa Tengah

    40 titik

    3

    Jawa Timur

    32 titik

    4

    Jawa Barat

    58 titik

    5

    Banten

    3 titik

    6

    Yogyakarta

    3 titik

    7

    Aceh

    6 titik

    8

    Bali

    1 titik

    9

    Gorontalo

    1 titik

    10

    Kalimantan Selatan

    2 titik

    11

    Kalimantan Timur

    1 titik

    12

    Kalimantan Utara

    1 titik

    13

    Kepulauan Riau

    8 titik

    14

    Lampung

    4 titik

    15

    Maluku

    2 titik

    16

    Maluku Utara

    2 titik

    17

    Nusa Tenggara Timur

    1 titik

    18

    Papua Barat

    2 titik

    19

    Papua Selatan

    1 titik

    20

    Riau

    3 titik

    21

    Sulawesi Barat

    1 titik

    22

    Sulawesi Utara

    1 titik

    23

    Sulawesi Selatan

    8 titik

    24

    Sulawesi Tenggara

    2 titik

    25

    Sumatra Barat

    1 titik

    26

    Sumatra Utara

    1 titik

    Total

    26 Provinsi

    190 titik

    Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

     

    Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

    Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun. 

    Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

    Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

    Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

    “Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal. 

    Utak Atik Kebijakan 

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

    Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan. 

    “Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

    Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan. 

    “Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

    Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

    Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN). 

    “Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

    Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik? 

    Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

    Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG. 

    Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya. 

    Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

    Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

    Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.  

    “Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya. 

    Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

    Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

    Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong. 

    Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

    Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

    Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

    “Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan. 

    Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu. 

    “Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan  di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).