Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa Barat

    Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa Barat

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan sepuluh harapan strategis kepada Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi.

    Sepuluh harapan strategis atau Dasa Aratula tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jabar terpilih dalam pertemuan bersama anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Selasa, 11 Februari 2025.

    Maulana menilai, Dasa Aratula ini merupakan sepuluh harapan atau cita-cita hasil dari pengamatan terhadap permasalahan yang ia temui selama menjabat sebagai DPRD Provinsi Jabar.

    “Saya menitipkan sepuluh harapan agar mampu dijalankan atas kekuasaan, kewenangan, dan kebaikan Gubernur terpilih, Kang Dedi Mulyadi, untuk mengurangi permasalahan yang ada di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (11/2).

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    Maulana juga menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

    Dasa Aratula untuk Jawa Barat

    Sepuluh poin Dasa Aratula yang disampaikan Maulana Yusuf Erwinsyah kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi, meliputi:

    1. Peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru ngaji.
    2. Pengangkatan guru dan tenaga pendidikan minimal melalui skema PPPK.
    3. Kepedulian terhadap anak-anak miskin dan yatim piatu sebagai bagian dari keberkahan kepemimpinan.
    4. Penyediaan minimal satu guru BK di setiap sekolah untuk mengatasi masalah kekerasan dan kesehatan mental.
    5. Penyelesaian kisruh ijazah tanpa merugikan sekolah swasta maupun siswa.
    6. Gerakan bersama untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan pelajar di Jawa Barat.
    7. Penambahan kuota pelatihan vokasi untuk menekan angka pengangguran.
    8. Integrasi data pendidikan dan kebijakan untuk mengatasi dominasi lulusan SMK dalam angka pengangguran.
    9. Pengurangan pengangguran pemuda dan peningkatan PAD pada 2027 melalui optimalisasi aset Pemprov Jabar.
    10. Peningkatan modal alih profesi bagi pekerja seks komersial (PSK).

    BACA JUGA: Komisi IV DPRD Jabar Galang Dukungan DPR RI Dongkrak BIJB Kertajati

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, program-program tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam pemerintahan baru di Jawa Barat.

  • Konsentrasi Anggaran Disdik dari DAU Condong ke Proyek Fisik, Evaluasi Rapor Merah Non Formal Terabaikan

    Konsentrasi Anggaran Disdik dari DAU Condong ke Proyek Fisik, Evaluasi Rapor Merah Non Formal Terabaikan

    JABAR EKSPRES – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar pada tahun 2025 menerima alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pendidikan.

    Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Yadi. Ia menyebut, tahun ini, dana DAU tersebut akan digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah dan penambahan ruang kelas baru.

    “Total anggaran sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk Bidang Pendidikan Dasar tahun ini melalui DAU. Dana ini akan digunakan untuk rehabilitasi di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah,” ungkapnya di ruang kerjanya baru-baru ini.

    Namun, di balik alokasi anggaran yang signifikan ini, muncul kekhawatiran mengenai fokus yang terlalu besar pada proyek fisik, sementara sektor pendidikan non formal tampak terabaikan.

    Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2024 untuk Kota Banjar, penilaian di sekolah formal seperti SD dan SMP menunjukkan hasil yang cukup baik.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    Namun, kondisi tersebut berbeda dengan sekolah non formal seperti PAUD, pendidikan untuk penyandang disabilitas, dan program kesetaraan, yang masih mengalami penurunan kualitas.

    Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas anggaran yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan.

    Meskipun perbaikan fasilitas fisik sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan non formal juga memerlukan perhatian serius.

    “Pendidikan non formal sering kali menjadi jalur alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal dengan baik, dan jika tidak ditangani, hal ini dapat berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan di masyarakat,” ujar pemerhati Pendidikan Kota Banjar, Sidik Firmadi.

    Berdasarkan data yang diperoleh, banyak sekolah non formal yang mengalami kekurangan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum yang memadai.

    Pendidikan untuk penyandang disabilitas, misalnya, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas pengajaran.

