Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • BPOM Ungkap Obat Setelan di RI Ngegas Lebih dari 10 Kali Lipat! Terbanyak di Sini

    BPOM Ungkap Obat Setelan di RI Ngegas Lebih dari 10 Kali Lipat! Terbanyak di Sini

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar mengungkap peredaran obat setelan di Indonesia bak fenomena gunung es. Obat setelan merujuk pada kumpulan tablet atau kapsul yang dikemas ulang tanpa kemasan asli dan sering kali dijual bebas di pasaran.

    Berdasarkan data kerawanan kejahatan obat dan makanan yang dihimpun dari seluruh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM melalui aplikasi Dashboard Penindakan, teridentifikasi 99 kasus peredaran obat setelan (periode tahun 2020-Oktober 2024). Temuan didominasi oleh obat sakit gigi (OBSAGI) yang paling banyak teridentifikasi di:

    Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pangkalpinang)Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin)Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)

    “Peredaran obat setelan memang telah menjadi isu kritis sehingga BPOM terus berupaya untuk mencegah peredaran obat setelan,” tutur Taruna dalam keterangan resminya kepada detikcom, Jumat (25/1/2025).

    BPOM juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di media daring. Selama tahun 2023, BPOM menemukan penjualan obat setelan sebanyak 134 tautan, sedangkan jumlah tautan penjualan obat setelan pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.345 tautan atau naik sekitar 17 kali lipat.

    Meski pihaknya telah melakukan sejumlah cara untuk menekan peredaran obat setelan, penjualannya masih banyak ditemukan khususnya di lapak online.

    Taruna mengatakan obat setelan dibuat tanpa mengikuti kaidah CPOB sehingga dapat menurunkan kualitas obatnya, atau dapat berasal dari obat yang rusak, atau kedaluwarsa, atau membuka kemasan obat aslinya, dan memberikan penandaan yang tidak sesuai dengan khasiat yang terdaftar.

    Obat setelan juga dibuat tanpa adanya pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan dan dalam peredarannya disertai dengan tindakan memberikan informasi yang tidak benar sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

    “Terhadap temuan obat setelan tersebut, petugas BPOM akan meminta pemilik sarana untuk melakukan pemusnahan di tempat terhadap produk atau melakukan pengamanan produk. Selain itu, bagi sarana yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

    (kna/naf)

  • Pemprov Kalsel pastikan undangan HPN untuk Presiden sudah di Istana

    Pemprov Kalsel pastikan undangan HPN untuk Presiden sudah di Istana

    Banjarbaru (ANTARA) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhamad Muslim memastikan undangan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarbaru untuk Presiden RI Prabowo Subianto sudah sampai di Istana di Jakarta.

    “Undangan sudah sampai di meja di Sekretariat Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara RI,” kata dia di Banjarbaru, Sabtu.

    Selain lewat birokrasi resmi, pengurus PWI Pusat juga telah mengomunikasikan secara langsung melalui jalur partai.

    Ia mengakui kehadiran Presiden pada HPN tinggal menunggu persetujuan.

    “Dengan semua usaha yang dilakukan, semoga dapat meyakinkan presiden untuk hadir,” ucapnya.

    Menjelang puncak peringatan HPN pada 7 hingga 9 Februari 2025, Pemprov Kalsel dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel terus mengintensifkan rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

    Panitia HPN fokus mempersiapkan kedatangan undangan dari berbagai daerah, termasuk para tamu VIP hingga jajaran menteri.

    Muslim juga mengharapkan, semua OPD di lingkup Pemprov Kalsel berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

    Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengapresiasi dukungan pemerintah daerah untuk kesuksesan HPN di daerah setempat.

    “Naskah perjanjian hibah daerah untuk biaya kegiatan HPN juga sudah ditandatangani, ini wujud nyata sinergi PWI dan pemda menyukseskan Kalsel tuan rumah tahun ini,” katanya.

