provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Diingatkan KPK, Wali Kota Malang Ajak Semua OPD Komitmen Anti Korupsi

    Diingatkan KPK, Wali Kota Malang Ajak Semua OPD Komitmen Anti Korupsi

    Malang(beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkomitmen anti korupsi.

    Komitmen anti korupsi dinilai dapat mendorong keberhasilan implementasi program Dasa Bhakti yang digagas dalam visi ‘Menuju Malang Mbois dan Berkelas’.

    “Tadi diingatkan oleh Ketua KPK, bahwa rapat koordinasi kepala daerah pasca pelantikan menjadi momentum untuk menguatkan komitmen. Komitmen untuk bisa memerangi korupsi di daerahnya masing-masing. Hari ini kami hadir berkomitmen bahwa ada delapan area pencegahan korupsi pada MCP KPK itu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan indikator-indikatornya,” ujar Wahyu usai Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah di Yogyakarta, Rabu, (19/3/2025).

    Rakor diselenggarakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK. Serta diikuti oleh seluruh kepala daerah di D. I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto memberikan arahan dalam kegiatan ini. Turut hadir bersama Wahyu Hidayat, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

    Wahyu menyebut komitmen anti korupsi harus didukung oleh seluruh perangkat daerah di Kota Malang. Hal ini sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan daerah, guna merealisasikan Program Dasa Bhakti.

    “Misi keempat kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis. Artinya setiap proses pemerintahan harus berjalan bebas dari praktik korupsi. Dengan pemerintahan yang bersih, kami dapat menjalankan program pembangunan dengan maksimal. Maka Program Dasa Bhakti dapat berjalan optimal, salah satunya jika didukung oleh komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan berintegritas,” ujar Wahyu.

    Wahyu menganggap jika seluruh perangkat daerah berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bebas korupsi. Maka roda Pemerintahan Kota Malang akan dianggap berintegritas di mata masyarakat.

    “Kepala perangkat daerah telah menandatangani pakta integritas. Termasuk parameter di tujuh area MCP. Karena hampir seluruh OPD itu termasuk dalam delapan area tersebut. Dan saya minta seluruh perangkat daerah, ketujuh area ini bisa dilakukan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah,” ujar Wahyu.

    Delapan area intervensi utama yang menjadi fokus MCP KPK yaitu, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah. (luc/ted)

  • Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Wamen Investasi: Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 06:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan membiayai proyek dimethyl ether (DME) untuk mengurangi impor LPG.

    “Melalui Danantara, tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran untuk batu bara menjadi produk DME. Produk ini adalah produk pengganti LPG, yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita,” ucap Todotua dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa.

    Setiap tahunnya, lanjut dia, Indonesia melakukan impor LPG dengan angka yang cukup besar.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno dalam forum yang sama, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7–8 juta ton per tahun. Data tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

    Di satu sisi, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang bisa diubah untuk menjadi DME guna menggantikan LPG.

    “Apabila program ini (DME) bisa kami laksanakan maka kami bisa mengurangi impor LPG ke depannya,” kata Todotua.

    Sebelumnya, proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing, seperti Air Products dari Amerika Serikat dan juga investor lainnya dari China, mundur dari kerja sama. Namun, kali ini pemerintah memastikan proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing.

    DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG.

    Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing.

    Bahlil, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3), mengatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi untuk proyek DME ini diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pengolahan batu bara menjadi DME.

    Sumber : Antara

  • Mentan kecewa karena Bulog Kalsel tidak maksimal serap gabah petani

    Mentan kecewa karena Bulog Kalsel tidak maksimal serap gabah petani

    Menteri Pertanian (Mentan) RI Amdi Amran Sulaiman (kiri) berdialog dengan petani di sela-sela panen padi di lokasi Optimasi Lahan (OPLAH) di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (18/3/2025). (ANTARA/HO-Kementan)

    Mentan kecewa karena Bulog Kalsel tidak maksimal serap gabah petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 10:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kecewa atas kinerja Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Kalimantan Selatan (Kalsel) karena tidak bekerja maksimal menyerap gabah yang mengakibatkan petani menjualnya di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

    Berdasarkan keterangan tertulis dari Kementerian Pertanian (Kementan) diterima di Banjarmasin, Rabu, Mentan Amran menerima keluhan para petani karena Bulog Kalsel tidak maksimal menyerap gabah petani saat panen raya.

    “Saya kecewa dengan Bulog Kalsel, petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” kata Amran.