    BACA JUGA: Disdik Bandung Barat Keluarkan Aturan KBM dan Libur Selama Ramadan 2025

    Program-program kesetaraan juga membutuhkan dukungan lebih untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak.

    “Melihat situasi ini, penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang ada. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara proyek fisik dan pengembangan kualitas pendidikan non formal. Ini termasuk peningkatan fasilitas, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa,” kata dia.

  • Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan terkait rencana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar dalam rapat kerja mendatang. Hal ini disampaikan dalam rangka evaluasi anggaran dan realisasi efisiensi keuangan daerah.

    “Kami akan menanyakan terkait anggaran DAU pada rapat kerja nanti. Kami masih menunggu realisasi efisiensi dan bagaimana penggunaannya bagi keuangan daerah. Besaran anggaran, rencana kegiatan, dan regulasinya akan kami evaluasi secara objektif,” ujar Cecep Dani Sufyan, Selasa (11/2).

    Selain itu, Cecep juga menyoroti hasil Rapor Pendidikan Kota Banjar tahun 2024. Meskipun Kota Banjar meraih nilai terbaik se-Jawa Barat dengan skor 88,22 dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan serta Gubernur, ia menekankan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

    “Di tingkat PAUD, masih ada persoalan akreditasi karena banyak tenaga pendidik yang seharusnya berpendidikan S1, namun masih banyak yang berpendidikan D3 bahkan SLTA. Ini harus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan SDM di tingkat PAUD,” jelasnya.

    BACA JUGA: Tim Gabungan Gelar Razia Kendaraan di Kota Banjar, Satlantas Ingatkan Pengendara Lengkapi Surat-surat

    Cecep mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Banjar dan Disdik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

    Namun, ia menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. “Kita harus melihat rapor pendidikan secara objektif, mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, bahkan yang sudah baik pun harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Ia juga menyarankan agar lembaga PAUD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) mengelola tenaga pendidik dengan lebih baik, misalnya dengan tidak lagi menerima guru yang tidak linier bidang pendidikannya.

    Bagi guru yang sudah ada, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas melalui program upgrading, pemberian stimulan, atau bahkan beasiswa kuliah.

    “Di sini diperlukan keberpihakan anggaran dan political will dari kepala daerah,” tegas Cecep.

    Selain itu, Cecep juga menyoroti masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di Kota Banjar.

  • Pemerintah Bakal Batasi Anak-anak Gunakan Media Sosial Megapolitan 11 Februari 2025

    Pemerintah Bakal Batasi Anak-anak Gunakan Media Sosial Megapolitan 11 Februari 2025

    Pemerintah Bakal Batasi Anak-anak Gunakan Media Sosial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tengah menyusun kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.
    Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengungkapkan, kebijakan ini masih dalam tahap koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.
    “Kami sudah ada koordinasi dengan Menkomdigi, kemudian dengan Mendikdasmen dan Menteri Kesehatan dan ada beberapa kementerian yang lainnya saat ini sedang berproses untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan medsos di kalangan anak-anak khususnya,” ucap Arifatul saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
    Ia menjelaskan, berdasarkan survei dan analisis Kementerian PPPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk yang dilakukan oleh anak, salah satunya dipicu oleh pola asuh dan penggunaan gawai yang tidak bijaksana.
    “Mudah-mudahan dengan adanya regulasi, saya belum tahu juga nanti apakah itu bentuknya undang-undang peraturan dan sebagainya kita tunggu saja karena saat ini masih proses,” kata dia.
    Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemen PPPA menetapkan tiga program prioritas yang akan dijalankan, yaitu Ruang Bersama Indonesia, perluasan pemanfaatan
    call center
    Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129; dan satu data tentang perempuan dan anak.
    Program Ruang Bersama Indonesia merupakan kelanjutan dari insiatif sebelumnya dan berkolaborasi antar kementerian serta lembaga tingkat desa.
    Saat ini, Ruang Bersama Indonesia ada di lima zona, yaitu Jambi untuk Sumatera, Gorontalo untuk Sulawesi, Kalimantan Selatan untuk Kalimantan, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia Timur, untuk pulau Jawa ada di Jawa Timur dan Kota Tangerang, Banten, untuk wilayah Banten.
    “Saat ini kami melihat bahwa dari berbagai kementerian itu ada penyuluh di tingkat desa ada pendamping desa ada istilahnya macam-macam dari setiap kementerian,” kata Arifatul.
    Kedua, program SAPA 129 layanan pengaduan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
    Diharapkan layanan SAPA 129 dapat lebih menjangkau masyarakat dan memberikan dampak yang lebih luas
    Ketiga, program Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
    Program ini bertujuan untuk menyatukan data terkait perempuan dan anak di Indonesia agar lebih akurat dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
    “Apa yang diinisiasi Bapak Presiden, bahwa
    chemistry
    , kolaborasi, sinergi dan kerja sama sangat bisa kita wujudkan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Arifatul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Ale Berawi Mengundurkan Diri, Begini Respons Otorita IKN – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