    Pewarta: Firman
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Timsus Macan Giri Polres Gresik Beraksi Dua Pelaku Curanmor Ditembak

    Timsus Macan Giri Polres Gresik Beraksi Dua Pelaku Curanmor Ditembak

    Gresik (beritajatim.com) – Polres Gresik tak main-main memerangi tindak kejahatan mulai dari tingkat konvensional hingga berbasis teknologi. Untuk memburu pelaku tersebut, polres setempat membentuk tim ‘Macan Giri’ yang dirancang sebagai ujung tombak dalam menindak kasus kejahatan yang melawan hukum.

    Tim ini dibentuk langsung oleh Kapolres AKBP Rovan Richard Mahenu siap menerima laporan dari masyarakat melalui sistem informasi terpadu, dan pengawasan berbasis komunitas.

    “Adanya tim Macan Giri, kami ingin menunjukkan bahwa Polres Gresik berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kriminalitas. Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan kami,” ujarnya, Sabtu (25/1/2024).

    Sebagai langkah konkretnya, tim Macan Giri menunjukkan taringnya dua pelaku curanmor terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Dua pelaku itu berinisial MRP (26) asal Simokerto, Kota Surabaya, dan ADW (26) asal Kenjeran, Kota Surabaya.

    Selain menangkap pelaku, satu penadah AU (38) asal Bangkalan, Madura juga turut diringkus. Mereka semua adalah komplotan curanmor yang beraksi di Jalan Bali Perum Gresik Kota Baru (GKB).

    Terungkapnya kasus curanmor ini bermula petugas terlebih dulu mengamankan satu pelaku MRP usai menggasak motor Honda Scoopy milik warga di Jalan Bali Perum GKB. Kendati berhasil menangkap pelaku. Namun, rekan pelaku berhasil kabur.

    Setelah diinterogasi, petugas mendapat keterangan bahwa pelaku MRP bersama-sama melakukan aksinya dengan pelaku ADW yang berangkat berdua dari Surabaya mengendarai motor Honda Beat.

    Motor curian itu, dititipkan di Indomaret Jalan Pangsud Gresik.
    Kemudian petugas mendapati informasi bahwa pelaku yg melarikan diri kembali dengan temannya dengan maksud mengambil motor curian.

    Setelah mendapat informasi tersebut, petugas bergegas standby di lampu merah perbatasan Gresik-Surabaya setelah itu melihat pelaku ADW dan berhasil diamankan. Kedua pelaku yang diringkus dengan timah panas itu mengaku hendak menjualnya ke AU sebagai penadah motor curian.

    “Di Bulak Banteng Surabaya anggota kami mengamankan barang bukti motor curian Honda Scoopy hasil yang disimpan dirumah AU dengan keadaan kunci kontak yang sudah jebol,” pungkas Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al-Qarni Aziz. [dny/kun]

  • Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. – Halaman all

    Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal atau Brigjen Pol. Puji Santosa, S.H.,M.M. adalah Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Staf Utama Operasi (Karorenmin Stamaops) Mabes Polri.

    Brigjen Pol. Puji Santosa berhasil pecah bintang pada 29 November 2024.

    Jabatan terakhir yang diemban oleh jenderal bintang satu ini yaitu Kepala Biro Operasi Polri (Karoops) Polda Jawa Timur. 

    Jabatan itu disandang Puji Santosa sejak 4 Agustus 2020.

    Sebagai informasi, Karoops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

    Brigjen Puji Santosa merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol 1993.

    Brigjen Pol Puji Santosa  berpengalaman dalam bidang brimob.  

    Brigjen Pol Puji Santosa memiliki istri yang bernama AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian.

    AKBP Netty, sempat viral karena parasnya yang cantik hingga punya julukan polwan cantik. 

    Pasangan polisi ini dikaruniai dua putri, yaitu Neysa dan Sheyna.

    Pendidikan

    Dilansir Tribunnewswiki, Brigjen Pol Puji Santosa pernah menempuh beberapa pendidikan.