    Diketahui, Amran saat kunjungan kerja menghadiri panen raya petani di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalsel pada Selasa (18/3).

    Amran menyoroti keluhan petani di Tanah Laut yang mengungkapkan saat ini gabah petani terpaksa dijual ke tengkulak dengan harga di bawah HPP, yaitu Rp5.300 hingga Rp5.600 per kilogram. Padahal, seharusnya HPP Rp6.500 per kilogram.

    Hal ini terjadi karena Bulog Kalsel dinilai kurang responsif dan sulit dihubungi ketika petani membutuhkan kepastian penyerapan.

    Petani menyebutkan Bulog susah sekali dihubungi dan jarang turun ke lapangan. Keluhan serupa juga datang dari petani lain di Tanah Laut dan sekitarnya. Ada petani yang mengaku memiliki 151 karung gabah, tetapi belum ada kepastian kapan Bulog akan membelinya sehingga menyimpan gabah di rumahnya.

    Selain itu, sejumlah petani mengeluhkan Bulog Kalsel memberikan persyaratan yang terlalu ketat, seperti mewajibkan menjual gabah harus dalam kondisi kering, sehingga makin menyulitkan petani​.

    Bahkan, petani juga mengeluhkan pembayaran dari Bulog Kalsel yang sering terlambat hingga satu minggu, menyebabkan petani kesulitan memutarkan modal.

    Situasi ini membuat banyak petani memilih menjual gabah ke tengkulak meskipun dengan harga lebih rendah, daripada harus berhadapan dengan ketidakpastian dari Bulog Kalsel.

    Hal ini menjadi pukulan bagi para petani yang seharusnya bisa mendapatkan harga lebih baik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

    Karena keluhan sejumlah petani tersebut, Amran memastikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam ketika petani dirugikan akibat kinerja Bulog yang lamban.

    “Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata, Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekedar menunggu di gudang. Ke depan, kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” tegas Amran.

    Mentan Amran berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi petani, memastikan harga gabah tetap stabil, serta menjamin tidak ada lagi petani yang merasa diabaikan saat panen raya.

    Amran juga memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kesejahteraan petani dan memastikan kebijakan yang berpihak pada petani terlaksana di lapangan.

    Sumber : Antara

  • Pasokan Listrik Kalimantan Aman Saat Ramadan dan Idulfitri

    Pasokan Listrik Kalimantan Aman Saat Ramadan dan Idulfitri

    Banjarmasin, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, didampingi Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, memastikan pasokan listrik di Kalimantan tetap stabil selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    Saat mengunjungi Walking Gallery di GIS Ulin 150kV PT PLN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025), Bahlil menegaskan bahwa cadangan listrik mencapai 38% dibandingkan beban puncak. Ia memastikan tidak ada kendala berarti dalam distribusi listrik.

    “Secara keseluruhan tidak ada masalah. Kondisi listrik selama bulan puasa hingga Idul Fitri aman,” ujar Bahlil.

    Ia juga menilai kesiapan jaringan listrik sudah optimal.

    “Jaringan bagus, tidak ada kendala,” tambahnya.

    Dalam kunjungan ini, Bahlil dan Dirut PLN meninjau kesiapan infrastruktur GIS Ulin guna memastikan distribusi listrik tetap lancar menjelang hari raya.

    Dengan pasokan yang stabil, masyarakat Kalimantan dapat menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran tanpa khawatir pemadaman listrik.

    Selain listrik, Menteri Bahlil juga mengecek kualitas BBM dengan mengambil sampel Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di SPBU Banjarbaru.

    Ia pun mengunjungi SPBU nelayan PT AKR di Pekauman, Banjarmasin, untuk melihat langsung proses pengisian bahan bakar kapal nelayan.

    Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi, baik pasokan listrik di Kalimantan maupun BBM selama Ramadan dan Idulfitri.

  • Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin

    Cek Kesiapan Idulfitri 2025, Pertamina Pastikan Keamanan Stok BBM & LPG di Banjarmasin


    PIKIRAN RAKYAT
    – Pertamina memastikan kesiapan dan keamanan stok BBM dan LPG di masa Ramadan dan Idulfitri 2025 untuk regional Kalimantan, tepatnya di wilayah Banjarmasin. Hal tersebut dipastikan melalui kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu 19 Maret 2025.

    Dalam lawatannya, Bahlil mengecek sejumlah fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 Jalan Lingkar Utara, Kota Banjar Baru, Pangkalan LPG 3Kg Sudarga Jalan Sukamara, dan Integrated Terminal Banjarmasin.

