Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Pantas Pengeluaran Ghazyendha 1 Bulan Rp1,2 M, Anak Kapolda Viral Pamer Kemewahan, Ternyata Dirut

    Pantas Pengeluaran Ghazyendha 1 Bulan Rp1,2 M, Anak Kapolda Viral Pamer Kemewahan, Ternyata Dirut

    TRIBUNJATIM.COM – Gaya hidup mewah Ghazyendha Aditya Pratama, viral di media sosial. 

    Anak pertama Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Rosyanto Yudha Hermawan tersebut diketahui kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial pribadinya. 

    Mulai dari pamer naik jet pribadi hingga pengeluarannya satu bulan yang mencapai Rp1,2 Miliar. 

    Gaya hidup mewah Ghazyendha ini disorot karena sosok sebagai anak Kapolda. 

    Mengingat saat ini pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tengah menginstruksikan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI untuk menghemat anggaran, seiring dengan upaya efisiensi di berbagai sektor.

    Tindakan anak Kapolda Kalimantan Selatan yang jauh dari kesan efisiensi anggaran ini pun membuat warganet mempertanyakan sumber kekayaannya, terutama karena gaji seorang kapolda dengan pangkat Irjen seperti ayahnya jauh dari mencukupi untuk membiayai gaya hidup mewah tersebut.

    Usai viral, dalam waktu yang singkat, ia menghapus akun-akun media sosialnya, termasuk Instagram, Twitter, dan TikTok, yang sebelumnya sering menampilkan berbagai unggahan tentang kehidupannya yang mewah.

    Sosok dan karier Ghazyendha pun jadi bulan-bulanan warganet alias netizen. 

    Kini diketahui, Ghazyendha ternyata memiliki karier yang cukup signifikan di dunia bisnis.

    Ia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) di PT Tunggal Utama Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara. Perusahaan tersebut berlokasi di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    ternyata memiliki karier yang cukup signifikan di dunia bisnis.

    Ia saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) di PT Tunggal Utama Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara. Perusahaan tersebut berlokasi di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    Meskipun Ghazyendha belum memberikan keterangan resmi mengenai sumber kekayaannya, warganet tak berhenti bertanya-tanya mengenai keberhasilan dan kekayaan yang dimilikinya, mengingat latar belakang ayahnya sebagai seorang perwira tinggi Polri gajinya jauh dari mencukupi untuk membiayai gaya hidup mewah.

    GHAZYENDHA VIRAL,- Jabatan mentereng Ghazyendha Aditya, Anak Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha di perusahaan konstruksi. (Dok Polda Kalsel / Facebook via TribunJateng)

    Sosok dan biodata Ghazyendha

    Ghazyendha Aditya Pratama, lahir dari pasangan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dan Yeni Susanty, S.E., M.M., M.H..

    Diketahui, Ghazyendha pernah menempuh pendidikan di beberapa universitas ternama di Indonesia.

    Ia mengenyam pendidikan di Universitas Megou Pak Tulang Bawang Lampung pada 2016.

    Di universitas tersebut ia mengambil jurusan Manajemen dan lulus pada periode 2019/2020.

    Selain itu, Ghazyendha juga pernah kuliah di Universitas Pelita Harapan (UPH).

    Dia mengambil jurusan S-1 Hukum, namun memutuskan untuk mengundurkan diri pada semester ganjil tahun 2024/2025.

    Sorotan publik terhadap gaya hidup Ghazyendha ini tentunya membawa dampak besar, terutama mengenai kejelasan mengenai sumber-sumber pendapatan yang mendukung gaya hidup tersebut.

    Meskipun demikian, hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Ghazyendha atau keluarganya mengenai asal-usul kekayaan mereka. 

    GHAZYENDHA VIRAL,- Jabatan mentereng Ghazyendha Aditya, Anak Kapolda Kalsel Rosyanto Yudha di perusahaan konstruksi. (X/@911ofmysoul)

    Sosok dan Rekam Jejak Irjen Rosyanto Yudha Hermawan

    Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, yang lahir pada 26 Februari 1970, memiliki karier yang cukup panjang di Kepolisian Republik Indonesia.

    Irjen Rosyanto Yudha memiliki nama lengkap Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.H., S.I.K., M.H. 

    Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992 dan berpengalaman di bidang reserse.

    Beberapa jabatan penting yang pernah ia emban antara lain Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo, Kapolres Kotabaru, hingga Wakapolda Kalimantan Selatan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kapolda Kalimantan Selatan pada 11 November 2024.