    Berikut adalah jenjang pendidikan yang pernah dijalani oleh Brigjen Pol Puji Santosa :

    PTIK
    Sespim
    Sesko TNI (2018)

    Karier

    Brigjen Pol Puji Santosa sudah berpengalaman dalam dunia Bhayangkara Tanah Air.

    Saumi AKBP Netty pernah menjabat sebagai Kanit 1 Subden 1 Den Gegana Pusbrimob Polri, Danki B Danyon A Resimen 1 Pusbrimob Polri.

    Dilansir Tribun Timur, ia kemudian menjabat sebagai Kaur Provos Denma Resimen 1 Gegana. 

    Perjalanan kariernya terus merangkak naik dengan berjalannya waktu.

    Puji Santosa pun memangku jabatan sebagai Kasi Ops Satbrimob Polda Lampung di tahun 1998, lalu sebagai Kasi Intel Satbrimob Polda Lampung pada tahun 2000.

    Pada tahun 2001, dirinya menjabat sebagai PS Danyon A Satbrimob Polda Lampung. 

    Brigjen Pol Puji Santosa sempat pindah bertugas ke Polda Metro Jaya dengan jabatan Wadan Yon C Satbrimob dari tahun 2002 hingga 2006.

    Setelah berkarier di Polda Metro Jaya, jebolan Akpol 1993 lantas menduduki di posisi strategis hingga diamanatkan menjadi Kapolres Lingga pada 2013—2014.

    Posisinya juga kian meningkat.

    Hingga akhirnya Brigjen Pol Puji Santosa berhasil menjabat sebagai Karoops Polda Jatim.

    Berikut adalah perjalanan karier yang pernah diduduki oleh Brigjen Pol Puji Santosa :

    Kapolres Lingga (2013—2014)
    Wakasat Brimob Polda Kalsel (2014—2015)
    Kasat Brimob Polda Kalsel (2015—2016)
    Kasat Brimob Polda Jabar (2016—2018)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2018—2020)
    Karoops Polda Jatim (2020—2024)
    Karorenmin Stamaops Polri(2024 – Sekarang)

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih)

  • Jadwal Kereta Panoramic Januari 2025 Spesial Libur Panjang Imlek, Cek Rute dan Waktu Keberangkatan – Halaman all

    Jadwal Kereta Panoramic Januari 2025 Spesial Libur Panjang Imlek, Cek Rute dan Waktu Keberangkatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal kereta Panoramic Januari 2025 terbaru resmi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Wisata.

    PT KAI telah merilis jadwal kereta Panoramic Januari 2025 terbaru spesial libur panjang Imlek 2025 yang bertajuk “Januari Hoki.”

    “Jadwal Kereta Priority dan Kereta Panoramic pola FIT untuk Januari 2025 sudah tersedia nih!. Awali tahun baru dan sambut kemeriahan Imlek dengan perjalanan penuh keberuntungan bersama Kereta Wisata Priority dan Panoramic.” 

    “Nikmati momen kebersamaan kamu dengan pemandangan indah dan kenyamanan yang tak terlupakan, dan pastinya cocok untuk liburan Imlek bersama keluarga!,” tulis Instagram @kawisata, dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Jadwal kereta Panoramic Januari 2025 berlaku untuk periode keberangkatan mulai 23-31 Januari 2025.

    Menurut jadwal kereta Panoramic Januari 2025, rangkaian kereta mengikuti perjalanan Kereta Api (KA) Papandayan, KA Pangandaran, KA Argo Parahyangan, KA Argo Wilis, dan KA Turangga.

    Calon penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan kereta Panoramic Januari 2025 ini sebelum membeli tiket aplikasi Access by KAI.