    Tujuan dari kunjungan hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di mana Presiden menginginkan kepastian akan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi baik dari sisi BBM maupun LPG.

    “Jadi overall stok BBM clear, tidak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk Kalimantan, saya katakan Insyaallah bisa kita antisipasi dengan baik,” ujarnya kepada awak media di sela-sela kunjungan.

    Bahlil juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan di SPBU, dinyatakan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku. “Hasil pantauan kami cek kualitas produk Ron 90, Ron 92 dan Ron 98 alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi secara kualitas oke, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Dirinya juga memastikan ketersediaan stok LPG, khususnya di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman, “Untuk LPG di Kalimantan juga aman, stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri di regional Kalimantan telah menyiagakan seluruh infrastruktur, yang meliputi 17 terminal BBM, 3 terminal LPG, 11 DPPU, 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 Pangkalan LPG, 47 SPBE dan 17 agen minyak tanah.

    “Guna memastikan layanan selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah dilakukan pemeriksaan dan Pertamina juga menyiagakan faslitas tambahan,” terang Simon.

    Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan untuk regional Kalimantan berupa layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Diantaranya 90 unit SPBU 24 Jam, 246 unit agen LPG , 1 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 unit Motorist, 2 unit Mobil Tangki Standby, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan tenang dan nyaman” tegas Simon.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 1
                    
                        Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang
                        Regional

    1 Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang Regional

    Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang
    Editor
    BANJARBARU, KOMPAS.com

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman
    mencopot Dani Satrio dari jabatannya sebagai Pimpinan Wilayah
    Badan Urusan Logistik
    (Bulog) Kantor Wilayah
    Kalimantan Selatan
    (Kalsel).
    Keputusan itu diambil setelah mendengar langsung keluhan para petani saat menghadiri panen raya di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel, pada Selasa (18/3/2025).
    Dalam acara tersebut, sejumlah petani mengadu kepada Amran bahwa mereka terpaksa menjual gabah hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada tengkulak.
    Padahal, pemerintah telah menetapkan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram.
    Namun kenyataannya, petani di Tanah Laut hanya mampu menjual gabah mereka dengan harga antara Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram.
    Mendengar keluhan itu, Amran mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kinerja Bulog Kalsel yang dinilai lamban dalam menyerap gabah petani.
    KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman saat diwawancarai usai memberikan paparan terkait pentingnya transformasi pertanian Indonesia di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu (19/3/2025).
    Ia menilai Bulog justru pasif menunggu di gudang, bukannya bergerak langsung ke lapangan.
    “Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang,” kata Amran dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/3/2025).
    Tak hanya lamban, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi ketika petani membutuhkan informasi terkait kepastian penyerapan gabah.
    Kondisi tersebut membuat Amran geram.
    Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem agar penyerapan gabah berjalan lebih optimal.
    “Ini
    nggak
    bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” tegasnya.
    Amran menambahkan,
    pencopotan pimpinan Bulog Kalsel
    bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki kinerja Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani.
    Menurut dia, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat petani terus dirugikan akibat buruknya sistem penyerapan.
    “Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang,” kata dia.
    “Ke depan kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” pungkas Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berapa Gaji Orang Anak Buah Haji Isam yang Kini Jabat Dirut ID Food?

    Berapa Gaji Orang Anak Buah Haji Isam yang Kini Jabat Dirut ID Food?

    Jakarta

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk salah satu orang terdekat Haji Isam, Ghimoyo, sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, menggantikan Sis Apik Wijayanto.

    Resmi menjabat sebagai Direktur Utama ID Food, Ghimoyo diperkirakan bisa menerima gaji/honorarium sebesar Rp 95.400.000 per bulan. Angka ini didapat dari perhitungan remunerasi dalam Laporan Tahunan Persero terakhir pada 2023 lalu.

    “Penetapan remunerasi Direksi mempertimbangkan hasil penilaian KPI dengan meninjau dan memperhatikan rumusan strategic objectives serta target, ukuran pencapaian, dan strategic initiatives,” tulis ID Food dalam Laporan Tahunannya.

    Di luar itu, Ghimoyo bersama dewan direksi lain berhak mendapatkan tunjangan berupa tunjangan hari raya (THR) Keagamaan, tunjangan perumahan, serta santunan purna jabatan melalui program asuransi.

    Dalam Laporan Tahunan 2023 tersebut, jumlah remunerasi Direktur Utama ID Food dalam bentuk gaji sebesar Rp 244.000.000.

