Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN SELATAN

  • Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    JAKARTA – Sebanyak 264 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulanya akan dibangun pada tahun ini. Akan tetapi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut, pembangunan dapur MBG itu hanya akan dilakukan di 222 lokasi saja.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 November.

    “Beberapa tidak siap dilaksanakan pada 2025 sehubungan beberapa hal, antara lain atas status kepemilikan lahan dalam proses pengalihan kepada pemerintah daerah yang masih belum terbit,” ungkap Bisma.

    Dengan demikian, jumlah lokasi SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian PU pada 2025 ini adalah sebanyak 222 lokasi tersebar di 29 provinsi Indonesia.

    Bisma menjelaskan, 152 dapur MBG akan dibangun dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Rinciannya, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket Gedung SPPG 1 itu akan dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp639,2 miliar dengan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,30 miliar.

    Kemudian, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Paket Gedung SPPG 2 tersebut akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp581,2 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan kontrak Rp6,30 miliar.

    “Memperhatikan jumlah sebaran lokasi tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2 dan 3,” katanya.

    Adapun acuan desain pembangunan SPPG yang dilaksanakan oleh Kementerian PU adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Sesuai prototipe desain SPPG itu, nantinya bangunan gedung SPPG sudah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dapur higienis dengan menggunakan material dinding yang aman terhadap bakteri dan jamur.

    Berikutnya, plafon dan lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai dilapisi epoxy aman terhadap jamur serta dilengkapi dengan sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan air limbah.

    Kemudian juga dilengkapi peralatan pemadam kebakaran dan menggunakan konstruksi modular, sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat.

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Pelajar SD di Banjarmasin Jadi Korban Pelecehan Pemuda 20 Tahun, Kenal Pelaku di Medsos Regional 21 November 2025

    Pelajar SD di Banjarmasin Jadi Korban Pelecehan Pemuda 20 Tahun, Kenal Pelaku di Medsos Regional 21 November 2025

    Pelajar SD di Banjarmasin Jadi Korban Pelecehan Pemuda 20 Tahun, Kenal Pelaku di Medsos
    Tim Redaksi
    BANJARMASIN, KOMPAS.com
    – Seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi korban pemerasan dan pelecehan oleh remaja berinisial RA (20).
    Kasat Reskrim Polresta
    Banjarmasin
    , Kompol Eru Alsepa, mengatakan korban mengenal pelaku melalui media sosial hingga bertukar nomor telepon.
    “Mereka berkenalan melalui media sosial dan pelaku mencoba mendekati korban dan memberikan perhatian lalu RA mencoba meminta nomor telepon,” ujar Eru, Jumat (21/11/2025).
    Setelah sering berkomunikasi, korban terperdaya bujukan pelaku. RA meminta korban mengirimkan foto dan video syur, dan korban menuruti permintaan itu tanpa curiga.
    “Korban pun memberikan foto dan video yang tidak seharusnya diperbolehkan dilihat untuk umum,” jelas Eru.
    Setelah mendapatkan foto dan video tersebut, pelaku mulai memeras korban dengan ancaman akan menyebarkan konten itu jika tidak diberikan uang.
    “Pelaku mengancam dan memeras korban dengan uang karena video tanpa busananya akan disebar pelaku,” ungkapnya.
    Korban ketakutan dan mulai mengirimkan uang kepada pelaku. Pemerasan berlangsung berulang kali dari Oktober hingga Desember 2025.
    Kasus ini terbongkar setelah ibu korban curiga anaknya sering meminta dan kehilangan uang. Ketika ditanya, korban akhirnya mengaku uang tersebut dikirim kepada pelaku.
    “Karena rasa curiga itu, orangtuanya memperhatikan secara intens dan setelah ketahuan baru korban menceritakan semuanya hingga melapor ke kantor polisi,” ujar Eru.
    Pelaku akhirnya ditangkap dan mengakui perbuatannya.
    “Akan kita tangani kasus ini hingga tuntas,” tambahnya.
    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 27b Undang-Undang ITE serta Pasal 369 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Kereta dari Pasar Senen & Gambir yang Diskon Tiket 30%

    Daftar Kereta dari Pasar Senen & Gambir yang Diskon Tiket 30%

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakart memberikan diskon tarif 30% untuk pelanggan kereta api dalam rangka menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa diskon ini bertujuan memberikan keringanan biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama momentum libur akhir tahun.

