Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Jadwal Kereta Api Tambahan Mei 2025 Long Weekend, Tersedia Berbagai Rute dan Tujuan – Halaman all

    Jadwal Kereta Api Tambahan Mei 2025 Long Weekend, Tersedia Berbagai Rute dan Tujuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah jadwal perjalanan kereta api tambahan Mei 2025 untuk long weekend bulan ini.

    PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kereta api tambahan dalam rangka menyambut musim libur panjang di bulan Mei 2025.

    Calon penumpang dapat mengecek jadwal kereta api tambahan Mei 2025 sebelum merencanakan perjalanan liburan.

    “Bulan Mei 2025 ada banyak long weekend nih! Mau traveling naik kereta, tapi belum dapat tiket kereta api?.”

    “Jangan khawatir, Bestie! Ada kereta api tambahan yang beroperasi pada masa long weekend di bulan Mei 2025,” tulis Instagram @kai121_, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Ada berbagai rute dan jadwal keberangkatan kereta api tambahan Mei 2025 yang bisa dimanfaatkan calon penumpang.

    Selengkapnya, simak jadwal kereta api tambahan Mei 2025 dan waktu keberangkatannya, melansir dari Instagram @kai121_, berikut ini.

    Jadwal Kereta Api Tambahan Mei 2025

    1. KA Purwojaya

    Keberangkatan 1-4 Mei 2025

    Rute:

    Cilacap-Gambir, berangkat pukul 06.55, tiba pukul 12.55
    Gambir-Cilacap, berangkat pukul 13.25, tiba pukul 19.17

    2. KA Kaligung

    Keberangkatan 1-4, 8-13, 15-18, 22-25 & 29-31 Mei 2025

    Rute:

    Semarang Poncol-Tegal, berangkat pukul21.00, tiba pukul23.35 
    Tegal-Semarang Poncol, berangkat pukul20.30, tiba pukul22.43

    3. KA Sancaka

    Keberangkatan 1-4, 8-13, 15-18, 22-25 & 29-31 Mei 2025 

    Rute:

    Surabaya Gubeng-Yogyakarta, berangkat pukul22.00, tiba pukul02.00 
    Yogyakarta-Surabaya Gubeng, berangkat pukul22.25, tiba pukul02.25

    4. KA Batavia

    Keberangkatan 1-4, 8-13, 15-18, 22-25 & 29-31 Mei 2025 

    Rute:

    Solo Balapan-Gambir, berangkat pukul22.00, tiba pukul07.05 
    Gambir-Solo Balapan, berangkat pukul09.35, tiba pukul18.00

    5. KA Arjuno Ekspres

    Keberangkatan 1-5, 9-13, 15-19, 23-26 & 29-31 Mei 2025 

    Rute:

    Surabaya Gubeng-Malang, berangkat pukul10.10, tiba pukul12.06 
    Malang-Surabaya Gubeng, berangkat pukul05.30, tiba pukul07.29

    6. Sancaka Utara

    Keberangkatan 1-31 Mei 2025 

    Rute:

    Surabaya Pasarturi-Cilacap, berangkat pukul07.00, tiba pukul15.58 
    Cilacap-Surabaya Pasarturi, berangkat pukul17.10, tiba pukul02.58

    7. Ijen Ekspres

    Keberangkatan 1-31 Mei 2025 

    Rute:

    Ketapang-Malang, berangkat pukul19.30, tiba pukul02.30 
    Malang-Ketapang, berangkat pukul07.50, tiba pukul14.55

    8. Parahyangan Fakultatif

    Keberangkatan 3, 4, 10-13, 17, 18, 24, 25 & 29-31 Mei 2025

    Rute:

    Bandung-Gambir, berangkat pukul10.25, tiba pukul13.13 
    Gambir-Bandung, berangkat pukul13.40, tiba pukul16.42

    9. KA Cirebon Fakultatif

    Keberangkatan 4, 11-13, 18 & 25 Mei 2025

    Rute:

    Cirebon-Gambir, berangkat pukul20.30, tiba pukul23.24 
    Gambir-Cirebon, berangkat pukul23.55, tiba pukul02.50

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara ihwal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Hal ini sekaligus merespons salah satu tuntutan buruh dalam aksi May Day pada Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

    Sejalan dengan momentum May Day 2025 yang akan dihadiri sekitar 200.000 buruh/pekerja, Yassierli menuturkan Kemnaker juga berencana menghadiri agenda tersebut yang dihelat di Monumen Nasional (Monas).

