Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Bantu Pemudik, Baznas Siapkan 40 Pos Siaga Mudik 2025 di Seluruh Indonesia

    Bantu Pemudik, Baznas Siapkan 40 Pos Siaga Mudik 2025 di Seluruh Indonesia

    loading…

    Baznas menyiapkan 40 titik pos mudik yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) kembali menghadirkan Pos Siaga Mudik untuk membantu para pemudik selama perjalanan ke kampung halaman. Tahun ini, Baznas menyiapkan 40 titik pos mudik yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

    Posko Mudik Baznas 2025 akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yakni di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

    Pelepasan Tim Siaga Pos Mudik Baznas 2025 berlangsung di Gedung Baznas RI, Matraman, Jakarta. Hadir dalam pelepasan tersebut Ketua Baznas RI Noor Achmad, Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum, beserta jajaran.

    Dalam kesempatan itu, Ketua Baznas RI Noor Achmad menyampaikan, pos siaga mudik ini merupakan bentuk kepedulian Baznas terhadap masyarakat, khususnya para pemudik. Pos ini tidak hanya bertujuan untuk membantu kelancaran perjalanan pemudik tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan yang mungkin terjadi dalam kondisi darurat.

    “Kami ingin memberikan dukungan bagi para pemudik agar perjalanan mereka lebih aman dan nyaman. Pemudik adalah Ibnu Sabil, mereka yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga. Perjalanan ini bukan sekadar pulang kampung, tetapi juga memiliki nilai ibadah,” ucapnya, Jumat (21/3/2024).

    Kiai Noor menyebut, sebanyak 300 personel mulai dari Baznas Tanggap Bencana (BTB), Rumah Sehat Baznas (RSB), dan relawan diterjunkan untuk melayani pemudik di berbagai titik strategis mulai 26 Maret hingga 7 April 2025, mencakup arus mudik dan arus balik.

    “Personel yang terlibat terdiri dari 40 tenaga kesehatan, 8 tim kemanusiaan, serta 252 personel dari Baznas Tanggap Bencana dan relawan. Baznas juga akan menyiapkan 14 mobil BTB baru hasil kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah. Mobil ini akan mendukung optimalisasi pelayanan kemanusiaan di 14 provinsi,” lanjutnya.

    Kiai Noor menyampaikan, Pos Siaga Mudik Baznas akan menyediakan berbagai layanan, seperti tempat istirahat, dapur air, takjil gratis, fasilitas pengisian daya (charger), pijat gratis, serta tambal ban. Di beberapa titik, Baznas juga akan menyediakan bensin gratis bagi para mustahik.

  • Ombudsman Temukan 5 Pelaku Usaha Sunat Takaran Minyakita hingga 270 ML

    Ombudsman Temukan 5 Pelaku Usaha Sunat Takaran Minyakita hingga 270 ML

    Jakarta –

    Ombudsman RI menemukan 5 pelaku usaha yang mengurangi takaran Minyakita. Temuan ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan di 6 provinsi, yaitu Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan dalam penelusurannya terdapat 63 sampel Minyakita, kemudian 24 di antaranya diketahui takarannya telah dikurangi. Pengurangan takaran besarannya 30-270 mililiter (ML).

    “Khususnya lagi yang ada sekitar 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa. Jadi di atas 30 mililiter sampai dengan 270 mililiter,” kata dia di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Selain itu, berdasarkan penelusuran di 6 provinsi, Minyakita juga dijual di atas HET. Yeka merinci, seharusnya alur HET Minyakita dari produsen ke D1 Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000, D2 ke pengecer Rp 14.500, pengecer jual ke konsumen Rp 15.700.

    Sementara yang ditemukan Ombudsman RI, harga Minyakita di pasaran atau sampai ke konsumen Rp 16.000-19.000/liter. Untuk itu, dia mengusulkan Kemendag mengevaluasi distribusi hingga HET Minyakita.

    “Oleh karena itu kata kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses.Karena sebetulnya tadi keterangan Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Ombudsman Datangi Kantor Kemendag, Imbas Heboh Minyakita?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman menyambangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertemu Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso usai kasus penyunatan Minyakita mencuat di publik.

    Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait Minyakita.

    “Pertemuan kami ini menjalankan salah satu fungsi Ombudsman, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan berbagai informasi, terutama dalam konteks penyelenggaran pelayanan publik di bidang perdagangan,” kata Najih dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Najih menyampaikan bahwa pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas isu Minyakita. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan uji petik secara acak di beberapa provinsi.