    “Potongan tarif 30% ini merupakan bentuk stimulus KAI agar masyarakat semakin mudah dan terjangkau dalam melakukan perjalanan, baik untuk mudik, liburan, maupun aktivitas lainnya. Kami mengajak pelanggan untuk segera memanfaatkan program ini selagi kuota diskon masih tersedia,” ujar Ixfan dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Ixfan menerangkan program ini berlaku pada kelas ekonomi komersial di sejumlah Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) serta KA Lokal yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta. Program diskon dapat dinikmati dengan melakukan pembelian tiket pada 21 November 2025 sampai dengan 10 Januari 2026, untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026 melalui seluruh channel resmi penjualan tiket KAI.

    Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera memesan tiket lebih awal agar mendapatkan tarif terbaik dan memastikan ketersediaan tempat duduk pada masa puncak perjalanan Nataru. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center 121, WhatsApp KAI 0811-222-33-121, atau memantau media sosial resmi KAI.

    Ketentuan diskon tiket kereta:

    1. Berlaku di seluruh channel pembelian tiket pada 21 Nov 2025 – 10 Jan 2026

    2. Periode keberangkatan 22 Des 2025 – 10 Jan 2026

    3. Khusus kelas ekonomi komersial

    4. Tidak berlaku digabung dengan reduksi lain

    5. Tiket dapat dibatalkan/diubah jadwal sesuai aturan

    6. Informasi jadwal KA tersedia di aplikasi Access by KAI

    7. Berlaku selama kuota tersedia

    Daftar Kereta DAOP I yang mendapatkan diskon 30%:A. Kereta Keberangkatan Stasiun Pasar Senen

    1. KA 74 Fajar Utama Solo
    Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya

    2. KA 76 Mataram
    Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya

    3. KA 90 Gaya Baru Malam Selatan
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Gubeng dan sebaliknya

    4. KA 92 Jayabaya
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya

    5. KA 104 Bogowonto
    Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya

    6. KA 106 Gajahwong
    Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya

    7. KA 108 Senja Utama Yogyakarta
    Relasi: Pasar Senen – Yogyakarta dan sebaliknya

    8. KA 110 Fajar Utama Yogyakarta
    Relasi: Pasar Senen – Yogyakarta dan sebaliknya

    9-11. KA 112, 114, 116 Sawunggalih
    Relasi: Pasar Senen – Kutoarjo dan sebaliknya

    12. KA 144 Madiun Jaya
    Relasi: Pasar Senen – Madiun dan sebaliknya

    13. KA 146 Blambangan Ekspres
    Relasi: Pasar Senen – Ketapang (Banyuwangi) dan sebaliknya

    14. KA 150 Singasari
    Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya

    15. KA 152 Brantas
    Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya

    16. KA 162 Bangunkarta
    Relasi: Pasar Senen – Jombang dan sebaliknya

    17. KA 164 Gumarang
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya

    18. KA 166 Dharmawangsa Ekspres
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya

    19. KA 168 Kertanegara
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya

    20. KA 176 Menoreh
    Relasi: Pasar Senen – Semarang Tawang dan sebaliknya

    21-22. KA 178 & 180 Tawang Jaya Premium
    Relasi: Pasar Senen – Semarang Tawang dan sebaliknya