    Selain riwayat pendidikannya di Akpol, ia juga menempuh pendidikan di PTIK dan SESPIMTI pada tahun 2017, serta memiliki berbagai pengalaman dalam jabatan strategis lainnya di tubuh Polri.

    Meskipun demikian, hingga kini, penghasilan dan harta kekayaan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan masih menjadi teka-teki.

    Hal ini tentu saja menambah sorotan terhadap sosok yang kini memimpin kepolisian di Kalimantan Selatan.

    Irjen Rosyanto Yudha Hermawan diketahui juga sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Yudha tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo.

    Kariernya makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kotabaru pada tahun 2011.

    KARIER ROSYANTO YUDHA,- Jejak karier Rosyanto Yudha, Kapolda Kalsesl yang anaknya viral karena doyan pamer kemewahan naik jet pribadi, padahal gajinya cuma Rp5,5 juta. (Dok Polda Kalsel)

    Jejak Karier

    Berikut daftar jabatan yang pernah diemban oleh Irjen Rosyanto Yudha Hermawan :

    Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo

    Kapolres Kotabaru (2011)

    Kabidpropam Polda Kalsel (2013)

    Dirreskrimsus Polda Kaltim

    Analis Kebijakan Madya Bidang Pidter Bareskrim Polri (Dlm rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017) (2016)

    Wakapolda Sulawesi Tenggara (2019)

    Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2019)

    Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri (2020)

    Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri (2020)

    Wakapolda Kalimantan Selatan (2022)

    Kapolda Kalimantan Selatan (2024)

    Berita Viral lainnya

  • Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang

    Aparat Didesak Usut Dugaan Ada Aktor Besar di Kasus Pagar Laut Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta tidak berhenti mengusut kasus pagar laut di Tangerang hanya pada aktor-
    aktor kecil
    , seperti kepala desa (kades) dan perangkat desa.
    “Pemerintah dan aparat penegak harus melihat dalam bingkai yang lebih besar. Jangan hanya berhenti di aktor-aktor kecil,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria,
    Dewi Kartika
    , saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/3/2025).
    Dewi menduga Kades Kohod, Arsin, dan salah satu perangkat desanya hanyalah aktor kecil dalam kasus ini.
    “Padahal, dalam kasus ini, kades itu hanya aktor kecil. Sayangnya, justru perangkat desa dijadikan seolah menjadi aktor utama,” ujar dia.
    Dia juga menyayangkan bahwa proses penyelesaian kasus pagar laut di Tangerang hanya fokus pada pencabutan pagar dan surat hak guna bangunan (HGB) yang ada di laut.
    Dewi menegaskan bahwa masalah utama yang lebih memakan korban justru HGB yang ada di darat. Ia menduga ada aktor besar dalam kasus ini.
    “Aktor besar harus ditangkap,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Kades Kohod, Arsin, dan stafnya inisial T merupakan pihak yang membuat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
    Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sudah saya laporkan tadi di dalam kepada pimpinan ibu pimpinan, yaitu Kepala Desa Kohod dan stafnya (pembuat pagar laut),” ujar Sakti usai rapat.
    Menurut Sakti, Arsin selaku kepala desa dan perangkat desa inisial T terbukti sebagai pihak yang membuat pagar laut.
    KKP pun memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 48 miliar.
    Saat ditanya mengenai adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian.
    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media,” ucapnya.
    Sementara itu, manajemen pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 membantah tuduhan bahwa mereka melakukan pembangunan pagar laut dari bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang.
    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” kata manajemen PIK 2, Toni, di Tangerang, Banten, dikutip dari Antara, Minggu (12/1/2025).
    Toni menegaskan bahwa pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke Kecamatan Kronjo.
    Dia menambahkan bahwa tudingan terkait pembangunan pagar bambu oleh PIK 2 adalah tidak benar.
    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujar dia.
    Menurut dia, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Potret ASN Mulai Ngantor di IKN Hari Ini 3 Maret 2025 – Page 3

    Potret ASN Mulai Ngantor di IKN Hari Ini 3 Maret 2025 – Page 3

    Pemindahan ini juga membawa berbagai peluang bagi ASN. Salah satunya adalah kemungkinan percepatan karier.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ASN yang bersedia pindah ke IKN dapat memperoleh kesempatan promosi jabatan lebih cepat, seperti yang pernah diterapkan dalam kebijakan kepindahan pegawai di Polda Papua.

