provinsi: KALIMANTAN SELATAN

TRIBUNJATIM.COM – Pelaku UMKM mendatangi Polres Ciamis untuk melaporkan tindakan penipuan yang dilakukan oleh Paguyuban Jakwir, Sabtu (1/2/2025).

Mereka melaporkan penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejumlah pelaku UMKM itu mengklaim sudah rugi lebih dari Rp 1 miliar.

Mereka sebelumnya diminta menyetor uang dan dijanjikan akan terlibat dalan program MBG.

Perwakilan korban, Ramdan, Asop, dan Totoh, menyebut bahwa setiap anggota diminta membayar Rp11 juta untuk kontrak dan perizinan, serta membangun dapur sehat sebagai bagian dari program yang diklaim sebagai inisiatif pemerintah pusat.

Paguyuban Jakwir bahkan mengaku sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan program ini di seluruh Indonesia.

Menurut keterangan Ridwan, salah satu korban, untuk memperkuat klaimnya, paguyuban ini melibatkan pejabat daerah dalam simulasi program makan bergizi gratis, membuat anggota semakin percaya. 

“Namun, di balik kegiatan tersebut, anggota kembali dimintai iuran tambahan yang justru semakin memberatkan kami,” ungkapnya, Senin (3/2/2025).

Sejak munculnya kasus tersebut, pihak kepresidenan dan Kementerian UMKM telah menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak memungut biaya apapun dari peserta. 

Mereka meminta korban yang merasa tertipu untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum agar kasus ini bisa ditindaklanjuti.

“Laporan yang diajukan ke Polres Ciamis ada tiga nama sebagai terlapor, yakni Kuswanto (Ketua Paguyuban Jakwir), serta dua pengurus lainnya, Samsul dan Awing,” tambahnya.

Tidak hanya di Ciamis, perekrutan serupa juga dilaporkan terjadi di Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Para korban kini berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.

Mereka meminta agar pemerintah lebih aktif dalam mengawasi program-program sosial agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. 

Catut nama Mayor Teddy di Tasikmalaya

Nasib UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) katering di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) menjadi korban kasus dugaan penipuan.

Mereka dijanjikan menjadi supplier program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, yang ditawarkan adalah janji kosong.

Hingga akhirnya total ada sekitar 35 pelaku UMKM yang menjadi korbannya.

Oknum yang mengatasnamakan Paguyuban Jakwir mengaku sebagai utusan Seskab Mayor Teddy.

Komplotan penipu ini megumpulkan pelaku UMKM dan menjanjikan bisa masuk sebagai suplier dapur umum untuk MBG.

Para korban mengaku sudah menyetor Rp11 juta per orang ke oknum paguyuban tersebut.

Mereka dijanjikan mendapatkan sertifikat halal, sertifikat laik higienis dan sanitasi, serta hasil uji laboratorium produk makanan.

“Jadi seluruh pelaku usaha, termasuk saya, sudah ada grup WhatsApp-nya dengan mereka, tapi jadi tidak aktif. Awalnya, kami ada kumpulan sosialisasi halal daerah oleh paguyuban itu awal Desember 2024. Mereka janji bisa masukkan kami jadi suplier MBG karena mengaku utusan Presiden, Mayor Teddy, dan Wiranto,” jelas Moena Rosliana (35), salah satu korban asal Jalan Mangin, Bungursari, Kota Tasikmalaya, di rumahnya, Kamis (30/1/2025). 

Moena menambahkan, saat acara sosialisasi di Jalan Pertanian, Kota Tasikmalaya, para pelaku langsung meminta para korban untuk membayar Rp 8,5 juta di awal supaya bisa masuk suplier MBG.

Saat itu, rekan-rekan lainnya pun sama membayar meski sempat ditanyakan mengenai kartu tanda anggota paguyuban yang mengaku utusan Presiden tersebut.

“Sebetulnya di sana sudah janggal, karena orang di acara halal itu tak menyebutkan kartu anggota. Saya juga kaget, baru pertama langsung main uang saja. Kita bayar dan ngikut sekitar Rp 8,5 juta, dan saya buka dua dapur sama ibu saya,” kata Moena. 