     

  • Petinggi Otorita IKN Ale Berawi Mengundurkan Diri, Ada Apa? – Page 3

    Petinggi Otorita IKN Ale Berawi Mengundurkan Diri, Ada Apa? – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

    “Kami bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut,” ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

    Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

    “Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya,” imbuh Riyatno.

    Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. “Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana,” sambungnya.

    Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

    Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

    “Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran dengan memangkas total belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga (K/L), sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

    Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

    Dalam kebijakan Inpres tersebut, tertuang instruksi seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak prioritas, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan honor output kegiatan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.

    Berikut ini adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar pada tahun 2025:

    Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 4,81 triliun.Persentase Pemangkasan: 75,2% dari total pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    Otorita IKN mencatatkan pemangkasan terbesar, yang mencapai lebih dari 75% dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 81,38 triliun.Persentase Pemangkasan: 73,34% dari total pagu anggaran Rp 110,95 triliun.

    Kementerian PU mengalami efisiensi signifikan, mengurangi hampir 75% dari anggaran yang dialokasikan, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar yang lebih rendah prioritasnya.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 3,66 triliun.Persentase Pemangkasan: 69,4% dari total pagu anggaran Rp 5,27 triliun.

    Sektor perumahan dan permukiman juga turut mengalami efisiensi besar, dengan pemangkasan anggaran yang cukup tinggi untuk proyek-proyek perumahan yang belum mendesak.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,46 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,9% dari total pagu anggaran Rp 2,33 triliun.

    Pemangkasan anggaran Kemenpora berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak vital, seperti program olahraga yang kurang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 433,19 miliar.Persentase Pemangkasan: 69,1% dari total pagu anggaran Rp 626,39 miliar.

    Efisiensi anggaran di BNPT terkait dengan penurunan belanja yang lebih bersifat administratif dan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan tugas utama lembaga ini.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 6 miliar.Persentase Pemangkasan: 66,4% dari total pagu anggaran Rp 9,02 miliar.

    Kementerian ini mengalami pengurangan signifikan dalam berbagai program yang tidak mendesak, termasuk pembiayaan operasional.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 144,5 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 229,9 miliar.

    Pemangkasan anggaran LPSK berfokus pada kegiatan nonprioritas, termasuk pembiayaan operasional lembaga.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang

    Jumlah Pemangkasan: Rp 33,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    Efisiensi di lembaga ini dilakukan untuk mengurangi belanja yang tidak esensial dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan bebas.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 27,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,6% dari total pagu anggaran Rp 44 miliar.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalami pemangkasan anggaran yang mempengaruhi program-program yang kurang mendesak.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,23 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,18% dari total pagu anggaran Rp 1,99 triliun.

    Meskipun ada pengurangan yang besar, program yang mendukung pengembangan kawasan Batam tetap diprioritaskan.

    Efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana secara lebih tepat guna dan efisien, serta mendukung prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pemangkasan anggaran terbesar dilakukan di sektor-sektor yang memiliki prioritas rendah atau kegiatan yang tidak segera dibutuhkan pada tahun 2025. 