    Selain itu, keberadaan ASN di IKN juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur dan sistem pemerintahan baru.

    Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pembentukan ibu kota baru.

     

  • Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Anggota DPR: PSU pilkada menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 pada 24 daerah saat Ramadhan atau menjelang Idul Fitri harus ditinjau ulang karena bulan suci merupakan waktu untuk fokus melaksanakan ibadah.

    “Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tetapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda,” kata Toha di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU pilkada, rinciannya 15 daerah melaksanakan PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan sembilan daerah melaksanakan PSU di sebagian TPS dengan waktu pelaksanaannya pun berbeda-beda.

    Yang paling cepat, menurut dia, PSU akan digelar pada 26 Maret 2025 di Kabupaten Magetan (Jawa Timur), Kabupaten Barito (Kalimantan Selatan), Kabupaten Siak (Riau), dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).

    Menurut Toha, tanggal 26 Maret 2025 bertepatan dengan 25 Ramadhan 1446 Hijriah atau lima hari sebelum (H-5) Idul Fitri.

    Dia menilai momen tersebut kurang tepat untuk PSU, sebab umat Islam harus memperbanyak ibadah dan disibukkan dengan berbagai kebutuhan perayaan Idul Fitri, termasuk keperluan mudik, berkunjung ke pemakaman orang tua, keluarga, dan kegiatan lainnya.

    “Menurut saya, sebaiknya PSU ditunda untuk menghormati umat Islam. Penyelenggara pemilu harus mengkaji ulang,” katanya.

    Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU itu berpotensi mencapai Rp1 triliun. Dana tersebut cukup besar sehingga perlu perencanaan dan pemeriksaan lebih cermat.

    “Jangan terus-terusan KPU dan Bawaslu disorot sebagai lembaga yang melakukan pemborosan anggaran negara,” katanya.

    Saat ini, menurut Toha, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran yang dampaknya telah mengagetkan seluruh lembaga negara, juga masyarakat.

    Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN dan APBD untuk menyejahterakan rakyat melalui program Astacita Presiden Prabowo.

    “Tentu ini butuh waktu, jangan sampai pada masa transisi ini, KPU dan Bawaslu tidak memiliki sensitivitas, apalagi dana Pemilu 2024 yang mencapai Rp73 triliun belum dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar 33 Provinsi yang Deflasi di Februari 2025 – Page 3

    Daftar 33 Provinsi yang Deflasi di Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 33 provinsi mengalami deflasi dan 5 provinsi lainnya mengalami inflasi. Pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48% secara bulanan.

    “Deflasi terdalam terjadi di Papua Barat sebesar 1,41% secara month to month, sementara itu inflasi tertinggi di Papua Pegunungan sebesar 2,78%,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Untuk rinciannya, inflasi tertinggi selanjutnya terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,37%, Sulawesi Tenggara 0,36%, Gorontalo 0,10%, Sulawesi Tengah 0,06%.

    Sementara, untuk deflasi terdalam selanjutnya terjadi di Papua Barat daya sebesar 0,95%, Sulawesi Selatan 0,89%, DI Yogyakarta 0,86%, Jawa Tengah 0,78%, Banten 0,66%, Maluku 0,63%, Sumatera Utara 0,63%, Jawa Barat 0,61%, Nusa Tenggara Barat 0,60%.

    Selanjutnya, Jambi mengalami deflasi sebesar 0,60%, Jawa Timur 0,59%, Bali 0,57%, Bengkulu 0,57%, Sulawesi Utara 0,53%, Papua 0,52%, Riau 0,50%, Sulawesi Barat 0,48%, Aceh 0,48%, Kalimantan Tengah 0,46%, Sumatera Selatan 0,41%.

    Lalu, di Kalimantan Selatan juga mengalami deflasi sebesar 0,39%, DKI Jakarta 0,29%, Kalimantan Timur 0,25%, Kalimantan Utara 0,17%, Sumatera Barat 0,16%, Kepulauan Riau 0,14%, Maluku Utara 0,11%, Papua Tengah 0,10%, Papua Selatan 0,06%, Kalimantan Barat 0,04%, Kepulauan Bangka Belitung 0,03%.

    Kelompok Pengeluaran Penyumbang Deflasi Februari 2025

    Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan deflasi sebesar 3,59% dan memberikan andil deflasi 0,52%.

    “Karena komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini adalah diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi 0,67%,” ujarnya.