Kemudian, saat pertengahan Desember 2024, sempat mau diadakan acara bimbingan teknis (Bintek) oleh paguyuban itu dan diminta uang lagi sampai total Rp 11 juta per orang. 

Namun, mereka malah memaksa harus bayar dulu, dan sampai saat ini acara Bintek itu tidak terlaksana.

“Yang Bintek kemarin diminta uang lagi, karena memang kenyataannya sampai sekarang belum. Alasan mereka banyak. Uang Bintek tetap ditagih dan harus dibayar dulu baru Bintek berlangsung, jadi semuanya uang. Tapi tidak ada,” tambah Moena. 

Kemudian, lanjut Moena, selama dua pekan terakhir, tiba-tiba grup WhatsApp pelaku dan para korban dibatasi, tak bisa komentar, dan nomor para pelakunya tidak aktif.

Moena dan rekan-rekannya pun tersadar bahwa mereka tertipu oleh paguyuban itu dengan janji-janji yang tidak ditepati.

Korban sempat melaporkan kasus ini ke kepolisian, tetapi diminta untuk melakukan somasi terlebih dahulu.

“Kemarin itu kita ke polisi, cuma diminta untuk somasi dulu, sedangkan dalam somasi itu harus tanda tangan kedua belah pihak. Sedangkan dari pihak para pelaku tidak mau dan jadi sulit dihubungi,” kata dia.

Hal yang sama diungkapkan Semy Indra (32), setelah mencari informasi mengenai kejadian ini, ternyata di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran pun para pelaku UMKM katering atau olahan makanan tertipu oleh paguyuban dengan modus yang sama.

Para korban di Tasikmalaya akhirnya sepakat membuka masalah ini ke media supaya pemerintah pusat mengetahui kejadian ini. 

“Kami berharap kepada Pak Prabowo untuk segera menindak paguyuban yang jelas menipu kami dan mencatut nama bapak ke orang kecil seperti kami,” ujar dia.

Terlanjur bangun dapur senilai Rp 800 juta

Program makan siang gratis atau Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipergunakan untuk kasus penipuan.

35 pelaku UMKM katering di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penipuan satu paguyuban yang mengaku sebagai utusan Presiden dan Seskab RI Mayor Teddy.

Mereka menyetor Rp 11 juta per orang ke oknum paguyuban tersebut dan dijanjikan akan mendapatkan sertifikat halal, sertifikat laik higienis dan sanitasi, serta hasil uji laboratorium produk makanan.

Bahkan sudah ada pengusaha katering yang telanjur bangun dapur MBG Rp 800 juta.

Moena Rosliana (35) adalah satu di antara pelaku UMKM katering atau olahan makanan yang tertipu.

Menurut warga Jalan Mangin, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, itu, penipu tersebut mengaku sebagai utusan Presiden dan Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya.

Korban, bersama puluhan pelaku UMKM di Tasikmalaya lainnya menyetor uang Rp 11 juta per orang ke para pelaku.

Apalagi, Moena bersama ibunya telah membangun dapur umum yang dijanjikan untuk program MBG sesuai dengan arahan paguyuban itu dengan biaya hingga Rp 800 juta.

Bukannya jadi suplier MBG sesuai janji paguyuban, dapur umumnya malah tidak berfungsi.

“Awalnya ini hanya kebun. Dari kebun kita garap dan percepat pembangunan, ini pakai modal yang tidak ada juga diadakan. Kurang lebih di angka Rp 800 juta, termasuk uang yang sudah masuk ke sana sekitar Rp 8,5 juta saat awal Desember lalu,” jelas Moena saat menunjukkan dapur umumnya yang selesai dibangun sesuai arahan para oknum paguyuban di Jalan Mangin, Kota Tasikmalaya, Kamis (30/1/2025).

Modus paguyuban itu, kata Moena, merayu para korban, yakni pelaku UMKM olahan makanan, untuk menyetor sejumlah uang dan dijanjikan bisa menjadi suplier MBG.

Mereka pun meminta pelaku UMKM untuk masuk ke paguyuban dengan janji manis bahwa mereka akan mudah menjadi suplier MBG.

“Saat cari-cari informasi, ternyata paguyuban ini penipuan. Kami ada 35 orang yang tertipu oleh paguyuban ini di Tasikmalaya,” ujar dia.