    23. KA 204 Tegal Bahari
    Relasi: Pasar Senen – Tegal dan sebaliknya

    24. KA 246 Majapahit
    Relasi: Pasar Senen – Malang dan sebaliknya

    25. KA 252 Jayakarta
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Gubeng dan sebaliknya

    26. KA 254 Kertajaya
    Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya

    27. KA 256 Jaka Tingkir
    Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya

    28. KA 258 Progo
    Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya

    29. KA 260 Tawang Jaya
    Relasi: Pasar Senen – Semarang Tawang dan sebaliknya

    30. KA 270 Matarmaja
    Relasi: Pasar Senen – Malang dan sebaliknya

    31. KA 7016 Brantas Tambahan
    Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya

    32. KA 7018 Kertajaya Tambahan
    Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya

    33. KA 7026 Tambahan PSE-SLO
    Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya

    34. KA 7028 Kutojaya Utara Tambahan
    Relasi: Pasar Senen – Kutoarjo dan sebaliknya

    35. KA 10240 Tambahan PSE-LPN
    Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya

    B. Kereta Keberangkatan Stasiun Gambir

    36. KA 118 Gunung Jati
    Relasi: Gambir – Semarang Tawang dan sebaliknya

    37. KA 120 Gunung Jati
    Relasi: Gambir – Cirebon dan sebaliknya

    38. KA 122 Cakrabuana
    Relasi: Gambir – Cirebon dan sebaliknya

    39. KA 124 Cakrabuana
    Relasi: Gambir – Semarang Tawang dan sebaliknya

    40. KA 126F Cirebon Fakultatif
    Relasi: Gambir – Cirebon dan sebaliknya

    41. KA 128 Pangandaran
    Relasi: Gambir – Banjar dan sebaliknya

    42. KA 130 Papandayan
    Relasi: Gambir – Garut dan sebaliknya

    43. KA 134 Parahyangan
    Relasi: Gambir – Bandung dan sebaliknya

    44. KA 136 Parahyangan
    Relasi: Gambir – Bandung dan sebaliknya

    45. KA 7006 Batavia
    Relasi: Gambir – Solo Balapan dan sebaliknya

    C. KA Lokal Pangrango (Bogor – Sukabumi)

    46-53. KA 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Pangrango
    Relasi lengkap:

    Sukabumi – Bogor Paledang

    Bogor Paledang – Sukabumi

    (rea/hns)

  • Ada diskon 30 persen tiket kereta hingga 10 Januari 2026

    Ada diskon 30 persen tiket kereta hingga 10 Januari 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memberikan diskon 30 persen untuk pembelian tiket kereta api pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026 pada keberangkatan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.

    “Program ini berlaku pada kelas ekonomi komersial di sejumlah Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) serta KA Lokal yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta,” kata Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat.

    Ixfan menjelaskan, diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menggunakan kereta api.

    Selain itu untuk meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama momentum libur akhir dan awal tahun.

    Potongan tarif 30 persen ini merupakan bentuk stimulus KAI agar masyarakat semakin mudah dan terjangkau dalam melakukan perjalanan, baik untuk mudik, liburan, maupun aktivitas lainnya.

    “Kami mengajak pelanggan untuk segera memanfaatkan program ini selagi kuota diskon masih tersedia,” kata dia.

    Terdapat lebih dari 30 kereta api keberangkatan dari PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, khususnya Stasiun Pasar Senen yang mendapatkan diskon tarif antara lain:

    KA 74 Fajar Utama Solo (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 76 Mataram (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 90 Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng dan sebaliknya), KA 92 Jayabaya (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya), KA 104 Bogowonto (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya).

    KA 106 Gajahwong (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya), KA 108 Senja Utama Yogyakarta (Pasar Senen-Yogyakarta dan sebaliknya), KA 110 Fajar Utama Yogyakarta (Pasar Senen-Yogyakarta dan sebaliknya, KA 112, 114, 116 Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo dan sebaliknya), KA 144 Madiun Jaya (Pasar Senen-Madiun dan sebaliknya) serta KA 146 Blambangan Ekspres (Pasar Senen-Ketapang (Banyuwangi) dan sebaliknya).

    KA 150 Singasari (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 152 Brantas (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 162 Bangunkarta (Pasar Senen-Jombang dan sebaliknya), KA 164 Gumarang (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya), KA 166 Dharmawangsa Ekspres (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya) serta KA 168 Kertanegara (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya).

    KA 176 Menoreh (Pasar Senen-Semarang Tawang dan sebaliknya, KA 178&180 Tawang Jaya Premium (Pasar Senen-Semarang Tawang dan sebaliknya), KA 204 Tegal Bahari (Pasar Senen-Tegal dan sebaliknya), KA 246 Majapahit (Pasar Senen-Malang dan sebaliknya) serta KA 252 Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng dan sebaliknya).

    KA 254 Kertajaya (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya), KA 256 Jaka Tingkir
    (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 258 Progo (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya), KA 260 Tawang Jaya (Pasar Senen-Semarang Tawang dan sebaliknya) serta KA 270 Matarmaja (Pasar Senen-Malang dan sebaliknya).

    KA 7016 Brantas Tambahan (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 7018 Kertajaya Tambahan (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 7026 Tambahan PSE-SLO (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 7028 Kutojaya Utara Tambahan (Pasar Senen-Kutoarjo dan sebaliknya) serta KA 10240 Tambahan PSE–LPN (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya).