    Adapun komoditas lain yang juga memberikan andil deflasi, karena penurunan harga beberapa pangan bergejolak, seperti daging ayam ras yang harganya turun, sehingga memberikan andil deflasi 0,06%.

    “Bawang merah, dan cabai merah juga mengalami penurunan ahrga sepanjang bulan Februari, sehingga memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,05% dan 0,04%,” ujarnya.

    Selain itu, terdapat komoditas-komoditas lain yang memberikan andil inflasi pada Februari 2025, antara lain kenaikan tarif air minum PAM memberikan andil inflasi sebesar 0,13%.

    Kemudian, masih naiknya emas dan perhiasan dan ada penyesuaian harga bensin. Hal itu berturut-turut memberikan andil inflasi sebesar 0,08% untuk emas perhiasan, dan 0,03% andil dari bensin.

     

     

  • Mentan akan Tindak Tegas Pelaku Praktik Ayam Gelonggongan

    Mentan akan Tindak Tegas Pelaku Praktik Ayam Gelonggongan

    JABAR EKSPRES – Untuk memberikan perlindungan pada kesehatan masyarakat, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan menindak tegas pelaku praktik ayam gelonggongan yaitu ayam yang disuntuk air untuk menambah berat badan sebelum dijual.

    “Kita harus jaga konsumen. Ini harus ditindak tegas. Ngga boleh bermain-main. Kasihan masyarakat,” kata Mentan dikutip dari ANTARA, Senin (3/3).

    Terkait dengan pernyataannya itu, menyusul adanya penangkapan oleh aparat penegak hukum (APH) terhadap pelaku yang diduga menjual ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

    Menurut Mentan, praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi namun juga membahayakan kesehatan masyarakat.

    BACA JUGA: Jaga Swasembada Pangan, Stok Beras di Kota Banjar Terus Dipantau 

    Hal itu disampaikan Mentan saat melakukan inpeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur dalam rangka memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pangan selama bulan Ramadan.

    Ia juga menegaskan segala kecurangan dalam pangan yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat adalah pelanggaran serius yang tidak akan ditoleransi.

    Mentan menambahkan, bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri hingga Kapolri serta seluruh aparat penegak hukum di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi pangan termasuk daging ayam.

    Pihaknya juga akan memastikan segala bentuk pelanggaran itu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

    “Kami terus memantau seluruh Indonesia. Jangan smapai ada pelanggaran seperti ini. Apalagi kalau menyangkut kesehatan manusia, itu pelanggaran berat,” tegasnya.

    BACA JUGA: Ketersediaan Pangan Diklaim Aman, Pemkot Sebut Ada Potensi Fluktuasi Harga hingga Inflasi

    Selain ayam gelonggongan, Andi menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok lainnya, seperti beras dan minyak goreng supaya masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman tanpa ada beban.

    Saat melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang, ia menemukan adanya kenaikan harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) dan langsung meminta pedagang serta distributor untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

    “Kami ingin masyarakat bisa beribadah dengan tenang, tanpa harus khawatir dengan lonjakan harga atau adanya praktik kecurangan yang merugikan,” kata Mentan.

  • Cimahi Tak Ikut Kebijakan Jam Kerja ASN 06.30 WIB

    Cimahi Tak Ikut Kebijakan Jam Kerja ASN 06.30 WIB

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan tidak akan mengikuti kebijakan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama bulan Ramadan 1446 H.

    Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mewajibkan ASN masuk pukul 06.30 WIB, namun Pemkot Cimahi memiliki kebijakan berbeda.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menjelaskan salah satu pertimbangannya adalah banyaknya ASN yang berdomisili di luar Kota Cimahi.

    BACA JUGA: Pemkab Bandung Barat Atur Jam Kerja Selama Ramadan, ASN Masuk Lebih Pagi!

    “Jauh-jauh, dari Bandung dan sebagainya. Kalau masuk jam 06.30, sampai di sini mereka harus berangkat jam berapa?” ujar Ngatiyana saat ditemui awak media di Pemkot Cimahi, Senin (3/3/2025).

    Menurut Ngatiyana, selama bulan puasa, ASN justru diberi keleluasaan agar ibadahnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya menetapkan jam kerja ASN di Kota Cimahi tetap dimulai pukul 07.30 WIB.

    “Istirahat hanya setengah jam, pukul 12.30, kemudian jam 13.00 masuk lagi. Lalu, jam 14.00 sudah bisa pulang, kecuali hari Jumat, pulangnya jam 14.30,” jelasnya.