    Simak jadwal kereta Panoramic Januari 2025 lebih lengkapnya, mengutip dari Instagram @kawisata

    1. KA Papandayan Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Gambir – Garut:
    Jam berangkat pukul 06.30 WIB dan tiba pukul 11.20 WIB
    Rute Garut – Gambir:
    Jam berangkat pukul 12.30 WIB dan tiba pukul 17.45 WIB

    2. KA Pangandaran Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Gambir – Banjar:
    Jam berangkat pukul 09.30 WIB dan tiba pukul 16.25 WIB
    Rute Banjar – Gambir:
    Jam berangkat pukul 16.55 WIB dan tiba pukul 00.49 WIB

    3. KA Argo Parahyangan Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Jakarta (Gambir):
    Jam berangkat pukul 05.25 WIB dan tiba pukul 08.25 WIB
    Rute Jakarta (Gambir) – Bandung:
    Jam berangkat pukul 18.25 WIB dan tiba pukul 21.24 WIB

    Jadwal keberangkatan 25-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Jakarta (Gambir): 
    Jam berangkat pukul 10.50 WIB dan tiba pukul 13.50 WIB
    Rute Jakarta (Gambir) – Bandung: 
    Jam berangkat pukul 14.12 WIB dan tiba pukul 16.57 WIB

    4. KA Argo Wilis Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Surabaya Gubeng:
    Jam berangkat pukul 07.40 WIB dan tiba pukul 17.35 WIB
    Rute Surabaya Gubeng – Bandung:
    Jam berangkat pukul 08.15 WIB dan tiba pukul 18.08 WIB

    5. KA Turangga Panoramic

    Jadwal keberangkatan 23-31 Januari 2025

    Rute Bandung – Surabaya Gubeng:
    Jam berangkat pukul 18.10 WIB dan tiba pukul 04.21 WIB
    Rute Surabaya Gubeng – Bandung:
    Jam berangkat pukul 20.00 WIB dan tiba pukul 06.17 WIB

    Pemesanan tiket kereta panoramic perorangan bisa dilakukan di KAI Acces dan contact business di nomor 0811-1220-7227. 

    Tiket Kereta Panoramic Januari 2025 dijual mulai Rp 400.000 per orang tergantung jarak dan rute nya.

    Kereta Panoramic yang dikelola KAI Wisata merupakan Kereta Panoramic pertama di Indonesia. 

    Kereta ini merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas eksekutif. 

    Kereta dilengkapi sunroof dan ukuran kacanya lebih besar. 

    Jadi para penumpang bisa melihat pemandangan lebih luas. 

    Elemen kaca yang dibuat lebih luas tersebut merupakan keunikan dan keistimewaan dari Kereta Panoramic.

    Lebih lengkapnya berikut fasilitas yang ada dalam Kereta Panoramic KA Wisata: 

    1. Ruang tunggu (Luxury Lounge)

    2. Automatic Sunroof dan Kaca Panoramic

    3. Snack

    4. Free Wifi

    5. Aneka sajian minuman (Kopi/Teh/Air Mineral)

    6. Dedicated Train Attendant

    7. Selimut

    8. 38 tempat duduk yang bisa diputar 360 derajat

    (Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)

  • Selama Musim Hujan, Pemkab Sidoarjo Larang Pengembang Lakukan Pengurukan Lahan, ini Alasannya

    Selama Musim Hujan, Pemkab Sidoarjo Larang Pengembang Lakukan Pengurukan Lahan, ini Alasannya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Banyak jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo ketika musim hujan seperti ini. Penyebabnya, selain karena air juga lantaran banyak kendaraan besar bermuatan berat melintas.  

    Mengantisipasi agar kondisi itu tidak terus berlanjut, Pemkab Sidoarjo mengeluarkan aturan berisi larangan kepada perusahaan properti melakukan pengurukan lahan selama musim hujan. 

    “Karena curah hujan tinggi, kami tidak memperbolehkan pengembang melakukan kegiatan pengurukan. Nanti saya buat surat kepada pengembang,” kata Plt Bupati Sidoarjo saat meninjau jalan rusak di Banjarkemuing, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jumat (24/1/2025).

    Jika ada pengembang properti yang membandel, tetap melakukan pengurukan, maka pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan izin. 