    KA 118 Gunung Jati (Gambir-Semarang Tawang dan sebaliknya), KA 120 Gunung Jati (Gambir-Cirebon dan sebaliknya), KA 122 Cakrabuana (Gambir-Cirebon dan sebaliknya), KA 124 Cakrabuana (Gambir-Semarang Tawang dan sebaliknya) serta KA 126F Cirebon Fakultatif (Gambir-Cirebon dan sebaliknya).

    KA 128 Pangandaran (Gambir-Banjar dan sebaliknya), KA 130 Papandayan (Gambir-Garut dan sebaliknya), KA 134 Parahyangan (Gambir – Bandung dan sebaliknya), KA 136 Parahyangan (Gambir-Bandung dan sebaliknya) serta KA 7006 Batavia (Gambir-Solo Balapan dan sebaliknya).

    Diskon tarif juga berlaku untuk KA Lokal Pangrango (Bogor-Sukabumi), yakni KA 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Pangrango.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    Kementerian PU teken kontrak untuk bangun SPPG di 152 lokasi

    lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak pembangunan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 152 lokasi.

    Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor, dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

    Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto di Jakarta, Jumat, menjelaskan sebenarnya pihaknya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, namun tahun ini Kementerian PU hanya bisa membangun di 222 lokasi.

    Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (pemda) yang masih berlangsung.

    “Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya,” katanya.

    Bisma mengatakan bahwa paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi.

    Pada penandatanganan kali ini, pemerintah meneken dua paket fisik dan dua paket supervisi.

    Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp639,23 miliar, sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp7,31 miliar.

    Sementara itu, Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

    Pelaksana konstruksinya adalah PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar, sedangkan supervisinya dilakukan oleh PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai Rp6,31 miliar.

    Adapun Paket SPPG 3 yang mencakup 70 lokasi dijadwalkan bakal diteken pada Senin, 24 November 2025 mendatang.

    Dalam kesempatan itu, Bisma juga menyampaikan bahwa prototipe bangunan SPPG mengikuti arahan Presiden agar dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis.

    Material yang digunakan harus aman terhadap bakteri dan jamur, area dapur dilengkapi pelapis tahan api, lantai menggunakan epoxy, serta dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, perlengkapan pemadam kebakaran, hingga konstruksi modular untuk mempercepat proses pembangunan.

    Sebelumnya, Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan SPPG.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • XLSMART dan ZTE Jajaki Penerapan Antena Aktif MIMO FDD, Evolusi Jaringan 5G

    XLSMART dan ZTE Jajaki Penerapan Antena Aktif MIMO FDD, Evolusi Jaringan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — ZTE Corporation, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi, bekerja sama dengan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) melakukan uji coba jaringan Active Antenna Unit (AAU) Massive MIMO FDD yang dapat mendukung berbagai generasi teknologi All-RAT (2G/4G/5G).

    Director & CTO XLSMART Shurish Subbramaniam mengatakan hasil uji coba FDD Massive MIMO bersama ZTE menunjukkan nilai besar dari teknologi tersebut dalam mengoptimalkan potensi spektrum FDD untuk mengatasi pertumbuhan trafik data.

    Uji coba juga menunjukkan kompatibilitas terhadap 2G yang selaras dengan strategi perusahaan dalam pengembangan jaringan multi-generasi.

    “Solusi ini membantu kami mencapai peningkatan ganda dalam kapasitas jaringan dan persepsi pengguna, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis di masa depan,” kata Shurish, dikutip Jumat (21/11/2025).

    Sementara itu, President Director ZTE Indonesia Richard Liang mengatakan hasil uji coba menunjukkan keunggulan solusi FDD Massive MIMO dari ZTE dalam mendukung XLSMART memaksimalkan potensi spektrum FDD  guna memenuhi kebutuhan data yang terus meningkat.

    Dengan kompatibilitas 2G yang unik, solusi ini memungkinkan evolusi jaringan multi-generasi secara mulus, membantu XLSMART meningkatkan kapasitas jaringan sekaligus pengalaman pengguna.

    “Pencapaian ini menandai langkah penting lainnya dalam upaya bersama kami membangun jaringan 5G berkualitas tinggi di Indonesia,” kata Richard.

    Diketahui ZTE dan XLSMART menggelar uji coba di Kabupaten Banjar, Indonesia. Uji coba menunjukkan bahwa solusi inovatif ini tidak hanya memastikan layanan suara konvensional yang stabil, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kinerja jaringan untuk layanan data.