    BACA JUGA: Ikuti Kebijakan Gubernur Soal Jam Kerja Selama Ramadan, ASN Kota Banjar hingga Ciamis Harus Masuk Lebih Pagi

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan perubahan jam kerja ASN di lingkungan Pemprov Jabar selama Ramadan.

    Jika biasanya ASN masuk pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 14.30 WIB, maka selama Ramadan jam kerja dimajukan.

    “Masuknya pukul 06.30, istirahat satu jam, dan pulang pukul 14.00,” kata Dedi.

    Dedi menegaskan kebijakan ini bukan sekadar mencari sensasi, tetapi sudah melalui berbagai pertimbangan.

    “Kalau Ramadan kan sahur, terus salat subuh. Setelah itu rata-rata tidur, nanti bangun kesiangan,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 23/OT.03/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1446 H/2025 M di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani Sekda Jabar.

    Berdasarkan kebijakan itu, ASN yang bekerja lima hari dalam seminggu memiliki jam kerja Senin-Kamis pukul 06.30-14.00 WIB dengan istirahat pukul 11.30-12.30 WIB.

    Sementara pada Jumat, jam kerja berlangsung pukul 06.30-14.30 WIB dengan istirahat pukul 11.30-13.00 WIB. (Mong)

  • Anak Flexing di Medsos, Kapolda Kalsel Ternyata Belum Lapor LHKPN

    Anak Flexing di Medsos, Kapolda Kalsel Ternyata Belum Lapor LHKPN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan didesak untuk patuh dan taat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    KPK memastikan bahwa Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan belum pernah melaporkan LHKPN kepada KPK selama menjabat sebagai anggota Polri hingga saat ini. 

    “Betul, belum lapor LHKPN,” tutur Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (2/3).

    Rosyanto Yudha Hermawan dilantik Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolda Kalimantan Selatan pada 29 November 2024, jabatan sebelumnya adalah Wakapolda Kalimantan Selatan.

    “Akun LHKPN di Polda, baru aktif Desember 2024. Sehingga batas akhir lapor 31 maret 2025.” kata Budi.

    Dia mengimbau kepada para wajib lapor LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya, secara patuh, baik patuh dalam ketepatan waktu maupun patuh dalam kelengkapan isiannya.

    “Seluruh laporan yang diterima kami akan dilakukan analisis administratif, kemudian dipublikasikan, agar masyarakat juga bisa mengaksesnya sebagai bentuk tranparansi seorang pejabat publik,” ujarnya.

    Viralnya aksi pamer kemewahan yang telah dilakukan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan berawal dari unggahan foto perayaan ulang tahun anak kandungnya Ghazyendha yang tersebar di media sosial.

    Selain itu, gaya hidup mewah Ghazyendha juga menjadi sorotan publik, yang terlihat dari berbagai unggahan dirinya yang menunjukkan aktivitas naik jet pribadi, mengenakan barang-barang mewah, dan belanja dengan total mencapai lebih dari Rp1 miliar.

  • Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair? Ini Bocorannya

    Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair? Ini Bocorannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang pencairan tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) 2025, banyak penerima manfaat menantikan kepastian jadwal pencairan bantuan sosial ini.

    Kementerian Sosial memastikan bahwa pencairan tetap berlangsung sesuai jadwal meskipun bertepatan dengan bulan Ramadan. Berikut adalah informasi lengkap mengenai pencairan PKH tahap 2 tahun 2025.

    Jadwal Pencairan PKH 2025 Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua dijadwalkan berlangsung dari awal Maret hingga akhir bulan tersebut. Meski ada potensi keterlambatan karena hari libur selama Ramadan, pencairan akan tetap diproses sesuai ketentuan pemerintah.

    Secara umum, bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap setiap tahunnya:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Untuk tahap kedua ini, penyaluran akan dilakukan melalui rekening bank yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial atau melalui PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Wilayah Pencairan PKH 2025

    Pencairan bantuan sosial PKH mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk:

    Pulau Jawa

    Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

    Pulau Sumatra

    Aceh Sumatra Utara Sumatra Selatan Sumatra Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Lampung Bangka Belitung

    Pulau Kalimantan

    Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara

    Pulau Sulawesi

    Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

    Nusa Tenggara dan Bali

    Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

    Maluku dan Papua

    Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Papua Selatan Papua Tengah Papua Pegunungan Perubahan Data Penerima PKH 2025

    Tahun ini, terjadi perubahan dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial. Pemerintah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, sejumlah penerima manfaat PKH mengalami perubahan status.