Moena pun sempat mencari informasi tentang biaya sertifikasi halal makanan ke lembaga resmi dan hanya dipatok Rp 700 ribu.

Sedangkan mereka membebankan biaya itu ke para korban per sertifikat hingga Rp 3,5 juta.

“Sudah ramai begini dan terbongkar kedoknya, mereka oknum paguyuban itu hilang dan susah dihubungi. Makanya, kami akan lapor polisi lagi,” ujar dia.

Moena menambahkan, saat acara sosialisasi di Jalan Pertanian, Kota Tasikmalaya, para pelaku langsung meminta para korban untuk membayar Rp 8,5 juta di awal supaya bisa menjadi suplier MBG.

Saat itu, rekan-rekan lainnya pun sama membayar meski sempat ditanyakan tentang kartu tanda anggota paguyuban yang mengaku utusan Prabowo Subianto tersebut.

“Sebetulnya di sana sudah janggal, karena orang di acara halal itu tidak menyebutkan kartu anggota. Saya juga kaget, baru pertama langsung main uang saja. Kita bayar dan ikut sekitar Rp 8,5 juta, dan saya buka dua dapur bersama ibu saya,” kata Moena.

Kemudian, pada pertengahan Desember 2024, sempat mau diadakan acara bimbingan teknis (Bintek) oleh paguyuban itu dan diminta uang lagi hingga total Rp 11 juta per orang.

Namun, mereka malah memaksa untuk membayar dulu, dan sampai saat ini acara Bintek tersebut tidak terlaksana.

“Yang Bintek kemarin diminta uang lagi, karena memang kenyataannya sampai sekarang belum. Alasan mereka banyak. Uang Bintek tetap ditagih dan harus dibayar dulu baru Bintek berlangsung, jadi semuanya uang. Tapi tidak ada,” tambah Moena

Kasus Lain

Sementara itu, pasangan suami istri di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang menjadi relawan makan siang gratis berhenti kerja karena gaji tak jelas.

Pasutri tersebut adalah Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), warga Desa Pandian, Kecamatan Kota, yang sehari-hari menjalankan usaha warung nasi.

Farid awalnya bertugas di bagian pemorsian, sementara istrinya, yang akrab disapa Wulan, ditugaskan di bagian penyayuran.

Farid menjelaskan bahwa relawan di bagian penyayuran bekerja sejak pukul 01.00 WIB hingga selesai, memasak sayur bersama relawan lain yang bertugas memasak nasi.

Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB hingga semua menu selesai dimasak.

Keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dipindahtugaskan ke bagian lain.

Farid ditugaskan sebagai sekuriti dapur, sedangkan Wulan dipindah ke bagian pemorsian.

Farid mengungkapkan bahwa istrinya memilih mundur karena jam kerja di dapur makan bergizi gratis bersamaan dengan jadwal buka warung nasi mereka yang telah dirintis selama 13 tahun.

Farid juga merasa tidak nyaman karena harus bekerja sendirian sebagai sekuriti.

Alasan lain di balik pengunduran diri mereka adalah tidak adanya kepastian mengenai gaji yang akan diterima selama bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Farid mengungkapkan bahwa sejak mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait besaran gaji.

“Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas,” kata Farid saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025), melansir dari Kompas.com.

Farid juga sempat menanyakan kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai kepastian gaji saat berkunjung ke rumahnya pada 11 Januari 2025.

Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Farid hanya mengetahui bahwa nominal gaji relawan yang bertugas di malam dan siang hari berbeda.

Hingga pengunduran diri mereka, Farid tetap tidak tahu berapa gaji yang akan diterima.

“Relawan yang mengundurkan diri terjadi antara dua pekan setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada tanggal 13 Januari 2025 lalu, tapi sudah ada penggantinya,” ujar Kholilur Rahman kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Saat ditanya mengenai tidak adanya kepastian gaji bagi relawan, Kholilur Rahman menyatakan bahwa semua kewenangan terkait hal itu berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

Ia menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan oleh Kodim 0827 Sumenep.

“Saya hanya diperkenalkan dengan mereka (relawan), lalu menjalani program sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN),” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com