    Subandi juga meminta camat dan polsek setempat untuk turut mengawasi dan mencabut izin pengurukan jika ditemukan pelanggaran.

    Plt bupati juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) agar kegiatan pengurukan dilakukan hanya pada musim kemarau.

    Pemkab Sidoarjo menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat.

    Terkait jalan rusak di Banjar Kemuning, Subandi datang ke lokasi untuk merespon keluhan masyarakat yang selama ini banyak mengadu karena banyak kerusakan jalan di sana. 

    Di sana, Subandi juga sempat berdialog dengan sejumlah warga. Mendengar beberapa keluhan, termasuk kekhawatiran tentang terjadinya kecelakaan lantaran jalan rusak. 

    “Kami upayakan dalam bulan ini jalan ini diperbaiki. Nanti perbaikannya akan menggunakan material yang bagus,” ujar Subandi yang juga sebagai Bupati Sidoarjo terpilih hasil Pilkada 2024 kemarin. 

    Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk memperbaiki jalan ini sebaik mungkin demi keselamatan dan kenyamanan warga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga bersama hasil perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Jalan ini kita perbaiki bersama. Jangan sampai setelah diperbaiki, rusak lagi. Aspal itu kalahnya dengan air, jadi kita semua harus ikut menjaga,” kata dia. 

    Subandi menegaskan pentingnya menjaga kualitas perbaikan setelah jalan diperbaiki. Mengingat jalan sering kali kembali rusak setelah diperbaiki, apalagi akibat curah hujan dan aktivitas pengembang yang melakukan pengurukan.

    Dalam kesempatan yang sama, Subandi juga mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk memperlebar jalan di Banjar Kemuning hingga tujuh meter. Direncanakan pula pada tahun 2026 jalan ini akan dibeton. 

    “Sebelah jalan ini juga ada tambak dengan air asin, jadi memang perlu material yang lebih kuat agar jalan tahan lama,” ungkapnya

  • Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

    Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Langkah itu merupakan respons langsung terhadap seruan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dadang menegaskan, jika pemangkasan anggaran perjalanan dinas bukan hanya sekedar target angka, tetap bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

    BACA JUGA: Pelaku Penyiraman Air Keras di KBB Ditangkap di Bali, Terancam 10 Tahun Penjara

    “Saya minta perjalanan dinas dipangkas 50 persen. Selain itu, acara-acara seremonial dan yang tidak jelas outputnya juga harus disetop,” ujarnya saat Rakor bersama para Kepala OPD di Gedung Moh Toha, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS meminta agar perjalanan dinas yang selama ini telah dilakukan dievaluasi secara ketat.

    Ia pun berharap, efisiensi anggaran ini bisa dialihkan untuk program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    “Kita akan lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terutama untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik,” tambah Kang DS.

    BACA JUGA: Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Kang DS juga menekankan pentingnya seluruh Kepala OPD untuk segera menyusun rencana kerja yang selaras dengan instruksi tersebut.

    Ia pun memastikan jika implementasi Inpres ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

    “Kita sangat paham harus mendukung dan mensukseskan program Pak Presiden. Saya minta para Kepala OPD untuk melaksanakan instruksi presiden ini. Saya akan lihat dan evaluasi,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi khusus bagi para kepala daerah agar memangkas perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Perintah itu dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Beleid itu diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

  • Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Di awal tahun 2025, masyarakat Bandung disambut dengan kabar menggembirakan: beroperasinya Metro Jabar Trans, layanan transportasi baru yang mencakup enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung.

    Bus tersebut melayani rute Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-Alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor, dan Leuwipanjang – Majalaya. Namun, kabar ini juga datang bersamaan dengan berita duka dari sektor transportasi nasional.

    Trans Jogja dan Trans Metro Dewata resmi menghentikan operasinya pada 31 Desember 2024, menyusul berakhirnya subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat). Sejak awal, pengelolaan transportasi umum di Indonesia memang masih setengah hati.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno menilai, masih banyak layanan angkutan umum yang sebelumnya digagas melalui subsidi pusat, kini terhenti karena kurangnya dukungan pemerintah daerah.