    Dampak dari perubahan ini antara lain:

    Penghapusan 30% penerima PKH di tahap kedua untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Validasi ulang data penerima, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar berkesempatan untuk masuk dalam daftar penerima bantuan. Penyederhanaan kategori penerima PKH, dengan kemungkinan hanya tiga kategori utama yang tetap menerima bantuan. Nominal Bantuan PKH 2025

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori penerima dengan besaran sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Siswa SD/MI: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/MTs: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun. Siswa SMA/MA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Lansia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Cara Mengecek Status Penerima PKH 2025

    Untuk memastikan apakah masih termasuk penerima PKH tahap 2 tahun 2025, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Masukkan nama lengkap seperti yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha yang muncul di layar sebagai langkah verifikasi keamanan. Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.
    Periksa status penerima apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    Bagi yang mengalami kendala dalam pengecekan atau status penerima berubah menjadi tidak aktif, segera hubungi pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

    Tips Bagi Penerima PKH

    Agar bantuan sosial diterima tanpa kendala, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

    Periksa status penerima secara berkala di situs resmi Kementerian Sosial. Pastikan data kependudukan selalu diperbarui, seperti KTP dan KK. Jangan mudah percaya dengan informasi hoaks tentang pencairan bansos yang belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Hubungi pendamping sosial jika mengalami kesulitan dalam pencairan atau perubahan status penerima.

    Dengan informasi ini, penerima manfaat dapat lebih siap menghadapi pencairan PKH tahap 2 tahun 2025. Pastikan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru melalui sumber resmi agar tidak ketinggalan informasi penting terkait bantuan sosial dari pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Berburu Takjil Ramadan di Palangka Raya, Kue Bingka Kentang Jadi Primadona

    Berburu Takjil Ramadan di Palangka Raya, Kue Bingka Kentang Jadi Primadona

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Berburu takjil atau penganan dan minuman untuk berbuka puasa di Pasar Ramadan telah menjadi tradisi di seluruh Indonesia. Tidak hanya bagi umat Muslim yang hendak berbuka puasa, tetapi juga bagi masyarakat dari berbagai latar belakang yang ingin mencicipi makanan khas di bulan suci Ramadan.

    Di pasar Ramadan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, salah satu kuliner yang selalu menjadi primadona sebagai menu takjil Ramadan adalah kue bingka kentang. Kue ini memiliki cita rasa manis, legit, dan gurih, sehingga sangat cocok di lidah masyarakat Indonesia.

    Secara historis, kue bingka kentang berasal dari Suku Banjar, Kalimantan Selatan, dan telah menyebar ke seluruh nusantara. Seiring perkembangan zaman, kue ini mengalami berbagai inovasi rasa, seperti nangka, kelapa, tape, kurma, hingga srikaya. 

    Kokom, salah seorang penjual kue khas Ramadan, mengatakan bahwa kue bingka kentang adalah yang paling banyak dicari oleh warga Palangka Raya, karena kue ini hanya muncul setiap bulan suci Ramadan. Harga kue ini pun cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per porsinya.

    Selain bingka kentang, ada juga kue khas Banjar lainnya yang tidak kalah enak dan menjadi incaran untuk takjil Ramadan saat mengunjungi pasar Ramadan di Kota Palangka Raya, yaitu kue ceper atau kue talam. Kue ini memiliki banyak variasi berdasarkan warnanya, seperti amparan tatak, kararaban, sari muka, sari pengantin, lapis India, dan lapis ketan dengan rasa manis gurih. Harga kue ceper atau kue talam ini dijual sekitar Rp 15.000 per potongnya.

    Vita, salah seorang pengunjung pasar Ramadan di Palangka Raya, mengungkapkan bahwa ia sengaja membeli kue bingka kentang karena sudah menjadi kebiasaan setiap bulan puasa, apalagi harganya pun cukup terjangkau. “Kue bingka kentang ini kan sangat jarang ditemui kalau di luar bulan Ramadan, jadi merupakan menu wajib untuk berbuka puasa, harganya pun cukup worth it,” ujarnya.

    Selain kue khas Banjar tadi, tidak ada salahnya mencoba kuliner lainnya di pasar Ramadan Palangka Raya, seperti mi habang, mi bancir, dan es segar dengan aneka rasa buah yang sangat cocok sebagai takjil Ramadan untuk pelepas dahaga saat berbuka puasa.