    Hasil pengujian mencatat bahwa kecepatan rata-rata pengguna data meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara total trafik sektor tumbuh sebesar 20%, menghasilkan peningkatan signifikan pada pengalaman pengguna serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan pendapatan operator.

    Seiring dengan meningkatnya trafik data seluler, khususnya di wilayah dengan kepadatan pengguna yang tinggi, operator di berbagai negara terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan spektrum FDD untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas pengalaman pelanggan.

    ZTE menghadirkan AAU Massive MIMO FDD yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi pada kebutuhan pelanggan serta dirancang agar tetap kompatibel dengan infrastruktur jaringan multi-generasi.

    Perangkat ini juga didukung kemampuan beamforming yang mampu membentuk hingga empat digital cell, sehingga secara signifikan meningkatkan kapasitas layanan data.

  • Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 10,5% di 27 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jabar 2026 Jika Naik 10,5% di 27 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik sekitar 6,5% hingga 10,5%. Lantas, berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 di Jawa Barat jika terdapat kenaikan 10,5% sesuai tuntutan buruh?

    Kalangan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 berkisar 6,5% hingga 10,5%. Tuntutan tersebut salah satunya disuarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

    Namun demikian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses pembahasan besaran kenaikan upah minimum masih berlangsung menjelang tenggat pengumuman pada November.

    “Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    Sebelumnya, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Beleid tersebut menyatakan pertimbangan kenaikan upah minimum mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    UMK Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Jawa Barat usai kenaikan sebesar 6,5% pada 2025, yakni menjadi Rp5.690.752.

    Selain itu, terdapat Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi masuk dalam daftar tiga besar UMK tertinggi Jawa Barat tahun ini, masing-masing sebesar Rp5.599.593 dan Rp5.558.515.

    Sementara itu, Kota Banjar menjadi daerah dengan UMK terendah di Jawa Barat yakni Rp2,43 juta jika upah minimum naik 10,5% pada 2026 sesuai dengan usulan buruh.

    Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika naik 10,5%:

    Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
    Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
    Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
    Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
    Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
    Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
    Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
    Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
    Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
    Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
    Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
    Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
    Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
    Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
    Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
    Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
    Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
    Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
    Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
    Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
    Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
    Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
    Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
    Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
    Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
    Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
    Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751

  • Ekonomi Jatim Jadi Tertinggi se-Pulau Jawa, Gubernur Khofifah Singgung Soal Soliditas Semua Pihak

    Ekonomi Jatim Jadi Tertinggi se-Pulau Jawa, Gubernur Khofifah Singgung Soal Soliditas Semua Pihak

    Liputan6.com, Jakarta Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan fluktuasi ekonomi global, perekonomian Jawa Timur pada kwartal III menunjukkan kinerja yang tangguh dan tumbuh secara inklusif, bahkan mengungguli perekonomian nasional.

    Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2025, secara quarter to quarter (q-to-q) terhadap kwartal II 2025 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 1,70%. Hal tersebut seperti disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya.

    “Alhamdulillah, secara (q-to-q) ekonomi Jatim tumbuh 1,70%, angka ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Pulau Jawa. Ini menunjukkan daya tahan dan soliditas ekonomi Jatim yang luar biasa,”  kata Khofifah pada Selasa, (11/11/2025).

    “Di tengah fluktuasi ekonomi dunia, Jawa Timur mampu membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga pertumbuhan yang stabil dan inklusif,” imbuhnya.

    Sementara itu, secara year on year (y-o-y) terhadap kwartal III 2024, perekonomian Jatim tumbuh 5,22%. Pertumbuhan tersebut tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang secara (q-to-q) terhadap kwartal II 2025 tumbuh 1,43%, sementara secara (y-on-y) tumbuh 5,04%.

    “Dengan angka tersebut, Jatim tercatat penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 25,65%, dan nasional sebesar 14,54%,” terang Khofifah.

    Perbesar

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa perekonomian di wilayah provinsinya mengalami pertumbuhan. (Humas Pemprov Jatim)… Selengkapnya

    Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan jika industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,87%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengadaan listrik dan gas sebesar 9,18%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PMTB sebesar 5,25%.

    Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada jasa perusahaan sebesar 9,89%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,19%. “Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (q-to-q) adalah pertumbuhan sektor pertanian. Karena masuk masa puncak panen tebu dan masuk masa panen tembakau,” ujarnya.