  • Muncul 2 Bibit Siklon Tropis di Wilayah RI, BMKG Minta Warga Siaga

    Muncul 2 Bibit Siklon Tropis di Wilayah RI, BMKG Minta Warga Siaga

    Daftar Isi

    Prakiraan Cuaca Sepekan, Jawa Barat Hati-Hati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan dampak munculnya dua bibit siklon tropis terhadap pola cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan, 11-17 Februari 2025.

    Dalam keterangan di situs resmi, BMKG mengungkapkan kemunculan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Yaitu Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Australia dan Bibit Siklon Tropis 93W di Laut China Selatan sebelah utara Kalimantan.

    “Dampak dari Bibit Siklon Tropis 96S berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara, Bibit Siklon Tropis 93W diperkirakan dapat memicu hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Utara,” tulis BMKG, Selasa (11/2/2025).

    “Selain kedua bibit siklon tersebut, wilayah Indonesia juga masih terkena dampak dari Siklon Tropis Taliah yang menyebabkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter di Samudra Hindia bagian barat. Namun saat ini Siklon Tropis Taliah semakin menjauh dari wilayah Indonesia,” tambah BMKG.

    BMKG memperkirakan, dalam sepekan ke depan, kedua bibit siklon tropis itu akan memengaruhi dinamika atmosfer.

    Selain efek Bibit Siklon Tropis 96S dan Bibit Siklon Tropis 93W, juga ada pengaruh akibat fenomena La Nina lemah, Monsun Asia, gelombang atmosfer yang berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

    Juga ada fenomena Gelombang Kelvin diprediksi aktif di sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Serta Gelombang Equatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga utara, dan Maluku Utara. Analisis OLR juga menunjukkan nilai negatif pada periode 15-17 Februari 2025, yang mengindikasikan peningkatan signifikansi potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia.

    Tidak hanya itu, analisis kondisi lokal/mikro juga menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas konvektif akibat kondisi labilitas yang kuat di Sumatra Utara, Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua.

    “Kondisi ini menjadi beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Indonesia,” tulis BMKG.

    Karena itu, BMKG meminta warga waspada dan siap siaga. Serta, selalu informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

    “Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir. Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan,” demikian peringatan BMKG.

    “Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrem, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru,” tambah BMKG.

    Prakiraan Cuaca Sepekan, Jawa Barat Hati-Hati

    BMKG pun mengeluarkan prospek cuaca di Indonesia, berlaku mulai hari ini, Selasa (11/2/2025) hingga Senin (17/2/2025).

    Periode Tanggal 11-13 Februari 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi berawan hingga hujan ringan.

    Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berpotensi terjadi di wilayah berikut:

    Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua barat daya, Papua Barat, papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Aceh, Kepulauan Bangka belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

    Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara.

    Periode Tanggal 14-17 Februari 2025

    BMKG memprediksi pada umumnya cuaca wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan.

    Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berada di wilayah berikut:

    Aceh, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kepulauan  Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Sumatra Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.

    Hujan Sangat Lebat – Ekstrem: Jawa Barat.

    “Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG https://www.bmkg.go.id/, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial @/infoBMKG,” tulis BMKG.

    Foto: Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin (10/2). Foto: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    Kondisi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin (10/2). Foto: BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    (dce/dce)

  • Pejabat Tinggi Otorita IKN Resmi Mengundurkan Diri

    Pejabat Tinggi Otorita IKN Resmi Mengundurkan Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Mohamed Ali Berawi, salah satu pejabat OIKN, yang menjabat sebagai deputi bidang transformasi hijau dan digital, resmi mengundurkan diri.  Surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Kepala OIKN Basuki Hadimuljono pada Jumat (7/2/2025).

    “Teman-teman direktur yang baik, hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan Keppres saya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, menjadi sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat turut serta dalam merencanakan dan membangun IKN,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (11/2/2025).

    Mohamed Ali memilih untuk mengundurkan diri dari pejabat OIKN karena ingin kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai tenaga pengajar serta memegang jabatan sebagai guru besar atau profesor di Universitas Indonesia.