    “Dan uji petik itu kita laksanakan setelah adanya beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meyampaikan bahwa temuan itu berdasarkan uji petik selama tiga hari sejak 16–18 Maret 2025 di 6 provinsi, di antaranya Jakarta, Bengkulu, Sumatra Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Banten.

    Mengacu hasil uji petik, Ombudsman menemukan adanya tiga kriteria dalam kasus Minyakita. Salah satunya adalah terkait ketidaksesuaian volume Minyakita.

    “Terkait dengan volume [Minyakita], kami menemukan dari 63 sampel itu ada 24 sampel yang volume takarannya itu kurang dari yang seharusnya,” ujar Yeka.

    Yeka bahkan menyatakan sekitar 5 pelaku usaha melakukan penyunatan isi Minyakita dengan takaran tertinggi, yakni di atas 30–270 mililiter (ml).

    “Jadi kemasannya itu kurang lebih berkurang 30–270 mililiter dari yang seharusnya,” bebernya.

    Lebih lanjut, Ombudsman akan menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan tindaklanjut. “Nah nanti apakah itu nanti sanksi hukum dan segala macamnya yang penting itu di Kementerian Perdagangan,” terangnya.

    Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita. Berdasarkan uji petik, ditemukan seluruh sampel di 6 provinsi alias 63 sampel Minyakita melampaui HET Rp12.500 per liter.

    Padahal, dia menyebut, regulasi Minyakita di Kemendag mengatur HET secara rigid, mulai dari produsen, distributor lini 1 (D1), D2, hingga pengecer.

    Dia menjelaskan, produsen ke D1 dipatok Rp13.500, D1 ke D2 adalah Rp14.000, D2 ke pengecer seharga Rp14.500, sedangkan pengecer ke konsumen seharga Rp15.700 per liter. Namun sayangnya, ungkap dia, konsumen harus membayar di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per liter untuk dapat membeli Minyakita.

  • Mendag Mau Evaluasi Distribusi Minyakita Buntut Volume Disunat

    Mendag Mau Evaluasi Distribusi Minyakita Buntut Volume Disunat

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mengevaluasi lagi alur distribusi Minyakita. Hal ini dilakukan karena banyak temuan Minyakita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan volume 1 liter dikurangi.

    “Ke depan kita akan atur semua, mulai dari distribusinya, repackernya, D1 D2, HET-nya kita evaluasi semua,” kata Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Untuk diketahui, alur distribusi Minyakita terpantau dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Sistem itu digunakan pemerintah untuk memetakan rantai distribusi dan harga minyak goreng, khususnya Minyakita.

    Budi menjelaskan, pengawasan dan evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, temuan-temuan terkait pelanggaran Minyakita muncul setelah pihaknya memperketat pengawasan pada momen Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Kemudian kita temukan memang beberapa misalnya ada bundling ya, kemudian juga harga di atas HET. Baru ditemukan takaran yang tidak sesuai itu tanggal 24 Januari di Tangerang,” ungkapnya.

    “Jadi itu terus, sebenarnya pengawasan reguler terus dilakukan, karena apa? Karena kan kita juga ada Satgas Pangan, kemudian kita ada Dinas,” tambahnya.

    Hal ini dikatakan usai melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI. Dalam pertemuan itu, Ombudsman RI menyampaikan temuannya terkait pelanggaran penjualan Minyakita hingga pengurangan takaran.

    Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika melaporkan temuan pelanggaran distribusi dan HET Minyakita. Pihaknya melakukan uji dari 63 sampel dari 6 provinsi, Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten.

    “Dari 63 sampel, ada 24 sampel yang volume atau takarannya itu kurang dari yang seharusnya. Dan khususnya lagi, ada sekitar 5 pelaku usaha yang melakukan pengurangannya itu luar biasa di atas 30 sampai dengan 270 mililiter,” ungkapnya.

    Berdasarkan penelusuran di 6 provinsi itu, harga Minyakita berada di atas HET. Yeka merinci, HET Minyakita dari produsen ke D1 Rp 13.500/liter, D1 ke D2 Rp 14.000, D2 ke pengecer Rp 14.500, pengecer jual ke konsumen Rp 15.700.

    Sementara yang ditemukan Ombudsman RI, harga Minyakita di pasaran Rp 16.000/liter sampai Rp 19.000/liter. Untuk itu, dia mengusulkan Kemendag melakukan evaluasi terhadap distribusi hingga HET Minyakita.