    Selain itu ada juga peningkatan distribusi listrik dan gas untuk industri dan rumah tangga, serta peningkatan progres proyek infrastruktur dan peningkatan realisasi investasi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi y-on-y adalah peningkatan realisasi investasi, peningkatan jumlah wisawatan nusantara, dan peningkatan ekspor luar negeri.

    Pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa didorong oleh meningkatnya ekspor komoditas perhiasan/permata ke luar negeri. Selain itu, perdagangan ke luar provinsi juga mengalami peningkatan karena adanya program misi dagang antara Jawa Timur dengan beberapa provinsi seperti Kalimantan Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

    “Terakhir di Nusa Tenggara Timur mampu mencatatkan transaksi tertinggi sepanjang sejarah misi dagang yaitu mencapai Rp 1,882 triliun,” ujar Gubernur Jatim.

    Perbesar

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa perekonomian di wilayah provinsinya mengalami pertumbuhan. (Humas Pemprov Jatim)… Selengkapnya

    Data BPS juga mencatat kinerja ekspor Jawa Timur selama periode Januari-September 2025 meningkat 20,23% (c-to-c) atau tercatat senilai USD 3,86 Miliar. Adapun neraca perdagangan Jawa Timur mengalami surplus sebesar USD 1,33 Miliar.

    “Hal ini membuktikan bahwa daya saing produk ekspor Jawa Timur meningkat. Negara tujuan ekspor Non Migas masih didominasi Swiss, Tiongkok dan Amerika,” ungkap Khofifah..

    Menurut Gubernur Khofifah, capaian pertumbuhan ekonomi ini adalah bukti sejalan dengan semangat “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”, yang terus mengalir dalam denyut pembangunan daerah.

    “Tangguh berarti kemampuan Jawa Timur menghadapi tekanan global tanpa kehilangan arah. Terus Bertumbuh berarti konsistensi memperkuat produktivitas, memperluas investasi, dan menjaga kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan industri atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lahir secara kebetulan, melainkan hasil kerja bersama dari seluruh pihak.

    “Ini bukti ketangguhan dan kolaborasi seluruh kekuatan ekonomi daerah. Semangat ini adalah wujud dari filosofi Jatim Bisa, bahwa dengan kerja keras, gotong royong, dan inovasi, kita mampu menjaga ketahanan sekaligus menciptakan pertumbuhan yang berkualitas,” pungkasnya.

  • Pemerintah Incar Lokasi Proyek DME di Kawasan Bukit Asam

    Pemerintah Incar Lokasi Proyek DME di Kawasan Bukit Asam

    Jakarta –

    Pemerintah akan segera memulai konstruksi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME). Salah satu lokasi yang diincar untuk pengembangan proyek tersebut ialah kawasan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

    Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, PTBA menjadi salah satu pihak yang sejak awal di dorong untuk masuk ke proyek DME ini.

    “Salah satu yang sejak awal didorong untuk masuk ke DME adalah Bukit Asam. Jadi pastinya mungkin lokasinya akan di wilayah sana,” ujar Todotua ditemui di sela-sela Business Forum di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Pemerintah sendiri membidik agar proyek hilirisasi batu bara ini dapat menjadi solusi pengganti impor LPG. Pengembangan proyek gasifikasi ini dilakukan karena Indonesia memiliki pasokan batu bara yang melimpah dan dapat menjadi sumber energi murah untuk masa depan.

    Selain proyek DME, Todotua menambahkan, nantinya PTBA akan terlibat dalam proyek pengembangan synthetic natural gas (SNG) dari batu bara. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri.

    Menyangkut pengembangan proyek SNG ini, Todotua menjelaskan bahwa PTBA sudah berkonsolidasi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri).

    “Nanti sintetik gasnya ini akan dimanfaatkan PGN akan bawa itu untuk disalurkan ke sektor industri. Pusri akan pakai ini untuk menjadi produk amonia,” ujar Todotua.

    Sebagai informasi, pemerintah serius dalam mengembangkan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME. Telah dilakukan pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) oleh Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, diberikan kepada Danantara untuk segera ditindaklanjuti pada beberapa waktu lalu.

    Proyek Industri DME tersebut akan berada di enam lokasi, di antaranya yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin. Sebanyak enam proyek tersebut diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 164 triliun. Proyek ini juga diperkirakan akan menciptakan 34.800 lapangan kerja.

    (shc/eds)