    “Semua master plan, blue print, guidelines, dan sebagainya yang telah kita siapkan dan sosialisasikan ke publik dalam membangun IKN dengan mengedepankan 5 principles utama:, yakni IKN sebagai green, resilient, sustainable, inclusive, dan smart city dapat terus kita implementasikan,” pesannya.

    Ia juga menegaskan bahwa setiap program kerja yang telah dan akan dijalankan selalu merujuk pada perencanaan dan prinsip-prinsip tersebut. Tujuannya bukan hanya membangun infrastruktur fisik (hardware), tetapi juga mengembangkan teknologi (software) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (brainware).

    Ia pun menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, karena hakikat pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

    Mohamed Ali meyakini bahwa proyek IKN merupakan bagian dari masa depan Indonesia. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan baginya untuk berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru ini.

    “Kita akan terus membangun ekosistem dan merancang masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. IKN bukan sekadar sebuah proyek, tetapi komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam merealisasikannya,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kerja sama serta kekompakan yang telah terjalin selama ini, sembari berharap agar hubungan baik yang telah dibangun dapat terus terjalin di masa mendatang.

    “Terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang luar biasa. Insyaallah, persahabatan serta hubungan baik yang telah terbina akan terus menjadi jembatan silaturahmi ke depan. Bangga bisa bekerja bersama kalian semua,” pungkas pejabat OIKN ini menutup alasan keputusannya mengundurkan diri.  
     

  • Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas, Satlantas Polres Pangandaran Gandeng PMII

    Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas, Satlantas Polres Pangandaran Gandeng PMII

    JABAR EKSPRES – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pangandaran menjalin kemitraan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STITNU Al Farabi Pangandaran untuk menggelar sosialisasi tertib lalu lintas.

    Kegiatan ini diawali dengan silaturahmi antara Kasatlantas Polres Pangandaran, AKP Asep Nugraha, dengan pengurus PMII di Warung Jambu dekat Bundaran Marlin, Pangandaran, Jawa Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Burhanudin, Wakil Ketua II Bidang Eksternal PMII Komisariat STITNU Al Farabi, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

    BACA JUGA:Tim Gabungan Gelar Razia Kendaraan di Kota Banjar, Satlantas Ingatkan Pengendara Lengkapi Surat-surat

    Hal ini sejalan dengan laporan akhir tahun 2024 Kapolres Pangandaran yang menyoroti tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut.

    “Kinerja kepolisian dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat harus didukung oleh semua elemen masyarakat, sesuai dengan program presisi Kapolri Jenderal Sigit Listiyanto,” ujar Burhanudin, Selasa (11/2/2025).

    Ketua PMII Komisariat STITNU Al Farabi Pangandaran, Predi Supriadi, menegaskan bahwa ketertiban lalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga seluruh pengguna jalan.

    BACA JUGA:Titik Lokasi Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya Februari 2025 di Bandung Hari ini, Cek Dimana Saja?

    “Ketertiban lalu lintas harus menjadi kesadaran bersama. Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan, seperti tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm, dan memiliki surat izin mengemudi,” tegas Predi.

    Ia juga mengutip Pasal 1 Angka 32 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa ketertiban berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. “Dengan mematuhi aturan, kita dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya,” tambahnya.

    Kasatlantas Polres Pangandaran, AKP Asep Nugraha, mengungkapkan bahwa meskipun UU No. 22 Tahun 2009 telah berlaku, kesadaran masyarakat masih rendah.

    BACA JUGA:Polresta Bandung Gelar Operasi Keselamatan 2025, Fokus Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

    “Kami memiliki keterbatasan personel, sementara 5 dari 10 kecamatan di Pangandaran masih minim pemahaman tentang aturan lalu lintas, seperti Kecamatan Cimerak, Parigi, Cijulang, Cigugur, dan Langkaplancar,” ujarnya.

    Ia menambahkan, ke depannya Satlantas akan lebih fokus pada sosialisasi dan edukasi daripada penindakan melalui tilang manual atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).