    “Menyelenggarakan angkutan umum bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya pendidikan dan kesehatan,” ujar Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, diterima Jabar Ekspres, Jumat (24/1).

    Menurutnya, permasalahan transportasi umum di Bandung terus menjadi isu yang krusial. Meski hadirnya Metro Jabar Trans memberikan harapan baru, kota ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

    BACA JUGA: Antisipasi Getok Parkir di Momen Libur Panjang, Kebun Binatang Bandung Siapkan Titik-titik Berpengelola

    Terlebih lagi kemacetan masih menjadi momok, menjadikannya salah satu kota termacet di Asia. “Pangsa pengguna transportasi umum di Bandung masih sangat rendah, kurang dari 20 persen,” ujar Djoko.

    Bahkan angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Tokyo yang sudah melampaui 50 persen. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya armada yang memadai hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti halte yang nyaman.

    Dia menyarankan Bandung mampu belajar dari daerah lain yang sukses menjaga keberlanjutan transportasi umum, seperti Trans Semarang, Trans Padang, dan Trans Koetaradja. Kota-kota tersebut telah berhasil menjadikan transportasi umum sebagai prioritas anggaran daerah.

    BACA JUGA: Rentan Menjamur di Momen Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Strategi Pengawasan PKL Lewat Hal Ini!

  • DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Soal Rencana Ini

    JABAR EKSPRES – Rencana Wali Kota Banjar terpilih, Sudarsono, dan wakilnya, Supriana untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pengembangan objek wisata, termasuk pembangunan Citanduy Waterway dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendapatkan respons positif dari Komisi III DPRD Banjar.

    Ketua Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan harapannya agar rencana tersebut bisa direalisasikan. “Kami berharap rencana ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya Jumat (24/1/2025).

    Cecep menekankan pentingnya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan. “Untuk merealisasikan itu, regulasi harus disiapkan terlebih dahulu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengusulan pembangunan harus menggunakan anggaran pusat, dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar. “Kami sepakat bahwa pembangunan ini harus diusulkan menggunakan anggaran pusat agar tidak menggerogoti APBD,” tambah Cecep.

    BACA JUGA:Sudarsono Angkat Bicara Terkait Kritik Program Citanduy Water Way

    Ia juga menjelaskan bahwa setelah tiga bulan dilantik, pemerintah kota harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan menyelesaikan RDTL. “Regulasi untuk Waterhub harus disiapkan agar seluruh perangkat daerah dapat berinisiatif mencari anggaran,” jelasnya.

    Cecep menegaskan bahwa untuk menjadikan Waterhub sebagai ikon, diperlukan anggaran yang besar. “Dengan postur APBD yang ada saat ini, tidak akan cukup. Saya sepakat APBD harus fokus pada hal-hal yang urgent,” ungkapnya.

    Ia juga menilai bahwa dampak positif dari pembangunan harus lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. “Rencana pembangunan yang tepat dapat memastikan peningkatan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan PAD,” katanya.

    Cecep menekankan pentingnya mempersiapkan regulasi dan sumber anggaran yang tidak berasal dari APBD. “Kami perlu memastikan bahwa anggaran tidak dari APBD dan bersamaan dengan peningkatan ekonomi serta PAD,” tegasnya.

    BACA JUGA:Sudarsono akan Gandeng Bambang Hidayah Bangun Citanduy Water Way

    Dukungan terhadap gagasan kepala daerah diharapkan tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga harus ada realisasi yang sistematis, simultan, dan berdampak positif.

  • Petani Demo Pabrik Tapioka Gara-gara Beli Murah Singkong Panenan, Begini Tanggapan Mentan – Halaman all

    Petani Demo Pabrik Tapioka Gara-gara Beli Murah Singkong Panenan, Begini Tanggapan Mentan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi aksi demo ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Lampung ke pabrik pengolahan tapioka di daerah tersebut.