    “Insya Allah kami akan hadir [di May Day besok],” ujarnya.

    Berdasarkan susunan acara May Day 2025 yang diterima Bisnis, massa peserta May Day akan mulai masuk ke lapangan Monas pada pukul 08.30 WIB. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.

    Selain Kepala Negara RI, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), hingga sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarga, serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru.

    Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.

    Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.

  • Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    Khofifah Digugat Warga Lamongan Buntut Tak Ada Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa digugat oleh seorang warga Kabupaten Lamongan bernama Alfiyah Nimah karena tidak adanya pemutihan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Timur.

    Dikutip dari Tribun Jatim, Alfiyah ingin agar kebijakan tersebut diterapkan di Jatim.

    Adapun gugatan ini berawal dari adanya kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang diterapkan di daerah lain seperti Jawa Barat yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi selaku gubernur.

    Gugatan ini pun ternyata sudah sampai di tahap sidang perdana pada Rabu (30/4/2025) hari ini.

    Namun, sidang tersebut berujung ditunda lantaran Biro Hukum Provinsi Jatim yang datang mewakili Khofifah belum mengantongi surat kuasa.

    Kuasa hukum Alfiyah, Mochammad Sholeh, menuturkan gugatan tersebut lantaran kliennya menilai pemutihan tunggakan pajak motor adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat.

    Alfiyah berharap agar kebijakan tersebut turut diterapkan di Jatim di tengah kondisi ekonomi saat ini yang menurutnya tidak baik-baik saja.

    “Karena faktanya sekarang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, masyarakat banyak yang tidak membayar pajak bukan karena tidak mau, tetapi memang lagi tidak punya uang,” ujar Sholeh.

    Di sisi lain, Sholeh turut menyoroti isu korupsi yang terjadi di Jawa Timur yang dianggap memicu persepsi negatif di masyarakat tentang pembayaran pajak.

    Namun, jika Khofifah menolak, Sholeh mengusulkan solusi alternatif yaitu penghapusan tunggakan pajak bagi kendaraan di bawah 2.000 cc.

    Dia mengatakan usulan itu bisa diterapkan lantaran mayoritas masyarakat menengah ke bawah dianggap tidak memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc.

    “Tentu tidak adil mobil Mercy dibeli dengan harga miliaran tapi bayar pajak tidak mau. Apalagi mobil mewah jenis Porsche, Ferrari kalau tidak diberi pengampunan masyarakat ke bawah ya gak bingung, wong selama ini hanya bisa lihat di TV. Harapannya Gubernur Khofifah bijak,” ucap Sholeh.

    Kata Pihak Khofifah

    Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono mengungkapkan hari itu datang ke sidang untuk mewakili Khofifah mengadvokasi kepentingan masyakarat Jawa Timur.

    Namun, ia mengaku untuk sementara belum bisa memberi komentar tentang substansi perkara karena belum menerima secara formal naskah gugatan. 

    “Saya belum layak menyampaikan isinya, kami akan mengikuti persidangan gugatan akan disampaikan pada sidang berikutnya. Dan saat itulah kami baru bisa mengetahui,” terang Adi.

    Daftar Provinsi yang Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan

    Berdasarkan catatan Tribunnews.com, ada 15 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan, yaitu sebagai berikut.