    “Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2023 telah dipertimbangkan oleh tiga indikator penetapan remunerasi yang meliputi aspek penilaian, indikator penilaian, dan bobot serta disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS,” terang ID Food.

    Sebagai informasi, sebelumnya Ghimoyo resmi diangkat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang dilaksanakan pada Selasa (18/3).

    Diketahuinya Ghimoyo merupakan orang terdekat Haji Isam, dari sebuah acara pemberian bantuan kepada korban bencana kebakaran di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Juli 2024 lalu. Dalam kesempatan itu, dikutip dari Antara, Ghimoyo merupakan CEO Jhonlin Group.

    Dalam catatan detikcom, Jhonlin Group, perusahaan milik Haji Isam. Jhonlin Group yakni perusahaan bergerak di berbagai macam industri, salah satu yang besar adalah pertambangan. Perusahaannya berbasis di Batu Licin Kalimantan Selatan.

    Tidak ada sumber terbuka yang menyebutkan total kekayaan milik Haji Isam. Hanya saja sebelumnya, Haji Isam pernah dikabarkan memiliki penghasilan per bulan mencapai Rp 40 miliar.

    Lihat juga Video: Para Pengusaha Besar Temui Prabowo di Istana, Dari CT hingga Haji Isam

    (fdl/fdl)

  • Hadiah dari KDM, Tunggakan Pajak Kendaraan Dibebaskan

    Hadiah dari KDM, Tunggakan Pajak Kendaraan Dibebaskan

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai hadiah Lebaran bagi masyarakat. Seluruh tunggakan pajak hingga tahun pajak 2024 dihapuskan, dengan syarat wajib pajak hanya perlu membayar PKB untuk satu tahun ke depan (2025). Program ini berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025.

    Kebijakan ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar, Benny Suranata. Ia menegaskan, pemutihan pajak mencakup pokok pajak dan denda untuk tahun-tahun sebelumnya.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Maafkan Penunggak Pajak Kendaraan di Jabar, Ini Langkah-Langkah Pembayarannya!

    “Masyarakat yang memiliki tunggakan satu, dua, tiga tahun, atau lebih, tidak perlu khawatir. Semua dihapus asalkan membayar pajak tahun 2025 selama program ini berjalan,” ujar Benny, Rabu (19/3/2025).

    Benny mengingatkan, program ini hanya berlaku selama dua bulan. Jika wajib pajak tidak memanfaatkannya, tunggakan dan denda akan kembali muncul setelah 6 Juni 2025. “Ini kesempatan emas dari Pak Gubernur dan Bappenda Jabar. Pajak yang dibayar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan,” tambahnya.

    Program ini diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Masyarakat diimbau segera mengurus PKB 2025 sebelum batas waktu 6 Juni 2025.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan kebijakan ini melalui video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Selasa (18/3/2024). Dalam pesannya, Gubernur meminta maaf atas pelayanan yang belum optimal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kami juga memaafkan kesalahan warga Jabar yang masih menunggak pajak kendaraan, baik karena alasan sengaja maupun tidak mampu,” ucap Dedi.

    Ia menegaskan, seluruh tunggakan hingga 2024 dihapuskan. “Jadi, yang tunggakan 2024 ke belakang tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan,” pungkasnya. (CEP)

  • 5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan di IKN ini jadi kesempatan bagi Otorita untuk mengajak investor melihat langsung suasana di proyek ibu kota baru tersebut.

    “Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.

    Di samping itu, ia menyebut langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6/2022.

    “Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan,” ungkapnya.

     

  • Rabu, layanan Samsat Keliling tersedia 14 wilayah Jadetabek

    Rabu, layanan Samsat Keliling tersedia 14 wilayah Jadetabek

    Patut diperhatikan, gerai Samsat Keliling hanya dapat melayani pembayaran PKB tahunan

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu pemilik kendaraan di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) membayar pajak, Rabu.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan halaman parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB; Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB; Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB; Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 15.00-17.00 WIB; Ciledug di Perum Banjar Cipondoh dan Metland Cyber Puri pukul 09.00-12.00 WIB; Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB; Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB; Kota Bekasi di kantor Kelurahan Teluk Pucung pukul 09.00-12.00 WIB; Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 09.00-12.00 WIB; Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan kantor Kecamatan Tajurhalang pukul 08.00-12.00 WIB; Cinere di halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yakni membawa dokumen seperti KTP, BPKB, dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Patut diperhatikan, gerai Samsat Keliling hanya dapat melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025