    Amran mengatakan pihaknya akan mengundang pihak perusahaan dan perwakilan petani singkong.

    Amran mengakui, industri lebih memilih produk singkong dari luar negeri daripada milik petani lokal. Akibatnya, harga singkong lokal jadi menurun melebihi SKB yang telah disepakati.

    “Kami minta kepada importir, tegas, jangan zalimi petani,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (24/1/2025).

    Amran menyebut importir tidak boleh berpikir sebagai penjajah. Ia meragukan patriotisme industri yang lebih memilih produk dari negara lain daripada dalam negeri.

    “Mengimpor produk pangan dari negara lain lebih dari produk dalam negeri, diragukan patriotismenya. Tandanya itu mereka lebih sayang petani luar,” ujar Amran.

    Ia juga mengingatkan kepada pihak yang menzalimi petani akan ditindak.

    Sebab, Pemerintahan Prabowo telah menekankan untuk melindungi dan menyejahterakan petani ataupun rakyat kecil.

    “Menzalimi petani, menzalimi rakyat Indonesia, itu adalah pengkhianat bangsa,” ucap Amran.

    Sebelumnya, dikutip dari Tribun Lampung, ribuan petani singkong dari wilayah Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji menggeruduk tiga pabrik tapioka, Kamis (23/1/2025).

    Mereka menuntut harga singkong sesuai surat edaran yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung Samsudin.

    Diketahui, Samsudin menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembinaan Petani dan Monitoring Harga dan Kualitas Ubi Kayu di Provinsi Lampung, Selasa (14/1/2025) lalu.

    Dalam surat edaran itu disebutkan harga singkong ditetapkan sebesar Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

    Ribuan petani singkong tersebut berunjuk rasa di tiga pabrik tapioka yang ada di Tulangbawang.

    Ketiganya yakni PT Sinar Pematang Mulia, PT Sinar Laut, dan PT Bumi Waras.

    Ribuan petani itu menuntut agar ketiga perusahaan segera menerapkan harga singkong sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disepakati, yaitu Rp 1.400 per kilogram.

    Aksi demo ribuan petani singkong di depan Kantor DPRD Lampung memprotes rendahnya harga pembelian singkong panenan mereka oleh pabrik tapioka di Lampung, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan Tribun Lampung, ribuan petani singkong tersebut datang dari sejumlah penjuru. Petani asal Mesuji melakukan perjalanan dari Simpang Asahan.

    Kemudian mereka melakukan longmars menuju titik kumpul di Lapangan Banjar Dewa, Tulangbawang.

    Para petani kali pertama menyambangi PT SAM. Selanjutnya mereka bergeser ke PT Sinar Laut. Terakhir, mereka berdemo di PT BW.

    Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Mesuji Kadek Tike menyampaikan, aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh petani singkong yang berasal dari Mesuji, Tulangbawang, dan Tulangbawang Barat.

    “Jumlah massa yang tergabung dari tiga kabupaten ini diperkirakan ada 2.500 sampai 3.000 orang,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris PPUKI Tulangbawang Risko Mustaqim mengatakan, pihaknya menuntut harga singkong sesuai SE yang diterbitkan Pj Gubernur Lampung.

    “Jadi hasil kesepakatan antara Pj Gubernur Lampung, pihak perusahaan, dan petani  yang dilakukan pada 23 Desember 2024 lalu tidak ditaati oleh perusahaan,” kata Risko.

    Menurut dia, demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan petani karena perusahaan tidak menaati SE tersebut.

    Dia menegaskan, sampai saat ini harga singkong yang ditetapkan perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan.

    Risko menyebutkan, harga singkong yang diberlakukan perusahaan cukup fluktuatif.

    Ada yang membeli singkong di harga Rp 1.100 per kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp 1.300-Rp 1.400 per kg. Tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen.

    Padahal, kata dia, harga singkong sudah ditetapkan di angka Rp 1.400 per kg dengan rafaksi maksimal 15 persen.