    1. Aceh (sampai 31 Desember 2025)
    2. Kepulauan Riau (Januari-Juni 2025)
    3. Bengkulu (7 Januari-7 Mei 2025)
    4. Lampung (mulai 1 Mei 2025)
    5. Banten (10 April-30 Juni 2025)
    6. Jawa Barat (20 Maret-30 Juni 2025)
    7. Jawa Tengah (8 April-30 Juni 2025)
    8. Bali (mulai 5 Januari 2025)
    9. Kalimantan Utara (sampai 31 Desember 2025)
    10. Kalimantan Timur (8 April-30 Juni 2025)
    11. Kalimantan Selatan (5 Januari-31 Desember 2025)
    12. Kalimantan Barat (hingga Juli 2025)
    13. Kalimantan Utara (hingga 31 Desember 2025)
    14. Sulawesi Tengah (hingga 14 Mei 2025)
    15. Sulawesi Tenggara (hingga 31 Mei 2025)

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jatim dengan judul “Alfiyah Warga Lamongan Gugat Gubernur Jatim Khofifah Soal Pajak Kendaraan, Ingin Tiru Jawa Barat”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Hasanudin Aco)(Tribun Jatim/Tony Hermawan)

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.

  • Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

    Modus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia-Malaysia Makin Canggih, Pemerintah Diminta Bertindak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Modus penyelundupan di perbatasan Indonesia-Malaysia kini semakin canggih, mulai dari transaksi kapal ke kapal hingga melibatkan pekerja migran sebagai kurir tanpa sadar.

    Kondisi ini mendorong desakan agar pemerintah segera memperkuat pengawasan di jalur darat dan laut demi mencegah kejahatan lintas negara yang kian marak.

    Peningkatan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan.

    Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban, terjebak dalam eksploitasi, penipuan, bahkan penculikan.

    Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan keprihatinannya dalam pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Selasa (29/4/2025).

    “Jangan sampai ada saudara kita, WNI, yang menjadi korban dari TPPO. Kejahatan, penculikan, penipuan, bahkan eksploitasi,” ujar Edhie.

    Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa bukan hanya kasus TPPO yang meningkat, tetapi juga penyelundupan narkoba.

    Modus yang digunakan pun makin kompleks.

    Transaksi dilakukan antar kapal (ship to ship), dan pekerja migran Indonesia (PMI) dijadikan kurir tanpa disadari, hanya untuk imbalan kecil yang tak sebanding dengan ancaman hukumannya.

    “Modus penyelundupan juga semakin canggih, melalui ship to ship (kapal ke kapal), ada juga menggunakan jasa PMI sebagai kurir secara tidak sadar, hanya dibayar sangat kecil dibanding hukumannya,” jelasnya.

    Desakan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan pun mencuat. Pemerintah diminta segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh unsur keamanan, mulai dari Bakamla, Bea Cukai, TNI, Polri, hingga BIN.

    “Berbagai pihak harus bersinergi untuk mencegah dan memerangi hal tersebut, jangan sampai berhasil masuk ke Indonesia,” tambahnya.

    Kerja Sama Penegasan Batas Wilayah

    Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia bukan isu baru. Kedua negara telah berulang kali bertemu untuk membahas penegasan batas internasional, khususnya di Pulau Kalimantan.

    Pada Agustus 2022, pertemuan Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee digelar di Bandung. Forum bilateral ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam survei dan penegasan batas wilayah yang mencakup perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

    Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, melibatkan kementerian dan lembaga strategis seperti Kemenlu, Kemenhan, Kemenko Polhukam, BNPP, BIG, dan BIN.

    Sedangkan pihak Malaysia diwakili pejabat dari Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta lembaga pemetaan dan pertanahan.

    Pembahasan utama mencakup penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai, serta program survei bersama untuk investigasi dan pemeliharaan batas wilayah pada 2022/2023.

    Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan siap untuk mengoordinasikan implementasi hasil pertemuan bilateral tersebut.

    “Ditjen Administrasi Kewilayahan siap untuk mengkoordinasikan implementasi hasil-hasil Special JIM yang telah disepakati agar terlaksana dengan baik dan tepat,” ujar Dr. Safrizal, ZA, M.Si.