    “Oleh karena itu kata kuncinya Simirah harus dievaluasi agar lebih transparan sehingga semua pelaku usaha bisa mendapatkan akses. Karena sebetulnya tadi keterangan Pak Menteri Minyakita ini adalah produk yang sangat laris di lapangan,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Kanwil DJP Kalselteng buka 359 Pojok Pajak bantu pelaporan SPT

    Kanwil DJP Kalselteng buka 359 Pojok Pajak bantu pelaporan SPT

    Pojok Pajak tersebar di berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan lokasi strategis lainnya

    Banjarmasin (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) beserta jajaran 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuka 359 Pojok Pajak.

    Pembukaan layanan di luar kantor itu guna memberikan pelayanan maksimal kepada wajib pajak pada masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

    “Pojok Pajak tersebar di berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan lokasi strategis lainnya,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar di Banjarmasin, Jumat.

    Layanan di luar kantor itu berlanjut hingga batas akhir pelaporan guna memperluas akses layanan dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak.

    Dengan adanya Pojok Pajak ini, tercatat sebanyak 19.609 wajib pajak dapat terbantu dalam pelaporan SPT mereka.

    Selain itu, menjelang periode mudik hari raya, KPP dan KP2KP juga beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu sebagai layanan tambahan mengingat tenggat waktu pelaporan SPT yang semakin dekat serta bertepatan dengan momentum Idul Fitri.

    Syamsinar mengimbau seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan layanan ini dengan tidak menunda pelaporan hingga batas akhir yaitu 31 Maret 2025 bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk badan, guna menghindari potensi kendala teknis akibat tingginya volume pelaporan di hari-hari terakhir.

    Sanksi denda yang didapatkan apabila tidak melaporkan SPT Tahunan dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), di mana setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

    Selain itu, bagi Wajib Pajak Badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda Rp1.000.000.

    Hingga 20 Maret 2025, realisasi penyampaian SPT Tahunan sebanyak 317.465 dari target 418.894 dengan capaian sebesar 75,79 persen.

    Jika dirinci, jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) yang telah dilaporkan sebanyak 308.761 dan SPT Tahunan PPh Badan sebanyak 8.704 SPT.

    Syamsinar mengakui meskipun berbagai fasilitas telah disediakan, namun masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak belum atau tidak melaporkan SPT, antara lain wajib pajak belum
    memahami esensi serta prosedur pelaporan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan pajak.

    Oleh karena itu, DJP terus melakukan langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti edukasi dan sosialisasi, asistensi pelaporan, peningkatan dan perluasan layanan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak.

    Syamsinar menjelaskan wajib pajak dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp54 juta per tahun atau sekitar Rp4,5 juta per bulan, tetap memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan jika Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka berstatus aktif.

    Namun, jika wajib pajak tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP serta tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, mereka dapat mengajukan permohonan untuk mengubah status NPWP menjadi non-efektif.

    Dengan status non-efektif, wajib pajak tidak diwajibkan melaporkan SPT Tahunan.

    Pewarta: Firman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Operasi Truk Dibatasi Saat Mudik Lebaran, Ini Jadwalnya

    Operasi Truk Dibatasi Saat Mudik Lebaran, Ini Jadwalnya

    Jakarta –

    Pemerintah resmi melakukan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama arus mudik dan arus balik angkutan lebaran 2025. Aturan tersebut dibuat agar perjalanan lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan dengan tetap menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok.

    Pengaturan tersebut tertuang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram @kemenhub151 Jumat (21/3/2025), terdapat sejumlah angkutan barang barang yang dibatasi, di antaranya mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Pembatasan tersebut berlaku mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 WIB hingga Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 WIB.

    Sementara angkutan barang yang tidak dibatasi ialah, angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG), angkutan barang yang mengangkut sepeda motor mudik gratis, angkutan barang yang mengangkut hantaran uang, keperluan penanganan bencana alam.

    Kemudian, angkutan barang yang mengangkut hewan ternak, pupuk, pakan ternak dan angkutan barang yang mengangkut barang pokok. Pada angkutan barang yang tidak dibatasi tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan berisi keterangan jenis barang, tujuan, nama dan alamat pemilik barang. Surat tersebut harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Berikut ruas jalan tol yang diberlakukan pembatasan angkutan barang:

    Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung.

    DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Merak.