    Upaya Pencegahan Perlu Diperkuat

    Kian canggihnya modus penyelundupan di perbatasan menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Pengawasan perlu dilakukan tidak hanya secara intensif, tetapi juga kolaboratif, lintas sektor, dan berbasis teknologi.

    Tanpa pengawasan ketat, perbatasan akan terus menjadi titik rawan bagi kejahatan lintas negara, baik itu perdagangan manusia maupun penyelundupan narkotika.

  • Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau 2025. BNPB juga telah menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa kemarin (29/4/2025).

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

    “Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei,” kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.

    Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

    Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

    Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau menjadi tempat digelarnya apel kesiapsiagaan nasional mengingat “Bumi Lancang Kuning” menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75 persen dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.

    Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.

    Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.

    Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.

    BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.

    “Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas,” katanya.

  • Tuntutan Buruh di May Day 2025: Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Tuntutan Buruh di May Day 2025: Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ratusan ribu buruh akan menggelar perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2025. Dalam Hari Buruh ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa acara May Day 2025  di Monas akan dihadiri lebih dari 200 ribu buruh beserta keluarganya. Said Iqbal juga mempersilahkan masyarakat yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    Momentum tahunan ini tidak hanya akan diisi dengan orasi perjuangan, tetapi juga konser musik dari grup legendaris Indonesia seperti Tipe-X dan Wali, sebagai simbol bahwa perjuangan dan kebudayaan berjalan seiring.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/3035).

    Said Iqbal menegaskan bahwa May Day tahun ini membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia:

    Hapus outsourcing
    Bentuk Satgas PHK
    Wujudkan upah layak
    Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
    Lindungi Pekerja Rumah Tangga – Sahkan RUU PPRT
    Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” tegas Iqbal.

    Tak hanya dipusatkan di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat lebih dari 1 juta buruh akan turun ke jalan di sedikitnya 15 kabupaten/kota, antara lain: Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, dan berbagai daerah yang lain.

  • May Day 2025: 1 Juta Buruh Gelar Aksi Serentak se-Indonesia Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing – Halaman all

    May Day 2025: 1 Juta Buruh Gelar Aksi Serentak se-Indonesia Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 1 juta buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada 1 Mei 2025, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Puncak aksi tersebut akan digelar di Monas, Jakarta, namun sejumlah daerah lainnya juga akan menjadi tempat pelaksanaan aksi yang diikuti buruh dari berbagai sektor.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi May Day 2025 tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung secara serentak di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan.

    Aksi ini akan membawa berbagai tuntutan yang sangat relevan dengan situasi buruh di Indonesia.

    Enam Tuntutan Buruh di May Day 2025

    Dalam aksi tersebut, buruh Indonesia akan mengajukan enam tuntutan utama yang diyakini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan perlindungan lebih. Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:

    Hapus Outsourcing: Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dengan memberikan ketidakpastian dalam pekerjaan dan hak-hak yang tidak jelas.

    Bentuk Satgas PHK: Buruh meminta pembentukan Satgas PHK untuk mengatasi masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sering terjadi secara sepihak.

    Wujudkan Upah Layak: Tuntutan untuk penetapan upah yang layak bagi buruh di seluruh Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

    Lindungi Buruh dengan RUU Ketenagakerjaan: Buruh meminta agar RUU Ketenagakerjaan yang baru segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

    Lindungi Pekerja Rumah Tangga dengan RUU PPRT: Salah satu tuntutan buruh adalah pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan memberikan hak dan perlindungan bagi pekerja di sektor domestik.

    Berantas Korupsi dengan RUU Perampasan Aset: Buruh juga menyerukan untuk segera disahkannya RUU Perampasan Aset guna memberantas korupsi yang merugikan rakyat, termasuk pekerja.

    May Day sebagai Momentum Keadilan Sosial

    Menurut Said Iqbal, May Day bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga merupakan panggung bagi buruh untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak mereka.