    DKI Jakarta:
    a. Prof. DR. Ir. Sedyatmo
    b. Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan
    c. Dalam Kota Jakarta.

    DKI Jakarta dan Jawa Barat:
    a. Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong – Cibadak
    b. Bekasi – Cawang – Kampung Melayu dan
    c. Jakarta – Cikampek.

    Jawa Barat:
    a. Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi
    b. Cileunyi – Cimalaka – Dawuan
    c. Cikampek – Palimanan – Kanci
    d. Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang -Bojongbaru
    e. Bogor Ring Road (BORR).

    Jawa Barat – Jawa Tengah: Kanci – Pejagan

    Jawa Tengah:

    a. Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang
    b. Krapyak – Jatingaleh, (Semarang)
    c. Jatingaleh – Srondol, (Semarang)
    d. Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang)
    e. Semarang – Solo – Ngawi
    f. Semarang – Demak
    g. Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten, dan
    h. Yogyakarta – Solo segmen Klaten – Prambanan -Taman Martani (Fungsional).

    Jawa Timur:

    a. Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol –
    b. Pasuruan – Probolinggo
    c. Surabaya – Gresik
    d. Gempol – Pandaan – Malang, dan
    e. Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending -Paiton (Fungsional).

    Ruas Jalan Non Tol Yang Diberlakukan

    Sumatera Utara

    a. Bts. Frovinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai -Medan Lumbuk Pakam – Sei
    b. Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau
    c. Medan – Berastagi, dan
    d. Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.

    Jambi dan Sumatera Barat

    a. Jambi – Sarolangun Padang
    b. Jambi – Tebo – Padang
    c. Jambi Sengeti – Padang, dan
    d. Padang – Bukit Tinggi

    Jambi – Sumatera Selatan – Lampung: Jambi -Palembang – Lampung

    DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang -Cilegon – Merak.

    Ruas Jalan Non Tol Yang Diberlakukan

    Banten
    a. Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer -Labuhan
    b. Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto dan
    c. Serang – Pandeglang – Labuhan.

    DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta Bekasi Cikampek -Pamanukan – Cirebon.

    Jawa Barat

    a. Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar
    b. Nagreg – Kadungora – Leles – Garut
    c. Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon
    d. Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung
    e. Padalarang – Gadog Bangkong – Cimahi
    f. Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon
    g. Sukabumi – pelabuhan ratu Jampang – Cianjur -Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar dan
    h. Subang – Lembang – Bandung.

    Jawa Barat Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.

    Jawa Tengah

    a. Solo – Klaten – Yogyakarta
    b. Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batan -Kendal – Semarang – Demak
    c. Semarang – Salatiga – Doyolali – Dawen Magelang-Yogyakarta dan
    d. Pejagan – Tegal – Purwakerto.

    Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.

    Yogyakarta

    a. Jogja – Wates
    b. Jogia – Sleman – Magelang
    c. Jogja – Wonosari dan
    d. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).

    Jawa Timur
    a. Pandaan – Malang
    b. Probolinggo – Lumajang
    c. Madiun – Caruban Jombang dan
    d. Banyuwangi – Jember

    Bali
    a. Denpasar – Gilimanuk

    Kalimantan Tengah

    a. Palangka Raya – Pulang Pisau – Kapuas Bts. Kalimantan Selatan
    b. Palangka Raya – Sampit Pangkalan Bun
    c. Buntok – Palangka Raya
    d. Tamiyang Layang – Bts. Kalimantan Selatan dan
    e. Sei Hanyo – Kuala Kurun – Bawan – Bukit Liti -Palangka Raya.

    (acd/acd)

  • Presiden nilai harga sembako masih terkendali jelang Lebaran

    Presiden nilai harga sembako masih terkendali jelang Lebaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden nilai harga sembako masih terkendali jelang Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menilai harga-harga sembako masih terkendali menjelang Hari Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025.

    “Alhamdulillah saya lihat kurang seminggu Lebaran ya saya kira harga-harga pangan sembako terkendali ya. Kami sudah rencanakan yang baik,” kata Presiden Prabowo selepas meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis.

    Presiden melanjutkan pemerintah berupaya keras memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang akan mudik ke kampung halaman.