    “Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menambahkan, May Day adalah kesempatan bagi kaum buruh untuk tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hari Buruh Internasional, yang diperingati setiap 1 Mei, berawal dari perjuangan keras kelas pekerja di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19.

    Pada 1884, buruh-buruh di Amerika mulai memperjuangkan pengurangan jam kerja yang sangat panjang, sekitar 18 hingga 20 jam sehari.

    Gerakan ini memuncak dengan demonstrasi besar-besaran pada 1 Mei 1886, yang kemudian berujung pada peristiwa tragis yang menewaskan ratusan buruh.

    Perjuangan tersebut menginspirasi gerakan buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    PARTAI BURUH- May Day 2025 bukan hanya perayaan, melainkan panggung perjuangan buruh untuk hak-hak dan keadilan sosial di Indonesia. (Nitis/Tribun)

    Sejarah dan Perkembangan May Day di Indonesia

    Di Indonesia, peringatan Hari Buruh atau May Day mengalami perubahan signifikan, terutama pada masa Orde Baru.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, pemerintah sempat melarang kegiatan buruh yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

    Akibatnya, peringatan May Day diganti dengan Hari Buruh Nasional yang diperingati setiap 1 Mei, meskipun dengan pembatasan tertentu.

    Namun, meskipun ada perbedaan cara peringatan, esensi Hari Buruh tetap sama, yaitu memperjuangkan hak-hak buruh.

    Hari Buruh Nasional kini menjadi momentum penting bagi pekerja di Indonesia untuk menyuarakan hak mereka, baik di sektor formal maupun informal.

    Peringatan ini juga mengingatkan pentingnya perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh buruh di seluruh dunia untuk mencapai kondisi kerja yang lebih manusiawi dan adil.

    Harapan Buruh untuk Masa Depan yang Lebih Baik

    Said Iqbal berharap agar peringatan May Day 2025 ini menjadi ajang bagi buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta menawarkan solusi konkret terhadap masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

    Menurutnya, perubahan yang diinginkan oleh buruh bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dengan sejarah panjang perjuangan buruh, May Day tetap menjadi hari yang penuh makna bagi pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Melalui aksi serentak yang digelar pada 1 Mei 2025, buruh berharap dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh pekerja di tanah air.

  • Inalum Terima Pengiriman Perdana 21.000 Ton Alumina dari SGAR Mempawah

    Inalum Terima Pengiriman Perdana 21.000 Ton Alumina dari SGAR Mempawah

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menerima pengiriman perdana alumina, bahan dasar untuk memproduksi aluminium, sebanyak 21.000 ton dari PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

    Direktur Utama Inalum Ilhamsyah Mahendra mengatakan, pengiriman perdana alumina dari proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah tersebut adalah hasil nyata dari sinergi antara BUMN dalam ekosistem MIND ID.

    Adapun, PT BAI merupakan usaha patungan antara PT Inalum dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).

    “Bauksit dari PT Antam, diproses oleh PT BAI menjadi alumina, kemudian diolah oleh PT Inalum menjadi aluminium. Distribusinya didukung Sinergi Mitra Lestari. Ini contoh kolaborasi ideal,” ujar Ilhamsyah, dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025). 

    Pengiriman alumina dari PT BAI, kata Ilhamsyah, akan dilakukan secara berkala hingga kapasitas produksi mencapai 100%. Dengan pasokan dari PT BAI, ketergantungan terhadap impor alumina akan berkurang signifikan dan suplai domestik akan meningkat.

    “Kami harap pengiriman kedua akan lebih optimal. Ini adalah awal dari pelaksanaan proyek strategis lain yang sudah direncanakan,” katanya.

    Direktur Pengembangan Usaha Inalum Melati Sarnita menambahkan bahwa ini adalah kali pertama Indonesia memiliki sumber alumina dari dalam negeri. Terbangunnya smelter alumina PT BAI melengkapi rantai pasok aluminium dalam negeri. 