    “Transportasi kita sudah turunkan, harga pesawat kita sudah turunkan, tiket kereta api, jalan tol juga akan kita turunkan. Kita fasilitasi sebaik mungkin untuk rakyat kita,” kata Presiden.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menekankan pemerintah terus berjuang memperbaiki birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

    “Kami sedang berjuang terus untuk mengurangi birokrasi, mengurangi regulasi yang berbelit-belit. Kami ingin ekonomi efisien, efisien, efisien, dengan efisiensi kita bisa bersaing, kompetitif, dan kita semakin cepat nanti menuju negara yang sejahtera,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan khusus beras dan minyak goreng saat ini tidak boleh ada kenaikan harga, karena produksi dua komoditas tersebut melimpah.

    “Saya intens berkoordinasi dengan jajaran Kementan, dari hasil pantauan kami, secara umum harga bahan pokok stabil,” kata Mentan Amran saat jumpa pers di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (18/3).

    Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 20 Maret 2025 menunjukkan rata-rata harga minyak goreng curah cenderung tetap sebesar Rp18.750 per kilogram, sementara untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp22.200 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp 21.100 per kilogram.

    Kemudian, rata-rata harga ayam ras segar juga cenderung stabil Rp35.950 per kilogram, rata-rata harga telur juga stabil Rp30.250 per kilogram.

    Sumber : Antara

  • Kementan Siapkan Pemberdayaan Petani untuk Hilirisasi dan MBG

    Kementan Siapkan Pemberdayaan Petani untuk Hilirisasi dan MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan program pemberdayaan petani untuk mendukung hilirisasi industri serta pasokan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG). Program ini bersifat proyek percontohan (pilot project) dan akan menggandeng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan program ini akan diterapkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan potensi pertanian yang kuat.

    Program pemberdayaan petani akan difokuskan pada budi daya komoditas strategis di 15 provinsi, termasuk beberapa wilayah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    Untuk mendukung program ini, Kementan menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan BP Taskin. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di kantor Kementan, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/3/2025).

    “Kita punya pengalaman di Banyuwangi yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 38% menjadi 8%. Pola ini akan kita terapkan di 15 provinsi berbasis pertanian,” ujar Amran.

    Amran menegaskan para petani di 15 provinsi tersebut akan diberdayakan untuk mengembangkan komoditas pertanian yang sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing. Program ini juga bertujuan untuk memenuhi pasokan industri hilirisasi dalam negeri serta mendukung penyediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

    “Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tetapi juga memastikan pasokan bahan baku untuk pangan bergizi,” tambah Amran.

    Setiap daerah akan dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif produksi pertaniannya. Keunggulan ini mengacu pada komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing sektor pertanian.

    Sebagai contoh, Brebes memiliki keunggulan dalam budi daya bawang merah. Kementan berencana membangun cold storage agar harga tetap stabil, baik saat panen raya maupun di luar musim. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan difokuskan pada peternakan sapi dan kambing, sedangkan Sulawesi Selatan mengembangkan jagung sebagai komoditas utama.

    “Kita melihat keunggulan komparatif suatu daerah berdasarkan agroklimat dan kulturnya,” jelas Amran.

    Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menekankan sinergisitas antara BP Taskin dan Kementan diharapkan membawa dampak positif berkelanjutan, baik dalam peningkatan produksi pertanian maupun pengentasan kemiskinan.

    “Kementan fokus mendorong swasembada pangan melalui budi daya dan hilirisasi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. BP Taskin ingin memastikan pertumbuhan ini berdampak pada penurunan kemiskinan hingga 0% atau minimal menghapus kemiskinan ekstrem,” ungkap Budiman terkait program pemberdayaan petani Kementan.

  • Saat Hanin, Orangutan Usia 11 Tahun Hasil Penyelamatan Mulai ‘Disekolahkan’ di Pulau Salat Kalsel – Halaman all

    Saat Hanin, Orangutan Usia 11 Tahun Hasil Penyelamatan Mulai ‘Disekolahkan’ di Pulau Salat Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pra-pelepasliaran Orangutan betina bernama Hanin berusia 11 tahun, di Pulau Salat, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025).

    Pra-pelepasliaran ini merupakan tahap akhir dari proses rehabilitasi, di mana satwa hasil penyelamatan ‘disekolahkan’ atau dipersiapkan untuk hidup mandiri sebelum dibebaskan ke alam rimba. 

    Langkah ini bertujuan untuk memunculkan kembali insting liar primata tersebut, seperti mampu mengidentifikasi makanan, hingga ancaman bahaya predator.

    Pada tahap pra-pelepasliaran ini Hanin akan dipantau untuk mengukur seberapa siap dia kembali berbaur di habitat asli.

    “Diharapkan mereka memiliki lagi insting liarnya, berjalan dengan baik, bisa mencari makan, bisa mengidentifikasi, mana bahaya, mana yang memang predator harus dijauhi. Sehingga nanti ketika dilepas liarkan ke rimba raya, mereka lebih bahagia, lebih gembira, seperti dikatakan tadi, itulah habitat mereka sesungguhnya,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan pra-pelepasan Orangutan di Pulau Salat, Kalsel.

    Raja Antoni mengatakan, Pulau Salat yang terletak di Sungai Loban merupakan suaka dan salah satu tempat sekolah bagi Orangutan. 

    Ia menyebut Pulau Salat jadi jalan pulang bagi primata ini kembali ke habitat sesungguhnya.

    “Pulau Salat ini semacam menjadi jalan pulang bagi Orangutan setelah tadi direscue, dicek kesehatannya, biar masuk ke sekolah, sekarang masuk ke pra-pelepasliaran dan ini menjadi jalan pulang bagi Orangutan yang tentu berharap kembali ke habitatnya,” jelasnya.

    Ia menyatakan upaya pengembalian satwa-satwa rehabilitasi ke alam rimba jadi pesan pentingnya kesadaran pelindungan satwa dan lingkungan yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama elemen masyarakat. 

    “Sekali lagi turun ke lokasi seperti ini tidak hanya seremonial tapi secara pribadi saya juga tergugah, menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk bekerja lebih baik, menjaga alam kita, menjaga keanekaragaman hayati kita dan menjaga hutan kita,” pungkas Raja Antoni.

  • Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau – Halaman all

    Kemenhut Libatkan TNI Antisipasi Kemunculan Titik Api Berujung Karhutla saat Kemarau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersiap mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau, dengan menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Daops Manggala Agni, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau diprediksi berlangsung mulai April, Mei, Juni dan puncaknya Agustus.

    Kalimantan Tengah jadi salah satu wilayah rawan hotspot api bersama dengan Gorontalo, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lambung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua Selatan.

    Dalam operasi kesiapsiagaan karhutla, Kemenhut turut menggandeng sejumlah instansi lain, termasuk TNI/Polri, polisi hutan, relawan, dan BPBD setempat.

    “Kolaborasi TNI/Polri punya pasukan sampai ke desa, ke pelosok, nah kerjasama ini yang membuat kita percaya diri karhutla ini bisa berkurang dari tahun lalu,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat apel kesiapsiagaan.

    “Intinya kita mencoba mengantisipasi, lebih baik mencegah dari pada mengobati,” lanjutnya.

    Raja Antoni menerangkan, ada sejumlah hal yang harus disiapkan untuk pencegahan karhutla. Satu diantaranya mengecek ketersediaan air. 

    Modifikasi cuaca akan dilakukan saat masa transisi musim hujan ke musim kemarau. Gambut yang masih basah diharapkan dapat mencegah potensi kebakaran meluas.

    Selain itu, selagi masih musim penghujan, Raja Antoni meminta jajaran di daerah untuk memenuhi air di sumur-sumur, kolam, dan embung danau. Ini bertujuan sebagai sumber air untuk menanggulangi kejadian karhutla.

    “Mumpung masih hujan, penuhi sumur-sumur, kolam-kolam, embung danau yang ada untuk menjadi sumber air nanti, meskipun kita punya teknologi secanggih apapun, kalau airnya nggak ada kan nggak bisa, sekat kanal itu menjadi penting,” jelasnya.

    “Patroli secara rutin perlu dilakukan, modifikasi cuaca juga kemaren diputuskan tidak pada musim panas tapi di transisi, ketika gambutnya masih basah, ditambah airnya lagi supaya nanti potensi kebakarannya tidak besar,” kata dia.

    Adapun berdasarkan data karhutla dari tahun ke tahun, kejadian kebakaran lahan dan hutan alami penurunan. 

    Raja Antoni menyebut pada tahun 2019, kebakaran hutan menyentuh 1,6 juta hektare. Namun 4 tahun berselang, karhutla turun menjadi 1,1 juta hektare.

    “Laju karhutla itu masih bisa kita kontrol dan turun terus menerus, dibandingkan 2019. Itu kita kebakaran 1,6 juta hektar, 4 tahun kemudian dengan kerja keras dan kolaborasi kita bisa mengurangi jadi 1,1 juta,” pungkasnya.