    “Kita sekarang hampir memiliki seluruh rantai pasok untuk produksi aluminium secara nasional,” tutur Melati. 

    Langkah besar itu membuktikan bahwa hilirisasi bukan sekadar wacana, melainkan strategi konkret untuk memperkuat ketahanan industri nasional.

    Dengan ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir, Indonesia kini semakin dekat menuju swasembada aluminium. Saat ini, PT Inalum telah memenuhi 70% kebutuhan aluminium secara domestik dan mengekspor sisanya sebanyak 30%.

    Berdasarkan catatan Bisnis, PT BAI juga berencana mengembangkan SGAR Mempawah Fase II di Kalimantan Barat. Pengembangan smelter alumina Fase II akan menjadikan total kapasitas produksi SGAR Mempawah menjadi 2 juta ton. 

    Adapun, proyek SGAR Fase I dan II total investasinya hampir mencapai US$2 miliar. Perinciannya, untuk Fase I menelan investasi US$941 juta, dan Fase II berkisar US$800 juta hingga US$900 juta, serta pembangunan fasilitas pendukung lainnya, sehingga total mencapai sekitar US$2 miliar.

  • BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    BNPP-Pemkab Sambas perkuat sektor ekonomi dan pendidikan di perbatasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas tengah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan perbatasan mulai dari bidang ekonomi hingga pendidikan.

    Beberapa rencana yang dilakukan termasuk percepatan pembangunan pelabuhan ekspor-impor, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan akses pendidikan melalui rencana pendirian Sekolah Rakyat serta Politeknik Universitas Pertahanan (Unhan) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Potensi pertanian seperti cabai, bawang, dan berbagai sayuran dari Sambas sangat besar. Dengan akses ekspor yang lebih baik, komoditas ini bisa menjadi unggulan di pasar internasional,” kata Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Adapun, langkah-langkah tersebut dibahas dalam audiensi antara Makhruzi dengan Bupati Sambas Satono pada Senin (28/4), sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Dalam bidang perdagangan internasional, Makhruzi menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Sambas karena belum memiliki pelabuhan ekspor-impor.

    Ia menilai perlu adanya percepatan pembangunan pelabuhan guna mendukung aktivitas ekonomi kawasan yang kaya akan komoditas pertanian.

    Sebagai tindak lanjut, BNPP akan mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk pengoperasian terminal barang internasional (TBI) di Sambas.

    Penyusunan regulasi operasional TBI juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi serta TNI/Polri guna memastikan proses ekspor-impor berjalan efektif dan efisien.

    “TBI ini akan menjadi simpul vital dalam meningkatkan aktivitas perdagangan lintas negara dari wilayah perbatasan. Ini bukan hanya tentang fasilitas fisik, tetapi bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” ujar Makhruzi.

    Ia juga menegaskan bahwa BNPP mendorong agar seluruh pos lintas batas negara (PLBN), baik tipe A maupun tipe B dapat difasilitasi dengan TBI.

    “Percepatan operasionalisasi TBI dinilai krusial untuk mendukung optimalisasi fungsi PLBN sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan,” ujarnya.

    Di bidang pendidikan, BNPP mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan.

    Makhruzi juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pendirian Politeknik Unhan yang akan difokuskan pada sektor pertanian.

    “Politeknik ini akan difokuskan pada sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita dapat mencetak sumber daya manusia pertanian yang mumpuni dari masyarakat perbatasan,” ucapnya.

    BNPP juga mengapresiasi Pemkab Sambas atas komitmennya dalam mendukung program nasional.

    Makhruzi menyoroti keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan dengan baik di wilayah tersebut.

    “Program MBG ini bukan hanya soal memberikan makanan bergizi, tetapi juga membentuk fondasi kesehatan generasi masa depan di wilayah perbatasan serta sejalan dengan program pemerintah,” ujarnya.

    Untuk itu, BNPP dan Pemkab Sambas sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

    Menurut dia, pertemuan itu menjadi langkah konkret dalam sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan Indonesia.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025